Perubahan struktur organisasi Kementerian Negara/Lembaga (K/L) mengakibatkan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi antar K/L dan mempengaruhi proses penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban di tahun anggaran 2015. Dalam pelaksanaan perubahan struktur organisasi K/L ini terdapat masa transisi, yaitu periode jeda antara waktu penetapan DIPA baru dan waktu penonaktifan DIPA lama

Untuk kelancaran pelaksanaan penyelesaian proses likuidasi pada masa transisi, telah disusun petunjuk teknis yang harus dilakukan satuan kerja yang mengalami perubahan struktur organisasi K/L untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan S-4160/PB/2015 Tanggal 19 Mei 2015 sebagaimana terlampir sebagai berikut:

  1. Langkah-langkah pelaksanaan anggaran K/L yang mengalami perubahan struktur organisasi K/L (Lampiran I)
  2. Mekanisme pembayaran Gaji Induk bagi Satker pada K/L yang mengalami perubahan struktur organisasi K/L (Lampiran II)
  3. Mekanisme pengelolaan data kontrak yang ada di KPPN bagi Satker pada K/L yang mengalami perubahan struktur organisasi K/L (Lampiran IV)
  4. Mekanisme penyelesaian SP2D retur yang ada di KPPN bagi Satker pada K/L yang mengalami perubahan struktur organisasi K/L (Lampiran V)
  5. Mekanisme penyelesaian proses likuidasi pada K/L yang mengalami perubahan struktur organisasi K/L (Lampiran VI)
  6. Monitoring progres penyelesaian proses likuidasi pada K/L yang mengalami perubahan struktur organisasi K/L (Lampiran VII)

 


LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN ANGGARAN K/L YANG MENGALAMI PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI K/L

A. SATUAN KERJA LAMA

  1. KPA segera menetapkan batas cut off DIPA untuk menentukan besaran realisasi anggaran dan tidak melakukan pencairan DIPA kecuali pertanggungjawaban UP/TUP;
  2. KPA segera mempertanggungjawabkan Dana UP/TUP yang sudah dimintakan, dengan cara:

a. UP/TUP yang telah dibelanjakan dipertanggungjawabkan atas beban DIPA lama; dan atau
b. Sisa dana UP/TUP yang tidak digunakan atau belum dibelanjakan disetor ke kas negara sebagai pengembalian UP/TUP.

  1. KPA segera menyetor dana PNBP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Penerimaan ke Kas Negara
  2. KPA Satker BLU segera mempertanggungjawabkan Pendapatan dan Belanja melalui pengesahan SP3B-BLU ke KPPN.
  3. Menutup rekening yang dikelola satker setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya termasuk mempertanggungjawabkan UP/TUP dan melaporkan kepada KPPN dengan melampirkan surat keterangan penutupan rekening;
  4. Menyelesaikan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); apabila sampai waktu cut-off masih terdapat sisa retur SP2D yang belum diselesaikan, maka sisa retur SP2D tersebut disampaikan kepada KPA baru dengan suatu Berita Acara, yang selanjutnya diselesaikan oleh KPA baru;
  5. Memastikan pembayaran gaji untuk bulan berikutnya telah diajukan sehingga menjadi bagian dari realisasi anggaran satker lama (dalam hal pembayaran gaji induk bulan berikutnya belum dapat dilaksanakan pada satker baru);
  6. Segera melakukan addendum kontrak atas sisa kontrak pada DIPA lama yang belum direalisasikan dan memindahkan sisa kontraknya ke satuan kerja yang baru. Adeddum kontrak dilaksanakan dengan melibatkan tiga pihak yaitu PPK pada satker lama, PPK pada satker baru, dan pihak ketiga;
  7. Menerbitkan SKPP gaji para pegawai ke satuan kerja baru, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.

 

B. SATUAN KERJA BARU
B.1. Dokumen Anggaran

  1. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) segera meneliti kembali DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang telah diterima. Penelitian dimaksud termasuk diantaranya meneliti apakah DIPA baru tersebut telah atau belum memperhitungkan realisasi anggaran DIPA lama.
  2. Dalam hal masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA, KPA segera mempersiapkan dokumen pendukung (Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, dan Iain-Iain) yang diperlukan untuk menyelesaikan catatan dalam DIPA tersebut.
  3. Untuk satker yang DIPA barunya belum memperhitungkan realisasi anggaran DIPA lama,   maka   setelah satker lama  menyelesaikan   pertanggungjawaban UP/TUP dan membayar gaji bulan berikutnya, harus melakukan rekonsiliasi dengan KPPN sebagai bahan melakukan revisi DIPA tahap II. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) per tanggal rekonsiliasi. Nilai realisasi pada DIPA lama hasil rekonsiliasi satker lama dengan KPPN menjadi revisi pengurang atas DIPA baru pada revisi DIPA tahap II.
  4. Untuk satker yang DIPA barunya telah memperhitungkan realisasi anggaran pada DIPA lama, agar melakukan:
  1. Meneliti perhitungan realisasi anggaran DIPA lama telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi terakhir satker lama dengan KPPN
  2. Meneliti besaran pengurangan pagu pada DIPA Lama telah sesuai dengan perhitungan realisasi anggaran DIPA lama
  3. Apabila pada DIPA lama masih dilakukan pertanggungjawaban UP/TUP dan pagu dana DIPA lama tidak mencukupi, maka satker harus melakukan revisi kurang DIPA baru dan menambah alokasi DIPA lama sebesar kekurangan pagu tersebut.
  1. KPA segera mengajukan usulan revisi DIPA ke Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal hasil penelitian yang dilakukan memerlukan penyesuaian/perbaikan dalam DIPA.

 

B.2. Pelaksanaan Anggaran

  1. Menunjuk dan Menetapkan KPA dengan ketentuan :

a. Untuk Satker yang baru dan Satker yang berpindah Kementerian Negara/Lembaga atau Unit Eselon I baru (Ganti kode BA, Es I/ Satker) ditunjuk KPA baru oleh Pengguna Anggaran atasannya;
b . Untuk Satker lama sepanjang ada pergantian KPA oleh Pengguna Anggaran atasannya

  1. KPA segera menetapkan Pejabat Perbendaharaan (Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda tangan SPM), terutama Satuan kerja Dekonsentrasi dan satuan kerja Tugas Pembantuan dan menyampaikan Surat Keputusan Penetapan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
  2. Kepala Satker segera menetapkan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan dalam hal diperlukan dapat menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  3. Segera menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA.
  4. Segera mengajukan permohonan izin pembukaan rekening bendahara pengeluaran kepada KPPN dan membuka rekening atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu jika belum ada.
  5. Menunjuk petugas pengantar SPM dan mengajukan permintaan KIPS (Kartu Identitas Petugas Satuan kerja) ke KPPN.
  6. Mengajukan permintaan PIN (Personal Identification Number) PPSPM ke KPPN.
  7. Pencairan DIPA baru dapat dilaksanakan setelah langkah-langkah pada angka 1 sampai dengan angka 7 telah dilaksanakan.
  8. Untuk DIPA baru yang belum memperhitungkan realisasi DIPA lama, maka KPA membuat Surat Pernyataan bahwa pagu dana pada SPM yang diajukan bukan merupakan pagu dana yang akan direvisi kurang.
  9. KPA/PPK dapat melanjutkan pekerjaan atas Perjanjian/Kontrak/SPK yang telah ditandatangani sebelum DIPA baru drterbitkan dan membebani DIPA baru setelah dilakukan addendum atas perjanjian/kontrak/SPK berkenaan dengan mencantumkan perubahan nomenklatur/pihak pemerintah dan pembebanan dana pada DIPA baru.
  10. Segera mendaftarkan data supplier sesuai dengan referensi bukti hak tagih.
  11. Pengajuan Uang Persediaan (UP) tidak dapat dilaksanakan sampai UP pada satuan kerja lama selesai dipertanggungjawabkan. Pada saat pengajuan UP agar melampirkan Surat Pernyataan bahwa UP/TUP pada DIPA lama telah selesai dipertanggungjawabkan dan dokumen SSBP Pengembalian UP/TUP apabila ada. Surat Pernyataan tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi berikut:
    1. Nama dan kode satker lama
    2. KPPN mitra kerja satker lama
  12. Pelaksanaan anggaran hanya dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme langsung (LS) sampai UP pada satuan kerja lama selesai dipertanggungjawabkan.

 

C. PENCAIRAN DANA YANG BERSUMBER DARI PNBP
C.1. SATUAN KERJA LAMA

  1. KPA segera menghitung realisasi dana yang bersumber dari PNBP untuk mengetahui sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP;
  2. Setelah diketahui jumlah realisasi dan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP, KPA mengajukan permohonan ralat/revisi atas persetujuan besaran Maksimum Pencairan (MP) yang telah diterbitkan untuk disesuaikan menjadi sebesar realisasi kepada:
  1. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Maksimum Pencairan (MP) yang terpusat;
  2. Kepala KPPN untuk Maksimum Pencairan yang tidak terpusat
  1. Sisa Maksimum Pencairan (MP) yang belum dipergunakan menjadi bagian dari Maksimum Pencairan (MP) pada satker baru.
  2. Dalam hal perhitungan Maksimum Pencairan (MP) PNBP satker lama yang telah diterbitkan mempergunakan sisa Maksimum Pencairan (MP) tahun anggaran sebelumnya dan belum dilakukan pelunasan maka pelunasannya diperhitungkan pada Maksimum Pencairan (MP) pada satker baru.
  3. Penyelesaian pertanggungjawaban UP/TUP untuk dana yang bersumber dari PNBP dilaksanakan sebagaimana penyelesaian UP/TUP untuk dana yang bersumber dari Rupiah Murni.

C.2. SATUAN KERJA BARU

  1. Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP pada satker lama menjadi bagian dari Maksimum Pencairan (MP) satker baru;
  2. Mekanisme pengajuan Maksimum Pencairan (MP) mengikuti ketentuan yang berlaku.
  3. Penerbitan Maksimum Pencairan (MP) akan diperhitungkan dengan pelunasan penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) tahun anggaran sebelumnya dalam hal perhitungan Maksimum Pencairan (MP) PNBP satker lama yang telah diterbitkan mempergunakan sisa Maksimum Pencairan (MP) tahun anggaran sebelumnya dan belum dilakukan pelunasan.
  4. Pengajuan UP/TUP PNBP untuk Satker baru hanya dapat dilakukan setelah UP/TUP PNBP Satker lama telah dipertangungjawabkan.

 


MEKANISME PEMBAYARAN GAJI INDUK BAGI SATKER PADA K/L YANG MENGALAMI PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI K/L

 

A. KETENTUAN UMUM

  1. Gaji induk dibayarkan tepat pada awal hah kerja pertama setiap bulan.
  2. SKPP diterbitkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, dengan Kedudukan dan jabatan yang sama pada satker lama.
  3. SKPP sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat per pegawai atau secara kolektif sebagaimana format SKPP pada lampiran III.
  4. SKPP kolektif dilamptri dengan Daftar Gaji Induk bulan Mei 2015.
  5. Sekretaris Jenderal K/L baru bertanggungjawab untuk memastikan ADK pagu DIPA TA 2015 pada masing-masing Satker baru di Kementeriannya telah tersedia.
  6. SPM-LS Gaji Induk bulan berikutnya setelah DIPA baru diterbitkan dibuat oleh Satker lama dan dibebankan pada DIPA lama (dalam hal pembayaran gaji induk bulan berikutnya belum dapat dilaksanakan pada satker baru).
  7. SPM-LS Gaji Induk selanjutnya dibuat oleh Satker baru dan dibebankan pada DIPA Baru.
  8. Batas waktu pengajuan SPM-LS Gaji Induk pada masa peralihan (baik SPM-LS ke Satker lama maupun SPM-LS ke Satker baru) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji.
  9. KPPN dapat memproses SPM-LS Gaji Induk dan menerbitkan SP2D Gaji Induk setelah pagu DIPA TA 2015 pada Satker baru tersedia dalam database

B. KETENTUAN KHUSUS
B.I.Pembuatan SKPP Satker pada Kementerlan Negara Yang Dilikuidasi (Satker Lama)

Satker lama pada Kementerian Negara yang dilikuidasi menerbitkan SKPP pegawai, sebagai berikut:

    1. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Satker lama membuat SKPP Pegawai.
    2. SKPP Pegawai dimaksud, dibuat:
      1. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014; dan
      2. sesuai dengan Gaji Induk bulan terakhir.
    1. PPABP mencetak kartu pengawasan belanja pegawai perorangan dart aplikasi GPP Satker dan memastikan kebenaran pembayaran gaji terakhir untuk selanjutnya menutup kartu dimaksud dengan diberikan catatan “Ditutup berdasarkan SKPP tanggal……. Nomor……. “
    2. SKPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada KPPN lama yang melayani pembayaran gaji Satker lama.
    3. Satker lama mengirimkan SKPP yang telah diberi keterangan oleh KPPN telah dinonaktifkan dari basis data KPPN ke satker baru dengan dilampiri:
      1. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014;
      2. Dosir pegawai dan;
      3. ADK pegawai pindah.

B.2. Penyelesaian SKPP Pada KPPN

Proses penyelesaian SKPP Pegawai pada Satker Kementerian yang dilikuidas pada KPPN diatur sebagai berikut:

  1. KPPN menerima dan meneliti kesesuaian data dalam SKPP dengan basis data di KPPN pada kesempatan pertama.
  2. Dalam hat hasi! peneiitian pada angka 1 tidak menunjukkan perbedaan, data pegawai yang bersangkutan dinonaktifkan dari basis data KPPN.
  3. Kepala Seksi Pencairan Dana/Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker menandatangani SKPP dan memberi keterangan pada SKPP bahwa data pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari basis data KPPN.
  4. KPPN mengembaiikan SKPP kepada satker penerbit apabila dari hasil peneiitian pada angka 1 menunjukkan perbedaan.
  5. KPPN menyampaikan lembar pertama dan kedua SKPP yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana/Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker kepada satker penerbit SKPP.

B.3. Pembayaran Gaji Pada Satker Baru

Pembayaran Gaji Induk pada Satker baru diatur sebagai berikut:

  1. Satker baru menerima SKPP yang telah diberikan keterangan telah dinonaktifkan dari basis data KPPN dari Satker lama dan dilampiri dengan:
  1. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi  Kabinet Kerja;
  2. Dosir pegawai; dan
  3. ADK pegawai pindah.
  1. PPABP mentransfer ADK pegawai pindah ke dalam aplikasi GPP Satker.
  2. PPABP melakukan peneiitian dan memastikan bahwa ADK Pegawai pindah yang telah ditranfer ke Aplikasi GPP Satker telah sama dengan SKPP.
  3. PPABP memproses Daftar Gaji, mencetak daftar perubahan, serta kelengkapan dokumen pendukung lainnya untuk keperluan penerbitan SPP LS Gaji Induk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012.
  4. Berdasarkan daftar gaji dan dokumen pendukung lainnya yang disampaikan PPABP, PPK menerbitkan SPP LS Gaji Induk untuk disampaikan kepada PPSPM.
  5. PPSPM melakukan pengujian atas SPP LS Gaji Induk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012. Dalam hal hasil pengujian telah sesuai dengan ketentuan, PPSPM menerbitkan SPM Gaji Induk untuk diajukan ke KPPN.

B.4. Penerbitan SP2D pada KPPN Mitra Kerja Satker Baru

Penerbitan SP2D Gaji Induk pada KPPN diatur sebagai berikut:

  1. KPPN memastikan ADK DIPA 2015 Satker baru telah tersedia dalam database SPAN,
  2. Dalam hal ADK DIPA 2015 sebagaimana dimaksud tidak tersedia atau tidak sesuai karena terdapat kesalahan kode kantor bayar (KPPN) atau kode lokasi, KPPN segera menyampaikan konfirmasi ke Direktorat Transformasi Perbendaharaan atau Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
  3. KPPN segera melakukan koordinasi dengan Satker baru di wilayah kerjanya masing-masing untuk menyampaikan informasi mengenai persyaratan administratif pengajuan SPM LS Gaji Induk.
  4. Dalam hal sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran Gaji Induk   bulan   berikutnya   setelah   DIPA   baru   diterbitkan,   Satker   baru   belum mengajukan SPM-LS Gaji Induk, KPPN agar segera menghubungi satker bersangkutan dan memberikan bimbingan teknis dalam hal terdapat kendala dalam pembuatan SPM-LS Gaji Induk.
  5. KPPN menerima SPM-LS Gaji Induk dan menerbitkan SP2D LS Gaji Induk bulan berikutnya sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012.
  6. KPPN menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian SPM-LS Gaji Induk bulan berikutnya pada Satker baru paling lambat pada tanggal 25 Mei 2015 kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dengan tembusan Direktorat Pelaksanaan Anggaran melalui sarana tercepat.

B.5.Koordinasi,     monitoring,     dan     pelaporan     pada     Kantor   Wilayah     Ditjen Perbendaharaan

  1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perendaharaan melakukan koordinasi dengan KPPN dalam rangka pembayaran Gaji Induk pada satker di Kementerian Negara yang dilikuidasi di wilayah kerjanya masing-masing.
  2. Melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan yang ada sesuai dengan kewenangannya.
  3. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian SPM-LS Gaji Induk bulan Juni 2015 satker pada Kementerian Negara yang dilikuidasi ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran paling lambat pada tanggal 27 Mei 2015 melalui ditpa(Q).amail.com dengan subyek “Laporan Gaji Induk 2015”.

 

C. KETENTUAN LAIN

Tata cara pengajuan dan penyelesaian SPM-LS Gaji Induk bulan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

 


 

 

MEKANISME PENATAUSAHAAN RETUR SP2D BAGI SATKER PADA K/L YANG MENGALAMI PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI K/L

 

 

A. KETENTUAN UMUM

  1. Dalam rangka restrukturisasi Kementerian/Lembaga, terjadi penggabungan dan pemecahan satuan kerja yang mengakibatkan beberapa Satker mengalami likuidasi.
  2. Satker yang mengalami likuidasi agar berkoordinasi dengan KPPN.
  3. Satker yang mengalami likuidasi wajib melakukan langkah-langkah likuidasi sesuat PMK 272/PMK.05/2014.
  4. Selain langkah-langkah sebagaimana diatur dalam PMK 272/PMK.05/2014, Satker pada kementerian yang dilikuidasi wajib menyelesaikan retur SP2D sebelum masa cut off 2
  5. Langkah-langkah penatausahaan data retur SP2D tersebut dilakukan sesuai ketentuan pada:
    1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana dalam rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
    2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, serta
    3. “Panduan Teknis” tentang Mekanisme Penatausahaan Retur SP2D bagi Satker pada Kementerian yang Dilikuidasi di bawah ini.

 

B. MEKANISME PENATAUSAHAAN RETUR SP2D BAGI SATKER PADA KEMENTERIAN YANG DILIKUIDASI

  1. KPPN wajib menyampaikan data Retur SP2D yang masih belum diselesaikan kepada Satker pada kementerian yang dilikuidasi;
  2. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Retur SP2D sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Satker wajib mengajukan permohonan pembayaran kembali dana Retur SP2D, dengan ketentuan:
  1. Satker pada kementerian yang dilikuidasi melakukan perbaikan data supplier dan/atau data kontrak yang mengakibatkan terjadinya retur SP2D pada aplikasi SPM/GPP.
  2. Satker pada kementerian   yang dilikuidasi   menyampaikan Surat   Ralat/Perbaikan Rekening ke KPPN dengan dilampiri:

1) SPTJM;
2) ADK untuk pendaftaran data supplier apabila:

a)  Supplier belum pernah didaftarkan ke SPAN; atau

b)  Data supplier yang telah didaftarkan memerlukan perubahan pada nama bank dan/atau nomor rekening.

3)  Surat Permintaan Perubahan Data Supplier dalam hal perubahan data supplier bukan merupakan kesalahan/perubahan nama bank dan/atau nomor rekening.

4) ADK perubahan data kontrak apabila perubahan data supplier mengakibatkan perubahan data kontrak yang telah didaftarkan di SPAN.

  1. Berdasarkan Surat Ralat/Perbaikan Rekening yang diterima dari Satker sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, KPPN:

1) melakukan pendaftaran data supplier dan/atau data perubahan kontrak, atau melakukan perubahan data supplier sesuai Surat Permintaan Perubahan Data Supplier,

2) menerbitkan SPP Retur melalui SPAN;

3) menerbitkan SPM Retur melalui SPAN;

4) menerbitkan SP2D melalui SPAN.

  1.  Dalam hal sampai dengan masa cut off 2 berakhir Satker pada kementerian yang dilikuidasi tidak mengajukan permohonan pembayaran kembali dana Retur SP2D, maka Satker pada kementerian yang dilikuidasi wajib mengajukan Surat Pernyataan Pemindahan Data Retur SP2D dari Satker yang dilikuidasi ke Satker yang baru kepada KPPN dengan dilampiri SPTJM dan Berita Acara Pemindahan Data Retur SP2D yang ditandatangani oleh KPA Satker pada kementerian yang dilikuidasi dan KPA Satker Baru.
  2. Berdasarkan Surat Pernyataan Pemindahan Data Retur sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPPN berkoordinasi dengan Direktorat Transformasi Perbendaharaan untuk melakukan pemindahan data retur SP2D dari Satker yang dilikuidasi ke Satker yang baru.

 


 

 

MEKANISME PENYELESAIAN PROSES LIKUIDASI PADA K/L YANG MENGALAMI PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI K/L

 

 

A. KETENTUAN UMUM

  1. Mekanisme pelaksanaan likuidasi mengikuti ketentuan sesuai PMK No. 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada K/L.
  2. Tahapan likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan meliputi kegiatan:

a. Penetapan Penanggung Jawab Proses Likuidasi;
b. Penyelesaian hak dan kewajiban sebelum Laporan Keuangan Penutup;
c. Penyusunan Laporan Keuangan Penutup;
d. Penyelesaian hak dan kewajiban setelah Laporan Keuangan Penutup; dan
e. Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi.

  1. Penanggung jawab Proses Likuidasi:
  2. Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi adalah Pemimpin Entitas
    Akuntansi yang secara struktural membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.
  3. Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Pelaporan ditunjuk oleh pejabat yang
    melakukan Likuidasi Entitas Pelaporan.
  4. Penyelesaian hak dan kewajiban sebelum Laporan Keuangan Penutup, meliputi:
  5. Saldo Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan;
  6. Saldo kas pada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran selain
    saldo Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan sebagaimana
    dimaksud dalam huruf a dan saldo kas yang berasal dari hibah; dan
  7. Pembayaran gaji induk bulan berikutnya.
  8. Penyusunan Laporan Keuangan Penutup:
  9. Setelah terselesaikannya seluruh transaksi terakhir sebagaimana dimaksud pada
    angka 4.
  10. Entitas Akuntansi yang dilikuidasi melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dalam
    rangka penyusunan Laporan Keuangan Penutup.
  11. Sejak penyusunan Laporan Keuangan Penutup sampai dengan diterbitkannya
    Laporan Keuangan Likuidasi, Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang
    dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan:
  12. Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran/ tahunan sesuai Peraturan Menteri   Keuangan   mengenai   sistem   akuntansi   dan   pelaporan   keuangan pemerintah pusat; dan ii.   Laporan barang semester/tahunan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan BMN.
  13. Penyelesaian hak dan kewajiban setelah Laporan Keuangan Penutup:
  14. Penyelesaian sisa pagu DIPA/anggaran; dan
  15. Penyelesaian aset dan kewajiban yang terdiri atas:
  16. Kas Lainnya dan Setara Kas;
  17. Piutang dan Utang; dan

iii.   Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

  1. Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi:

 

  1. Setelah terselesaikannya seluruh Penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana
    dimaksud pada angka 6.
  2. Dalam Laporan Keuangan Likuidasi seluruh Aset dan kewajiban telah berjumlah
    nihil.
  3. SATUAN KERJA LAMA
  4. Satuan Kerja Lama bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan Penutup.
  5. Sebelum menyusun Laporan Keuangan Penutup, Satuan kerja Lama bertanggungjawab menyelesaian hak dan kewajiban sebelum Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada angka A.4.
  6. Laporan Keuangan Penutup terdiri dari:
  7. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  8. Laporan Operasional (LO);
  9. Laporan Perubahan ekuitas (LPE);
  10. Neraca penutup; dan
  11. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
  12. Satuan Kerja Lama menyusun Laporan Keuangan Penutup per tanggal penyelesaian hak dan kewajiban sebelum Laporan Keuangan Penutup yang paling terakhir dilaksanakan yattu paling lambat pada tanggal penerbitan SP2D Gaji Induk bulan berikutnya.
  13. Satuan Kerja Lama melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dalam rangka validitas Laporan Keuangan Penutup (khususnya LRA) sekaligus dalam rangka pemindahan sisa pagu/anggaran.
  14. Pada prinsipnya, setelah terbit Laporan Keuangan Penutup, LRA dan LO tidak boleh mengalami perubahan (kecuali estimasi pendapatan dan pagu belanja pada LRA). Segala perubahan terkait LRA dan LO setelah terbit Laporan Keuangan Penutup dilakukan dan dibebankan pada Satuan Kerja baru.
  15. Sehubungan dengan angka 6, maka Satuan kerja Lama mengirim dokumen pendukung beserta penjelasan yang diperlukan kepada Satuan kerja Baru;
  16. Satuan Kerja Lama menyusun Laporan keuangan Penutup paling Lambat 10 (sepuluh) hah kerja sejak penyelesaian transaksi terakhir sebagaimana dimaksud pada angka A.4.
  17. Satuan Kerja Lama menyampaikan Laporan keuangan Penutup kepada:
  18. Penanggung   Jawab Proses Likuidasi dan/atau   Pejabat   Penanggung Jawab
    Likuidasi;
  19. Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk;
  20. Kepala KPPN mitra kerja;
  21. Kepala KPKNL mitra kerja; dan
  22. Badan Pemeriksa Keuangan.
  23. Selanjutnya, penyelesaian hak dan kewajiban setelah Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada angka A.6 dilaksanakan oleh Penanggungjawab Proses Likuidasi bersama-sama dengan Satuan Kerja Lama.
  24. Penyusunan laporan Keuangan Likuidasi dilaksanakan oleh Penanggungjawab Proses Likuidasi setelah seluruh proses pemindahan pagu Anggaran selesai dan nilai Aset serta kewajiban telah bersaldo nihil.
  25. SATUAN KERJA BARU
  26. Satuan Kerja Baru memverifikasi kemudian menerima penyelesaian hak dan kewajiban Satuan Kerja lama setelah Laporan Keuangan Penutup, yaitu:
  27. Sisa pagu DIPA/anggaran; dan
  28. Penyelesaian aset dan kewajiban yang terdiri atas:

 

  1. Kas Lainnya dan Setara Kas;
  2. Piutang dan Utang; dan

iii.   Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

  1. Satuan Kerja Baru merekam transaksi sebagaimana angka 1 pada Laporan Keuangan Satuan Kerja Baru.
  2. Satuan Kerja Baru menerima dokumen pendukung transaksi-transaksi yang dapat mengubah LRA dan LO sebagaimana dimaksud pada angka B.7, menyelesaikan transaksi tersebut serta kemudian merekam pada Laporan Keuangan Satuan Kerja Baru.

Selanjutnya, Satuan Kerja baru menyusun Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/sernesteran/ tahunan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan Laporan barang semester/tahunan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan BMN.