logo depkeu hitam putih
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 EXT. 5203. 5204 FAKSIMILE (021) 3846402
SITUS : www.perbendaharaan.go.id

Nomor      :S-5790/PB/2016                                                                                                                                  Jakarta, 22 Juli 2016

Sifat           : Segera

Lampiran : 1(satu)lembar

Hal             : Penegasan Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
No. PER-31/PB/2016 tentang Tata  Cara Pembayaran Penghasilan
Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan
Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

 

Yth.    1.   Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Se-Indonesia

 

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER- 31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Dalam rangka kelancaran sistern pembayaran belanja pegawai bagi Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri (PPNPN), pembayaran penghasilan PPNPN perlu dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang seragam.
  2. Yang dimaksud dengan PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, meliputi:
    1. PPPK/staf khusus/staf ahli non pegawai negeri pada Kementerian Negara/Lembaga;
    2. Komisioner/pegawai non pegawai negeri pada lembaga nonstruktural;
    3. Dokter/Bidan PTT;
    4. Dosen/Guru Tidak Tetap;
    5. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti pada satker yang membuat perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK untuk melaksanakan kegiatan operasional kantor;  dan
    6. Pegawai non pegawai negeri lainnya yang penghasilannya bersumber dari APBN.

Dalam hal ini, PPNPN tidak termasuk :

a. Pegawai pada BLU yang penghasilannya dibayarkan dari pendapatan BLU
b. Pegawai tidak tetap/penerima honorarium yang ditugaskan terkait output kegiatan

  1. Pembayaran penghasilan bagi PPNPN yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal adalah penghasilan PPNPN yang dibebankan pada APBN, tidak termasuk pembayaran tunjangan kinerja PPNPN.
  2. Pembayaran penghasilan PPNPN dilakukan setiap bulan, paling cepat pada hari kerja pertama dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Dalam hal terdapat penghasilan yang telah menjadi hak PPNPN bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayarkan, maka pembayarannya dapat diajukan sekaligus (rapel).
  3. Pengajuan permintaan pembayaran penghasilan PPNPN harus menggunakan aplikasi pada satker yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu salah satu menu pada Aplikasi SAS. Update Aplikasi SAS untuk satker dan KPPN dapat diunduh pada website perbendaharaan/intranet perbendaharaan.
  4. Dalam rangka pelaksanaan jaminan kesehatan, penghasilan PPNPN dikenakan potongan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulan, dengan ketentuan:
    1. Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 te.ntang Jaminan Kesehatan, bahwa batas paling tinggi gaji/upah (penghasilan) per bulan yang dijadikan dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi PPNPN adalah sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
    2. Batas paling rendah gaji/upah (penghasilan) per bulan yang dijadikan dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi PPNPN adalah sebesar Upah Minimum Regional (UMR) terendah atau honorarium terendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan, pada saat ini yaitu sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
    3. Dalam hal terdapat penghasilan PPNPN yang baru pertama kali dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus (rapel), potongan luran Jaminan Kesehatan pertama kali dikenakan terhadap penghasilan 1 (satu) bulan terakhir . Sedangkan pembayaran penghasilan untuk beberapa bulan sekaligus (rapel) bagi PPNPN yang pada bulan sebelumnya pernah dibayarkan oleh satker berkenaan , potongan luran Jaminan Kesehatan dikenakan terhadap penghasilan setiap bulan.
  1. Pembayaran penghasilan PPNPN dengan menggunakan Aplikasi SAS dilaksanakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal dimaksud dinyatakan  berlaku, atau pada pembayaran yang dilaksanakan mulai bulan September 2016.
  2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, KPPN agar:
    1. Menyampaikan maksud surat ini kepada satker di wilayah kerjanya serta mengambil langkah­ langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan pembayaran penghasilan PPNPN.
    2. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan SPM pembayaran penghasilan PPNPN, yaitu:
      1. Daftar nominatif untuk lebih dari 1 (satu) penerima dari aplikasi SAS;
      2. SSP (dalam hal terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 21);
      3. ADK SPM; dan
      4. ADK PPNPN.
    3. Mengirimkan ADK pembayaran penghasilan PPNPN setiap bulan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya .
  3. Kepala Kanwil agar melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan maksud surat ini pada KPPN di wilayah kerjanya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 

Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Sistem Perbendaharaan

TTD

R.  M. Wiwieng  Handayaningsih
NIP 19620216 198401 2 001

 

 

 

Tembusan:

  1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
  2. Direktur Pelaksanaan Anggaran
  3. Direktur Sistem lnformasi dan Teknologi Perbendaharaan
 

Tags: