logo depkeu hitam putih

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta 10710 Kotak Pos 1495
Telepon 021- 3847068,021- 3449230 pes.5500 Faksimile021- 3864776
SITUS WWW.PERBENDAHARAAN.GO.ID

Nomor  : S-2160 /PB/2015 Jakarta, 18 Maret 2015
Sifat : Segera
Hal  : Penyesuaian Besaran Uang Makan PNS

 

Yth.  1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Se-lndonesia

 

1. Dasar:
a. Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
b. Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
c. Surat Direktur Jenderal Anggaran No. S-347/AG/2015 tanggai 24 Februari 2015 hal Penyesuaian Besaran Uang Makan PNS;
d. Surat Direktur Jenderal Anggaran No. S-440/AG/2015 tanggai 6 Maret 2015 hal Pemberlakuan Penyesuaian Besaran Uang Makan PNS.
2. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan dan surat pada angka 1, dengan ini disampaikan bahwa:
a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, batas tertinggi besaran uang makan PNS Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:

1)   Golongan I dan II sebesar Rp35.000,- per hari;

2)  Golongan III sebesar Rp37.000,- per hari; dan

3)  Golongan IV Rp41.000,- per hari.

b. Sambil menunggu penetapan perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014, untuk pembayaran uang makan PNS mulai bulan Maret 2015, besaran uang makan PNS sebagaimana huruf a menjadi:

1)   Golongan I dan II sebesar Rp30.000,- per hari;

2)  Golongan III sebesar Rp32.000.- per hari; dan

3)   Golongan IV Rp36.000,- per hari

3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara agar memberitahukan ketentuan besaran uang makan PNS tersebut kepada seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya masing-masing.
4. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan agar mengawasi dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya.

 

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

 

 

 

 

Tembusan:

1.         Direktur Jenderal Anggaran

2.         Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

3.         Direktur Pelaksanaan Anggaran