1. Satker wajib menyampaikan Laporan Keuangan beserta Arsip Data Komputer setiap Bulan;
  2. Unsur-unsur Laporan Keuangan terdiri:
    1. Estimasi Pendapatan
    2. Pagu Belanja (DIPA, revisi DIPA dan SKPA)
    3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
    4. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
    5. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan
    6. Uang Persediaan
    7. Neraca
    8. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
    9. Persetujuan Rekening Satker (Semesteran)
    10. Untuk menjamin keakuratan data antara Satker dengan KPPN selama tahun anggaran berjalan agar ADK yang disampaikan memuat data sampai dengan bulan berkenaan, misal rekonsiliasi bulan April 2008 yang harus disampaikan adalah ADK bulan Januari s.d April 2008 dengan tanggal proses pengiriman sama dengan tanggal pencetakan laporan;
    11. Satker wajib menyampaikan laporan BMN pada semua tingkatan dalam rangka pencocokan data Laporan BMN atau Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dengan Neraca UAKPA dan antara LBKP Intrakomptabel dan Neraca dengan ketentuan;
      1. Akun-akun asset tetap pada neraca harus sama dengan LBKP intraomtabel;
      2. Perbedaan data akun aset tetap pada Neraca dengan LBKP Intrakomtabel dapat terjadi apabila:
  • Terdapat asset tetap yang masih dalam proses pengerjaan sehingga masih terdapat akun hasil jurnal sebelum disesuaikan “ Setiap akhir semester akun tersebut harus direklasifikasikan menjadi “ Konstruksi Dalam Pengerjaan” apabila per tanggal akhir semester masih dalam proses pengerjaan (belum serah terima atau belum dilakukan pembayaran 100% ) Akun Konstruksi dalam pengerjaan pada neraca semester harus sesuai dengan Laporan KDP yang disusun setiap semester dan merupakan bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS)/Laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT);
    • Satker melakukan reklasifikasi asset tetap karena rusak berat tetapi belum ada surat keputusan penghapusan.
  1. Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa pengguna Anggaran (UAKPA) selambat-lambatnya telah diterima oleh KPPN pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;
  2. Keterlambatan penyampaian LaporanKeuangan dikenakan sanksi:
    1. KPPN menunda penerbitan SP2D atas SPM  yang diajukan;
    2. Penundaan tersebut baik terhadap SPM UP/TUP/GU maupun SPM-LS

Pelaksanaan sanksi tidak membebaskan UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan kepada KPPN