Quickwin

šmerupakan suatu inisiatif atau inovasi yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program yang besar dan sulit.

Treasury Charter 2017 sebagai bentuk komitmen pimpinan untuk pencapaian quickwins telah ditandatangani tanggal 25 Februari 2017.

šBatasan quickwin Tranformasi Kelembagaan

  • šMendukung program Transformasi Kelembagaan, baik secara langsung maupun tidak langsung
  • šMenantang namun achievable
  • šDapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun
  • šUsulan maksimal 2 (dua) quickwin untuk masing-masing Setditjen/Direktorat

Quickwin 2017

No

Nama Quickwins

Lead UIC

1 Standardisasi Kompetensi Teknis Jabatan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Setditjen
2 Implementasi Sistem Informasi Pengaduan Setditjen
3 Implementasi Simplifikasi SPJ Belanja Bantuan Pemerintah pada K/L PA
4 Pilot Project Penggunaan Kartu Kredit untuk Belanja Pemerintah PA
5 Penyelesaian SPM Tanpa RPD Harian PKN
6 Integrasi Sistem Aplikasi Rekening Milik Satker Lingkup K/L PKN
7 Implementasi SIKP Tahap II untuk Peningkatan Akurasi Data dan Ketepatan Sasaran Penyaluran KUR SMI
8 Sinergi Pengelolaan Kas BLU dan Kas Pemerintah PPK BLU
9 Aplikasi Remunerasi BLU PPK BLU
10 Register Satuan Kerja Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat APK
11 Forum Koordinasi Keuangan Negara Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan SP
12 Launching Treasury Management Representative (TMR) Pro SP
13 Layanan Call Center HAI DJPBN SITP
14 Implementasi Standar WBK/WBBM pada KPPN Kanwil
15 Implementasi Standar SMM ISO 9001:2008 pada KPPN Kanwil

Standardisasi Kompetensi Teknis Jabatan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan

Keterangan
Pengertian

Kamus Hard Competency disusun berdasarkan pendekatan Regional Model Competency Standards (RMCS) yang menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. Standar kompetensi ditentukan untuk level eselon III, eselon IV dan Pelaksana dengan tingkat penguasaan kompetensi tertentu dimulai dari tingkat Insufficient, Need Development, Proficient, Proficient Plus hingga Advanced Proficient.

Pelaksanaan standardisasi yang akan dilaksanakan pada lingkup kantor vertikal meliputi Kantor Wilayah dan KPPN dengan jabatan eselon III,  IV dan pelaksana yang akan disusun standar kompetensi jabatannya.

Tujuan

•Mengidentifikasi kompetensi teknis dari sisi keterampilan maupun pengetahuan (skills and knowledge) yang diperlukan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan

•Meningkatkan profesionalisme pegawai Ditjen Perbendaharaan

•Melengkapi infrastruktur Competency Based Human Resources Management di dalam internal organisasi

Acceptance Criteria Tersusunnya standar kompetensi teknis jabatan pada kantor vertikal
Unit in Charge Bagian SDM Setditjen Perbendaharaan

Implementasi Sistem Informasi Pengaduan

Keterangan
Pengertian Aplikasi SiaP (Sistem Informasi Pengaduan) adalah suatu sistem aplikasi yang merupakan modernisasi dan upaya simplifikasi pengelolaan pengaduan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pengaduan yang sebelumnya diterima dan ditindaklanjuti secara manual selanjutnya akan dilakukan melalui aplikasi SiaP. Dengan adanya aplikasi ini, seluruh pengaduan dari seluruh sarana aduan akan disimpan ke dalam database aplikasi SiaP sehingga progres tindak lanjut atas pengaduan yang ada akan terdokumentasi dengan lebih baik.
Tujuan Simplifikasi pengaduan dan pendokumentasian pengaduan dengan lebih baik.
Acceptance Criteria

•SiaP berbasis web dan dapat diakses oleh pelapor dan pengelola pengaduan dengan menggunakan web browser  melalui internet di komputer desktop

•SiaP dapat menerima input informasi pengaduan melalui seluruh saluran pengaduan dari pelapor dan menghasilkan kode tiket bagi pelapor untuk memonitoring status pengaduan

•SiaP menyediakan formulir pengaduan untuk memudahkan pengisian riwayat pengaduan

•SiaP dapat menghasilkan monitoring atas pengaduan

•SiaP dapat menghasilkan report per jenis, per jumlah, per lokasi (KPPN dan Kanwil), per waktu dari pengaduan pada waktu yang dikehendaki

•SiaP dapat menghasilkan laporan tingkat UKI-P, UK-W dan UKI-E1

•SiaP menyediakan report dalam tayangan (view).

•SiaP menyediakan utility download report dalam bentuk file excel dan PDF

Unit in Charge Direktorat SITP, Bagian Umum, dan Bagian Kepatuhan Internal (lead)

Implementasi Simplifikasi SPJ Belanja Bantuan Pemerintah pada K/L

Keterangan
Pengertian Proses penyederhanaan proses bisnis pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja bantuan pemerintah pada K/L
Tujuan Kemudahan dan kelancaran dalam penyaluran belanja bantuan pemerintah
Acceptance Criteria

Kepuasan End User (Kepala Sekolah dan Penyuluh Pertanian) atas proses bisnis pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja bantuan pemerintah pada K/L

Edit: Target nilai 4 dari skala 5 pada survei kepada K/L mengenai kemudahan dalam penyusunan SPJ belanja bantuan pemerintah.

Unit in Charge Direktorat PA

Pilot Project Penggunaan Kartu Kredit untuk Belanja Pemerintah

Keterangan
Pengertian kartu  kredit untuk belanja pemerintah diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu kredit yang akan digunakan untuk keperluan pembiayaan belanja Satuan Kerja.
Tujuan

•Meminimalisasi penggunaan UP untuk belanja Satker;

•Menambah alternatif pembayaran bagi Bendahara Pengeluaran;

•Mempercepat proses pembayaran atas beban APBN;

•Meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi penyimpangan proses pembayaran APBN,

•Mendukung pengintegrasian e-catalogue dengan e-payment.

Acceptance Criteria Regulasi, MoU dengan Perbankan dan Pilot Project pada Satker lingkup DJPB
Unit in Charge Dit. PA

Penyelesaian SPM Tanpa RPD Harian

Keterangan
Pengertian

•Mekanisme penyelesaian SPM (yang masuk dalam klasifikasi transaksi besar) yang diajukan oleh satker ke KPPN tanpa didahului dengan penyampaian RPD Harian ke KPPN

•SPM dengan nilai transaksi kecil (PMK 277 tahun 2014) dikecualikan dalam menyampaikan RPD

•Substansi akan dikoordinasikan dengan pengembagan aplikasi e-SPM

Tujuan

•Memberikan kemudahan layanan bagi satker

•Mengurangi deviasi RPD Harian

•Kepastian dalam penyediaan kas oleh Dit. PKN

Acceptance Criteria

•Diterbitkannya Perdirjen dan SOP yang mengatur pelaksanaan SPM tanpa RPD

•Penyesuaian aplikasi konversi di KPPN, dimana data RPD dapat di-generate dari ADK SPM satker saja

Unit in Charge Dit. PKN (lead), Dit. PA, Dit. SITP, Dit. SP, Setditjen

Integrasi Sistem Aplikasi Rekening Milik Satker Lingkup K/L

Keterangan
Pengertian Pengintegrasian informasi rekening yang selama ini tercatat pada Aplikasi Silabun dan PBN Open (dalam sistem terpisah) menjadi satu sistem
Tujuan Pengelolaan data rekening satker lingkup K/L yang akurat dan handal
Acceptance Criteria Terbangunnya sistem aplikasi yang terintegrasi
Unit in Charge Dit. PKN (lead), Dit. SITP, KPPN, Bank Umum

Implementasi SIKP Tahap II untuk Peningkatan Akurasi Data dan Ketepatan Sasaran Penyaluran KUR

Keterangan
Pengertian

Implementasi SIKP Tahap I difokuskan pada upload data UMKM calon debitur potensial KUR oleh Pemerintah Daerah serta otomasi verifikasi dan perhitungan subsidi bunga KUR. Lebih lanjut, SIKP Tahap II difokuskan pada peningkatan akurasi data penyaluran KUR serta peningkatan ketepatan sasaran penyaluran KUR.

Peningkatan akurasi data penyaluran KUR dilakukan melalui validasi data e-KTP dan NPWP yang dilaporkan oleh penyalur dengan data e-KTP yang ada di database Kemendagri dan database NPWP di Ditjen Pajak. Dengan demikian data e-KTP dan NPWP yang dimasukkan ke SIKP dapat diyakini validitasnya.

Peningkatan ketepatan sasaran penyaluran KUR dilakukan melalui pertukaran data dengan BNP2TKI untuk calon debitur KUR Penempatan TKI serta dengan data TNP2K untuk calon debitur KUR Mikro yang memiliki potensi untuk dientaskan dari kemiskinan.

Tujuan

•Peningkatan validitas data penyaluran KUR melalui pertukaran data dengan database e-KTP dan NPWP

•Peningkatan ketepatan sasaran melalui pertukaran data calon penerima KUR dari BNP2TKI dan TNP2K

Acceptance Criteria Terwujudnya interkoneksi data antara database SIKP dengan database BNP2TKI/ TNP2K/e-KTP/NPWP
Unit in Charge Direktorat SMI

Sinergi Pengelolaan Kas BLU dan Kas Pemerintah

Keterangan
Pengertian Upaya dalam mendorong BLU untuk mengoptimalkan dana yang menganggur (idle) dan membuka peluang bagi pemerintah untuk menggunakan dana idle BLU guna mendukung pelaksanaan APBN.
Tujuan Tercapaianya manajemen kas BLU sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dalam rangka mendukung pengelolaan APBN yang berkualitas.
Acceptance Criteria

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan mengenai penarikan dan pengembalian dan BLU.

Edit: pengajuan RPMK mengenai Penarikan dan Pengembalian Dana BLU ke Menteri Keuangan

Unit in Charge

Subdit Peraturan dan Standardisasi Teknis BLU,

Dit. PPK BLU


Aplikasi Remunerasi BLU

Keterangan
Pengertian Aplikasi standalone yang digunakan oleh BLU untuk menyusun usulan remunerasi BLU.
Tujuan Memudahkan BLU dalam membuat usulan/revisi usulan remunerasi secara cepat dan akuntabel.
Acceptance Criteria Aplikasi remunerasi BLU dapat digunakan untuk membuat dokumen usulan remunerasi secara akuntabel.
Unit in Charge

Subdit Tarif, Remunerasi, dan Informasi BLU,

Dit. PPK BLU


Register Satuan Kerja Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Keterangan
Pengertian Adalah sebuah daftar yang memuat seluruh satuan kerja yang membentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat baik Kementerian Negara/Lembaga maupun Bendahara Umum Negara.
Tujuan

•Memuat seluruh satuan kerja instansi vertikal pada Kementerian Negara/Lembaga yang pelaksanaan kegiataannya dibiayai oleh APBN,

•Tersedianya transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan data/informasi yang akurat tentang pengelolaan dana pemerintah yang menyeluruh,

•Penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada output kegiatan sehingga ada efisiensi dan efektivitas setiap penggunaan dana,

•Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi dari pengguna anggaran yang diberikan kepada kuasa pengguna anggaran sebagai kesatuan entitas manajemen dan keuangan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran,

•Penilaian efisiensi dan efektifitas jumlah satuan kerja dalam pencapaian tujuan nasional, dan

•Pengamanan aset negara yang berada pada satuan kerja yang sudah tidak aktif yaitu satuan kerja yang tidak memiliki alokasi DIPA pada tahun berjalan.

Acceptance Criteria Diterbitkannya Buku Register Satuan Kerja Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Unit in Charge Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Forum Koordinasi Keuangan Negara Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Keterangan
Pengertian Merupakan suatu wadah yang dibentuk di tingkat Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untuk melakukan koordinasi secara intensif antara unit-unit terkait di lingkungan Ditjen Perbendaharaan terkait pemantapan pemahaman hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara, khususnya mengenai konsepsi teoritik serta landasan historis, filosofis, yuridis, serta sosiologis yang melandasi pembentukan norma-norma dalam UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Tujuan Untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidang keuangan negara.
Acceptance Criteria Pembentukan Forum Koordinasi Keuangan Negara lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Unit in Charge Subdit Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum, Direktorat SP

Launching Treasury Management Representatives (TMR) Pro

Keterangan
Pengertian

TMR Pro merupakan suatu project dimana pelaksana pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan/atau KPPN yang berstatus sebagai TMR dan ditunjuk sebagai trainer kepada pelaksana lainnya non-TMR.

Tugas TMR Pro:

•Melakukan training/sharing knowledge secara teknis kepada pelaksana TMR dan non-TMR untuk pelaksanaan tugas CSO dan SSO pada Kanwil DJPB dan/atau KPPN.

•Melaksanakan piloting pengukuran kinerja keuangan satuan kerja.

•Melaporkan kegiatan kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan c.q. Subdit SPKPP.

Tujuan

•Terwujudnya efektifitas pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada satuan kerja oleh TMR.

•Terpeliharanya kompetensi TMR yang telah mengikuti diklat melalui sharing knowledge di daerah.

•Menyiapkan calon TMR yang telah memiliki pemahaman dan pengalaman awal dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan bimbingan teknis kepada satuan kerja.

Acceptance Criteria

•Terbentuknya indikator pengukuran kinerja keuangan satuan kerja untuk piloting.

•Pelaksanaan Diklat TMR Pro dilaksanakan pada Diklat Refreshment TMR tahun 2017.

•Kegiatan piloting pengukuran kinerja keuangan satuan kerja (sample akan ditentukan kemudian).

Unit in Charge Subdit Standardisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan, Direktorat SP

Layanan Call Center HAI DJPBN

Keterangan
Pengertian

HAI DJPBN merupakan sistem service desk pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melayani permasalahan stakeholder (Satuan Kerja, masyarakat dan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan) yang menggabungkan seluruh layanan helpdesk pada masing-masing direktorat teknis. Diharapkan proses pencatatan dan penyelesaian masalah yang ada dapat lebih cepat, tertata, terdokumentasi dengan baik dan dipertanggungjawabkan.

Saluran yang dapat digunakan oleh pengguna saat ini dapat melalui portal web, live chat maupun email. Untuk menjawab kebutuhan akan layanan service desk yang lebih intensif, maka diperlukan tambahan saluran call center.

Tujuan Agar setiap pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan oleh mitra kerja (stakeholders) dapat diselesaikan dan terdokumentasikan dengan baik sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Acceptance Criteria

•Live layanan call center (sudah berfungsi channel call center, fungsi Layer 1 akan berada dibawah Direktorat SITP)

•Agen yang ditugaskan seluruhnya terbagi kedalam jenis-jenis layanan departemen

•Pelatihan kepada Agen sudah dilakukan sepenuhnya dan pos layanan mereka sudah ada

Unit in Charge Dit. SITP

Implementasi Standar WBK/WBBM pada KPPN

Keterangan
Pengertian KPPN melakukan langkah-langkah untuk mencapai kondisi sesuai dengan standar WBK/WBM
Tujuan Pembangunan zona integritas dengan standar WBK dan WBBM pada KPPN
Acceptance Criteria Jumlah KPPN yang mengimplementasikan standar WBK/WBBM dalam lingkup Kanwil yang bersangkutan
Unit in Charge Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Implementasi Standar SMM ISO 9001:2008 pada KPPN

Keterangan
Pengertian KPPN melakukan langkah-langkah untuk mencapai kondisi sesuai dengan standar SMM ISO 9001:2008
Tujuan Penerapan standar SMM ISO 9001:2008 pada KPPN
Acceptance Criteria Jumlah KPPN yang mengimplementasikan standar SMM ISO 9001:2008 dalam lingkup Kanwil yang bersangkutan
Unit in Charge Kanwil Ditjen Perbendaharaan