PMK Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan rekonsiliasi lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga yang meliputi:

  • Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan UAKPA BUN dengan UAKBUN-D/KPPN;
  • Rekonsiliasi tingkat UAPPA-W dengan UAKKBUN-Kanwil;
  • Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan UAKPA BUN denganUAKBUN Pusat;
  • Rekonsiliasi tingkat UAPPA-E1, UAPA, dan UAP BUN dengan UAP BUN AP.

Rekonsiliasi Tingkat UAKPA dan UAKPA-BUN dengan UAKPABUN-D / KPPN

  • (1) Laporan keuangan yang disusun oleh UAKPA dan UAKPA BUN wajib dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada unit akuntansi diatasnya untuk tujuan penggabungan.
  • (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAKPA dan UAKPA BUN dengan UAKBUN-D/KPPN setiap bulan dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban bendahara.
  • (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dilaksanakan oleh UAKPA yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
  • (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam BAR.
  • (5) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh:
    • a. Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi atas nama Kuasa Pengguna Anggaran; dan
    • b. Kepala Seksi yang menangani Akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN.
  • (6) Bentuk dan isi BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  • (7) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dan ayat (3) sampai dengan penandatanganan BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat tanggal10 (sepuluh) setelah bulan bersangkutan berakhir. 
  • (8) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. 
  • (9) BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud padaayat (5) disampaikan oleh UAKPA dan UAKPA BUN kepada UAPPA-W/UAPPA-E1.
  • (10) UAKBUN-D/KPPN dapat melakukan rekonsiliasi dengan UAKPA dan UAKPA BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan audited berdasarkan permintaan UAKPA dan UAKPA BUN.
  • (11) UAKPA dan UAKPA BUN yang tidak/terlambat melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dikenakan sanksi administratif.

SANKSI

  • (1) Pengembalian SPM yang telah diajukan oleh UAKPA/satuan kerja.
  • (2) Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian.
  • (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan:
    • a. UAKPA dan UAKPA BUN untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN D/KPPN;
    • b. UAPPA-W untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Kanwil;
    • c. UAKPA dan UAKPA BUN untuk melakukan rekonsiliasi  dengan UAKBUN-Pusat.
  • (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan dengan menerbitkan SP2S.
  • (5) SP2S sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada UAKPA yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Demikian ringkasan  PMK-210/PMK.05/2013 , Jika anda ingin mengetahui lebih lengkap isinya silahkan baca PMK-210/PMK.05/2013 di bawah ini atau download

Download PMK 210/PMK.05/2013
Download Lampiran PMK 210/PMK.05/2013

 


MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK
INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 210/PMK.05/2013

TENTANG

PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKA

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LINGKUP BENDAHARA UMUM NEGARA

DAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;

b.

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan lingkup
Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi wajib
menyelenggarakan sistem pengendalian intern;

c.

bahwa sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup
proses rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang
diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman
Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum
Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga;

Mengingat

:

1.


Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

2.


Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5.


Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6.


Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011
;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM
RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LINGKUP BENDAHARA UMUM NEGARA DAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses
dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang
sama.

2.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi
tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

3.

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat
yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi
pengelolaan Rekening Kas Umum Negara.

4.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5.

Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah merupakan
dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan/atau
telah menunjukan hasil yang sama antara data SAU dan Sistem
Akuntansi Instansi/Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara.

6.

Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disebut SP2S adalah
surat pemberitahuan tentang pengenaan sanksi yang diterbitkan oleh KPPN selaku
Kuasa BUN kepada UAKPA yang tidak melakukan rekonsiliasi sampai batas waktu yang
ditentukan.

7.

Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disebut SP3S
adalah surat pemberitahuan tentang pencabutan sanksi yang diterbitkan oleh KPPN
selaku Kuasa BUN kepada UAKPA yang telah melakukan rekonsiliasi sampai batas
waktu yang ditentukan.

8.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

9.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut
Kanwil DJPBN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

10.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah
instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

11.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA
adalah Unit Akuntansi Instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan
tingkat satuan kerja.

12.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disebut UAKPA BUN adalah Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi
Barang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran
Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP).

13.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disebut
UAPPA-W adalah Unit Akuntansi Instansi yang melakukan kegiatan penggabungan
laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah
kerjanya.

14.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 yang selanjutnya disebut
UAPPA E1 adalah Unit Akuntansi Instansi yang melakukan kegiatan penggabungan
laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah
kerjanya serta UAKPA yang langsung berada dibawahnya.

15.

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah Unit
Akuntansi Instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran)
yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang
seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

16.

Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut UA BUN adalah
unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan
atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu
Bendahara Umum Negara dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan
seluruh Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara.

17.

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAP
BUN adalah unit akuntansi pada Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan
koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Bendahara Umum Negara dan
sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Bendahara Umum Negara.

18.

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat yang
selanjutnya disingkat UAP BUN AP adalah unit akuntansi pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi
dan pelaporan keuangan dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan
seluruh Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor
Wilayah dan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Pusat.

19.

Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor
Wilayah yang selanjutnya disebut UAKKBUN-Kanwil adalah unit akuntansi yang
melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan
keuangan tingkat Kuasa BUN Daerah/KPPN dan sekaligus melakukan penggabungan
laporan keuangan seluruh Kuasa BUN Daerah/KPPN.

20.

Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Pusat yang selanjutnya
disebut UAKBUN-Pusat adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan
akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat pusat/Direktorat Pengelolaan Kas
Negara.

21.

Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/KPPN yang
selanjutnya disebut UAKBUN Daerah/KPPN adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang
melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan BUN tingkat daerah/KPPN.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan rekonsiliasi lingkup
Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga yang meliputi:

a.

Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan UAKPA BUN dengan UAKBUN-D/KPPN;

b.

Rekonsiliasi tingkat UAPPA-W dengan UAKKBUN-Kanwil;

c.

Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan UAKPA BUN dengan UAKBUN Pusat; dan

d.

Rekonsiliasi tingkat UAPPA-E1, UAPA, dan UAP BUN dengan UAP BUN AP.

BAB III

REKONSILIASI TINGKAT UAKPA DAN UAKPA BUN

DENGAN UAKBUN-D/KPPN

Pasal 3

(1)

Laporan keuangan yang disusun oleh UAKPA dan UAKPA BUN wajib dilakukan
rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada unit akuntansi diatasnya untuk tujuan
penggabungan.

(2)

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAKPA dan
UAKPA BUN dengan UAKBUN-D/KPPN setiap bulan dengan melampirkan laporan
pertanggungjawaban bendahara.

(3)

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dilaksanakan oleh
UAKPA yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

(4)

Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dituangkan dalam BAR.

(5)

BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh:

a.

Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi atas nama Kuasa Pengguna Anggaran; dan

b.

Kepala Seksi yang menangani Akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN.

(6)

Bentuk dan isi BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Modul Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan
Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(7)

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dan ayat (3) sampai
dengan penandatanganan BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan bersangkutan berakhir.

(8)

Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada
hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

(9)

BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
oleh UAKPA dan UAKPA BUN kepada UAPPA-W/UAPPA-E1.

(10)

UAKBUN-D/KPPN dapat melakukan rekonsiliasi dengan UAKPA dan UAKPA BUN dalam
rangka penyusunan laporan keuangan audited berdasarkan permintaan UAKPA dan
UAKPA BUN.

(11)

UAKPA dan UAKPA BUN yang tidak/terlambat melakukan rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 4

Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan UAKPA BUN dengan UAKBUN-D/KPPN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan Modul Rekonsilasi Dalam Rangka
Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

REKONSILIASI TINGKAT UAPPA-W DENGAN UAKKBUN-KANWIL

Pasal 5

(1)

Laporan keuangan yang disusun oleh UAPPA-W wajib dilakukan rekonsiliasi
sebelum disampaikan kepada unit akuntansi diatasnya untuk tujuan penggabungan.

(2)

Laporan keuangan yang disusun oleh UAPPA-W sebagaimana dimaksud ayat (1)
merupakan hasil penggabungan laporan keuangan unit akuntansi dibawahnya.

(3)

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAPPA-W
dengan UAKKBUN-Kanwil mitra kerja setiap triwulan.

(4)

Dalam rangka rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UAPPA-W
melampirkan salinan BAR seluruh UAKPA dibawahnya untuk bulan terakhir pada
triwulan berkenaan kepada UAKKBUN-Kanwil mitra kerja.

(5)

Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam BAR.

(6)

BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh:

a.

Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi Tingkat UAPPA-W; dan

b.

Kepala Bidang yang menangani Akuntansi dan Pelaporan pada Kanwil DJPBN atas
nama Kuasa BUN.

(7)

Bentuk dan isi BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Modul Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan
Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(8)

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan
penandatanganan BAR sebagaimana dimaksud ayat pada (6) dilaksanakan paling
lambat tanggal 17 (tujuh belas) setelah triwulan bersangkutan berakhir.

(9)

Dalam hal tanggal 17 (tujuh belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) jatuh
pada hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja
sebelumnya.

(10)

BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disampaikan oleh UAPPA-W kepada UAPPA-E1.

(11)

Dalam hal UAPPA-W tidak/terlambat melakukan rekonsiliasi dengan
UAKKBUN-Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9), Kanwil
DJPBN selaku UAKKBUN-Kanwil mengusulkan pengenaan sanksi kepada KPPN mitra kerja
UAKPA terkait yang bertindak selaku UAPPA-W.

(12)

Atas dasar usulan Kanwil DJPBN sebagaimana dimaksud pada ayat (11), UAKPA
yang bertindak selaku UAPPA-W yang tidak/terlambat melakukan rekonsiliasi
dikenakan sanksi administratif.

Pasal 6

Rekonsiliasi tingkat UAPPA-W dengan UAKKBUN-Kanwil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan Modul Rekonsilasi Dalam Rangka Penyusunan
Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

REKONSILIASI TINGKAT UAKPA DAN UAKPA BUN DENGAN UAKBUN PUSAT

Pasal 7

(1)

Laporan keuangan yang disusun oleh UAKPA dan UAKPA BUN wajib dilakukan
rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada unit akuntansi diatasnya untuk tujuan
penggabungan.

(2)

UAKPA dan UAKPA BUN sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan UAKPA dan UAKPA
BUN mitra kerja Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAKBUN-Pusat yang
transaksi keuangannya melalui Kuasa BUN Pusat.

(3)

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAKPA dan
UAKPA BUN dengan UAKBUN-Pusat setiap bulan.

(4)

Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam BAR.

(5)

BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh:

a.

Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi atas nama Kuasa Pengguna Anggaran; dan

b.

Pejabat terkait di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kas Negara atas nama Kuasa
BUN.

(6)

Bentuk dan isi BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Modul Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan
Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(7)

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan
penandatanganan BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaksanakan paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan bersangkutan berakhir.

(8)

Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada
hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

(9)

BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
oleh UAKPA dan UAKPA kepada unit akuntansi diatasnya.

(10)

Dalam hal UAKPA dan UAKPA BUN tidak/terlambat melakukan rekonsiliasi dengan
UAKBUN-Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8),
Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAKBUN-Pusat mengusulkan pengenaan
sanksi kepada KPPN mitra kerja UAKPA terkait.

(11)

Atas dasar usulan Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAKBUN-Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (9), UAKPA dan UAKPA BUN yang tidak/terlambat
melakukan rekonsiliasi dikenakan sanksi administratif.

Pasal 8

Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan UAKPA BUN dengan UAKBUN Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan Modul Rekonsilasi Dalam Rangka
Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

REKONSILIASI TINGKAT UAPPA-E1, UAPA, DAN UAP BUN

DENGAN UAP BUN AP

Pasal 9

(1)

Laporan keuangan yang disusun oleh UAPPA-E1, UAPA, dan UAP BUN harus
dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya
untuk tujuan penggabungan.

(2)

Laporan keuangan yang disusun oleh UAPPA-E1, UAPA dan UAP BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penggabungan laporan keuangan unit
akuntansi dibawahnya.

(3)

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara:

a.

UAPPA-E1 dengan UAP BUN AP bersifat opsional dan dapat dilaksanakan setiap
semesteran;

b.

UAPA dengan UAP BUN AP setiap semesteran; dan

c.

UAP BUN dengan UAP BUN AP setiap semesteran.

(4)

UAP BUN AP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Direktorat
Pengelolaan Kas Negara.

(5)

Untuk kepentingan rekonsiliasi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
bertindak mewakili Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAP BUN AP.

(6)

Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam BAR.

(7)

BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a ditandatangani oleh:

a.

Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi UAPPA-E1; dan

b.

Kepala Sub Direktorat Akuntansi Kas Umum Negara atas nama BUN.

(8)

BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk rekonsiliasi sebagimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b ditandatangani oleh:

a.

Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi UAPA; dan

b.

Kepala Sub Direktorat Akuntansi Kas Umum Negara atas nama BUN.

(9)

BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk rekonsiliasi sebagimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c ditandatangani oleh:

a.

Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi UAP BUN; dan

b.

Kepala Sub Direktorat Akuntansi Kas Umum Negara atas nama BUN.

(10)

Bentuk dan isi BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat
(9) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Rekonsiliasi Dalam
Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Rekonsiliasi tingkat UAPPA-E1, UAPA, dan UAP BUN dengan UAP BUN AP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan Modul Rekonsilasi Dalam Rangka
Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

(1)

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (11), Pasal 5 ayat
(12), Pasal 7 ayat (11) dilaksanakan oleh KPPN dengan mengembalikan SPM yang
telah diajukan oleh UAKPA/satuan kerja.

(2)

Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap
SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian.

(3)

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan:

a.

UAKPA dan UAKPA BUN untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN D/KPPN;

b.

UAPPA-W untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Kanwil;

c.

UAKPA dan UAKPA BUN untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN-Pusat.

(4)

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menerbitkan SP2S.

(5)

SP2S sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada UAKPA yang
diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

(1)

Dalam hal UAKPA dan UAKPA BUN telah melaksanakan rekonsiliasi dengan
UAKBUN-D/KPPN setelah dikenakan sanksi, KPPN menerbitkan SP3S bersamaan dengan
penerbitan BAR.

(2)

Dengan diterbitkannya SP3S oleh KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan tidak
berlaku.

(3)

SP3S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kuasa Pengguna
Anggaran.

Pasal 13

(1)

Dalam hal UAPPA-W telah melaksanakan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Kanwil
setelah dikenakan sanksi, KPPN menerbitkan SP3S setelah menerima usulan dari
Kanwil DJPBN.

(2)

Dengan diterbitkannya SP3S oleh KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan tidak
berlaku.

(3)

SP3S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kuasa Pengguna
Anggaran tembusan Kanwil DJPBN.

Pasal 14

(1)

Dalam hal UAKPA dan UAKPA BUN telah melaksanakan rekonsiliasi dengan
UAKBUN-Pusat setelah dikenakan sanksi, KPPN menerbitkan SP3S setelah menerima
usulan dari UAKBUN-Pusat.

(2)

Dengan diterbitkannya SP3S oleh KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan tidak
berlaku.

(3)

SP3S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kuasa Pengguna
Anggaran tembusan Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAKBUN-Pusat.

Pasal 15

Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14
dilaksanakan sesuai dengan Modul Rekonsilasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan
Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 16

(1)

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, unit
akuntansi Kuasa BUN melakukan rekonsiliasi internal sebelum melakukan
rekonsiliasi dengan Pengguna Anggaran dan menyampaikan laporan keuangan tingkat
Kuasa BUN ke unit akuntansi di atasnya.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekonsiliasi internal pada unit
akuntansi Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rekonsiliasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Kuasa Bendahara Umum Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
1614

Lampiran……………………………

 

 

 

Tags: , , , , , ,