Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara terus dilakukan. Berbagai regulasi dan infrasturktur dibangun untuk itu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membangun sebuah sistem Manajemen Penerimaan Negara (MPN) yang sekarang telah memasuki Generasi ke-2 dikenal dengan nama MPN G-2. Para wajib pajak/wajib setor/wajib bayar kini semakin dimudahkan dengan sitem terintegrasi tersebut. Berbagai alternatif pembayaran telah disediakan.

Regulasi tentang Sistem Penerimaan Negara  Secara Elektronik diatur dalam PMK-32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014. Silahkan anda baca secara langsung PMK-32/PMK.05/2014 di bawah ini atau download pdf PMK-32/PMK.05/2014 melalui link yang kami sediakan paling bawah.

 

 

logo-pancasila


MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK
INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/PMK.05/2014

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka
menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara,
perlu menerapkan sistem penerimaan negara secara elektronik dengan
memanfaatkan sistem teknologi informasi;

b.

bahwa sesuai dengan
ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara berwenang menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;

c.

bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Penerimaan Negara
Secara Elektronik;

Mengingat

:


Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI
KEUANGAN TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1.

Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan.

2.

Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

3.

Kas Negara adalah
tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara
dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.

4.

Rekening Kas Umum
Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat
penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan
membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.

5.

Bank Indonesia adalah
Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Bank Indonesia.

6.

Bank Persepsi adalah
bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran
penerimaan negara.

7.

PT Pos Indonesia (Persero)
yang selanjutnya disebut Kantor Pos adalah badan usaha milik negara yang
mempunyai unit pelaksana teknis di daerah yaitu sentral giro/sentral
giro gabungan/sentral giro gabungan khusus serta Kantor Pos.

8.

Pos Persepsi adalah
Kantor Pos yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran
penerimaan negara.

9.

Bank Persepsi dan Pos
Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia
layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai collecting agent
dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.

10.

Direktorat Pengelolaan
Kas Negara yang selanjutnya disebut Dit. PKN adalah unit eselon II pada
kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

11.

Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN Khusus Penerimaan
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.

12.

Keadaan Kahar
(Force Majeure)
adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan
dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada
bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau
tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme,
wabah/epidemik dan diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak
dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

13.

User Acceptance
Test
yang selanjutnya disingkat UAT adalah pengujian yang dilakukan
oleh Kuasa BUN Pusat atas sistem dan proses bisnis penatausahaan
penerimaan negara pada bank/pos persepsi atau bank umum/devisa atau
badan/lembaga yang mengajukan permohonan untuk menjadi bank/pos persepsi
dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.

14.

Nomor Transaksi
Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda
bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada bukti
penerimaan negara yang diterbitkan oleh sistem settlement.

15.

Nomor Transaksi Bank
yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran
penerimaan negara yang diterbitkan oleh bank sebagai Bank Persepsi.

16.

Nomor Transaksi Pos
yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran
penerimaan negara yang diterbitkan oleh Kantor Pos sebagai Pos persepsi.

17.

Bukti Penerimaan
Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan
NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya
disamakan dengan surat setoran.

18.

Laporan Harian
Penerimaan Elektronik yang selanjutnya disingkat LHP Elektronik adalah
laporan harian penerimaan negara yang dibuat oleh Bank/Pos Persepsi
dalam bentuk arsip data komputer.

19.

Sistem Settlement
adalah sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi penyelesaian proses
pembayaran dan pemberian NTPN.

20.

Wajib Pajak adalah
orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21.

Wajib Bayar adalah
orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban
membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22.

Wajib Setor adalah
orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban untuk
menerima untuk kemudian menyetorkan penerimaan negara menurut peraturan
perundang-undangan.

23.

CA Only adalah
penerimaan negara yang catatan transaksi dan uangnya berada di Bank/Pos
Persepsi.

24.

Settlement Only
adalah transaksi penerimaan negara yang tercatat pada Sistem
Settlement
(mendapatkan NTPN) namun tidak terdapat pada data
penerimaan negara dari sistem Bank/Pos Persepsi.

25.

Sistem Elektronik
adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi
elektronik.

26.

Dokumen Elektronik
adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau
didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

27.

Biller adalah
Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan
untuk menerbitkan dan mengelola kode billing.

28.

Kode Billing
adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing
atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/Wajib
Bayar/Wajib Setor.

29.

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk
ke Kas Negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)

Penerimaan Negara yang
diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi seluruh Penerimaan Negara
yang disetorkan yang diterima melalui Bank/Pos Persepsi dengan
menggunakan Kode Billing.

(2)

Penerimaan Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mata uang rupiah dan mata uang
asing.

BAB III

PENUNJUKAN BANK/POS PERSEPSI

Pasal 3

(1)

Dalam rangka
pelaksanaan Penerimaan Negara secara elektronik, Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib
Setor melaksanakan penyetoran Penerimaan Negara melalui sarana layanan
Penerimaan Negara dalam bentuk:

a.

layanan pada loket/teller (over
the counter)
; dan/atau

b.

layanan dengan menggunakan Sistem
Elektronik lainnya.

(2)

Sarana layanan
Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh
Bank/Pos Persepsi.

Pasal 4

(1)

Bank umum/Kantor Pos
yang dapat ditunjuk sebagai Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

didirikan/beroperasi
di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia;

b.

memiliki peringkat
komposit minimum 3 (tiga) selama 12 (dua belas) bulan terakhir, khusus
untuk bank umum;

c.

sanggup mematuhi
ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

d.

bersedia diperiksa
oleh BUN/Kuasa BUN atas pelaksanaan pengelolaan setoran Penerimaan
Negara yang diterima;

e.

memiliki sistem
informasi yang terhubung secara online dengan sistem Penerimaan
Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

f.

lulus UAT yang dilaksanakan oleh Kuasa
BUN Pusat; dan

g.

bersedia
menandatangani perjanjian sebagai Bank/Pos Persepsi dengan Direktur
Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat.

(2)

Direktur Utama bank
umum/Kantor Pos yang berminat untuk ditunjuk sebagai Bank/Pos Persepsi
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat.

(3)

Permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:

a.

Salinan akte pendirian/izin
beroperasi sebagai bank umum/Kantor Pos;

b.

Salinan surat
keterangan mengenai peringkat komposit, khusus untuk bank umum;

c.

Surat Pernyataan yang
ditandatangani oleh Direktur Utama bank umum/Kantor Pos mengenai:

1.

pernyataan kesanggupan
untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

2.

pernyataan kesediaan
untuk diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN atas pelaksanaan pengelolaan setoran
Penerimaan Negara yang diterima;

3.

pernyataan bahwa bank
umum/Kantor Pos memiliki sistem informasi yang terhubung secara
online
dengan sistem Penerimaan Negara Kementerian Keuangan Republik
Indonesia;

(4)

Berdasarkan permohonan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal
Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dapat menerima atau menolak
permohonan tersebut dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain:

a.

kecukupan jumlah Bank/Pos Persepi yang
dibutuhkan;

b.

cakupan layanan bank pemohon; dan

c.

kredibilitas bank pemohon.

(5)

Dalam hal permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Direktur Jenderal
Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat melaksanakan UAT atas sistem
Penerimaan Negara pada bank umum/Kantor Pos.

(6)

Berdasarkan hasil UAT
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perbendaharaan
selaku Kuasa BUN Pusat dapat menerima atau menolak permohonan bank umum/Kantor
Pos sebagai Bank/Pos Persepsi.

(7)

Dalam hal permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal
Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat menyampaikan penolakan dimaksud
secara tertulis kepada Direktur Utama bank umum/Kantor Pos.

Pasal 5

(1)

Dalam hal berdasarkan
hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dinyatakan bahwa
sistem Penerimaan Negara pada bank umum/Kantor Pos telah memenuhi
ketentuan yang dipersyaratkan, Direktur Utama bank umum/Kantor Pos
menandatangani perjanjian kerja sama sebagai Bank/Pos Persepsi dengan
Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat.

(2)

Perjanjian kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.

hak dan kewajiban;

b.

jangka waktu perjanjian;

c.

pemberian imbalan atas jasa pelayanan;

d.

keadaan kahar;

e.

sanksi berupa denda
dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak
sesuai dengan perjanjian; dan

f.

tata cara penyelesaian perselisihan.

(3)

Dalam hal berdasarkan
hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dinyatakan bahwa
sistem penerimaan negara pada bank umum/Kantor Pos tidak memenuhi
ketentuan yang dipersyaratkan, Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku
Kuasa BUN Pusat menyampaikan permintaan tertulis kepada Direktur Utama
bank umum/Kantor Pos untuk memperbaiki sistem Penerimaan Negara sesuai
ketentuan yang dipersyaratkan.

(4)

Perbaikan sistem
Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan
dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
selaku Kuasa BUN Pusat.

Pasal 6

Bank/Pos Persepsi
dapat melaksanakan layanan Penerimaan Negara secara elektronik pada
seluruh kantor cabang/kantor cabang pembantu/unit layanan lainnya dengan
ketentuan sebagai berikut:

a.

memiliki sistem
informasi yang terhubung secara online dengan sistem Peneriman
Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

b.

bersedia diperiksa
oleh BUN/Kuasa BUN atas pelaksanaan pengelolaan setoran Penerimaan
Negara yang diterima; dan

c.

membukukan setoran
Penerimaan Negara dengan mengkredit rekening penerimaan pada Bank/Pos
Persepsi.

BAB IV

PELAKSANAAN USER ACCEPTANCE TEST (UAT)

Pasal 7

(1)

Dalam rangka
memastikan bank umum/Kantor Pos dan/atau Bank/Pos Persepsi telah
memenuhi persyaratan sistem Penerimaan Negara yang digunakan dalam
penatausahaan Penerimaan Negara secara elektronik, Kuasa BUN Pusat
melakukan UAT.

(2)

UAT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:

a.

bank umum/Kantor Pos
mengajukan permohonan untuk menjadi Bank/Pos Persepsi;

b.

Bank/Pos Persepsi
mengembangkan/menggunakan sistem baru; dan/atau

c.

terdapat perubahan
peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan pada sistem
Penerimaan Negara.

(3)

Dalam hal diperlukan,
Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dapat
melaksanakan UAT ulang/terbatas/tujuan khusus untuk menjaga kepatuhan
Bank/Pos Persepsi dalam penatausahaan Penerimaan Negara secara
elektronik.

Pasal 8

UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
meliputi:

a.

pengujian proses
bisnis (business process testing) untuk memastikan bahwa proses
bisnis yang disediakan oleh bank umum/Kantor Pos dan/atau Bank/Pos
Persepsi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kuasa BUN
Pusat;

b.

pengujian sistem
informasi dan teknologi (system testing) untuk memastikan bahwa
sistem yang disediakan/digunakan oleh bank umum/Kantor Pos dan/atau
Bank/Pos Persepsi telah mendukung proses bisnis yang ditetapkan dan
telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat;
dan

c.

pengujian atas
pelaporan transaksi (report testing) untuk memastikan bahwa
laporan dan data yang dihasilkan bank umum/Kantor Pos dan/atau Bank/Pos
Persepsi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan UAT termasuk persyaratan atas pengembangan sistem
Penerimaan Negara Bank/Pos Persepsi diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan (Collecting Agent Requirement).

BAB V

REKENING PENERIMAAN NEGARA

Pasal 10

(1)

Dalam rangka
pelaksanaan Penerimaan Negara secara elektronik, KPPN Khusus Penerimaan
membuka rekening penerimaan pada Bank/Pos Persepsi berkenaan.

(2)

Rekening penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan
Negara setiap hari pada Bank/Pos Persepsi.

(3)

Rekening penerimaan
pada Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.

rekening penerimaan dalam mata uang
Rupiah; dan

b.

rekening penerimaan dalam mata uang asing.

(4)

Saldo rekening
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilimpahkan
seluruhnya ke sub Rekening KUN penerimaan setiap akhir hari kerja.

Pasal 11

(1)

Untuk menerima
pelimpahan Penerimaan Negara dari rekening penerimaan sebagaimana dalam
Pasal 10 ayat (4), KPPN Khusus Penerimaan membuka rekening sub Rekening
KUN penerimaan di Bank Indonesia.

(2)

Rekening sub Rekening
KUN penerimaan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari :

a.

Sub Rekening KUN
penerimaan dalam mata uang Rupiah; dan

b.

Sub Rekening KUN penerimaan dalam mata
uang asing.

(3)

Saldo rekening sub
Rekening KUN penerimaan setiap akhir hari kerja dipindahbukukan ke
Rekening KUN.

BAB VI

PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA

Pasal 12

Wajib Pajak/Wajib
Bayar/Wajib Setor menyetorkan Penerimaan Negara ke Bank/Pos Persepsi
menggunakan Kode Billing.

Pasal 13

(1)

Kode Billing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterbitkan oleh sistem Penerimaan
Negara.

(2)

Kode Billing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan cara:

a.

Wajib Pajak/Wajib
Bayar/Wajib Setor melakukan perekaman data ke sistem Penerimaan Negara;
atau

b.

diterbitkan oleh
pejabat yang berwenang di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal
Bea Dan Cukai, atau Direktorat Jenderal Anggaran.

(3)

Dalam hal Kode Billing diperoleh dari perekaman oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib
Setor bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran
berkenaan.

(4)

Dalam hal Kode Billing diperoleh dari penerbitan oleh pejabat yang berwenang di Direktorat
Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, atau Direktorat
Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat
yang berwenang di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Dan
Cukai, atau Direktorat Jenderal Anggaran bertanggungjawab atas
kelengkapan dan kebenaran data pembayaran berkenaan.

(5)

Ketentuan lebih lanjut
mengenai pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Kode Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan masing-masing oleh
Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea Dan Cukai, dan Direktur
Jenderal Anggaran.

BAB VII

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA

Bagian Kesatu

Penatausahaan Penerimaan Negara Pada Biller

Pasal 14

(1)

Kementerian Keuangan
menyediakan sarana perekaman data transaksi Penerimaan Negara pada
sistem Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(2)

Sarana perekaman data
transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola
oleh Biller.

(3)

Biller sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas:

a.

Direktorat Jenderal Pajak;

b.

Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai; dan

c.

Direktorat Jenderal Anggaran.

(4)

Sarana perekaman data
transaksi Penerimaan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c termasuk untuk
transaksi penerimaan non anggaran.

(5)

penerimaan non
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a.

setoran sisa Uang Persediaan/Tambahan
Uang Persediaan;

b.

pengembalian belanja;

c.

penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga; dan

d.

penerimaan hibah langsung.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut
mengenai jenis Penerimaan Negara dan tata cara perekaman data transaksi
Penerimaan Negara dalam rangka penerbitan Kode Billing diatur
oleh masing-masing Biller.

Pasal 16

(1)

Biller
menerbitkan Kode Billing untuk setiap transaksi pembayaran.

(2)

Kode Billing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kedaluwarsa.

(3)

Masa kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jenis Penerimaan
Negara ditetapkan oleh masing-masing Biller.

Pasal 17

Kode Billing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikirimkan ke Sistem Settlement.

Bagian Kedua

Penatausahaan Penerimaan Negara Pada Bank/Pos Persepsi

Pasal 18

(1)

Bank/Pos Persepsi menerima penyetoran Penerimaan Negara berdasarkan Kode
Billing yang disampaikan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.

(2)

Bank/Pos Persepsi wajib menerima setiap setoran Penerimaan Negara dari Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor tanpa melihat jumlah setoran.

(3)

Bank/Pos Persepsi wajib memberikan pelayanan kepada setiap Wajib Pajak/Wajib
Bayar/Wajib Setor baik nasabah maupun bukan nasabah.

(4)

Bank/Pos Persepsi dilarang mengenakan biaya atas transaksi setoran
Penerimaan Negara kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.

(5)

Kepada Bank/Pos Persepsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(6)

Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam perjanjian
kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dengan
Bank/Pos Persepsi.

Pasal 19

(1)

Dalam hal transaksi Penerimaan Negara dilakukan melalui sarana layanan
Penerimaan Negara dalam bentuk loket/teller (over the counter) pada Bank/Pos
Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Bank/Pos Pesepsi
wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.

menginput Kode Billing yang diberikan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor ke
dalam sistem aplikasi pembayaran untuk memperoleh informasi detail pembayaran;

b.

melakukan konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib
Setor; dan

c.

mencetak dan memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan NTPN kepada Wajib Pajak/Wajib
Bayar/Wajib Setor.

(2)

Dalam hal transaksi Penerimaan Negara dilakukan melalui sarana layanan
Penerimaan Negara dalam bentuk layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Bank/Pos Pesepsi
wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.

menampilkan detail transaksi pembayaran berdasarkan Kode
Billing pada Sistem
Elektronik;

b.

meminta konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib
Setor;

c.

mencetak/memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan NTPN dalam bentuk struk dan/atau
Dokumen Elektronik; dan

d.

menyediakan layanan pencetakan ulang BPN kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib
Setor.

(3)

Bank/Pos Persepsi mengkreditkan setiap transaksi Penerimaan Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke rekening penerimaan pada
Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(4)

Transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
yang telah diterbitkan BPN, tidak dapat dibatalkan oleh Bank/Pos Persepsi.

(5)

Dalam hal BPN yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi belum ditera NTPN,
Bank/Pos Persepsi memberikan/memberitahukan NTPN atas transaksi Penerimaan
Negara berkenaan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor, paling lambat satu
hari kerja berikutnya setelah memperoleh NTPN dari Sistem Settlement.

(6)

Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor diakui
sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN.

(7)

Dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan terjadinya pembayaran ganda,
kelebihan pembayaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak/Wajib
Bayar/Wajib Setor.

(8)

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai mekanisme pengembalian Penerimaan Negara.

(9)

Dalam hal Bank/Pos Persepsi telah mengkredit transaksi Penerimaan Negara ke
rekening penerimaan pada Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
namun billing/tagihan dimaksud telah terbayar, Bank/Pos Persepsi dapat mendebet
rekening penerimaan pada Bank/Pos Persepsi atas transaksi bersangkutan.

(10)

Kepada Bank/Pos Persepsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan sampai dengan
pencabutan penunjukan sebagai Bank/Pos Persepsi.

(11)

Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(10) diatur dalam perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan
selaku Kuasa BUN Pusat dengan Bank/Pos Persepsi.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Penerimaan Negara Pada Sistem Settlement

Pasal 20

Berdasarkan Kode Billing, Sistem
Settlement memberikan konfirmasi atas
permintaan pembayaran yang disampaikan oleh Bank/Pos Persepsi

Pasal 21

(1)

Setelah Sistem Settlement memberikan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Sistem Settlement menerbitkan NTPN.

(2)

NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Biller secara real time.

(3)

Penyampaian NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan notifikasi
atas diterimanya pembayaran di rekening Kas Negara.

Bagian Keempat

Penatausahaan Penerimaan Negara Pada KPPN Khusus Penerimaan

Pasal 22

KPPN Khusus Penerimaan melakukan penatausahaan terhadap data Penerimaan Negara
yang diperoleh dari Sistem Settlement, Bank/Pos Persepsi, dan Bank Indonesia.

Pasal 23

Penatausahaan data Penerimaan Negara yang dilakukan oleh KPPN Khusus Penerimaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:  

a.

pencatatan atas transaksi Penerimaan Negara;

b.

penelitian atas ketepatan jumlah uang yang dilimpahkan ke sub Rekening KUN
penerimaan;

c.

pencatatan atas transaksi pelimpahan Penerimaan Negara berdasarkan nota debet
yang disampaikan oleh Bank/Pos Persepsi dan nota kredit dari Bank Indonesia;

d.

penyampain NTPN yang diperoleh dari Sistem
Settlement kepada Bank/Pos
Persepsi dalam hal terdapat penerbitan BPN tanpa teraan NTPN; dan

e.

penyusunan laporan Penerimaan Negara.

BAB VIII

PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

OLEH BANK/POS PERSEPSI

Pasal 24

(1)

Penerimaan Negara yang diterima oleh Bank/Pos Persepsi dalam mata uang
Rupiah setelah Pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai
dengan Pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan dari
rekening penerimaan dalam mata uang Rupiah dan harus diterima di rekening sub
Rekening KUN penerimaan dalam mata uang Rupiah paling lambat Pukul 16.30 WIB.

(2)

Penerimaan Negara yang diterima oleh Bank Persepsi dalam mata uang asing
setelah Pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan
Pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan dari rekening
penerimaan dalam mata uang asing dan harus diterima di rekening sub Rekening KUN
penerimaan dalam mata uang asing paling lambat Pukul 16.30 WIB.

(3)

Transaksi Penerimaan Negara yang dilimpahkan dari rekening penerimaan dalam
mata uang Rupiah dan rekening penerimaan dalam mata uang asing ke rekening  sub Rekening KUN penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) juga termasuk transaksi Penerimaan Negara yang belum diterbitkan NTPN.

(4)

Kepada Bank/Pos Persepsi yang terlambat/kurang melakukan pelimpahan
penerimaan negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa denda.

(5)

Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam perjanjian
kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dengan
Bank/Pos Persepsi.

Pasal 25

Pelimpahan atas Penerimaan Negara dalam mata uang asing sebagaimana dalam Pasal
24 ayat (2) yang telah dilimpahkan melalui bank koresponden Bank Indonesia di
luar negeri namun belum diterima di sub Rekening KUN penerimaan dalam mata uang
asing pada neraca diakui sebagai cash in transit.

Pasal 26

(1)

Bank/Pos Persepsi menyampaikan LHP Elektronik kepada KPPN Khusus Penerimaan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

LHP Elektronik disampaikan melalui portal Kementerian Keuangan;

b.

LHP Elektronik berisi data Penerimaan Negara yang diterima setelah Pukul
15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan Pukul 15.00 waktu
setempat hari kerja berkenaan;

c.

LHP Elektronik terdiri dari nota debet pelimpahan, daftar nominatif
penerimaan, dan rekening koran; dan

d.

LHP Elektronik disampaikan secara terpisah untuk masing-masing rekening
penerimaan.

(2)

LHP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat
Pukul 09.00 WIB pada hari kerja berikutnya atau waktu lain yang ditetapkan oleh
BUN/Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat.

(3)

Kepada Bank/Pos Persepsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan
sampai dengan pencabutan penunjukan sebagai Bank/Pos Persepsi.

(4)

Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan
selaku Kuasa BUN Pusat dengan Bank/Pos Persepsi.

BAB IX

REKONSILIASI PENERIMAAN NEGARA

Pasal 27

Dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data Penerimaan Negara, KPPN Khusus
Penerimaan melakukan:

a.

rekonsiliasi transaksi; dan

b.

rekonsiliasi kas.

Pasal 28

(1)

Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan
dengan membandingkan data setoran Penerimaan Negara yang diterima dari Bank/Pos
Persepsi dengan data Penerimaan Negara yang tercatat pada Sistem Settlement.

(2)

Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
harian.

(3)

Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan 3 (tiga)
jenis data, sebagai berikut:

a.

Kesesuaian Data (Settled);

b.

CA Only; dan/atau

c.

Settlement Only.

Pasal 29

(1)

Dalam hal terdapat data CA Only sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)
huruf b, KPPN Khusus Penerimaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.

menerbitkan dan menyampaikan NTPN kepada Bank/Pos Persepsi; dan

b.

memerintahkan Bank/Pos Persepsi untuk segera melimpahkan ke rekening sub
Rekening KUN-penerimaan dalam hal dana atas data CA Only belum dilimpahkan.

(2)

Dalam hal terdapat data Settlement Only sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (3) huruf c, KPPN Khusus Penerimaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.

menyampaikan NTPN kepada Bank/Pos Persepsi;

b.

memerintahkan Bank/Pos Persepsi melakukan perbaikan LHP Elektronik dalam hal
data Settlement Only tidak terdapat dalam LHP Elektronik yang dibuat oleh
Bank/Pos Persepsi; dan

c.

memerintahkan Bank/Pos Persepsi untuk melimpahkan ke rekening sub Rekening
KUN Penerimaan dalam hal dana atas data Settlement Only belum dilimpahkan.

(3)

Dalam hal terdapat Penerimaan Negara dengan status
CA only atau Settlement
Only
yang tidak dilimpahkan oleh Bank/Pos Persepsi pada hari kerja berkenaan,
diperhitungkan sebagai keterlambatan/kekurangan pelimpahan oleh Bank/Pos
Persepsi.

Pasal 30

(1)

Rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan
dengan membandingkan jumlah uang yang dilimpahkan ke sub Rekening KUN penerimaan
dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi berdasarkan transaksi
Penerimaan Negara pada hari kerja berkenaan.

(2)

Dokumen yang digunakan dalam rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a.

nota debet dan rekening koran yang diterima dari Bank/Pos Persepsi;

b.

nota kredit dan rekening koran sub Rekening KUN penerimaan; dan

c.

LHP Elektronik.

(3)

Dalam hal jumlah uang yang dilimpahkan oleh Bank/Pos Persepsi lebih besar
dari kewajiban pelimpahan pada hari berkenaan, KPPN Khusus Penerimaan melakukan
pengembalian atas kelebihan pelimpahan tersebut paling lambat 5 (lima) hari
kerja sejak dokumen permintaan pengembalian dimaksud diterima secara lengkap dan
benar.

(4)

Dalam hal jumlah uang yang dilimpahkan oleh Bank/Pos Persepsi lebih kecil
dari kewajiban pelimpahan pada hari berkenaan, KPPN Khusus Penerimaan
memerintahkan Bank/Pos Persepsi melakukan pelimpahan atas kekurangan pelimpahan
tersebut.

(5)

Kepada Bank/Pos Persepsi yang melakukan kekurangan pelimpahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa denda.

(6)

Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam perjanjian
kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dengan
Bank/Pos Persepsi.

Pasal 31

Rekonsiliasi Penerimaan Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan satuan
kerja dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

BAB X

GANGGUAN JARINGAN

Pasal 32

Gangguan jaringan dalam pengelolaan Penerimaan Negara secara elektronik terdiri
atas:

a.

gangguan yang menyebabkan Biller tidak dapat menerbitkan Kode
Billing;

b.

gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima informasi
data setoran atas Kode Billing dari Sistem Settlement;

c.

gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima NTPN setelah
melakukan perintah bayar atas transaksi Penerimaan Negara; dan

d.

gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses pelimpahan Penerimaan Negara
dan/atau penyampaian LHP Elektronik kepada KPPN Khusus Penerimaan sesuai dengan
ketentuan.

Pasal 33

(1)

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan
Biller tidak dapat menerbitkan
Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, Wajib Pajak/Wajib
Bayar/Wajib Setor melaksanakan penyetoran Penerimaan Negara secara manual.

(2)

Tata cara penyetoran Penerimaan Negara secara manual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur oleh masing masing Biller.

Pasal 34

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat
menerima informasi data setoran atas Kode Billing dari Sistem Settlement
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, Bank/Pos Persepsi membatalkan
setoran dan mengembalikan Kode Billing kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib
Setor.

Pasal 35

(1)

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat
menerima NTPN setelah melakukan perintah bayar atas transaksi Penerimaan Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c:

a.

Bank/Pos Persepsi mengirimkan kembali permintaan NTPN dengan mengirimkan data
transaksi yang sama dengan transaksi sebelumnya;

b.

dalam hal Bank/Pos Persepsi masih belum menerima NTPN setelah dilakukan
permintaan ulang, Bank/Pos Persepsi menerbitkan BPN tanpa NTPN; dan

c.

dalam hal NTPN diperoleh setelah BPN diterbitkan dan diserahkan kepada Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor, Bank/Pos Persepsi menyampaikan kembali BPN
salinan yang telah dilengkapi dengan NTPN kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib
Setor.

(2)

Bank/Pos Persepsi wajib melimpahkan Penerimaan Negara yang telah diberikan
perintah bayar namun tidak mendapatkan NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Dalam hal gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada layanan
dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b, Bank/Pos Persepsi melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.

memberikan informasi status setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib
Bayar/Wajib Setor melalui sarana call center atau layanan informasi nasabah
lainnya; dan

b.

menyediakan fasilitas pencetakan ulang BPN.

Pasal 36

(1)

Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses pelimpahan
Penerimaan Negara dan/atau penyampaian LHP Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf d, Bank/Pos Persepsi memberitahukan terjadinya gangguan dimaksud
kepada KPPN Khusus Penerimaan secara tertulis pada hari berkenaan.

(2)

Dalam hal gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh
gangguan komunikasi data dengan Bank Indonesia, Bank/Pos Persepsi memberitahukan
terjadinya gangguan dimaksud kepada KPPN Khusus Penerimaan dengan disertai surat
keterangan dari Bank Indonesia yang menyatakan telah terjadi gangguan komunikasi
data dalam pelaksanaan pelimpahan berkenaan.

BAB XI

KOREKSI DATA DAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA

Pasal 37

(1)

Permohonan koreksi atas transaksi Penerimaan Negara yang telah mendapatkan
NTPN dan disetor ke Kas Negara oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor diajukan
kepada masing-masing Biller.

(2)

Permohonan koreksi atas transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan
Penerimaan Non Anggaran dapat disampaikan melalui instansi pemerintah pemilik
tagihan.

(3)

Biller melakukan penelitian, pengujian, dan perubahan atas data transaksi
Penerimaan Negara berdasarkan permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan/atau ayat (2).

(4)

Biller menyampaikan perubahan data transaksi Penerimaan Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada KPPN Khusus Penerimaan.

(5)

Tata cara pengajuan, penelitian, dan pengujian terhadap permohonan koreksi
atas kesalahan penginputan elemen data billing diatur lebih lanjut oleh
masing-masing Biller.

Pasal 38

Berdasarkan perubahan data transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37, KPPN Khusus Penerimaan melakukan penyesuaian terhadap data
transaksi Penerimaan Negara yang ditatausahakan.

Pasal 39

(1)

Permohonan pengembalian atas kelebihan/kesalahan penyetoran/pembayaran
Penerimaan Negara oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor diajukan kepada Biller
atau instansi pemerintah pemilik tagihan.

(2)

Tata cara pengembalian atas kelebihan/kesalahan penyetoran/pembayaran
Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengembalian Penerimaan
Negara.

BAB XII

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 40

(1)

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), Bank/Pos Persepsi
dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam
melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(2)

Bank/Pos Persepsi harus memberitahukan Keadaan Kahar (Force Majeure)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Dit. PKN dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar
(Force Majeure)
.

BAB XIII

IMBALAN JASA PELAYANAN, DAN

PENGGANTIAN ATAS BIAYA PELIMPAHAN

Pasal 41

(1)

Kepada Bank/Pos Persepsi diberikan imbalan atas jasa pelayanan Penerimaan
Negara untuk setiap Kode Billing yang berhasil ditransaksikan.

(2)

Kode Billing yang berhasil ditransaksikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan terbitnya NTB/NTP dan NTPN.

(3)

Besarnya imbalan atas jasa pelayanan Penerimaan Negara ditetapkan
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 42

Kepada Bank Persepsi yang melayani Penerimaan Negara dalam mata uang asing
diberikan penggantian atas biaya pelimpahan dari rekening persepsi mata uang
asing ke sub Rekening KUN penerimaan dalam mata uang asing, selain imbalan jasa
pelayanan Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

Tata cara pengajuan imbalan jasa pelayanan Penerimaan Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 dan penggantian atas biaya pelimpahan Penerimaan Negara
dalam mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1)

Dalam hal Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor belum dapat melakukan
penyetoran menggunakan Kode Billing, penyetoran Penerimaan Negara dilaksanakan
menggunakan surat setoran sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 99/PMK.06/2006
tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007.

(2)

Dalam hal KPPN Khusus Penerimaan belum dapat beroperasi, fungsi KPPN Khusus
Penerimaan dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Negara secara elektronik
dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara-Direktorat Jenderal
Perbendaharaan c.q. Sub. Direktorat Penerimaan Negara.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 200

 

Download PMK-32/PMK.05/2014 via FTP Perbendaharaan

Download PDF PMK-32/PMK.05/2014

 

Download PMK-32/PMK.05/2014 via mirror di docs google

Download PDF PMK-32/PMK.05/2014
 

Tags: , , , , ,