1. Persetujuan yang dapat diberikan Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah adalah pembukaan rekening bendahara pengeluaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Prinsip : 1 (satu) Satuan Kerja, 1 (satu) DIPA, 1 (satu) Bendahara, dan 1 (satu) rekening. Sedangkan untuk rekening bendahara penerimaan, pemberian izin pembukaaan rekening menggunakan prinsip yang sama dengan rekening bendahara pengeluaran dengan memperhatikan TUPOKSI Satuan kerja yang bersangkutan.
  2. Kepala Kantor / Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran   mengajukan tujuan pembukaan rekening sesuai prinsip diatas, dengan dilampiri:
    1. Foto copy dokumen pelaksanan anggaran;
    2. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening.
    3. Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran yang dibuka sebelum berlakunya Peraturan menteri Keuagan No. 57/PMK.05/2007 harus dimintakan persetujuan kepada Kepala KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah dengan menggunakan prinsip diatas:
    4. Kepala Kantor / Satuan Kerja yang telah mendapatkan persetujuan lebih dari satu rekening untuk rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran agara menutup yang lebih dari satu tersebut.
    5. KPPN sebagai Kuasa BUN berwenang melakukan Pembekuan Sementara Rekening dalam hal:
      1. Kepala Kantor / Satuan Kerja membuka rekening tanpa persetujuan Kuasa BUN.
      2. Kepala kantor/ Satuan Kerja tidak melaporkan pembukaan rekening yang dilakukan kepada Kuasa BUN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.
      3. Kepala  Kantor / Satuan Kerja tidak mengajukan permohonan persetujuan kepada Kuasa BUN atas Rekening yang dibuka sebelum berlakunya PMK No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementrian Negara / lembaga / Kantor / Satuan Kerja;
      4. Rekening yang tidak atau tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja dan saldonya dipindahkan ke Rekening Kas Negara pada Bank Indonesia.
      5. KPPN sebagai Kuasa BUN di Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke Rekening Kas Umum Negara dalam hal :
        1. Rekening yang tidak atau tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya tidak ditutup oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja;
        2. Kepala Kantor / Satuan Kerja dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari kerja setelah tanggal pembekuan sementara, tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap Rekening yang dibekukan sementara tersebut.
  3. Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka Rekening Lainnya setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan
  4. Dalam hal diperlukan, Rekening Lainnya juga dapat dibuka oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan, dengan ketentuan tujuannya sama dengan Rekening Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas.
  5. Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya untuk Kantor/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan disampaikan dalam satu permohonan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan melampirkan daftar Kantor/Satuan Kerja yang akan memiliki rekening lainnya tersebut.
  6. Persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk rekening lainnya yang dibuka oleh Menteri/Pimpinan Lembaga juga merupakan persetujuan terhadap rekening lainnya yang dibuka pada Kantor/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan tembusan persetujuan disampaikan kepada KPPN terkait.
  7. Berdasarkan persetujuan sebagaimana pada angka (6),  Kepala Kantor/Satuan Kerja dapat membuka rekening lainnya dengan nama rekening “Rekening Kepala Kantor/Satuan Kerja……untuk…….. dan melaporkan pembukaan rekening tersebut kepada KPPN terkait.