Latar Belakang

Sejak satu dekade terakhir, Kementerian Keuangan telah melaksanakan penyempurnaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan sebagai salah satu central agency. Kementerian Keuangan memimpin reformasi sektor publik yang lebih maju di antara lembaga-lembaga pemerintah lainnya di Indonesia. Gelombang pertama reformasi birokrasi dalam Kementerian Keuangan dimulai pada tahun 2003 dengan ditandai terbitnya Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, kemudian terbitnya Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004, selanjutnya dilakukan percepatan reformasi birokrasi oleh Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan saat itu. Kegiatan reformasi ini berfokus pada transformasi Kementerian Keuangan menjadi organisasi berkinerja dan meningkatkan tata kelola dan transparansi pada organisasi-organisasi yang berfokus pada pendapatan, misalnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Beberapa tindakan utama telah diambil, seperti reorganisasi kementerian, misalnya memisahkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)/Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan modernisasi kantor-kantor pajak, perbaikan proses bisnis (SOP), peningkatan disiplin SDM, peralihan pada sistem pengelolaan keuangan dan perbendaharaan yang modern, implementasi balance score card, dan implementasi skema remunerasi yang baru. Dampak nyata dari reformasi gelombang pertama ini adalah peningkatan pendapatan pajak sebesar 16 persen per tahun dan peningkatan penyerapan anggaran hingga 94 persen.

Pada 2010-2013, Agus Martowardojo selaku Menteri Keuangan berikutnya melanjutkan reformasi dengan berfokus pada penyempurnaan visi/misi serta reinventing dan internalisasi nilai-nilai untuk Kementerian Keuangan, sementara di saat bersamaan beralih pada integrasi dan otomatisasi sebagai “satu Kementerian Keuangan”. Tindakan-tindakan utama dari gelombang reformasi sebelumnya disempurnakan dan diakselerasikan misalnya melalui penyempurnaan lebih lanjut proses-proses bisnis (program bantuan langsung untuk aliran pusat-daerah, penganggaran berbasis TI) dan pengeluaran kebijakan pajak berkala.

Upaya transformasi terpadu oleh Kementerian ini telah menghasilkan peningkatan signifikan pada transparansi fiskal Indonesia. Skor Indonesia dalam World Bank’s Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) telah meningkat sebesar 20 persen sejak 2004 hingga 2010; sementara skor untuk penilaian Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) telah meningkat sebesar 17 persen sejak 2007 hingga 2011. Open Budget Index 2012 telah menempatkan Indonesia dalam 20 persen teratas dari 100 negara yang dinilai untuk transaparansi anggarannya, sebagai yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara dalam survei tersebut.

Chatib Basri sebagai menteri selanjutnya telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan penguatan Kementerian Keuangan dan melandasinya pada upaya-upaya transformasi sebelumnya. Langkah pertama yang telah diambil dalam gelombang transformasi baru tersebut adalah kajian transformasi kelembagaan komprehensif yang dilaksanakan dari bulan April hingga Desember 2013. Kegiatan tersebut menghasilkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025. Transformasi Kelembagaan dalam cetak biru dimaksud memuat program strategis Kementerian Keuangan yang dilaksanakan melalui portofolio inisiatif-inisiatif strategis yang dibutuhkan selama periode tahun 2014 hingga tahun 2025. Cetak biru ini menjelaskan visi baru Kementerian Keuangan yang akan diperjuangkan untuk diwujudkan di masa mendatang dan perubahan kelembagaan yang akan dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut serta tindakan dan portofolio inisiatif-inisiatif strategis yang akan dibutuhkan selama periode 2014 hingga 2025 untuk mencapai perubahan-perubahan tersebut, juga penyampaian dan pendekatan change management yang perlu diadopsi untuk memastikan transformasi memberikan hasil.

Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan secara keseluruhan difokuskan kepada 5 Ditjen Utama (Pajak, Bea Cukai, Anggaran, Perbendaharaan, Setjen). Berdasarkan Cetak Biru tersebut dibentuk Transformation Office yang bertugas menyelaraskan struktur Kementerian Keuangan yang ada dan mengimplementasikan cetak biru Program Transformasi Kelembagaan. Transformation Office terdiri dari Central Transformation Office (CTO), Initiative Leader, Board of Directors, Project Management Office (PMO), dan Change Management and Comunication.

Transformasi Kelembagaan diperlukan untuk :
a. Mewujudkan reformasi regulasi manajemen keuangan negara
b. Mewujudkan Visi progresif menciptakan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan adil
c. Menjadi institusi pengelola asset Negara dan keuangan yang terbaik di tingkat regional
d. Mewujudkan Good Governance, kinerja, layanan dan kepercayaan publik e. Bagian dari upaya konsisten Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di bidang keuangan berikut sistemnya dan kekayaan negara serta peningkatan Manajemen Sumber Daya Organisasi
f. Mengintegrasikan kelembagaan Kementerian Keuangan dimana awalnya masing-masing Unit Eselon I masih beroperasi seperti silo-silo dengan infrastruktur pendukung yang terpisah yang mempengaruhi optimalitas pencapaian visi, misi dan implementasi strategi organisasi Kementerian Keuangan;
g. Mengatasi berbagai tantangan dan mengupayakan terbentuknya organisasi yang efektif dan efisien dalam menyelaraskan visi, misi dan mengintegrasikan rencana strategi organisasi dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis organisasi

Tujuan Transformasi Kelembagaan

Tujuan Transformasi Kelembagaan adalah peningkatan kualitas organisasi dan penyelarasan struktur organisasi, perbaikan proses bisnis, modernisasi kebijakan dan manajemen SDM, serta perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan yang diberikan untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang unggul di tingkat dunia. Untuk mencapai tujuan Transformasi Kelembagaan, perlu adanya sasaran-sasaran yang harus diwujudkan, agar tujuan Transformasi Kelembagaan ini dapat tercapai dengan optimal untuk mencapai perubahan yang signifikan dan mendasar (transformational change), menuju Kementerian Keuangan kelas dunia, yang akan menjadi penggerak utama perkembangan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21.

Sasaran Transformasi Kelembagaan :
1. Peningkatan rasio pajak, berdasarkan model OECD, dari kisaran 15% saat ini menjadi 19% terhadap PDB
2. Peningkatan rasio penyerapan anggaran menjadi sekitar 95%
3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah
4. Peningkatan kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan dari 3,91 (skala 5) menjadi 4,2 (skala 5).

Tema utama Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yaitu :
1. Tema pajak melibatkan Direktorat Jenderal Pajak
2. Tema Perbendaharaan melibatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang)
3. Tema Bea dan Cukai melibatkan Direktorat JenderalBea dan Cukai
4. Tema Penganggaran melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran
5. Tema Sentral melibatkan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan unit lainnya

Dalam Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025 telah menghasilkan 87 inisiatif strategis yang dalam implementasinya terbagi atas tiga fase yang menuntut adanya komitmen dari seluruh elemen di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai penunjang pelaksanaan transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan.