Garuda PancasilaMENTERI KEUANGAN

REPUBLIK
INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 246/PMK.06/2014 


TENTANG


TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara ;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

3.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I  Kernenterian Negara
sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun
2014 Nomor 189);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN
BARANG MILIK NEGARA
.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini , yang dimaksud dengan :

1.

Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

3.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN .

4.

Kuasa Pengguna Barang
adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan
sebaik-baiknya.

5.

Kementerian Negara yang selanjutnya
disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan.

6.

Lembaga adalah organisasi non Kemen
terian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tah un 1945 atau Peraturan Perundang-undangan
lainnya.

7.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan
oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai
dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

8.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat
Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.

9.

Direktur Jenderal adalah Direktur
Jenderal di lingkungan Kernenterian Keuangan yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.

10.

Daftar Barang adalah daftar yang memuat
data BMN.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

(1)

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara
pelaksanaan Penggunaan BMN yang berada pada Pengelola Barang dan
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2)

Pengaturan tata cara pelaksanaan
Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

penetapan status Penggunaan BMN;

b.

penetapan status Penggunaan BMN untuk
dioperasikan oleh pihak lain;

c.

Penggunaan sementara BMN;

d.

pengalihan status Penggunaan BMN.

Bagian Ketiga

Prinsip Umum

Pasal 3

Penggunaan BMN dibatasi hanya untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Pasal 4

Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Pengelola Barang.

Bagian Keempat

Subjek Pelaksanaan Penggunaan BMN

Pasal 5

Subjek pelaksanaan Penggunaan BMN
meliputi:

a.

Pengelola Barang;

b.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pengelola Barang

Pasal 6

(1)

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang
memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

a.

menetapkan status Penggunaan BMN;

b.

menetapkan status Penggunaan BMN untuk
dioperasikan oleh pihak lain;

c.

memberikan persetujuan Penggunaan
sementara BMN;

d.

memberikan persetujuan alih status
Penggunaan BMN; dan

 

e

melakukan pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan Penggunaan BMN.

(2)

Kewenangan menetapkan status Penggunaan
BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

BMN berupa tanah dan/atau bangunan;

b.

BMN selain tanah dan/atau bangunan:

1.

yang memiliki bukti kepemilikan, seperti
sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat terbang;

2.

yang tidak memiliki bukti kepemilikan
dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
per unit/satuan;

c.

BMN yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan berupa Penyertaan Modal
Pemerintah Pusat (PMPP), kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan
Perundang-undangan.

(3)

Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur
Jenderal.

(4)

Direktur Jenderal dapat menunjuk pejabat
struktural di lingkungan Direktorat Jenderal untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Pengguna Barang

Pasal 7

(1)

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

a.

menetapkan status Penggunaan BMN yang
berada dalam penguasaannya;

b.

mengajukan permohonan penetapan status
Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang, termasuk penetapan status
Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain;

c.

mengajukan permohonan persetujuan
Penggunaan sementara BMN kepada Pengelola Barang;

d.

mengajukan permohonan persetujuan alih
status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang; dan

e.

melakukan pengawasan dan pengendalian
atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya.

(2)

Kewenangan menetapkan status Penggunaan
BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

BMN selain tanah dan/atau bangunan,
yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai
dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan

b.

alat utama sistem persenjataan.

(3)

Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural di lingkungan unit
organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga
bersangkutan.

(4)

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Barang dapat menunjuk pejabat di lingkungan kantor pusat dan/atau
pejabat di lingkungan instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

Ketentuan mengenai kewenangan dan
tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai kewenangan dan
tanggung jawabnya masing-masing.

BAB III
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1)

Objek penetapan status Penggunaan BMN
meliputi seluruh BMN.

(2)

Dikecualikan dari objek penetapan
status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BMN
berupa:

a.

barang persediaan;

b.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

c.

barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;

d.

barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas
pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan;

e.

Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS); dan

f.

Aset Tetap Renovasi (ATR).

(3)

Barang persediaan, Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap Renovasi (ATR) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di
bidang penatausahaan BMN.

Pasal 9

BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang hanya dapat diusulkan
untuk dilakukan Penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain,
Penggunaan sementara, pengalihan status Penggunaan, pemanfaatan, atau
pemindahtanganan, setelah memperoleh penetapan status Penggunaan,
kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Menteri ini dan Peraturan
Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Pengelola Barang


Paragraf 1
Permohonan

Pasal 10

(1)

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara
tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6
(enam) bulan sejak BMN diperoleh.

(2)

Permohonan penetapan status
Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen
sebagai berikut:

a.

untuk BMN berupa tanah, yakni fotokopi dokumen
kepemilikan berupa sertipikat;

b.

untuk BMN berupa bangunan:

1.

fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

2.

fotokopi dokumen perolehan; dan

3.

fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST)
perolehan barang;

c.

untuk BMN berupa tanah dan bangunan:

1.

fotokopi dokumen kepemilikan tanah berupa
sertipikat;

2.

fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

3.

fotokopi dokumen perolehan bangunan; dan

4.

fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita
Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;

d.

untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan:

1.

yang memiliki dokumen kepemilikan:

a)

fotokopi dokumen kepemilikan, seperti
Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), bukti pemilikan pesawat
terbang, bukti pemilikan kapal laut, atau dokumen lain yang setara
dengan bukti kepemilikan; dan

b)

fotokopi dokumen lainnya, seperti Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Berita Acara Serah Terima (BAST)
terkait perolehan barang;

2.

yang tidak memiliki dokumen kepemilikan
dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
per unit/satuan, yakni fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST)
perolehan barang dan dokumen lainnya.

e.

untuk BMN yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara Penyertaan
Modal Pemerintah Pusat (PMPP):

1.

fotokopi dokumen penganggaran, seperti
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

2.

fotokopi hasil audit Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

3.

fotokopi dokumen kepemilikan berupa
sertipikat, untuk BMN berupa tanah;

4.

fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
untuk BMN berupa bangunan;

5.

fotokopi dokumen perolehan bangunan,
untuk BMN berupa bangunan;

6.

fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita
Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang; dan

7.

fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST)
pengelolaan sementara BMN, dalam hal BMN yang akan dijadikan Penyertaan
Modal Pemerintah Pusat secara fisik sudah tidak berada dalam penguasaan
Pengguna Barang;

f.

dalam hal dokumen penganggaran berupa
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana dimaksud pada huruf
e angka 1 tidak secara tegas menyatakan BMN direncanakan untuk dijadikan
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP), maka permohonan didukung
dengan:

1.

fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK);

2.

fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L); atau

3.

fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK);

g.

fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf f harus disertai dengan surat
keterangan dari pejabat struktural yang berwenang pada
Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan kebenaran fotokopi
dokumen tersebut.

(3)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c angka 1, terhadap BMN berupa
tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan berupa sertifikat, dokumen
kepemilikan tersebut diganti dengan:

a.

fotokopi dokumen kepemilikan lainnya yang
setara, seperti Akta Jual Beli (AJB), Girik, Letter C, dan Berita Acara
Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang;

b.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab
bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang
berwenang di lingkungan unit organisasi eselon I pada
Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa tanah tersebut
digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;

c.

surat keterangan dari Lurah/Camat
setempat yang memperkuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
jika ada; dan

d.

surat permohonan pendaftaran hak atas
tanah dari satuan kerja pada Kementerian/Lembaga kepada Kantor
Pertanahan, jika ada.

(4)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c angka 2 sampai dengan angka
4, terhadap BMN berupa bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), dokumen perolehan, dan/atau dokumen lainnya, dokumen
tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup
yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada
Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa bangunan tersebut
digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

(5)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1, dalam hal dokumen kepemilikan
dan/atau dokumen lainnya tidak ada, dokumen tersebut diganti dengan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani
oleh pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga
bersangkutan yang menyatakan
bahwa barang tersebut adalah BMN dan digunakan dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

(6)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2, terhadap BMN selain tanah
dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai
perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan
yang tidak memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan
barang dan dokumen lainnya, dokumen tersebut diganti dengan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh
pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan
yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah BMN dan digunakan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

(7)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 3 sampai dengan angka 6, dalam hal
fotokopi dokumen kepemilikan, fotokopi dokumen Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), fotokopi perolehan bangunan, dan/atau fotokopi dokumen lainnya
tidak ada, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung
Jawab
bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang
berwenang di lingkungan unit organisasi eselon I pada
Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut
adalah BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan
pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP).

(8)

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan BMN yang berada
dalam penguasaannya, meskipun telah terdapat penetapan status Penggunaan
atas BMN bersangkutan yang persyaratannya didasarkan pada pengecualian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7).

Pasal 11

(1)

Surat keterangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g disusun sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(2)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dan ayat (4) sampai
dengan ayat (7) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(3)

Dalam hal diperlukan perubahan atas
format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan
tersebut ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Paragraf 2
Penelitian


Pasal 12

(1)

Pengelola Barang melakukan penelitian
atas permohonan penetapan status Penggunaan BMN dari Pengguna Barang.

(2)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang
dipersyaratkan.

(3)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a.

meminta keterangan atau data tambahan
kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status
Penggunaan BMN;

b.

meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada
instansi terkait; dan/atau

c.

melakukan pengecekan lapangan.

(4)

Kegiatan Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan terhadap BMN berupa tanah
dan/atau bangunan serta BMN selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki
dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang setara.

Paragraf 3
Penetapan

Pasal 13

(1)

Pengelola Barang melakukan penetapan
status Penggunaan BMN dengan mendasarkan pada hasil penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2)

Penetapan status Penggunaan BMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui keputusan Pengelola
Barang.

(3)

Keputusan Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

a.

pertimbangan penetapan status Penggunaan;

b.

BMN yang ditetapkan statusnya;

c.

Pengguna Barang; dan

d.

tindak lanjut penetapan status Penggunaan
BMN.

(4)

Dalam hal Pengelola Barang tidak
menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10, Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna
Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.

Paragraf 4
Pendaftaran

Pasal 14

Pengguna Barang melakukan pendaftaran BMN
ke dalam Daftar Barang pada Pengguna Barang berdasarkan keputusan
penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2).

Bagian Ketiga

Penetapan Status Penggunaan BMN Oleh Pengelola Barang
Tanpa Didahului Usulan Penetapan Status Penggunaan Dari Pengguna Barang


Pasal 15

 (1)

Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang
dapat menetapkan status penggunaan BMN pada Pengguna Barang tanpa
didahului usulan penetapan status Penggunaan dari Pengguna Barang.

(2)

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain:

a.

adanya sengketa di Pengadilan;

b.

adanya sengketa pertanahan di Badan
Pertanahan Nasional;

c.

penetapan BMN yang berasal dari perolehan
lainnya yang sah; atau

d.

penetapan BMN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) yang berasal dari pengalihan status Penggunaan BMN.

(3)

Penetapan status Penggunaan BMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui keputusan Pengelola
Barang.

(4)

Keputusan Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

a.

pertimbangan penetapan status Penggunaan;

b.

BMN yang ditetapkan statusnya;

c.

Pengguna Barang; dan

d.

tindak lanjut penetapan status Penggunaan
BMN.

Bagian Keempat

Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Pengguna Barang

Pasal 16

(1)

Penetapan status Penggunaan BMN selain
tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan
nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per
unit/satuan dan BMN berupa alat utama sistem persenjataan:

a.

yang berada dalam penguasaan Kuasa
Pengguna Barang, dilakukan oleh Pengguna Barang, dengan didahului oleh
permohonan dari Kuasa Pengguna Barang;

b.

yang berada dalam penguasaan Pengguna
Barang, dilakukan secara langsung oleh Pengguna Barang tanpa didahului
dengan permohonan dari Kuasa Pengguna Barang.

(2)

Penetapan status Penggunaan BMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut:

a.

Kuasa Pengguna Barang mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Pengguna Barang, dengan melampirkan
dokumen terkait perolehan barang;

b.

Pengguna Barang melakukan penelitian atas
permohonan Kuasa Pengguna Barang;

c.

dalam hal berdasarkan hasil penelitian,
permohonan Kuasa Pengguna Barang dapat disetujui, Pengguna Barang
melakukan penetapan status Penggunaan BMN melalui keputusan Pengguna
Barang.

(3)

Keputusan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memuat:

a.

pertimbangan penetapan status Penggunaan;

b.

BMN yang ditetapkan statusnya;

c.

Pengguna Barang; dan

d.

tindak lanjut penetapan status Penggunaan
BMN.

(4)

Keputusan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dilaporkan kepada Pengelola Barang
paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
termasuk kelengkapan dokumennya, ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENGGUNAAN BMN UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

(1)

BMN yang telah ditetapkan status
penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan
oleh pihak lain.

(2)

Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh
pihak lain dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

(3)

Biaya pemeliharaan BMN selama jangka
waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada
pihak lain yang mengoperasikan BMN.

(4)

Pihak lain yang mengoperasikan BMN
dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian BMN tersebut kepada
pihak lainnya dan/atau memindahtangankan BMN bersangkutan.

(5)

Dalam hal pendapatan yang diperoleh
setelah dikurangi biaya operasional menghasilkan keuntungan bagi pihak
lain yang mengoperasikan BMN, keuntungan tersebut disetor seluruhnya ke
rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(6)

Penyetoran keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna
Barang dan pihak lain yang mengoperasikan BMN.

Bagian Kedua

Pihak Lain Yang Dapat Mengoperasikan BMN

Pasal 19

(1)

Pihak lain yang dapat mengoperasikan BMN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah:

a.

Badan Usaha Milik Negara;

b.

Koperasi;

c.

Pemerintah negara lain;

d.

organisasi internasional; atau

e.

badan hukum lainnya.

(2)

Organisasi internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan organisasi
bilateral atau multilateral yang secara resmi diikuti oleh Indonesia
sebagai anggotanya.

(3)

Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh
Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, atau badan hukum lainnya dilakukan
untuk penyelenggaraan pelayanan umum.

(4)

Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh
Pemerintah negara lain dilakukan untuk digunakan sebagai fasilitas umum,
dengan mempertimbangkan hubungan baik antar negara.

(5)

Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh
organisasi internasional dilakukan untuk melaksanakan kesepakatan yang
telah tertuang dalam perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan
organisasi internasional bersangkutan.

(6)

Penggunaan BMN yang dioperasikan
oleh organisasi internasional dan Pemerintah negara lain hanya dapat
dilakukan untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 20

Jangka waktu Penggunaan BMN untuk
dioperasikan oleh pihak lain:

a.

paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang, untuk pengoperasian BMN oleh Badan Usaha Milik Negara,
Koperasi, atau badan hukum lainnya;

b.

paling lama 99 (sembilan puluh
sembilan) tahun, untuk pengoperasian BMN oleh Pemerintah negara lain;

c.

sesuai perjanjian, untuk pengoperasian
BMN oleh organisasi internasional.

Bagian Keempat

Tata Cara


Paragraf 1
Permohonan

Pasal 21

(1)

Permohonan Penggunaan BMN untuk
dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna
Barang kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat:

a.

data BMN;

b.

pihak lain yang akan mengoperasikan BMN;

c.

jangka waktu Penggunaan BMN yang
dioperasikan oleh pihak lain;

d.

penjelasan serta pertimbangan Penggunaan
BMN yang dioperasikan oleh pihak lain;

e.

materi yang diatur dalam perjanjian; dan

f.

dalam hal pihak lain melakukan pungutan
kepada masyarakat, dilampirkan perhitungan estimasi biaya operasional
dan besaran pungutan.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus melampirkan dokumen:

a.

fotokopi keputusan penetapan status
Penggunaan BMN;

b.

fotokopi surat permintaan pengoperasian
dari pihak lain yang akan mengoperasikan BMN kepada Pengguna Barang;

c.

surat pernyataan bermeterai cukup dari
pihak lain yang akan mengoperasikan BMN yang memuat:

1.

pernyataan bahwa:

a)

BMN akan dioperasikan dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga, untuk pengoperasian BMN oleh Badan Usaha Milik
Negara, Koperasi, atau badan hukum lainnya;

b)

BMN akan dioperasikan sebagai fasilitas
umum, untuk pengoperasian BMN oleh Pemerintah negara lain, sesuai
ketentuan yang berlaku di negara setempat;

c)

BMN akan dioperasikan sesuai dengan
kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah
Republik  Indonesia dan organisasi internasional bersangkutan,
untuk pengoperasian BMN oleh organisasi internasional;

2.

kesediaan untuk menanggung seluruh biaya
pemeliharaan BMN yang timbul selama jangka waktu pengoperasian BMN;

3.

kesediaan untuk melakukan penyetoran ke
rekening Kas Umum Negara atas keuntungan yang diperoleh selama jangka
waktu pengoperasian BMN, jika ada;

4.

pernyataan untuk tidak mengalihkan
pengoperasian dan/atau memindahtangankan BMN selama jangka waktu
pengoperasian BMN; dan

5.

pernyataan untuk mengembalikan BMN kepada
Pengguna Barang apabila jangka waktu pengoperasian BMN telah berakhir.

(3)

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c ditandatangani oleh:

a.

pimpinan Badan Usaha Milik Negara,
Koperasi, atau badan hukum lainnya, untuk Penggunaan BMN yang
dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, atau badan hukum
lainnya;

b.

pejabat yang berwenang pada Pemerintah
negara lain, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Pemerintah
negara lain;

c.

pejabat yang berwenang pada organisasi
internasional, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi
internasional.

Paragraf 2
Penelitian


Pasal 22

(1)

Pengelola Barang melakukan penelitian
atas permohonan Pengguna Barang mengenai Penggunaan BMN yang
dioperasikan oleh pihak lain.

(2)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang
dipersyaratkan.

(3)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a.

meminta keterangan kepada Pengguna Barang
yang mengajukan permohonan Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak
lain;

b.

meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada
pihak lain yang akan mengoperasikan BMN; dan

c.

mencari informasi dari sumber lainnya.

(4)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum mencukupi, Pengelola Barang
dapat melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan analisis
biaya dan manfaat.

Paragraf 3
Penetapan


Pasal 23

(1)

Pengelola Barang menetapkan Penggunaan
BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan mendasarkan pada hasil
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2)

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam keputusan Pengelola Barang.

(3)

Keputusan Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

a.

data BMN;

b.

jangka waktu Penggunaan BMN untuk
dioperasikan pihak lain;

c.

pihak lain;

d.

kewajiban pihak lain yang mengoperasikan
BMN untuk:

1.

memelihara dan mengamankan BMN yang
dioperasikan;  dan

2.

menyetorkan keuntungan ke rekening Kas
Umum Negara, jika ada;

e.

kewajiban Pengguna Barang
untukmmenindaklanjuti dengan perjanjian; dan

f.

kewajiban Pengguna Barang untuk melakukan
pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penggunaan BMN untuk
dioperasikan oleh pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada
besaran pungutan yang dilakukan oleh pihak lain dan keuntungan yang
didapat oleh pihak lain.

(4)

Dalam hal Pengelola Barang tidak
menyetujui permohonan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain,
Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang
yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.

Paragraf 4
Perpanjangan Jangka Waktu

Pasal 24

(1)

Perpanjangan jangka waktu Penggunaan BMN
untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan kepada Pengelola Barang
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Penggunaan BMN
tersebut berakhir.

(2)

Ketentuan mengenai permohonan,
penelitian, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai
dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis untuk permohonan,
penelitian, dan penetapan
perpanjangan jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak
lain.

Paragraf 5
Tanggung Jawab


Pasal 25

(1)

Pengguna Barang bertanggung jawab penuh
atas kebenaran formil dan materiil atas permohonan Penggunaan BMN untuk
dioperasikan oleh pihak lain yang diajukan kepada Pengelola Barang dan
segala sesuatu yang terkait dengan permohonan tersebut serta pelaksanaan
atas Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain.

(2)

Penetapan/persetujuan oleh Pengelola
Barang bukan merupakan pengakuan/pengesahan (endorsement) atas kebenaran
dan keabsahan data dan dokumen yang diajukan dalam proses permohonan
yang disampaikan oleh Pengguna Barang, penunjukan pihak lain, materi
perjanjian, dan pelaksanaan dari Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh
pihak lain.

Bagian Kelima

Perjanjian


Pasal 26

(1)

Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh
pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh:

a.

Pengguna Barang atau pejabat struktural
yang diberikan kuasa oleh Pengguna Barang dengan pimpinan Badan Usaha
Milik Negara/Koperasi/badan hukum lainnya, untuk Penggunaan BMN yang
dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara/Koperasi/badan hukum lainnya;

b.

Pengguna Barang atau pejabat struktural
yang diberikan kuasa oleh Pengguna Barang dengan pejabat yang berwenang
dari Pemerintah negara lain, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh
Pemerintah negara lain;

c.

Pengguna Barang atau pejabat struktural
yang diberikan kuasa oleh Pengguna Barang dengan pejabat yang berwenang
dari organisasi internasional, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan
oleh organisasi internasional.

(2)

Penandatanganan perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya keputusan Pengelola
Barang. 

Pasal 27

Perjanjian Penggunaan BMN untuk
dioperasikan oleh pihak lain sekurang-kurangnya memuat:

a.

data BMN yang menjadi objek;

b.

Pengguna Barang;

c.

pihak lain yang mengoperasikan BMN;

d.

peruntukan pengoperasian BMN;

e.

jangka waktu pengoperasian BMN;

f.

hak dan kewajiban Pengguna Barang dan
pihak lain yang mengoperasikan BMN, termasuk kewajiban pihak lain
tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN;

g.

pengakhiran pengoperasian BMN; dan

h.

penyelesaian perselisihan.

Bagian Keenam

Berakhirnya Penggunaan BMN Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain

Pasal 28

(1)

Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh
pihak lain berakhir dalam hal:

a.

berakhirnya jangka waktu Penggunaan BMN
untuk dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana tertuang dalam
perjanjian;

b.

pengakhiran perjanjian secara sepihak
oleh Pengguna Barang;

c.

ketentuan lain sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(2)

Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

a.

pihak lain yang mengoperasikan BMN tidak
memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian dan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini; atau

b.

terdapat kondisi yang mengakibatkan
pengakhiran Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain
sebagaimana dituangkan dalam perjanjian.

(3)

Dalam melakukan pengakhiran yang
didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap
pengakhiran pengoperasian BMN oleh Pemerintah negara lain atau
organisasi internasional, Pengguna Barang meminta pertimbangan Pengelola
Barang.

Pasal 29

(1)

Pada saat jangka waktu Penggunaan BMN
untuk dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang
mengoperasikan BMN
mengembalikan BMN tersebut kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara
Serah Terima (BAST).

(2)

Pengguna Barang melaporkan berakhirnya
Penggunaan BMN untuk dioperasikan pihak lain kepada Pengelola Barang
paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah
Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan
fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut.

BAB V
PENGGUNAAN SEMENTARA BMN


Bagian Kesatu

Umum


Pasal 30

(1)

BMN yang telah ditetapkan status
penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh
Pengguna Barang lainnya tanpa harus mengubah kepemilikan dan status
Penggunaan BMN.

(2)

Penggunaan sementara BMN dilakukan antar
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

(3)

Biaya pemeliharaan BMN selama jangka
waktu Penggunaan sementara BMN dibebankan kepada Kementerian/Lembaga
yang menggunakan sementara BMN bersangkutan.

(4)

Penggunaan sementara BMN dituangkan dalam
perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pengguna Barang yang
menggunakan sementara BMN.

Bagian Kedua

Jangka Waktu


Pasal 31

(1)

Jangka waktu Penggunaan sementara BMN:

a.

paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang, untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan;

b.

paling lama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang, untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan.

(2)

Dalam hal Penggunaan sementara BMN
dilakukan untuk jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan, maka:

a.

tidak memerlukan persetujuan dari
Pengelola Barang; dan

b.

pembebanan biaya pemeliharaan selama
jangka waktu Penggunaan sementara BMN dilakukan sesuai dengan perjanjian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).

Pasal 32

(1)

Pada saat jangka waktu Penggunaan
sementara BMN telah habis, BMN yang digunakan sementara tersebut:

a.

dikembalikan kepada Pengguna Barang; atau

b.

dialihkan status Penggunaannya kepada
Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMN, setelah mendapat
persetujuan Pengelola Barang.

(2)

Pengalihan status Penggunaan BMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti tata cara
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara


Paragraf 1
Permohonan


Pasal 33

(1)

Permohonan Penggunaan sementara BMN
diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekurang-kurangnya memuat:

a.

data BMN yang akan digunakan sementara;

b.

Pengguna Barang yang akan menggunakan
sementara BMN;

c.

jangka waktu Penggunaan sementara; dan

d.

penjelasan serta pertimbangan Penggunaan
sementara BMN.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilengkapi dokumen:

a.

fotokopi keputusan penetapan status
Penggunaan BMN; dan

b.

fotokopi surat permintaan Penggunaan
sementara BMN dari Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara BMN
kepada Pengguna Barang.

Paragraf 2
Penelitian


Pasal 34

(1)

Pengelola Barang melakukan penelitian
atas
permohonan Penggunaan sementara BMN yang diajukan
oleh Pengguna Barang.

(2)

Penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang
dipersyaratkan.

(3)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a.

meminta keterangan kepada Pengguna Barang
yang mengajukan permohonan Penggunaan sementara BMN; dan

b.

meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada
Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara BMN.

Paragraf 3
Persetujuan

Pasal 35

(1)

Persetujuan Penggunaan sementara BMN
diberikan oleh Pengelola Barang dalam bentuk surat persetujuan dengan
mendasarkan pada hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(2)

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a.

 data BMN yang akan digunakan
sementara;

b.

Pengguna Barang yang menggunakan
sementara BMN;

c.

kewajiban Pengguna Barang yang
menggunakan sementara BMN untuk memelihara dan mengamankan BMN yang
digunakan sementara;

d.

jangka waktu Penggunaan sementara;

e.

pembebanan biaya pemeliharaan; dan

f.

kewajiban Pengguna Barang untuk
menindaklanjuti persetujuan dengan membuat perjanjian.

(3)

Dalam hal Pengelola
Barang tidak menyetujui permohonan Penggunaan sementara, Pengelola
Barang memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang yang
mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.

Paragraf 4
Perpanjangan Jangka Waktu


Pasal 36

(1)

Perpanjangan jangka waktu Penggunaan
sementara BMN diajukan kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum jangka waktu Penggunaan sementara BMN berakhir.

(2)

Permohonan, penelitian, dan persetujuan
Penggunaan sementara BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai
dengan Pasal 35
berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan, penelitian, dan
persetujuan perpanjangan jangka waktu Penggunaan sementara BMN.

BAB VI
PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BMN


Bagian Kesatu

Umum


Pasal 37

(1)

BMN dapat dialihkan status penggunaannya
dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Pengelola
Barang.

(2)

Pengalihan status Penggunaan BMN
dilakukan antar Pengguna Barang setelah terdapat permohonan dari
Pengguna Barang lama dan disetujui oleh Pengelola Barang.

(3)

Pengalihan status Penggunaan BMN dapat
pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Pengelola Barang dengan
terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna
Barang.

(4)

Pengalihan status Penggunaan BMN
dilakukan terhadap BMN yang masih berada dalam penguasaan Pengguna
Barang yang tidak digunakan lagi oleh Pengguna Barang bersangkutan.

(5)

Pengalihan status Penggunaan BMN
dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan BMN
pengganti.

(6)

BMN yang dialihkan status penggunaannya
dilakukan penatausahaan dan pemeliharaan oleh Pengguna Barang baru.

Bagian Kedua

Tata Cara

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 38

(1)

Permohonan pengalihan status Penggunaan
BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola
Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

a.

data BMN yang akan dialihkan status
penggunaannya, antara lain jenis, nilai perolehan, lokasi, luas, dan
tahun perolehan;

b.

calon Pengguna Barang baru; dan

c.

penjelasan serta pertimbangan pengalihan
status Penggunaan BMN.

(2)

Permohonan pengalihan status Penggunaan
BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen:

a.

fotokopi keputusan penetapan status
Penggunaan BMN; dan

b.

surat pernyataan bermeterai cukup yang
ditandatangani oleh calon Pengguna Barang baru yang memuat kesediaan
menerima pengalihan BMN.

Paragraf 2
Penelitian

Pasal 39

(1)

Pengelola Barang melakukan penelitian
atas permohonan pengalihan status Penggunaan BMN yang diajukan oleh
Pengguna Barang.

(2)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang
dipersyaratkan.

(3)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a.

meminta keterangan
atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan
pengalihan status Penggunaan BMN; dan

b.

meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada
calon Pengguna Barang baru.

Paragraf 3
Persetujuan

Pasal 40

(1)

Persetujuan pengalihan status Penggunaan
BMN diberikan oleh Pengelola Barang dalam bentuk surat persetujuan
dengan mendasarkan pada hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39.

(2)

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a.

data BMN yang akan dialihkan status
penggunaannya;

b.

Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang
baru;

c.

kewajiban Pengguna Barang lama untuk
melakukan serah terima BMN kepada Pengguna Barang baru yang dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan

d.

kewajiban Pengguna Barang lama untuk
melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang pada Pengguna Barang dengan
menerbitkan keputusan penghapusan.

(3)

Dalam hal Pengelola Barang tidak
menyetujui permohonan alih status Penggunaan BMN, Pengelola Barang
memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang yang mengajukan
permohonan disertai dengan alasannya.

Paragraf 4
Tindak Lanjut Persetujuan


Pasal 41

Persetujuan pengalihan status Penggunaan
BMN yang diberikan Pengelola Barang ditindaklanjuti dengan mekanisme
sebagai berikut:

a.

Pengguna Barang lama melakukan serah
terima BMN kepada Pengguna Barang baru, yang dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima (BAST), paling lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan
alih status Penggunaan BMN;

b.

Pengguna Barang lama melakukan
penghapusan atas BMN yang dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna
Barang baru dari Daftar Barang pada Pengguna Barang dengan menetapkan
keputusan penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita
Acara Serah Terima (BAST);

c.

Berita Acara Serah Terima (BAST)
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan keputusan penghapusan BMN
sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaporkan kepada Pengelola Barang
dengan tembusan kepada Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) bulan
sejak
keputusan penghapusan ditetapkan;

d.

Pengguna Barang baru melakukan pembukuan
dalam aplikasi penatausahaan BMN berdasarkan surat persetujuan
pengalihan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (1), Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan keputusan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf b;

e.

Pengelola Barang menerbitkan keputusan
penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang baru.

Paragraf 5
Pengalihan Status Penggunaan BMN
Dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 42

(1)

Permohonan pengalihan status Penggunaan
BMN yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur (KSPI) diajukan oleh:

a.

Pengguna Barang;

b.

Pengguna Barang yang ditunjuk sebagai
koordinator; atau

c.

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) tersebut.

(2)

Selain menyertakan data dan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus
dilengkapi pula dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang
ditandatangani oleh Pengguna Barang yang memuat kesediaan untuk
mengalihkan status Penggunaan BMN kepada calon Pengguna Barang baru
dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
(KSPI).

Pasal 43

Penelitian,
persetujuan, dan tindak lanjut persetujuan atas permohonan pengalihan
status Penggunaan BMN dalam rangka Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
(KSPI) dilakukan dengan mengacu pula pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan mengenai pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan
infrastruktur.

BAB VI
PENATAUSAHAAN

Pasal 44

Penatausahaan pelaksanaan Penggunaan BMN
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang
penatausahaan BMN.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

Pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan Penggunaan BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di bidang pengawasan dan pengendalian BMN.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

(1)

Pengguna Barang dapat melakukan
pengalihan BMN antar Kuasa Pengguna Barang yang berada dalam
lingkungannya.

(2)

Pengalihan BMN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang yang melakukan pengalihan
tersebut.

(3)

Pengalihan BMN antar Kuasa Pengguna
Barang dalam Pengguna Barang yang sama tidak memerlukan persetujuan
Pengelola Barang.

(4)

Ketentuan mengenai tata cara pengalihan
BMN antar Kuasa Pengguna Barang dalam Pengguna Barang yang sama
ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang.

Pasal 47

(1)

BMN berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga yang telah diserahkan kepada Pengelola
Barang, dapat ditetapkan kembali status penggunaannya kepada Pengguna
Barang lain.

(2)

Tata cara penetapan kembali status
Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN yang
tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai
berlaku:

a.

permohonan penetapan status Penggunaan
BMN yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan
belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

b.

keputusan penetapan status Penggunaan BMN
yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dinyatakan tetap berlaku;

c.

BMN yang telah ada sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini dan belum mendapat keputusan penetapan status
Penggunaan BMN, diajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;

d.

Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh
pihak lain yang telah mendapat persetujuan Pengelola Barang, dinyatakan
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian. 

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan
Menteri ini mulai berlaku, ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara, sepanjang mengatur mengenai pelaksanaan Penggunaan
BMN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan
Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Desember 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

                                ttd.


BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1977



 

LAMPIRAN

Share This Page