Dasar Hukum

PMK 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja

 

Pendahuluan

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Negara, serta menyederhanakan ketentuan dan prosedur mengenai pengelolaan rekening pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan kerja, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
Dengan terbitnya peraturan tersebut, maka PMK No. 57/PMK.05/2007 jo PMK No. 05/PMK.05/2010, PMK No.58/PMK.05/2007, dan PMK No. 67/PMK.05/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.Sebagai konsekuensi dari perubahan peraturan tersebut, maka tata kelola rekening milik Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga ikut berubah. Salah satu prosedur yang berubah adalah prosedur pembukaan rekening pada Kuasa BUN Daerah (dalam hal ini adalah KPPN).

 

Kewenangan KPPN

KPPN mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ijin pembukaan rekening sebagai berikut:

  • Rekening Bendahara Penerimaan
  • Rekening Bendahara Pengeluaran
  • Rekening Penampungan Hibah Langsung
  • Rekening Milik Badan Layanan Umum (BLU)

 

Persyaratan Dokumen

Persyaratan Pembukaan Rekening Penerimaan/Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu:

  1. Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening;
  2. Surat pernyataan penggunaan rekening;
  3.  Surat Kuasa KPA kepada Kuasa BUN untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait rekening;
  4. Salinan DIPA.

Informasi mengenai persyaratan Pembukaan Rekening Lainnya dapat diperoleh pada Customer Service KPPN.

 

Norma Waktu

Dalam rangka penerbitan ijin rekening satker, KPPN mempunyai waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan penerbitan ijin pembukaan rekening. Masa berlaku ijin pembukaan rekening satker yang diterbitkan oleh KPPN adalah 15 hari kalender, kecuali ijin pembukaan rekening deposito milik BLU yang berlaku selama 1 semester.
KPA satker wajib melaporkan pembukaan rekening ke KPPN paling lambat 20 hari kalender sejak ijin pembukaan rekening tersebut diterbitkan oleh KPPN.

 

Nama Rekening

  • Rekening yang dibuka oleh satuan kerja harus diberi nama sesuai dengan format :
  1. Rekening Bendahara Penerimaan : BPn_Kode KPPN_Nama Kantor
  2. Rekening Bendahara Pengeluaran : BPg_Kode KPPN_Nama Kantor
  3. Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu : BPP_Kode KPPN_Nama Kantor
  4. Rekening Pemenrintah Lainnya : RPL_Kode KPPN_Nama Kantor_untuk …………
  • Nama kantor yang disebut pada nama rekening harus sama dengan nama satker dalam DIPA yang dilampirkan dalam persyaratan.
  • Apabila jumlah karakter nama satker melebihi jumlah karakter dalam sistem bank/kantor pos, maka diperkenankan untuk menyingkat nama satker dengan singkatan yang lazim.
  • Jika kode untuk jenis rekening ( tiga huruf pertama) hanya bisa dilakukan dengan huruf capital semua, maka pemberian nama rekening disesuaikan dengan sistem pada bank/ kantor pos.