KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Yth. 1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

 

SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor: SE- 19 /PB/2014 Nomor: 1/SE/2014

TENTANG

TINDAK LANJUT PERUBAHAN BATAS USIA PENSIUN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL

A. Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional, perlu menyampaikan petunjuk kepada Para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mengenai tindak lanjut pelaksanaan dan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil berkenaan dengan perubahan batas usia pensiun dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan pedoman/petunjuk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menindaklanjuti perubahan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil dan bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam melaksanakan pembayaran gaji kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (setara dengan jabatan struktural eselon I dan eselon II), Jabatan Administrasi (setara dengan jabatan struktural eselon III ke bawah), dan Jabatan Fungsional sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional.

C. Ruang Lingkup

  1. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
  2. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrasi; dan
  3. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional.

D. Dasar

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58).
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191).
  5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30A/.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 perihal Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
  6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.28-6/99 tanggal 11 Maret 2014 perihal Penjelasan Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Masih Bersedia/Tidak Bersedia Lagi Melaksanakan Tugas.
  7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor C I 26-30A/ 43-9/06 tanggal 16 April 2014 perihal Pelaksanaan Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

E. Ketentuan Umum

  1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaiannya dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  3. Jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
    1. Jabatan Administrasi;
    2. Jabatan Fungsional; dan
    3. Jabatan Pimpinan Tinggi.
  1. Jabatan Administrasi terdiri atas:
    1. Jabatan Administrator;
    2. Jabatan Pengawas; dan
    3. Jabatan Pelaksana.
  1. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:
    1. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
    2. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan
    3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
  1. PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, yaitu:
    1. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
    2. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
    3. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
  1. Penyetaraan jabatan PNS ditentukan:
    1. Jabatan eselon la Kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
    2. Jabatan eselon la dan eselon Ib setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
    3. Jabatan eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
    4. Jabatan eselon III setara dengan Jabatan Administrator;
    5. Jabatan eselon IV setara dengan Jabatan Pengawas; dan
    6. Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan Jabatan Pelaksana.

sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN dalamUndang Undang Aparatur Sipil Negara.

F. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi

  1. Terhitung mulai saat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (15 Januari 2014) maka batas usia pensiun Pejabat Pimpinan Tinggi (Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II) adalah 60 (enam puluh) tahun tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  2. Pembayaran gaji kepada PNS yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihentikan pada bulan berikutnya setelah pejabat tersebut mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
  3. Dalam hal terdapat PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi belum berusia 60 (enam puluh) tahun, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan belum diterbitkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, maka terhadap PNS dimaksud berlaku batas usia pensiun dan diberikan pembayaran gaji sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
    2. apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih, maka diberhentikan sebagai PNS dan dihentikan pembayaran gajinya terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah pemberhentian dari jabatannya;
    3. apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentiannya sebagai PNS ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, maka :
      1. apabila bersedia melanjutkan melaksanakan tugas, batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun;
      2.  apabila tidak bersedia melanjutkan melaksanakan tugas, diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.
    1. gaji PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) dapat dibayarkan sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. apabila Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji PNS yang bersangkutan telah diterbitkan dari satker terkait, gajinya dapat dibayarkan kembali setelah surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dan SKPP-nya dicabut/ditinjau kembali;
      2. apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker terkait, gajinya dapat dibayarkan kembali setelah surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dicabut/ ditinjau kembali.
    1. gaji PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) dihentikan pembayarannya mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah pemberhentiannya sebagai PNS.

 

  1. Dalam hal terdapat PNS yang sebelumnya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih, maka diberhentikan sebagai PNS dan dihentikan pembayaran gajinya terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun;
    2. apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun belum berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan surat keputusan pemberhentian sebagai PNS belum diterbitkan serta bersedia melaksanakan tugas kembali, maka berlaku batas usia pensiun dan dibayarkan gajinya sampai mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
    3. apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun belum berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan surat keputusan pemberhentian sebagaiPNS telah diterbitkan serta bersedia melaksanakan tugas kembali, maka berlaku batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun. Pembayaran gaji terhadap PNS tersebut adalah:
      1. apabila Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji PNS yang bersangkutan telah diterbitkan dari satker terkait, gajinya dibayarkan kembali setelah surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dan SKPP-nya dicabut/ditinjau kembali;
      2. apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker terkait, gajinya dibayarkan kembali setelah surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dicabut/ditinjau kembali.
    1. Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak bersedia melaksanakan tugas kembali, maka PNS yang bersangkutan menyampaikan permohonan berhenti kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
    2. Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak bersedia melaksanakan tugas kembali, maka Surat Keputusan Pemberhentiannya tetap berlaku dan pembayaran gajinya dihentikan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian PNS yang bersangkutan.
  1. Usul permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah.

G. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi

  1. Terhitung mulai saat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (15 Januari 2014) maka batas usia pensiun Pejabat Administrasi (Jabatan Eselon III, Jabatan Eselon IV, Jabatan Eselon V dan Pelaksana) adalah 58 Tahun.
  2. PNS yang menduduki Jabatan Administrasi dan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS belum ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun serta pemberhentiannya berlaku terhitung mulai akhir bulan Januari 2014 dan bulan-bulan berikutnya, berlaku batas usia pensiun dan dibayarkan gajinya sampai mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
  3. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak bersedia melanjutkan bertugas sampai dengan usia 58 tahun, maka PNS yang bersangkutan menyampaikan usul permohonan berhenti kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah.
  4. PNS yang menduduki Jabatan Administrasi dan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun serta pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir bulan Januari 2014 dan bulan-bulan berikutnya, maka pembayaran gajinya dihentikan.
  5. Terhadap PNS yang menduduki Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. apabila PNS yang bersangkutan bersedia melaksanakan tugas sampai usia 58 tahun, surat keputusan pemberhentian dan pensiunnya dicabut/ditinjau kembali.
    2. apabila PNS yang bersangkutan tidak bersedia melaksanakan tugas sampai usia 58 tahun maka surat keputusan pemberhentian dan pensiunnya tetap berlaku.
    3. Pembayaran kembali gaji PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan:
      1. apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan telah diterbitkan dari satker terkait,gajinya dapat dibayarkan kembali setelah Surat Keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dan SKPP-nya dicabut/ditinjau kembali.
      2. apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker terkait, gajinya dapat dibayarkan kembali setelah Surat Keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dicabut/ditinjau kembali.

H. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional

  1. Batas usia pensiun PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yaitu:
    1. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta Pejabat Fungsional Keterampilan;
    2. 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang memangku:
      1. Jabatan FungsionalAhli Utama dan Ahli Madya;
      2. Jabatan Fungsional Apoteker;
      3. Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
      4. Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
      5. Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama;
      6. Jabatan FungsionalMedik Veteriner;
      7. Jabatan Fungsional Penilik;
      8. Jabatan FungsionalPengawas Sekolah;
      9. Jabatan FungsionalWidyaiswara Madya dan Muda;atau
      10. Jabatan Fungsionallain yang ditentukan oleh Presiden.
    1. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku:
      1. Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;
      2. Jabatan FungsionalDokter Pendidik Klinis Utama dan Madya;
      3. Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama;
      4. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama;
      5. Jabatan Fungsional Perekayasa Utama;
      6. Jabatan Fungsional Pustakawan Utama;
      7. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau
      8. Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.
    1. PNS yang pada tanggal 30 Januari 2014 sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang sebelumnya batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, maka batas usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) tahun.
    2. PNS yang diangkat setelah tanggal 30 Januari 2014 dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia sebagaimana dimaksud pada huruf d, batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
    3. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional lain yang ditentukan Undang-Undang, batas usia pensiunnya sesuai ketentuan Undang-Undang berkenaan.
  1. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang berdasarkan ketentuan perundang- undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 telah mencapai batas usia pensiun pada akhir bulan Januari 2014 atau bulan-bulanberikutnya:
    1. apabila belum diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai PNS, maka gajinya dibayarkan sampai dengan batas usia pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014;
    2. apabila belum diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 mendapatkan perpanjangan batas usia pensiun namun tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, maka PNS dimaksud harus mengajukan permohonan pemberhentian dengan hormat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
    3. apabila telah diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai PNS serta tidak dicabut/ditinjau kembali maka pembayaran gajinya dihentikan;
    4. apabila PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c mendapatkan perpanjangan batas usia pensiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014, maka:
      1. apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan telah diterbitkan dari satker terkait, gajinya dapat dibayarkan kembali setelah Surat Keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dan SKPP-nya dicabut/ditinjau kembali;
      2. apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker terkait,gajinya dapat dibayarkan kembali setelah Surat Keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dicabut/ditinjau kembali.
    5. Usul permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah.

I. Tata Cara Peninjauan Kembali Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS

  1. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan daftar nominatif yang berisi nama seluruh PNS di lingkungan masing-masing yang menyatakan bersedia lagi melaksanakan tugas, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar untuk meninjau kembali Keputusan/Pertimbangan Teknis pensiun yang telah ditetapkan Kepala Badan KepegawaianNegara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II.
  2. Penyampaian daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara paling lambat 3 (tiga) bulan kalender sejak Surat Edaran Bersama ini ditetapkan.
  3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mencabut/meninjau kembali Keputusan Pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.

J. Tata Cara Pembayaran

  1. Semua Surat Keputusan kepegawaian yang terkait dengan pelaksanaan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara harus direkam dalam Aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat).
  2. Pembayaran kembali gaji pegawai yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada bagian F angka 3 huruf d dan angka 4 huruf c, bagian G angka 5 huruf c, serta bagian H angka 2 huruf d, dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji induk satker berkenaan (dalam daftar gaji yang sama), sedangkan gaji yang belum diterima pada bulan sebelumnya karena dihentikan pembayarannya diajukan sekaligus melalui SPM gaji susulan yang diajukan secara terpisah.
  3. Dalam pembayaran gaji bagi PNS yang sebelumnya telah diterbitkan surat keputusan pemberhentian dan telah diterbitkan SKPP, Kuasa Pengguna Anggaran harus memastikan bahwa tidak terdapat pembayaran ganda (gaji dan uang pensiun) kepada PNS yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran III.
  4. Untuk keperluan pembayaran gaji sehubungan dengan perubahan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, KPPN agar mengunduh update aplikasi GPP pada alamat www.intra.perbendaharaan.go.iddan menyampaikan kepada satker mitra kerjanya.
  5. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  6. Pelaksanaan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pembayaran kembali gaji PNS sehubungan dengan perubahan batas usia pensiun berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 merupakan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

K. Penutup

  1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran Bersama ini kepada satker di wilayah kerjanya
  2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat agar memberitahukan kepada seluruh unit kerja masing-masing untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama ini.
  3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Mei 2014
KEPALA BADAN DIREKTUR JENDERAL
KEPEGAWAIAN NEGARA, PERBENDAHARAAN,
EKO SUTRISNO MARWANTO HARJOWIRYONO

 

Tembusan:

  1. Menteri Keuangan
  2. Direktur Jenderal Anggaran
  3. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
  4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

 

 

Download SE-19/PB/2014
 

Tags: