SPM Langsung (LS)

51 BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI PNS PUSAT (GPP)

No

Pembayaran Uraian SPM

Lampiran

1. Gaji Induk “Pembayaran belanja pegawai gaji induk bulan…tahun…untuk…pegawai…jiwa”
  1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
  2. Daftar Nominatif penerima (Lampiran nomor rekening) yang ditandatangani PPSPM untuk penerima lebih dari 1 pegawai
  3. SSP PPh pasal 21 (411121) bila dikenakan pajak
  4. Daftar perubahan data pegawai yang telah diuji & ditandatangani oleh PPSPM
  5. ADK perubahan data pegawai
  6. ADK Perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai (ADK GPP)
  7. ADK pendukung yang dipersyaratkan (contoh. ADK Pegawai Pindah)
  8. Lampiran lain yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku
2. Gaji Susulan “Pembayaran belanja pegawai gaji susulan bulan…tahun…untuk…pegawai…jiwa sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
3. Kekurangan Gaji “Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan…tahun…untuk…pegawai…jiwa sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
4. Gaji Terusan “Pembayaran belanja pegawai gaji terusan ke….a.n. …(….pegawai….jiwa) sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
5. Uang Duka Wafat “Pembayaran belanja pegawai uang duka wafat a.n. …(….pegawai….jiwa) sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
6. Uang Duka Tewas “Pembayaran belanja pegawai uang duka tewas a.n. …(….pegawai….jiwa) sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
7. Uang Muka Gaji “Pembayaran belanja pegawai uang muka gaji/persekot gaji untuk….pegawai….jiwa sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”

BELANJA PEGAWAI ANGGOTA POLRI DAN PNS POLRI / TNI / PNS Militer

No Pembayaran Uraian SPM

Lampiran

1. Gaji Induk “Pembayaran belanja pegawai gaji induk bulan…tahun…untuk…anggota/pegawai* …jiwa sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
  1. Daftar perhitungan gaji
  2. SSP PPh pasal 21 (411121) bila dikenakan pajak
  3. Fotokopi dokumen pegawai yang menjadi dasar pembayaran yang telah dilegalisir
  4. Lampiran lain yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku

Catatan tambahan :

   Berdasarkan PMK Nomor   208/PMK.02/2015 tanggal 23 November 2015, Pembayaran Uang Duka Wafat, Uang Duka Tewas dan Biaya Pemakaman tidak lagi diajukan SPM nya ke KPPN. Pembayarannya diajukan ke PT. TASPEN.  

2. Gaji Susulan “Pembayaran belanja pegawai gaji susulan bulan…tahun…untuk…anggota/pegawai* …jiwa sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
3. Kekurangan Gaji “Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan…tahun…untuk…anggota/ pegawai*…jiwa sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
4. Gaji Terusan “Pembayaran belanja pegawai gaji terusan ke… a.n. ….(…anggota/pegawai*…jiwa) sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
5. Uang Duka Wafat “Pembayaran belanja pegawai uang duka wafat a.n. ….(…anggota/pegawai*….jiwa)”
6. Uang Duka Tewas “Pembayaran belanja pegawai uang duka tewas a.n. ….(…anggota/pegawai*….jiwa) sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
7. Uang Muka Gaji “Pembayaran belanja pegawai uang muka gaji/persekot gaji untuk…anggota/pegawai* ….jiwa”

BELANJA PEGAWAI LAINNYA

No. Pembayaran Uraian SPM

Lampiran

1. Uang Makan “Pembayaran belanja pegawai bulan….untuk….pegawai sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
  1. SPTJM
  2. Daftar Nominatif penerima (Lampiran nomor rekening) yang ditandatangani PPSPM untuk penerima lebih dari 1 pegawai
  3. SSP PPh pasal 21 (411121) bila dikenakan pajak
  4. Lampiran lain yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku
2. Uang Lembur “Pembayaran belanja pegawai bulan…sesuai SPK Lembur nomor…tanggal…untuk …pegawai sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
3. Uang Vakasi “Pembayaran belanja pegawai sesuai SK nomor…tanggal…untuk…pegawai sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
4. Seritifikasi/ tunjangan profesi “Pembayaran belanja pegawai bulan…sesuai SK nomor…tanggal…untuk…pegawai sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
5. Tunjangan lain (jenis belanja pegawai (51)) “Pembayaran belanja pegawai bulan…sesuai SK nomor…tanggal…untuk…pegawai sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”

52 BELANJA BARANG

No. Pembayaran Uraian SPM

Lampiran

1. Perjalanan Dinas “Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas (ST)/Surat Perjalanan Dinas (SPD) /dokumen sejenis nomor….tanggal …. sesuai SPP Nomor …. Tanggal….” Daftar Nominatif penerima (Lampiran nomor rekening) yang ditandatangani PPSPM untuk penerima lebih dari 1 pegawai
2. Honorarium (bulanan) “Pembayaran belanja barang bulan….sesuai SK nomor….tanggal …. sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
  1. SSP bila dikenakan potongan pajak
  2. Daftar Nominatif penerima (Lampiran nomor rekening) yang ditandatangani PPSPM untuk penerima lebih dari 1 pegawai
3. Honorarium untuk kegiatan (sekali bayar) “Pembayaran belanja barang sesuai SK nomor….tanggal …. sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
  1. SSP bila dikenakan potongan pajak
  2. Daftar Nominatif penerima (Lampiran nomor rekening) yang ditandatangani PPSPM untuk penerima lebih dari 1 pegawai
4. Pembayaran LS kepada pihak ketiga (pengadaan barang)
  1. a.   Sekali bayar/ sekaligus
“Pembayaran belanja barang sesuai kontrak nomor….tanggal …., BAST nomor….tanggal …., BAP nomor….tanggal …. sesuai SPP Nomor …. Tanggal….” SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
  1. b.   Uang Muka Kerja
“Pembayaran belanja barang sesuai kontrak nomor….tanggal….SPMK nomor….tanggal….jaminan uang muka nomor….tanggal….BAP nomor….tanggal …. sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
  1. Asli Surat Jaminan Uang Muka (masa jaminan sesuai dengan masa kontrak)
  2. Asli Surat Kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan Jaminan Uang Muka,
  3. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit Jaminan Uang Muka sesuai Perpres 70 mengenai Pengadaan Barang/Jasa
  4. SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
  1. c.   Bertahap
“Pembayaran belanja barang tahap….sesuai kontrak nomor….tanggal….BAP nomor….tanggal …. sesuai SPP Nomor …. Tanggal….” SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
  1. d.   Tahap terakhir
“Pembayaran belanja barang tahap….sesuai kontrak nomor….tanggal….BAST nomor….tanggal….BAP nomor….tanggal …. sesuai SPP Nomor …. Tanggal….” SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
5. Belanja barang selain item no 1 sd. 4 “Pembayaran belanja barang sesuai (dokumen yang menjadi dasar pembayaran) nomor… tanggal… sesuai SPP Nomor …. Tanggal….” SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak

53 BELANJA MODAL

No

Pembayaran Uraian SPM

Lampiran

1. Perjalanan Dinas dalam rangka perolehan aset “pembayaran belanja modal sesuai Surat Tugas (ST)/Surat Perjalanan Dinas (SPD)/ dokumen sejenis* nomor….tanggal …. sesuai SPP Nomor …. Tanggal…. Daftar nominatif penerima (Lampiran rekening) yang telah ditandatangani oleh PPSPM
2. Honorarium dalam rangka perolehan aset “pembayaran belanja modal sesuai SK nomor….tanggal …. sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
  1. SSP sesuai pajak yang dikenakan bila dikenakan pajak
  2. Daftar nominatif penerima (Lampiran rekening) yang telah ditandatangani oleh PPSPM
3. PembayaranLS kepada pihak ketiga
  1. a.   Sekali bayar/ sekaligus
“Pembayaran belanja modal sesuai kontrak nomor….tanggal …., BAST nomor….tanggal …., BAP nomor….tanggal …. sesuai SPP Nomor …. Tanggal….” SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
  1. b.   Uang Muka Kerja
“Pembayaran belanja modal sesuai kontrak nomor….tanggal….SPMK nomor….tanggal….jaminan uang muka nomor….tanggal….BAP nomor….tanggal…. sesuai SPP Nomor …. Tanggal….”
  1. Asli Surat Jaminan Uang Muka (masa jaminan sesuai dengan masa kontrak)
  2. Asli Surat Kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan Jaminan Uang Muka,
  3. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit Jaminan Uang Muka sesuai Perpres 70 mengenai Pengadaan Barang/Jasa
  4. SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
  1. c.   Bertahap
“Pembayaran belanja modal tahap….sesuai kontrak nomor….tanggal….BAP nomor….tanggal…. sesuai SPP Nomor …. Tanggal….” SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
  1. d.   Tahap akhir
“Pembayaran belanja modal tahap….sesuai kontrak nomor….tanggal….BAST nomor….tanggal….BAP nomor….tanggal …. sesuai SPP Nomor …. Tanggal….” SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak
  1. e.   Retensi
“Pembayaran belanja modal sesuai kontrak nomor….tanggal….BAST nomor….tanggal….jaminan pemeliharaan nomor….tanggal….BAP nomor….tanggal …. sesuai SPP Nomor …. Tanggal….” SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak

57 BELANJA BANTUAN SOSIAL

1. “Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sesuai Surat Keputusan nomor ….tanggal …. sesuai SPP nomor …. tanggal….” Jika lebih dari 100 penerima bantuan dapat dibuka rekening penampungan dengan persetujuan pembukaan rekening Kepala KPPN

SPM UANG PERSEDIAAN (UP)

Uraian di SPM: “Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni/PNP/Pinjaman/Hibah Luar Negeri* Satker …………. TA 2017” Syarat:

  • UP/TUP TA 2016 sudah Nihil
  • Kewajiban administrasi tersebut diatas sudah diselesaikan
  • Dalam 3 (tiga) bulan tidak mengajukan revolving UP dipotong 25% selanjutnya bila masih belum dilaksanakan dipotong 50%
  • UP harus diajukan secara rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan.
  • Satker agar segera melakukan revolving UP (penggantian UP) jika penggunaannya telah mencapai minimal 50%.
  • Dalam hal Satker tidak melakukan revolving UP dalam waktu 1 (satu) bulan, maka KPA harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPPN saat mengajukan SPM-GUP (sesuai format)

Lampiran:

  • Surat Pernyataan UP (sesuai Lampiran PMK 190/2012)
  • Copy Berita Acara Rekonsiliasi Desember TA 2016
  • Copy LPJ Bendahara Desember TA 2016

 

SPM GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) & GANTI UANG PERSEDIAAN NIHIL (GUP NIHIL)

Uraian di SPM: “Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan belanja barang/modal/ Nihil*”

SPM TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)

Uraian di SPM: “Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni/PNP* Satker …………. TA 2017” Syarat:

  • Memiliki UP TA 2017
  • UP/TUP TA 2016 sudah Nihil
  • Mengajukan Surat Permohonan TUP ke KPPN
  • Mengajukan TUP sesuai norma, yaitu:

a)         Pengajuan disertai rincian rencana penggunaan TUP;

b)         TUP habis digunakan dalam 1 (satu) bulan;

c)         TUP digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bersifat LS.

  • Dalam hal penggunaan TUP tidak sesuai dengan rencana, maka KPA harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPPN saat mengajukan SPM-PTUP (sesuai format)

Lampiran :

  • Asli Surat Persetujuan TUP dari KPPN

SPM PERTANGGUNGJAWABAN TUP (PTUP) untuk SPM NIHIL

Uraian di SPM: “Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal Nihil* “

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

  • Sebelum mengajukan SPM pertama kali TA 2017, lengkapi/selesaikan:

–          Rekonsiliasi dan LPJ Bendahara Desember TA 2016

–          Pengiriman Surat Pengajuan KIPS TA 2017

–          Pengiriman Surat Penetapan Pengelola Keuangan TA 2017

–          Surat Pemberitahuan Rekening

–          Pengiriman Spesimen Tandatangan Pengelola Keuangan TA 2017

–          UP/TUP TA 2016 sudah Nihil

–          Registrasi PIN PPSPM

  • SPM diajukan dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SPM diterbitkan
  • ADK kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak melalui petugas satker dan lewat e-mail KPPN Ternate dan dilampiri:

–          Ringkasan Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK satker bersangkutan

–          Kartu pengawasan Kontrak

–          Data realisasi kontrak sebelum realisasi membebani nilai kontrak

–          Dalam hal ADK kontrak terlambat disampaikan ke KPPN,

  • Apabila waktu pendaftaran data kontrak tidak bersamaan dengan waktu pengajuan SPM, maka data kontrak dapat didaftarkan kembali ke KPPN setelah terlebih dahulu mendapat Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak dari Kepala KPPN (sesuai format).
  • Apabila waktu pendaftaran data kontrak bersamaan dengan waktu pengajuan SPM, maka data kontrak dapat didaftarkan kembali ke KPPN setelah terlebih dahulu mendapat Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak dari Kepala KPPN, dan SPM baru dapat diajukan ke KPPN paling cepat 5 (lima) hari setelah data kontrak terdaftar di KPPN.
  • Dalam kondisi mendesak, pengajuan SPM yang bersamaan dengan penyampaian data kontrak, dapat dipertimbangkan diproses oleh KPPN dengan melampirkan Surat Pernyataan dari KPA dan mendapat persetujuan Kepala KPPN(sesuai format).

KPPN tidak dapat menerima SPM dan tidak dapat menerbitkan SP2D apabila satuan kerja belum menyampaikan:

–          Data perjanjian/kontrak beserta ADK untuk pembayaran melalui SPM-LS kepada penyedia barang/jasa atau

–          Daftar perubahan data pegawai beserta ADK perubahan data pegawai untuk belanja pegawai yang menggunakan aplikasi GPP

  • SPM yang sumber dananya berasal dari PNBP diatur sebagai berikut :

–          untuk satuan kerja POLRI diatur lebih lanjut

–          Melampirkan daftar perhitungan jumlah maksimal pencairan yang dibuat dan dicetak dari aplikasi SPM

–          Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN untuk PNBP yang tidak terpusat

–          Untuk PNBP yang terpusat dalam pengajuan SPM harus dilampiri SPTJM (format sesuai ketentuan yang berlaku (bisa dicopy di CSO)) dan ketentuan mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan yang mengatur maksimal pencairan dana PNBP satker bersangkutan

  • SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri, harus dilampiri faktur pajak dan ketentuan lain mengenai pencairan dana yang bersumber dari Pinjaman/hibah luar negeri di atur dengan peraturan Dirjen Perbendaharaan
  • Setiap Lampiran SPM, sepanjang formatnya telah diatur dalam PMK atau peraturan pelaksanaan lainnya, satuan kerja harus membuat Lampiran tersebut sesuai format yang telah ditentukan.
  • KPPN berhak menolak SPM yang disampaikan satker apabila :

–          Ada cacat penulisan/kesalahan tulis dalam SPM baik menyangkut nama penerima, nomor rekening, uraian SPM dan kesalahan lain yang ada dalam SPM yang disampaikan

–          Satuan kerja belum melakukan rekonsiliasi SAI dan melaporkan LPJ Bendahara setiap bulan

–          Aplikasi KPPN menolak secara otomatis (kesalahan PIN, aplikasi SPM yang belum update, ketidaksesuaian barcode dsb)