logo depkeu hitam putih
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 EXT. 5203. 5204 FAKSIMILE (021) 3846402
SITUS : www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- 8782/ PB/2016                                                                                                                                                                                               2 November 2016

Sifat : Segera

Lampiran :1 (satu) berkas

Hal : Petunjuk teknis terkait pelaksanaan anggaran atas  kegiatan/ kontrak yang mengalami perubahan pagu akibat  revisi  penghematan  ( self blocking)

 

 

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian Negara/Lembaga Di Jakarta

 

Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-851/MK. 02/2016 Tanggal 30 September 2016 hal Luncuran Kegiatan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 ke Tahun Anggaran 2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

 

  1. Dalam rangka pelaksanaan Surat Menteri Keuangan tersebut di atas, perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang harus dilakukan Kementerian Negara/Lembaga (KPA) dalam melakukan addendum kontrak sebagai syarat untuk melakukan pencairan dana .
  1. Dalam hal pelaksanaan penghematan (self blocking) dilakukan terhadap kegiatan yang sudah dikontrakkan sehingga kontrak mengalami perubahan pagu, maka dalam rangka pencairan dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) , satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga agar melakukan addendum kontrak dengan langkah­ langkah sebagai berikut:
    1. Kuasa Pengguna  Anggaran   (KPA)  melakukan  addendum  kontrak  sesuai pagu revisi (pagu setelah dilakukan revisi penghematan) .
    2. KPA menyampaikan surat kepada KPPN yang memuat penjelasan mengenai alasan addendum kontrak berdasarkan kesepakatan antara PPK dengan penyedia barang/jasa (format sebagaimana pada lampiran I).
    3. KPA mengajukan pendaftaran addendum kontrak ke KPPN.
    4. KPPN melakukan perekaman addendum kontrak melalui SPAN dengan diberikan catatan/keterangan sebagaimana poin (2) pada Kartu Pengawasan
    5. Selanjutnya dalam hal pembayaran atas kontrak yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 2017 , KPA mengajukan tagihan (SPM) kepada KPPN melalui tagihan non kontraktua l atas identifikasi nomor kontrak yang telah diberi catatan/keterangan pada Kartu Pengawasan di SPAN sebagaimana poin (4) di atas
  2. Langkah-langkah pengelolaan data kontrak terkait pelaksanaan penghematan (self blocking) berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Adapun ringkasan langkah-langkah pengelolaan data kontrak tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran

Demikian disampaikan,  atas  perhatian  dan  kerjasama  yang  baik diucapkan terima kasih.

 

Direktur Jenderal,

TTD

Marwanto Harjowiryono
NIP 195906061983121001

 

Tembusan:

  1. Menteri Keuangan;
  2. Direktur Jenderal

 

LAMPIRAN I
SURAT DIREKTUR JE DERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR S-8782/ PB/201 6
TANGGAL   2  Nov 2016

 

FORMAT  SURAT PERMINTAAN  PENAMBAHAN INFORMASI  DATA  KONTRAK TERKAIT SELF BLOCKING

< KOP SURAT> . . . . .. . . . . . .. . ( 1)

 

Nomor : ….. ……… (2)                                                                                       ……….. ……….     ( 5)
Hal : . ………….  (3)
Lampiran : …………..  (4)

 

Yth .  . ………………..  (6)
………………………   (7)

 

Dengan   memperhatikan   Surat    Direktur   Jenderal   Perbendaharaan  Nomor S- 8782 / PB/ 2016 tentang  Luncuran Kegiatan  Dalam APBN- P Tahun  Anggaran  2016 ke Tahun Anggaran 2017, dengan ini kami mengajukan permintaan penambahan informasi  data  kontrak   sebagai  berikut :

  1. Nomor Kontrak                                   :  …………………. (8)
  2. Nomor Register  Kontrak   ( CAN)  :  …………………. (9)
  3. Kode Satker                                          : ······················ (10)
  4. Nama Satker                                        :  ………………….. (11)

Informasi Tambahan:

Uraian Nilai
Nilai Kontrak  Sebelum  Self Blocking ………………………………….. ( 12)
Nilai  Self  Blocking ……………………………………(13)
Nilai Kontrak Setelah Self Blocking/ Sisa kontrak yang akan dibayarkan TA Berikutnya ……………………………………(14)

Sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi permintaan dimaksud , kami lampirkan  kartu  pengawasan  kontrak  terakhir.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

 

Pejabat   Pembuat  Komitmen,  (  15)

…………………………….. ( 16)

··································· ( 17)


PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMINTAAN PERUBAHAN DATA  KONTRAK

 

 

NO URAlAN ISIAN
(1) Diisi  dengan   kop  instansi berkenaan.
(2) Diisi dengan  nomor surat .
(3) Dii si dengan  hal
(4) Diisi  dengan  jumlah  lampiran  berkenaan .
( 5) Diisi dengan  tanggal  pembuatan  surat .
(6) Diisi  dengan  Kepala  KPPN  tempat  satuan  kerja  melakukan  pembayaran .
(7) Diisi  dengan  alamat  KPPN berkenaan.
(8) Diisi dengan  nomor kontrak berkenaan.
(9) Diisi dengan  nomor register  kontrak  ( Nomor  CAN) berkenaan.
( 10) Diisi dengan  Kode  satker  berkenaan.
( 11) Diisi  dengan  nama satker berkenaan.
( 12) Diisi  dengan  informasi  tambahan  nilai  kontrak  sebelum  Self  Blocking
( 13) Diisi dengan informasi tambahan nilai yang terkena Self   Blocking
( 14) Diisi dengan informasi tambahan Nilai Kontrak Setelah Self Blocking/ Sisa kontrak yan g  akan  dibayarkan  TA Berikutnya
( 15) Diisi dengan tanda  tangan  Pejabat  Pembuat  Komitmen .
( 16) Diisi dengan Nama Lengkap Pejabat Pembuat  Komitmen.
( 17) Diisi dengan  NIP   Pejabat  Pembuat  Komitmen .

LAMPIRAN II
SURAT DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR S-8782/ PB/201 6
TANGGAL   2  Nov 2016

Langkah-langkah  pengelolaan data  kontrak terkait kebijakan  self  blocking


  1. Untuk kontrak yang sudah dilakukan self blocking , Satuan Kerja agar mengajukan surat Permintaan Penambahan  lnformasi  Data  Kontrak  Terkait   Self  Blocking  ke KPPN;
  2. Untuk kontrak yang belum dilakukan penyesuaian dalam rangka self blocking, Satuan Kerja agar mengajukan Surat Permintaan Perubahan Data Kontrak sebagaimana Lampiran XX Peraturan Direktur Jenderal Perbendahaaran Nomor 58/PB/ 2013 tentang Pengelolaan Data Supplier  dan   Data  Kontrak   Dalam  Sistem   Perbendaharaan   dan Anggaran Negara, beserta surat Permintaan Penambahan lnformasi Data Kontrak Terkait self blocking  ke KPPN;
  3. Surat Permintaan Penambahan lnformasi Data Kontrak Terkait self blocking sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 disampaikan ke KPPN dalam format surat sebagaimana terlampir  dalam  lampiran I;
  4. Penambahan lnformasi Data Kontrak  Terkait Self  Blocking sebagaimana  dimaksud  dalam angka 3 (tiga) ditambahkan kedalam data kontrak SPAN  melalui  user  khusus KPPN sesuai dengan  langkah/ tutorial  dalam  lampiran Ill.
 

Tags: ,