No

Jenis Kegiatan

Pajak

ada
NPWP

tanpa
NPWP

Kode Setoran

Isian di SSP

Keterangan

1

Belanja Barang

Sampai dengan Satu Juta Rupiah

>1 JUTA s.d. 2 JUTA

PPN

10%

411211 / 910 (Bend. APBN)

411211 / 920 (Bend. APBD)

411211 / 930 (Bend. Desa)

Menggunakan NPWP Rekanan

Pembelian yang tidak dipecah-pecah

> 2 JUTA

PPN

10%

411211 / 910 (Bend. APBN)

411211 / 920 (Bend. APBD)

411211 / 930 (Bend. Desa)

Menggunakan NPWP Rekanan

PPh Ps 22

1,5 %

3%

411122 / 910 (Bend. APBN)

411122 / 920 (Bend. APBD)

411122 / 930 (Bend. Desa)

Menggunakan NPWP Rekanan

Dana BOS dikecualikan

2

Belanja Jasa

Teknik Manajemen, Konsultan, Notaris,
Pembukuan

Menggunakan NPWP Bendahara

Katering (termasuk snack)

PPN

10%

411211 / 910 (Bend. APBN)

411211 / 920 (Bend. APBD)

411211 / 930 (Bend. Desa)

Outsourcing, Kebersihan, Keamanan, Iklan, Instalasi

PPh Ps 23

2%

4%

411124 / 100

Perbaikan / Perawatan

3

Honorarium

PNS GOL I, II

PPh Ps 21

411121 / 402

Menggunakan NPWP Bendahara

PNS GOL III

PPh Ps 21

5%

6%

Bersifat Final

PNS GOL IV

PPh Ps 21

15%

18%

Bersifat Final

NON PNS

PPh Ps 21

5%

6%

4

Gaji / Upah

Harian <300 Ribu

PPh Ps 21

411121 / 100

Menggunakan NPWP Bendahara

Tidak Dikenakan

Bulanan <3 Juta

PPh Ps 21

Tidak Dikenakan

Bulanan >3 Juta

PPh Ps 21

PASAL 17

5

Jasa Konstruksi

Pelaksanaan

PPh Final 4 (2)

2%

4%

411128 / 409

Menggunakan NPWP Bendahara

Kualifikasi Kecil

3%

6%

Kualifikasi Menengah & Besar

4%

8%

Tidak Memiliki Kualifikasi

PPN

10%

411211 / 910 (Bend. APBN)

411211 / 920 (Bend. APBD)

411211 / 930 (Bend. Desa)

Menggunakan NPWP Bendahara

Perencanaan, Pengawasan

PPh Final 4 (2)

4%

8%

411128 / 409

Menggunakan NPWP Bendahara

Kualifikasi Kecil, Menengah & Besar

6%

12%

Tidak Memiliki Kualifikasi

PPN

10%

411211 / 910 (Bend. APBN)

411211 / 920 (Bend. APBD)

411211 / 930 (Bend. Desa)

Menggunakan NPWP Rekanan

6

Jasa Sewa Tanah/ Bangunan

PPh Final 4 (2)

10%

411128 / 403

Menggunakan NPWP Bendahara

PPN

10%

411211 / 910 (Bend. APBN)

411211 / 920 (Bend. APBD)

411211 / 930 (Bend. Desa)

Menggunakan NPWP Rekanan

7

Pengalihan Tanah/Bangunan

PPh Final 4 (2)

5%

411128 / 402

Menggunakan NPWP Bendahara

> 60 Juta

8

Bunga Simpanan Koperasi

PPh Final 4 (2)

10%

411128 / 417

Menggunakan NPWP Bendahara

>240 Ribu/Bulan

9

PPN Dikecualikan

Ternak, Bibit, Pakan Ternak, Makanan,
Minuman, Katering, Beras, Gabah, Jagung, Kedelai, Garam, Daging, Telor, Susu,
Buah, Sayur, Buku Pelajaran

Dengan SKB

10

Batas Akhir Penyetoran Pajak

PPh PASAL 21

Tanggal 10 Bulan Berikutnya

PPh PASAL 22

Hari yang  Sama Dengan Pelaksanaan
Pembayaran Atas Penyerahan Barang

PPh PASAL 23

Tanggal 10 Bulan Berikutnya

PPh FINAL PASAL 4 (2)

Tanggal 10 Bulan Berikutnya

PPN

Tanggal 7 Bulan Berikutnya

11

Batas Akhir Pelaporan Pajak

PPh PASAL 21

Tanggal 20 Bulan Berikutnya

PPh PASAL 22

Tanggal 14 Bulan Berikutnya

PPh PASAL 23

Tanggal 20 Bulan Berikutnya

PPh FINAL PASAL 4 (2)

Tanggal 20 Bulan Berikutnya

PPN

Tanggal Akhir Bulan Berikutnya

12

Sanksi Perpajakan

Tidak Atau Terlambat Melapor

Sanksi Administrasi Berupa Denda Sebesar
Rp 100.000,- Untuk SPT Masa PPh,

(Pasal 7 KUP)

Sanksi Administrasi Berupa Denda Sebesar
Rp 500.000,- Untuk SPT Masa PPN

(Pasal 7 KUP)

Tidak Atau Kurang Dibayar

Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sebesar
2 % (Dua Persen) Per Bulan

(Pasal 19 KUP)

Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak Yang
Telah Dipotong Atau Dipungut

Sanksi Pidana Penjara Paling Singkat 6
(Enam) Bulan Dan Paling Lama 6 (Enam) Tahun

(Pasal 39 Huruf I KUP)

Denda Paling Sedikit 2 (Dua) Kali Jumlah
Pajak Terutang Yang Tidak Atau Kurang Dibayar Dan Paling Banyak 4 (Empat)
Kali Jumlah Pajak Terutang Yang Tidak Atau Kurang Dibayar

13

PERHTUNGAN PPN DAN PPh

Jika Jumlah Harga Barang/Modal Belum
Termasuk Pajak
maka besar pajaknya adalah: Tarif Pajak
dikalikan dengan Harga/Nilai Penyerahan/Pengadaan Barang

Apabila Jumlah Harga Barang/Modal Sudah
Termasuk Pajak
maka besar pajaknya adalah: Tarif Pajak
dikalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

[ DPP = (100/110) X Harga/Nilai
Penyerahan/Pengadaan Barang]

 

Apabila
kurang jelas silakan hubungi KPP terdekat