logo-pancasilaMENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 222/PMK.05/2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177/PMK.05/2015
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
b. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga agar sejalan dengan perubahan proses bisnis penyusunan laporan keuangan dan dukungan teknologi informasi, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan . Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ,perlu menetapkan Peraturan   Menteri   Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

 

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 177 /PMK.05/2015 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA.

 

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413), diubah sebagai berikut:

 

1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 4

(1) Dalam rangka penyusunan Laporari Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi dan pelaporan

(2) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. UAKPA;

b. UAPPA-W;

c. UAPPA-E1; dan/atau

d. UAPA.

(3) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, dan DUB berdasarkan usulan kepala daerah, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan.

(4) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/ Urusan Bersama; dan/ atau
b. UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan/ Urusan Bersama.

(5) Dengan mempertimbangkan keterbatasan jumlah satuan kerja, Kementerian Negara/Lembaga dapat menetapkan 1 (satu) UAPPA-W untuk seluruh jenis kewenangan Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan/ Urusan Bersama.

 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kementerian Negara/Lembaga menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA

(2) Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah seluruh Laporan Keuangan ditelaah secara berjenjang mulai dari tingkat  UAKPA sampai dengan tingkat UAPA

3. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

4. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dari Peraturan Menteri ini.

 

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2 0 1 6 NOMOR 2 1 5 8

 

 

Tags: , ,