SPM Langsung (LS)

51 BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI PNS PUSAT (GPP)

No

Pembayaran

Uraian SPM

Lampiran

1.

Gaji Induk “Pembayaran belanja pegawai gaji induk bulan…tahun…untuk…pegawai…jiwa”
  1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
  2. Daftar Nominatif penerima (Lampiran nomor rekening) yang ditandatangani PPSPM untuk penerima lebih dari 1 pegawai
  3. SSP PPh pasal 21 (411121) bila dikenakan pajak
  4. Daftar perubahan data pegawai yang telah diuji & ditandatangani oleh PPSPM
  5. ADK perubahan data pegawai
  6. ADK Perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai (ADK GPP)
  7. ADK pendukung yang dipersyaratkan (contoh. ADK Pegawai Pindah)
  8. Lampiran lain yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku

2.

Gaji Susulan “Pembayaran belanja pegawai gaji susulan bulan…tahun…untuk…pegawai…jiwa”

3.

Kekurangan Gaji “Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan…tahun…untuk…pegawai…jiwa”

4.

Gaji Terusan “Pembayaran belanja pegawai gaji terusan ke….a.n. …(….pegawai….jiwa)”

5.

Uang Duka Wafat “Pembayaran belanja pegawai uang duka wafat a.n. …(….pegawai….jiwa)”

6.

Uang Duka Tewas “Pembayaran belanja pegawai uang duka tewas a.n. …(….pegawai….jiwa)”

7.

Uang Muka Gaji “Pembayaran belanja pegawai uang muka gaji/persekot gaji untuk….pegawai….jiwa”
BELANJA PEGAWAI ANGGOTA POLRI DAN PNS POLRI / TNI / PNS Militer

No

Pembayaran

Uraian SPM

Lampiran

1.

Gaji Induk “Pembayaran belanja pegawai gaji induk bulan…tahun…untuk…anggota/pegawai* …jiwa”
  1. Daftar perhitungan gaji
  2. SSP PPh pasal 21 (411121) bila dikenakan pajak
  3. Fotokopi dokumen pegawai yang menjadi dasar pembayaran yang telah dilegalisir
  4. Lampiran lain yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku

2.

Gaji Susulan “Pembayaran belanja pegawai gaji susulan bulan…tahun…untuk…anggota/pegawai* …jiwa”

3.

Kekurangan Gaji “Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan…tahun…untuk…anggota/ pegawai*…jiwa”

4.

Gaji Terusan “Pembayaran belanja pegawai gaji terusan ke… a.n. ….(…anggota/pegawai*…jiwa)”

5.

Uang Duka Wafat “Pembayaran belanja pegawai uang duka wafat a.n. ….(…anggota/pegawai*….jiwa)”

6.

Uang Duka Tewas “Pembayaran belanja pegawai uang duka tewas a.n. ….(…anggota/pegawai*….jiwa)”

7.

Uang Muka Gaji “Pembayaran belanja pegawai uang muka gaji/persekot gaji untuk…anggota/pegawai* ….jiwa”
BELANJA PEGAWAI LAINNYA

No.

Pembayaran

Uraian SPM

Lampiran

1.

Uang Makan “Pembayaran belanja pegawai bulan….untuk….pegawai”
  1. SPTJM
  2. Daftar Nominatif penerima (Lampiran nomor rekening) yang ditandatangani PPSPM untuk penerima lebih dari 1 pegawai
  3. SSP PPh pasal 21 (411121) bila dikenakan pajak
  4. Lampiran lain yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku

2.

Uang Lembur “Pembayaran belanja pegawai bulan…sesuai SPK Lembur nomor…tanggal…untuk …pegawai”

3.

Uang Vakasi “Pembayaran belanja pegawai sesuai SK nomor…tanggal…untuk…pegawai”

4.

Seritifikasi/ tunjangan profesi “Pembayaran belanja pegawai bulan…sesuai SK nomor…tanggal…untuk…pegawai”

5.

Tunjangan lain (jenis belanja pegawai (51)) “Pembayaran belanja pegawai bulan…sesuai SK nomor…tanggal…untuk…pegawai”


52 BELANJA BARANG

No.

Pembayaran

Uraian SPM

Lampiran

1.

Perjalanan Dinas “Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas (ST)/Surat Perjalanan Dinas (SPD) /dokumen sejenis nomor….tanggal ….” Daftar Nominatif penerima (Lampiran nomor rekening) yang ditandatangani PPSPM untuk penerima lebih dari 1 pegawai

2.

Honorarium (bulanan) “Pembayaran belanja barang bulan….sesuai SK nomor….tanggal ….”
  1. SSP bila dikenakan potongan pajak
  2. Daftar Nominatif penerima (Lampiran nomor rekening) yang ditandatangani PPSPM untuk penerima lebih dari 1 pegawai

3.

Honorarium untuk kegiatan (sekali bayar) “Pembayaran belanja barang sesuai SK nomor….tanggal ….”
  1. SSP bila dikenakan potongan pajak
  2. Daftar Nominatif penerima (Lampiran nomor rekening) yang ditandatangani PPSPM untuk penerima lebih dari 1 pegawai

 

 


4.

Pembayaran LS kepada pihak ketiga (pengadaan barang)
  1. a.   Sekali bayar/ sekaligus
“Pembayaran belanja barang sesuai kontrak nomor….tanggal …., BAST nomor….tanggal …., BAP nomor….tanggal ….” SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
  1. b.   Uang Muka Kerja
“Pembayaran belanja barang sesuai kontrak nomor….tanggal….SPMK nomor….tanggal….jaminan uang muka nomor….tanggal….BAP nomor….tanggal ….”
  1. Asli Surat Jaminan Uang Muka (masa jaminan sesuai dengan masa kontrak)
  2. Asli Surat Kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan Jaminan Uang Muka,
  3. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit Jaminan Uang Muka sesuai Perpres 70 mengenai Pengadaan Barang/Jasa
  4. SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
  1. c.   Bertahap
“Pembayaran belanja barang tahap….sesuai kontrak nomor….tanggal….BAP nomor….tanggal ….” SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
  1. d.   Tahap terakhir
“Pembayaran belanja barang tahap….sesuai kontrak nomor….tanggal….BAST nomor….tanggal….BAP nomor….tanggal ….” SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak

5.

Belanja barang selain item no 1 sd. 4 “Pembayaran belanja barang sesuai (dokumen yang menjadi dasar pembayaran) nomor… tanggal…” SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
53 BELANJA MODAL

No

Pembayaran

Uraian SPM

Lampiran

1.

Perjalanan Dinas dalam rangka perolehan aset “pembayaran belanja modal sesuai Surat Tugas (ST)/Surat Perjalanan Dinas (SPD)/ dokumen sejenis* nomor….tanggal …. Daftar nominatif penerima (Lampiran rekening) yang telah ditandatangani oleh PPSPM

2.

Honorarium dalam rangka perolehan aset “pembayaran belanja modal sesuai SK nomor….tanggal ….”
  1. SSP sesuai pajak yang dikenakan bila dikenakan pajak
  2. Daftar nominatif penerima (Lampiran rekening) yang telah ditandatangani oleh PPSPM

3.

Pembayaran LS kepada pihak ketiga
  1. a.   Sekali bayar/ sekaligus
“Pembayaran belanja modal sesuai kontrak nomor….tanggal …., BAST nomor….tanggal …., BAP nomor….tanggal ….” SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
  1. b.   Uang Muka Kerja
“Pembayaran belanja modal sesuai kontrak nomor….tanggal….SPMK nomor….tanggal….jaminan uang muka nomor….tanggal….BAP nomor….tanggal….”
  1. Asli Surat Jaminan Uang Muka (masa jaminan sesuai dengan masa kontrak)
  2. Asli Surat Kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan Jaminan Uang Muka,
  3. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit Jaminan Uang Muka sesuai Perpres 70 mengenai Pengadaan Barang/Jasa
  4. SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
  1. c.   Bertahap
“Pembayaran belanja modal tahap….sesuai kontrak nomor….tanggal….BAP nomor….tanggal….” SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
  1. d.   Tahap akhir
“Pembayaran belanja modal tahap….sesuai kontrak nomor….tanggal….BAST nomor….tanggal….BAP nomor….tanggal ….” SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
  1. e.   Retensi
“Pembayaran belanja modal sesuai kontrak nomor….tanggal….BAST nomor….tanggal….jaminan pemeliharaan nomor….tanggal….BAP nomor….tanggal ….” SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
57 BELANJA BANTUAN SOSIAL dan 58 BELANJA LAIN-LAIN akan disesuaikan lebih lanjut


SPM UANG PERSEDIAAN (UP)

Uraian di SPM: “Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni/PNP/Pinjaman/Hibah Luar Negeri* Satker …………. TA 2013”Syarat :

  • UP/TUP TA 2012 sudah Nihil
  • Kewajiban administrasi tersebut diatas sudah diselesaikan
  • Dalam 3 (tiga) bulan tidak mengajukan revolving UP dipotong 25% selanjutnya bila masih belum dilaksanakan dipotong 50%

Lampiran :

  • Surat Pernyataan UP (sesuai Lampiran PMK 190/2012)
  • Copy Berita Acara Rekonsiliasi Desember TA 2012
  • Copy LPJ Bendahara Desember TA 2012
  • Copy Surat Konfirmasi DIPA TA 2013

 

 

SPM GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) & GANTI UANG PERSEDIAAN NIHIL (GUP NIHIL)

Uraian di SPM: “Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan belanja barang/modal/lain-lain*”

SPM TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)

Uraian di SPM: “Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni/PNP* Satker …………. TA 2013”Syarat :

  • Memiliki UP TA 2013
  • UP/TUP TA 2012 sudah Nihil
  • Mengajukan Surat Permohonan TUP ke KPPN

Lampiran :

  • Asli Surat Persetujuan TUP dari KPPN

SPM PERTANGGUNGJAWABAN TUP (PTUP) untuk SPM NIHIL

Uraian di SPM: “Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/lain-lain* “

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

  • Sebelum mengajukan SPM pertama kali TA 2013, lengkapi/selesaikan :

-          Rekonsiliasi dan LPJ Bendahara Desember TA 2012

-          Pengiriman Surat Pengajuan KIPS TA 2013

-          Pengiriman Surat Penetapan Pengelola Keuangan TA 2013

-          Surat Pemberitahuan Rekening

-          Pengiriman Speciment Tandatangan Pengelola Keuangan TA 2013

-          Pengiriman Surat Konfirmasi DIPA TA 2013

-          UP/TUP TA 2012 sudah Nihil

-          Registrasi PIN PPSPM

  • SPM diajukan dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SPM diterbitkan dan untuk SPM belanja pegawai (gaji) satker Polri disampaikan dalam rangkap 3 (tiga)
  • ADK kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak dan dilampiri :

-          Ringkasan Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK satker bersangkutan

-          Kartu pengawasan Kontrak

-          Data realisasi kontrak sebelum realisasi membebani nilai kontrak

-          Dalam hal ADK kontrak terlambat disampaikan ke KPPN, PPK wajib membuat surat alasan keterlambatan penyampaian ADK kontrak yang ditujukan kepada kepala KPPN

  • KPPN tidak dapat menerima SPM dan tidak dapat menerbitkan SP2D apabila satuan kerja belum menyampaikan :

-          Data perjanjian/kontrak beserta ADK untuk pembayaran melalui SPM-LS kepada penyedia barang/jasa atau

-          Daftar perubahan data pegawai beserta ADK perubahan data pegawai untuk belanja pegawai yang menggunakan aplikasi GPP

  • SPM yang sumber dananya berasal dari PNBP diatur sebagai berikut :

-          untuk satuan kerja POLRI akan diatur lebih lanjut

-          Melampirkan daftar perhitungan jumlah maksimal pencairan yang dibuat dan dicetak dari aplikasi SPM

-          Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN untuk PNBP yang tidak terpusat

-          Untuk PNBP yang terpusat dalam pengajuan SPM harus dilampiri SPTJM (format sesuai ketentuan yang berlaku (bisa dicopy di CSO)) dan ketentuan mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan yang mengatur maksimal pencairan dana PNBP satker bersangkutan

  • SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri, harus dilampiri faktur pajak dan ketentuan lain mengenai pencairan dana yang bersumber dari Pinjaman/hibah luar negeri di atur dengan peraturan Dirjen Perbendaharaan
  • Setiap Lampiran SPM, sepanjang formatnya telah diatur dalam PMK atau peraturan pelaksanaan lainnya, satuan kerja harus membuat Lampiran tersebut sesuai format yang telah ditentukan.
  • KPPN berhak menolak SPM yang disampaikan satker apabila :

-          Ada cacat penulisan/kesalahan tulis dalam SPM baik menyangkut nama penerima, nomor rekening, uraian SPM dan kesalahan lain yang ada dalam SPM yang disampaikan

-          Satuan kerja belum melakukan rekonsiliasi SAI dan melaporkan LPJ Bendahara setiap bulan

-          Aplikasi KPPN menolak secara otomatis (kesalahan PIN, aplikasi SPM yang belum up date, ketidak sesuaian barcode dsb)

  • Persyaratan pengajuan SPM ini efektif diberlakukan mulai tanggal 25 Maret 2013
  • Ketentuan lain yang belum tercantum dalam persyaratan pengajuan SPM diatas, akan diberitahukan kemudian

CATATAN

* agar dipilih salah satu

 

 

p5rn7vb