Pada akhir tahun 2014 terbentuk jurnal penyesuaian di aplikasi SAKPA D Piutang PNBP K Cadangan Piutang, kemudian pada saat dilakukan migrasi ke Saldo Awal ke aplikasi SAIBA terbentuk jurnal D Piutang PNBP K Ekuitas, selanjutnya pada saat dilakukan penyetoran dengan SSBP dilakukan jurnal penyesuaian dengan menginput nilai negatif pada aplikasi SAIBA D Piutang PNBP K Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL.
Berdasarkan PMK No. 191/PMK.05/2011 bahwa dasar pengesahan suatu hibah yang dibukukan oleh satker sebagai pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung adalah SP2HL. Atas dasar SP2HL, maka kuasa BUN (KPPN) menerbitkan SPHL untuk mengesahkan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung adalah SPHL. Sedangkan bagi satker SPHL yang diterima oleh KPPN, maka dibukukan sebagai belanja yang bersumber dari hibah langsung dan saldo kas di K/L dari hibah. Atas dasar SPHL juga DJPU membukukan sebagai pendapatan hibah langsung. Atas dasar kejadian tersebut, bahwa dari total hibah langsung sebesar Rp 100.000.000, namun hanya Rp 6.000.000 yang diterbitkan SP2HL sebagai dasar penerbitan SPHL, maka pengesahan terhadap hibah langsung tersebut dan juga belanja yang bersumber dari hibah langsung tersebut sebesar Rp 6.000.000 dengan asumsi nilai belanjanya yang disahkan sama dengan nilai pendapatan yang disahkan. Adapun nilai sisa hibah yang belum disahkan sebesar Rp 94.000.000, maka pada akhir tahun dapat dikembalikan kepada pemberi hibah atau disetor ke kas negara tergantung perjanjian hibahnya. Transakasi pengembalian dana hibah baik dikembalikan kepada pemberi hibah maupun disetor ke kas negara diungkapkan dalam Calk.
Jawaban : Sesuai PMK 191/PMK.05/2011, dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan pada DIPA K/L tahun anggaran berjalan yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya. Penambahan pagu DIPA tersebut dilakukan melalui mekanisme revisi yang diajukan oleh PA/KPA kepada Direktur Jenderal anggaran /Kepala Kanwil DJPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Petunjuk lebih lanjut terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Pemilukada yang dibiayai/bersumber dari APBD agar mempedomani Peraturan Meneri Dalam Negeri dan/atau Keputusan KPU.