Kedudukan uang dalam suatu negara merupakan salah satu identitas bangsa. Tata kelola keuangan adalah salah satu hal terpenting untuk mendukung kelancaran pembangunan negara. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan administrasi keuangan. Di Indonesia, pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pemerintahan. Sebagai penjaga keuangan negara, Kementerian Keuangan dijuluki Nagara Dana Raksa.

Het Witte Huis yang kini menjadi gedung Kementerian Keuangan. Het Witte
Huis yang kini
menjadi gedung
Kementerian
Keuangan.

Keuangan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan adalah keuangan milik pemerintah yang didapat dari upeti, pajak, bea cukai dan lain-lain. Saat ini, kita mengenal rupiah sebagai mata uang resmi bangsa Indonesia. Tanggal 30 Oktober telah ditetapkan sebagai Hari Oeang. Bagaimana sejarah Hari Oeang di Indonesia?

Sebelum kemerdekaan

“Kehadiran lembaga pengelolaan uang di Indonesia telah dimulai sejak jaman Hindia Belanda, tepatnya sejak masa VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie),” kata Erwien Kusuma, peneliti dan konsultan museum. VOC merupakan kongsi perdagangan yang dibentuk atas prakarsa Pangeran Maurits melalui Johan van Olden Barneveld untuk mengakhiri persaingan usaha. Pemerintah Belanda memberikan hak octroi kepada VOC, sehingga VOC memiliki kewenangan untuk memonopoli perdagangan di wilayah Hindia Belanda.

Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterzoon Coen (1619-1629) memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Batavia. Dengan hak octroi, VOC bisa menerapkan monopoli perdagangan dengan menerapkan beberapa peraturan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1800, kekuasaan di Hindia Belanda dipegang oleh Daendels, sebagai wakil pemerintah Prancis yang mengalahkan Belanda. Ia membangun sebuah istana yang diarsiteki oleh Letnan Kolonel JC. Shultze yang berpengalaman membangun gedung Societet Harmonie. Istana ini disebut sebagai Groote Huise (rumah besar) serta het Witte Huis (Gedung Putih) yang kini menjadi Gedung Departemen Keuangan. Pembangunan istana ini selesai pada masa pemerintahan Gubernur Du Bus setelah berjalan selama 29 tahun, ketika Hindia Belanda kembali pada kekuasaan Belanda.

Namun saat Hinda Belanda di bawah kekuasaan Inggris, Thomas Stamford Raffes (1811-1816) memberlakukan kebijakan Land Rent atau pajak tanah. Semua tanah adalah milik pemerintah Inggris, rakyat diberi kebebasan menanam komoditas yang dianggap menguntungkan, tapi harus membayar sejumlah sewa. Sistem ini tidak berhasil karena ketidakmengertian penduduk tentang uang dan perhitungan pajak. Sebagai gantinya, Raffes mewajibkan penduduk menanam kopi dan pohon jati serta menarik berbagai pungutan dari rakyat.

Ketika Hindia Belanda kembali dikuasai Belanda, Gubernur Du Bus meresmikan kantor pemerintahan Hindia Belanda yang semula digagas

Uang Nederlandsch Indie Civil Administrartie (NICA)

Uang Nederlandsch Indie Civil Administrartie (NICA)

Oeang Republik Indonesia Satu Rupiah

Oeang Republik Indonesia Satu Rupiah

oleh Daendels tahun 1928. Pada tahun tersebut juga didirikan De Javasche Bank setelah adanya octroi dari Raja Willem I tahun 1926 tentang pembentukan bank di Hindia Belanda. Menurut Erwin, pendirian De Javasche Bank disebabkan oleh beban kegiatan perekonomian serta kesulitan dalam pengaturan keuangan pemerintah.

Gubernur van Den Bosch menerapkan culturestelsel (sistem tanam paksa) untuk memproduksi komoditas yang bernilai jual tinggi di pasar dunia untuk menggantikan sistem pajak tanah. Meskipun cultuurestelsel dan kerja paksa berhasil memberi pemasukan yang besar, namun pengaturan perekonomian masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan Laissez faire laissez passer, sistem kapitalis, dengan melepaskan kendali perekonomian kepada pihak swasta. Meskipun awalnya kebijakan ini didasarkan atas desakan agar nasib rakyat membaik, tapi fakta di lapangan kebijakan tersebut lebih menyengsarakan rakyat.

Pada masa pemerintahan Gubernur van Den Bosch, situasi ekonomi yang memprihatinkan menjadi alasan pembentukan Departement van Financien yang kemudian menempati istana Daendels sebagai kantor. Gedung ini menjadi pusat koordinasi, pelatihan dan bantuan administrasi keuangan sektor lain. Pemusatan tempat pengelolaan keuangan bertujuan untuk mempermudah pengawasan pemasukan dan pengeluaran negara.

Dengan dibentuknya Departement van Financien, pemerintah Belanda membutuhkan banyak tenaga ahli keuangan. Oleh karena itu, diselenggarakan kursus bagi orang Belanda dan orang pribumi yang dianggap mampu berupa kursus ajun kontrolir dan treasury (perbendaharaan).

Ketika Perang Dunia II melanda Eropa hingga kemudian sampai di Asia Pasifk, Presiden Dr. G.G. van Buttingha Wichers l memindahkan semua cadangan emas ke Australia dan Afrika Selatan melalui pelabuhan Cilacap sebelum Jepang menduduki Pulau Jawa.

Setelah diduduki Jepang, gedung Departement fo Financien dijadikan sebagai pusat aktivitas keuangan, termasuk tempat untuk mengambil kebijakan ekonomi. Pada 7 Maret 1943, patung Jan Pieterzoon Coen yang berada di depan gedung Department of Financien dihancurkan Jepang karena dianggap sebagai lambang penguasa Batavia.

Seperti halnya yang dialami Belanda, Jepang kekurangan tenaga keuangan, sehingga rakyat dididik untuk mengikuti pelatihan keuangan. Dalam masa pendudukan yang singkat selama 1942-1945, Jepang menerapkan berbagai kebijakan, antara lain memaksa bank yang ada untuk menyerahkan seluruh asetnya, melikuidasi seluruh bank milik Belanda, Inggris, dan Cina yang ada di Hinda Belanda.

Pada masa itu, terdapat beberapa jenis uang yang beredar di wilayah Hindia Belanda, yaitu uang dari De Javasche Bank serta uang kertas dan logam dari Pemerintah Hindia Belanda. Setelah Jepang melakukan invasi, pemerintah Jepang mengedarkan uang kertas Jepang yang disebut sebagai uang invasi atau uang militer (gunpyo) total senilai 8 miliar gulden pada tahun 1946 untuk menghancurkan nilai mata uang Belanda yang telah tersebar di kawasan Hinda Belanda.

Fokus Jepang untuk memenangkan Perang Pasifk menyebabkan Jepang melakukan perombakan dalam struktur ekonomi masyarakat yang mengakibatkan krisis keuangan. Kesejahteraan masyarakat menurun tajam, sebab Jepang menguras hasil bumi rakyat dan menjadikan tenaga produktif sebagai romusha. Tingkat infasi sangat tinggi, sedangkan hampir tidak ada pemasukan dari pajak dan bea masuk.

Masa Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi ekonomi sangat buruk. Salah satu penyebabnya adalah infasi tinggi yang diakibatkan oleh beredarnya tiga mata uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang Hindia Belanda serta mata uang invasi Jepang. Pada masa ini, gedung Departement of Financien masih digunakan sebagai pusat kegiatan pengelolaan perekonomian.

Tanggal 2 September 1945, Badan Penolong Korban Perang (BPKP) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) mengadakan pertemuan di Karesidenan Surabaya dengan mencapai kesepakatan perlunya kekuatan dana untuk membiayai perekonomian negara yang baru dibentuk dan membiayai perjuangan. Dr. Samsi, yang menjadi Menteri Keuangan pada cabinet presidensial pertama, berupaya menggali informasi untuk membiayai perjuangan RI. Informasi itu adalah adanya uang peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang dikuasai Jepang tersimpan dalam Bank Escompto Surabaya. Ia berhasil mencairkan dana yang kemudian digunakan untuk perjuangan. Pada 26 September 1945, Dr. Samsi mengundurkan diri dan digantikan oleh A.A. Maramis.

Pada 24 Oktober 1945 Menteri Keuangan A.A Maramis menginstruksikan tim serikat buruh G. Kolff untuk menemukan tempat percetakan uang dengan teknologi yang relatif modern. Hasilnya adalah percetakan G. Kolff Jakarta dan Nederlands Indische Mataaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF) Malang. Selanjutnya Menteri menetapkan pembentukan Panitia Penyelenggaraan Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia yang diketuai oleh TBR Sabarudin. Oeang Republik Indonesia (ORI) pertama berhasil dicetak di bawah penanganan RAS Winarno dan Joenet Ramli.

Tanggal 14 November 1945 di masa kabinet Sjahrir I, Menteri keuangan dijabat oleh Mr. Sunarjo Kolopaking. Mr. Sunarjo mengikuti Konferensi Ekonomi pada Februari 1946 yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah produksi dan distribusi pangan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Pada 6 Maret 1946, panglima Allied Forces for Netherlands East Indies (AFNEI) mengumumkan berlakunya uang Nederlandsch Indie Civil Administrartie (NICA) di daerah yang dikuasai sekutu.

Sebagai antisipasi, kabinet Sjahrir berupaya untuk mengedarkan ORI. Namun, upaya tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Kabinet Sjahrir memilih Menteri Keuangan baru, yaitu Ir. Surachman Tjokroadisurjo. Ir. Surachman melakukan Program Pinjaman Nasional dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada Juli 1946. Ia sukses menembus blokade dengan melakukan diplomasi beras ke India serta mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika. Kontrak ini dibawah badan semi pemerintah bernama Banking and Trading Coorporations yang dipimpin Soemitro Djojohadikusumo. Ir. Surachman juga membuka perwakilan dagang resmi di Singapura dan Malaysia yang bernama Indonesia Offce (Indoff).

Mr. Sjafruddin Prawiranegara menggantikan posisi Menteri Keuangan pada 2 Oktober 1946. Pada masa ini, pemerintah berhasil menerbitkan mata uang sendiri berupa EMISI PERTAMA uang kertas ORI pada tanggal 30 Oktober 1946. Pemerintah Indonesia menyatakan tanggal tersebut sebagai tanggal beredarnya Oeang Republik Indonesia (ORI) dimana uang Jepang, uang NICA, dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. ORI pun diterima dengan perasaan bangga oleh seluruh rakyat Indonesia. Mata uang yang dicetak itu ditandatangani oleh Alexander Andries Maramis (15 mata uang periode 1945-1947).

Mengingat keberhasilan mencetak uang emisi pertama adalah kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, maka 30 Oktober disahkan sebagai Hari Oeang Republik Indonesia. Untuk menghargai jasa A.A Maramis, maka gedung Department of Financien atau gedung Daendels diberi nama gedung A.A Maramis. Gedung ini menjadi pusat kerja Menteri Keuangan selaku pimpinan Departemen Keuangan Republik Indonesia saat menjalankan tugasnya sehari-hari. Seiring dengan kebutuhan akan koordinasi antar unit, sejak tahun 2007 gedung Menteri Keuangan dipindah ke Gedung Djuanda 1 yang berlokasi di seberang gedung A.A Maramis.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, serta merujuk pada surat edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor SE-11 MK.1/2010 tentang perubahan Nomenklatur Departemen Keuangan menjadi Kementerian keuangan, maka sejak 2009, Departemen Keuangan resmi berubah nama menjadi Kementerian Keuangan.

Teks oleh Sri Purwandhari