Pembayaran Gaji ke-13 akan segera dibayarkan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP No.48 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Silahkan download PP Nomor 48 Tahun 2013 di bawah ini

Download PP 48 Tahun 2013

Atau baca lebih lanjut PP Nomor 48 Tahun 2013 di bawah ini. Lihat spoiler di bawah, klik SHOW untuk membacanya.
[spoiler title="PP Nomor 48 Tahun 2013"]

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG

PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

 

Menimbang:
  1. bahwa Pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, pejababat negara, dan penerima pensiun/tunjangan sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas prestasi dan pengabdian mereka pada bangsa dan negara;
  2. bahwa pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, peiabat negera, dan penerima pensiun/tunjarigan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Gaji/Pensiun/ Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 kepada Pegawai Negeri. Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan;

 

 

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2636);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2812);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30411 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan / Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31281;
  6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182);
  7.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43161 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tetang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
  12. Peraturan Pcrmermtah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 17) sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Mentcri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3184) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 122);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahuri 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 centsng Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Anggoia Mahkamah Konstitusi Beserta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 91};
    Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewar Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122);
    Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20.10 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
    Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 201.2 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang; Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2013 Nomor 60);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, ‘Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61)
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pumawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Tunjangan Orang Tua Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 62); Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 62);

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN GAJI/ PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENER1MA PENSIUN /TUNJANGAN.

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
    1. Pejabat Negara adalah:
      1. Presiden dan Wakil Preslden;
      2. Ketua, Wak:l Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
      3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
      4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konsitusi serta Hakim Konstitusi;
      5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
      6. Ketua., Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak;
      7. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
      8. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
      9. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial);
      10. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
      11. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;
      12. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
      13. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
      14. Bupati/Waliksta dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
  1. Penerima pensiun adalah:
    1. Pensiunan Pegawai Negeri;
    2. Pensiunan Pejabat Negara;
    3. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; dan
    4.  Penerima pensiun Orang Tua dari PNS yang tewas

     

    1. Penerima tunjangan adalah:
      1. Penerima Tunjangan Veteran;
      2. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
      3. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan;
      4. Penerima Tunjangan Janda/Duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
      5. Penerima Tunjangan Bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/ Koninklijk Marine (KNIL/KM);
      6. Penerima Tunjangan Anak Yatim /Piatu Anggota TNI/POLRI;
      7. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;
      8. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
      9. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan
      10. Penerima Tunjangan Cacat.

Pasal 2

(1)  Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/ Tunjangan diberikan gaji/pensiun/ tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2013.
(2)    Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

  1. Pegawai Negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
  2.  pegawai Negeri yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  3.  Pegawai Negeri yang diberhentikan sementara;
  4.  Pegawai Negeri penerima uang tunggu; dan
  5.  Calon Pegawai Negeri.

(3)     Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara. atau yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah.

Pasal 3

(1)       Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2013

(2)      Dalam hal penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2013 sebagaimana dimaksud ayat (1) bclum dibayarkan sebesar hak yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas.

(3)       Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat; (1) bagi :

  1.  Pegawai Negeri dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/ tunjangan umum, dan tunjangan kinerja/Tunjangan Khusus Pembina Keuangan Negara (TKPKN];
  2.  Penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan kcluarga dan tunjangan tambahan perighasilan; dan
  3. Penerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai Peraturan perundang-undangan.

(4)     Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis-jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi/tunjangan khusus Guru dan Dosen /tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan serta tunjangan/insentif yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(5)     Penghasilan sebagaimana dimaksud. pada ayat: (2) sebelum dikenakan potongan iuran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)       Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan pada bulan Juni 2013.

(2)       Dalam hal pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juni 2013, pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) dilakukan setelah bulan Juni 2013.

                          Pasal 5

(1)       Dalam hal Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gaji/pensiun /tunjangan bulan ketiga belas hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.

(2)       Apabila dikemudian hari ternyata terdapat Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/ Tunjangan yang menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)     Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri/Pejabat Negara, yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji bulan ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang ditcrima pada oulan Juni 2013.

(2)      Penerima gaji dari Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan gaji bulan ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2013,

(3)      Pembayaran gaji bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat Pegawai Negeri/Pejabat Negara bekerja.

Pasal 7

(1)       Penerima pensiun terusan dari pensiunan Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang meninggal dunia diberikan pensiun bulan ketiga belas sebesar penghasilan pensiun terusan yang diterima pada bulan Juni 2013.

(2)       Penerima pensiun dari pensiunan Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan pensiun bulan ketiga belas sebesar penghasilan pensiun yang diterima pada bulan Juni 2013.

Pasal 8

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pejabat lain yang hak keuangan/administratifnya disetarakan/setingkat ivlentsri, dan Wakil Menterl.

Pasal 9

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:
  1. PNS Pusat;
  2. Anggota TNI;
  3. Anggota POLRI;
  4. penerima pensiun;
  5. penerima tunjangan;
  6. Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota;
  7.  Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  8.  pejabat lain yang hak keuangan/administratifnya disetarakan/setingkat Menteri; dan
  9. Wakil Menteri

 

b.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:

  1. PNS Daerah;
  2. Gubernur dan Wakil Gubernur;
  3. Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

 

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 109

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG

PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN

I.

UMUM

Dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan dalam tahun 2013, perlu memberikan tambahan penghasilan. berupa gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas.

Pemberian gaji/pensiun tunjangan bulan ketiga belas diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran gaji/pensiun/tunjangan, diberikan secara proporsional berdasarkan penghasilan setiap bulan. Narnun demikian bagi Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan yang menerima lebih dari satu jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan. Apabila Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan tersebut juga sebagai Penerima Pensiun/Tunjangan janda/duda maka kepada yang bersangkutan diberikan pula pensiun/tunjangan janda/duda bulan ketiga belas.

Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas bagi Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

-II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat(l)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan* meliputi tunjangan jabatan struketural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamaksan dengan tunjangan jabatan.

Yang dimaksud dengan “tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan” adalah:

  1.  Tunjangan Tenaga Kependidikan;
    1.  Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaian;
    2.  Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertcntu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan;
    3. Tunjangan Hakim;
    4. Tunjangan Panitera;
    5. Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;
      1. Tunjangan Pengamat Gunung api bagi PNS golongan I dan golongan II; dan
      2.  Tunjangar Petugas Pemasyarakatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tambahan penghasilan” adalah tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 5% (lima persen) sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Huruf c

Cukup jelas,

Ayat (4)

Jenis-jenis tunjangan yang dimaksud dalam ayat ini antara lain:

  1.  Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis bagi PNS d. lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  2.  Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
  3.  Tunjangan Bahaya Nuklir bagi PNS di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
    1. Tunjangan Behaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi;
    2. Tunjangan Resiko Bahaya Kcselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Persandian;
    3. Tunjangan Pengamanan Persandian;
    4. Tunjangan Resiko Bahaya Keselamaian dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional;
    5. Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
    6. Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS;
    7. Tunjangan Khusus Propinsi Papua;
    8. Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai Negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
    9. Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit TNI dan PNS yang Bertugas Dalam Operasi Pengainanan pada Pulau- Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan; dan
    10. Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas Secara Penuh pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan,

Ayat (5)

Cukup jelas,

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Apabila Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun/Tunjangan menerirna lebih dari satu penghasilan yang berupa gaji dengan pensiun/tunjangan atau beberapa jenis pensiun/tunjangan maka gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas hanya diberikan untuk salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.

Apabila Pegawai Negeri, Pejabat Negara, – Penerima Pensiun/Tunjangan tersebut di atas juga sebagai penerima pensiun/tunjangan janda/duda maka kepada yang bersangkutan diberikan pula pensiun/tunjangan janda/duda bulan ketiga belas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. Pasal 7

Cukup jelas. Pasal 8

Cukup jelas, Pasal 9

Cukup jelas. Pasal 10

Cukup jelas. Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA KEPUBLIK INDONESIA NOMOR 5427 [/spoiler]

Untuk tips cara membuat Gaji ke-13 di aplikasi GPP silahkan membaca referensi di bawah ini

TIPS membuat gaji ke-13 di aplikasi GPP

p5rn7vb
 

Tags: , , ,