PER-6/PB/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai dari KPPN kepada Satuan Kerja dan Tata Cara Pengajuan SPM Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Berikut akan kami tampilkan PER-6/PB/2015 dan  MoU Pengalihan Gaji TNI

download Per-6/PB/2015 dan MoU Pengalihan Gaji TNI

 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DAN
DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

NOMOR PER-6/PB/2015
NOMOR PERBER/01/III/2015

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
BELANJA PEGAWAI DARI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KEPADA SATUAN KERJA DAN TATA CARA PENGAJUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kementerian Negara/Lembaga, pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan setiap satuan kerja;
  2. bahwa saat ini satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia telah siap melaksanakan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan;
  3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kementerian Negara/Lembaga, Direktur Jenderal Perbendaharaan berwenang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kepada Satuan Kerja dan Tata Cara Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepada Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN  PERTAHANAN TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DARI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEPADA SATUAN KERJA DAN TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

  1. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
  2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Ditjen Perbendaharaan adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
  3. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan yang selanjutnya disebut Ditjen Renhan adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pertahanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.
  4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
  6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
  7. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
  8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola DIPA yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
  9. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pertahanan.
  10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
  11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pertahanan yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan.
  12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan.
  13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
  14. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
  15. Bendahara Pengeluaran adalah personil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Kemhan dan TNI.
  16. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.
  17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
  18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
  19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
  20. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji/penghasilan tetap teratur setiap bulan lainnya untuk dan atas nama pegawai yang pindah atau diberhentikan yang dibuat/dikeluarkan oleh PA/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
  21. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
  22. Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.
  23. Gaji prajurit TNI dan PNS Kemhan adalah gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diterima oleh prajurit TNI dan PNS Kemhan yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai peraturan perundang-undangan.
  24. Gaji induk adalah gaji prajurit TNI, PNS, dan CPNS yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan hak yang dimiliki.
  25. Gaji susulan adalah gaji prajurit TNI, PNS, dan CPNS yang belum dibayarkan karena pembayaran gaji pertamanya/ gaji yang diterima setiap bulannya masih haknya, belum diajukan/ dibayarkan melalui gaji induk.
  26. Gaji terusan adalah gaji yang diberikan kepada janda/duda/ anak kandung yang belum dewasa, prajurit TNI, dan PNS yang meninggal dunia.
  27. Kekurangan gaji adalah kekurangan pembayaran kepada prajurit TNI, PNS, dan CPNS karena perubahan pangkat/ golongan, gaji berkala, jabatan dan sebagainya yang belum dibayarkan.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data kepegawaian yang telah direkam oleh satuan kerja melalui Aplikasi DPP/GPP dengan data kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan prajurit TNI dan PNS Kemhan pada KPPN berdasarkan dokumen sumber yang sama.
  28. Dokumen pendukung kepegawaian adalah surat keputusan otorisasi di bidang kepegawaian, akte yang berhubungan dengan perkawinan, kelahiran, serta dokumen lain yang digunakan sebagai dasar pembayaraan gaji prajuritTNI dan PNS Kemhan.
  29. Aplikasi Gaji PNS Pusat yang selanjutnya disebut Aplikasi GPP adalah program aplikasi komputer yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perberidaharaan dan digunakan untuk melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai PNS Pusat.
  30. Aplikasi Daftar Pembayaran Penghasilan yang selanjutnya disebut Aplikasi DPP adalah program aplikasi komputer yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan digunakan untuk melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai prajurit TNI di lingkungan Satker Kemhan dan TNI.
  31. ADK SPM adalah softcopy SPM yang dihasilkan oleh Aplikasi SPM yang diajukan kepada KPPN.
  32. ADK Belanja Pegawai adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP/GPP berisi daftar perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai.
  33. ADK Perubahan Data Pegawai adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP/GPP berisi data terkait dengan perubahan data pegawai pada Satker.
  34. ADK Pegawai Pindah adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP/GPP berisi data pegawai yang dipindahkan ke Satker lain.
  35. ADK Pegawai Baru adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP/GPP berisi data pegawai baru, baik karena pengangkatan maupun karena pindah dari Satker lain.
  36. ADK Rekap Rekening adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP/GPP berisi data rekap pembayaran gaji dan nomor rekening pegawai.
  37. Konversi adalah proses pengubahan format data belanja pegawai pada ADK menjadi data yang dapat diterima oleh Aplikasi DPP/GPP melalui menu konversi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan   Bersama   Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini mengatur:

  1. Mekanisme pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai yang mencakup gaji dan
    tunjangan yang melekat pada gaji prajurit TNI dan PNS Kemhan;
  2. Tata cara pengajuan SPM belanja pegawai yang mencakup gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji prajurit TNI dan PNS Kemhan setelah pengalihan.

BAB III

PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI

Pasal 3

Pengelolaan administrasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain meliputi:

  1. pengujian, pembebanan pada mata anggaran yang disediakan, dan perintah pembayaran tagihan-tagihan atas beban belanja pegawai dalam rangka pelaksanaan APBN;
  2. pelaksanaan pembayaran belanja pegawai;
  3. penyelenggaraan penatausahaan belanja pegawai;
  4. pengelolaan database yang berhubungan dengan belanja pegawai;
  5. pengendalian pengelolaan administrasi belanja pegawai;
  6. pelaporan pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan
  7. penyelesaian kekurangan/kelebihan bayar belanja pegawai sebagai akibat yang timbul dalam pengelolaan administrasi belanja pegawai.

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KPA mengangkat 1 (satu) orang PPABP dengan surat keputusan/surat perintah.
(2) PPABP bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA.
(3) PPABP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

    1. melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
    2. melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
    3. memproses pembuatan Daftar Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan/Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai lainnya;
    4. memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
    5. memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
    6. menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai,Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada KPA/PPK;
    7. mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan; dan
    8. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPABP dapat dibantu oleh beberapa staf sesuai beban kerja Satker.

Pasal 5

Pengelolaan administrasi belanja pegawai menjadi tanggung jawab KPA.

BAB IV

PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI

Pasal 6

(1) Pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai prajurit TNI dan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah dari KPPN kepada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing Satker.
(3) Pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:

  1. Satker pilot project mulai bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 (pembayaran gaji bulan September 2015);
  2. Satker non pilot project mulai bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 (pembayaran gaji bulan Januari 2016).

Pasal 7

(1) Satker pilot project sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan usulan/rekomendasi dari Kemhan dan TNI.
(2) Penunjukan Satker pilot project sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

  1. Keterwakilan Satker dari masing-masing UO;
  2. Keterwakilan Satker di daerah; dan/atau
  3. Satker yang memiliki potensi kendala dalam
    pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi
    belanja pegawai.

Pasal 8

(1) Pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai dilakukan dengan mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini.
(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Satker di lingkungan Kemhan dan TNI memiliki database pembayaran gaji pegawai prajurit TNI dan PNS Kemhan yang benar dan sama dengan data di KPPN.
(3) Pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai dituangkan dalam suatu berita acara serah terima yang berisi penyerahan atas:

  1. Database awal prajurit TNI dan PNS Kemhan hasil rekonsiliasi;
  2. Dosir dokumen pendukung belanja pegawai; dan
  3. Kartu pengawasan Belanja Pegawai Perorangan.

(4) Database awal prajurit TNI dan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan hasil perekaman dokumen pendukung pembayaran gaji pegawai masing-masing prajurit TNI dan PNS Kemhan.
(5) Dokumen pendukung belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling kurang meliputi:

  1. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai prajurit TNI;
  2. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS/PNS;
  3. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat periode terakhir;
  4. Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala periode terakhir;
  5. Surat Keputusan Jabatan periode terakhir; dan
  6. Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga sesuai status terakhir masing-masing prajurit TNI dan PNS Kemhan.

(6)    Kartu pengawasan belanja pegawai perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memuat catatan pembayaran gaji terakhir prajurit TNI dan PNS Kemhan sebelum dilakukan serah terima.

Pasal 9

Kepala Satker selaku KPA bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terhitung sejak pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai dari KPPN kepada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima antara KPPN dengan masing-masing Satker.

BABV

PERSIAPAN PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

BELANJA PEGAWAI

Pasal 10

(1) Sebelum dilakukan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai, diperlukan langkah-langkah persiapan meliputi:

  1. persiapan pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan;
  2. persiapan pada masing-masing UO;
  3. persiapan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
  4. persiapan pada KPPN;
  5. persiapan pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.

(2)    Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melakukan langkah-langkah persiapan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:

  1. mempersiapkan peraturan dan proses bisnis mengenai pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Satker di  lingkungan Kemhan dan TNI;
  2. membuat Aplikasi DPP/GPP Satker dan aplikasi pendukung yang dibutuhkan Kemhan dan TNI, serta Aplikasi DPP/GPP KPPN;
  3. menetapkan Satker pilot project berdasarkan usulan/rekomendasi dari Kemhan dan TNI;
  4. memberikan sosialisasi peraturan dan proses bisnis pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada Kanwil  Ditjen Perbendaharaan, KPPN, dan Satker pilot project; dan
  5. memberikan bimbingan teknis Aplikasi DPP/GPP dan prosedur kerja pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, KPPN, dan Satker pilot project

(3)    Masing-masing UO melakukan langkah-langkah persiapan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:

  1. berkoordinasi dan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk menyusun peraturan dan proses bisnis pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI;
  2. berkoordinasi dan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk membuat Aplikasi DPP/GPP Satker dan aplikasi pendukung yang dibutuhkan Kemhan dan TNI, serta Aplikasi DPP/GPP KPPN;
  3. mengusulkan/merekomendasikan Satker pilot project kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  4. melakukan monitoring kesiapan seluruh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI masing-masing UO dalam pelaksanaan  pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai dari KPPN kepada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.

(4)    Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan langkah-langkah persiapan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:

  1. memberikan pembinaan dan pengawasan atas penertiban pengelolaan administrasi belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI pada KPPN di wilayah kerjanya sebelum dialihkan kepada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
  2. memberikan sosialisasi tata cara pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI kepada KPPN dan/atau Satker di lingkungan Kemhan dan TNI di wilayah kerjanya.

(5)    KPPN melakukan langkah-langkah persiapan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:

  1. menertibkan dan melengkapi data Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan dan dokumen pendukung kepegawaian;
  2. memberikan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis Aplikasi DPP/GPP kepada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI di wilayah kerjanya;
  3. melakukan rekonsiliasi atas kebenaran database pegawai hasil perekaman dari Satker dengan data pendukung kepegawaian dan/atau Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan yang ada pada KPPN;
  4. membuat dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi setelah hasil rekonsiliasi atas database pegawai benar, lengkap, dan sama antara KPPN dengan Satker di lingkungan Kemhan dan TNI dengan format sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan
    Pertahanan ini;
  5. menutup Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan dengan dibubuhi cap “Ditutup dalam rangka pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai dari KPPN kepada Satker Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional     Indonesia tanggal     ……………….. ”    dan ditandatangani oleh Kepala Kantor/Kepala Seksi Pencairan Dana/Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker.
  6. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima database pegawai yang telah direkonsiliasi, dokumen pendukung kepegawaian, dan Kartu Pengawasan Pegawai Perorangan yang sudah ditutup dengan format sebagaimana Lampiran III yang
    merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini.

(6)    Satker di lingkungan Kemhan dan TNI melakukan langkah-langkah persiapan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:

    1. melakukan koordinasi dengan KPPN dalam rangka kelancaran pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI;
    2. menertibkan dan melengkapi data serta dokumen pendukung kepegawaian/dosir masing-masing prajurit TNI dan PNS Kemhan;
    3. menyelesaikan pengajuan SPM kepada KPPN untuk pembayaran hak kekurangan gaji prajurit TNI dan PNS Kemhan yang timbul sebelum pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai dari KPPN kepada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI;
    4. menyiapkan database pegawai dengan melakukan perekaman data prajurit TNI dan PNS Kemhan yang meliputi data pribadi dan data riwayat pekerjaan pada Aplikasi DPP/GPP Satker sebagai database awal;
    5. database awal sebagaimana dimaksud pada huruf d paling kurang meliputi data pada dokumen pendukung belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan utang (dalam hal terdapat utang kepada negara) beserta jumlah angsuran per bulan;
    6. menyampaikan data hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada KPPN paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengelolaan administrasi belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI dialihkan kepada Satker yang bersangkutan, untuk dilakukan rekonsiliasi bersama KPPN;
    7. memperbaiki data hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada huruf d apabila pada saat rekonsiliasi dengan KPPN terdapat kekuranglengkapan/kesalahan data sebagaimana pemberitahuan dari KPPN;
    8. menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi setelah hasil rekonsiliasi atas data hasil perekaman/perbaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf d atau huruf g telah benar, lengkap, dan sama antara KPPN dan Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyiapan database pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (6) huruf d, Satker melakukan perekaman dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

(2) Dalam hal data pegawai telah tersedia dalam aplikasi penggajian pada UO/Satker di lingkungan Kemhan dan TNI, maka penyiapan database awal dapat dilakukan melalui konversi data ke Aplikasi DPP/GPP baik sebagian data atau seluruhnya.

Pasal 12

(1) Dalam hal penyiapan database awal pengalihan dilakukan melalui konversi, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan menyiapkan menu konversi pada Aplikasi DPP/GPP untuk digunakan oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.

(2) UO/Satker di lingkungan Kemhan dan TNI menyediakan data dari aplikasi penggajian dengan format sesuai petunjuk penggunaan Aplikasi DPP/GPP.

(3) Konversi database pegawai dilaksanakan oleh UO/Satker di lingkungan Kemhan dan TNI dengan menggunakan Aplikasi DPP/GPP.

(4) UO/Satker yang melakukan konversi harus memastikan data hasil konversi sama dengan data pembayaran gaji pada UO/Satker.

(5) Dalam hal terdapat database pegawai hasil konversi tidak sama dengan data pembayaran gaji pada UO/Satker, Satker di lingkungan Kemhan dan TNI melakukan perbaikan database pegawai secara manual berdasarkan dokumen pendukung.

(6) Dalam hal terdapat database pegawai hasil konversi belum lengkap, Satker di lingkungan Kemhan dan TNI melengkapi perekaman database pegawai secara manual berdasarkan dokumen pendukung.

 Pasal 13

Kepala KPPN dan Kepala Satker di lingkungan Kemhan dan TNI bertanggung jawab menyelesaikan pengalihan pengeiolaan administrasi belanja pegawai dengan mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.

BAB VI

PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI DPP/GPP SETELAH

PENGALIHAN

Pasal 14

(1) KPPN dan Satker di lingkungan Kemhan dan TNI yang telah melaksanakan pengalihan administrasi belanja pegawai wajib menggunakan Aplikasi DPP/GPP yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan petunjuk pengoperasian Aplikasi DPP/GPP.

(2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang mengakibatkan Aplikasi DPP/ GPP perlu dilakukan penyesuaian, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan perubahan Aplikasi DPP/GPP.

(3) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang berasal dari Kemhan dan TNI, perubahan Aplikasi DPP/GPP dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Kemhan dan TNI dhi. Ditjen Renhan.

(4) KPPN memberitahukan setiap perubahan Aplikasi DPP/GPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI dalam wilayah kerjanya.

(5) KPPN dan Satker di lingkungan Kemhan dan TNI harus melakukan penyesuaian (update) apabila terdapat perubahan Aplikasi DPP/GPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Aplikasi DPP/GPP dan petunjuk pengoperasian Aplikasi DPP/GPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta perubahan Aplikasi DPP/GPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh melalui website Ditjen Perbendaharaan.

(7) KPPN dan Satker di lingkungan Kemhan dan TNI tidak diperkenankan melakukan perubahan Aplikasi DPP/GPP dan Tabel Referensi Aplikasi DPP/GPP.

 

BAB VII

PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN BELANJA PEGAWAI SETELAH PENGALIHAN

Bagian Kesatu

Pembayaran Belanja Pegawai pada Satuan Kerja

Pasal 15

(1) Pembayaran Gaji Induk dilaksanakan secara langsung (LS) kepada prajurit TNI dan PNS Kemhan ke rekening masing-masing prajurit TNI dan PNS Kemhan secara giral.

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran belanja pegawai gaji secara LS dapat dilaksanakan melalui rekening Bendahara Pengeluaran setelah mendapat persetujuan Kepala KPPN dalam hal:

  1. tidak terdapat layanan perbankan pada wilayah kerja Satker;
  2. keadaan kahar/darurat;
  3. dalam rangka pembinaan prajurit TNI dan PNS Kemhan;
  4. sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN atas pembayaran Gaji Induk secara LS melalui rekening Bendahara Pengeluaran disertai dengan Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana format pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini.

(4) Atas permohonan yang diajukan oleh KPA, Kepala KPPN dapat menerbitkan surat persetujuan yang paling kurang memuat:

  1. Batas waktu pelaksanaan pembayaran gaji induk secara LS melalui rekening Bendahara Pengeluaran;
  2. Pernyataan bahwa KPA bertanggungjawab atas penggantian pembayaran belanja pegawai gaji apabila terjadi kehilangan, pencurian, perampokan ataupun sebab lain.

(5)   Untuk pembayaran belanja pegawai non gaji induk dapat dilaksanakan secara LS melalui rekening masing-masing atau secara LS melalui rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 16

(1) PPABP wajib merekam setiap perubahan gaji berdasarkan keputusan/surat perintah kepegawaian dan/atau dokumen pendukung lainnya pada Aplikasi DPP/GPP.

(2) Berdasarkan data perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satker harus menyampaikan data perubahan belanja pegawai dan melakukan rekonsiliasi dengan database pegawai di KPPN selambat-lambatnya bersamaan dengan pengajuan SPM gaji bulanan.

Pasal 17

(1) Pembayaran belanja pegawai bagi prajurit TNI dibuat dalam Daftar Perhitungan Pembayaran Belanja Pegawai yang terpisah dengan pembayaran belanja pegawai bagi PNS/CPNS Kemhan.
(2) Dalam rangka pembayaran belanja pegawai, PPABP menyampaikan Daftar Perhitungan Belanja Pegawai sesuai peruntukan dan dokumen pendukung kepada PPK yang meliputi:

a. Untuk Pembayaran Gaji Induk:

  1. Daftar Gaji Induk, Rekap per Halaman, Rekap Golongan, dan Halaman Luar Daftar Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  2. Daftar Perubahan Data Pegawai yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan PPABP;
  3. Daftar perubahan potongan yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan PPABP;
  4. Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah disahkan oleh Kepala Satker/Pejabat yang berwenang  sesuai peruntukannya yang meliputi:

a) Untuk prajurit TNI

1) Kep/SK pengangkatan prajurit TNI;
2) Kep/SK/Sprin Kenaikan Pangkat;
3) Skep/Surat   Pemberitahuan   Kenaikan   Gaji Berkala;
4) Kep/SK/Sprin Mutasi Pegawai;
5) Kep/SK/Sprin Menduduki Jabatan;
6) Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga;
7) Surat/Akta Nikah/Cerai/Kematian;
8) Akta Kelahiran/Putusan Pengesahan/ Pengangkatan Anak dari Pengadilan;
9) Surat Keterangan Anak Masih Sekolah/Kuliah/ Kursus;
10) Surat Keterangan Anak Cacat;
11)SKPP; dan/atau
12) Skep/SK   yang   mengakibatkan   penurunan gaji/skorsing.

b) Untuk PNS

1) Kep/SK pengangkatan CPNS/PNS Kemhan;
2) Kep/SK Kenaikan Pangkat;
3) Kep/Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala;
4) Kep/SK Mutasi Pegawai;
5) Kep/SK Menduduki Jabatan;
6) Surat Pernyataan Pelantikan;
7) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
8) Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga;
9) Surat/Akta Nikah/Cerai/Kematian;
10) Akta Kelahiran/Putusan Pengesahan/ Pengangkatan Anak dari Pengadilan;
11) Surat Keterangan Anak Masih Sekolah/Kuliah/ Kursus;
12)  Surat Keterangan Anak Cacat;
13)SKPP; dan/atau
14) Skep/SK yang mengakibatkan penurunan gaji/skorsing.

  1. ADK Perubahan Data Pegawai;
  2. ADK Belanja Pegawai;
  3. ADK Rekap Rekening; dan
  4. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

b. Untuk Pembayaran Gaji Susulan:

1. Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam Gaji Induk:

a) Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan, dan Halaman Luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
b) Daftar Perubahan Data Pegawai yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan PPABP;
c) Daftar perubahan potongan yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan PPABP;
d) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah disahkan oleh Kepala Satker/Pejabat yang berwenang sesuai peruntukannya yang meliputi:

1)    Untuk prajurit TNI

(a) Kep/SK pengangkatan prajurit TNI;
(b) Kep/SK/Sprin Kenaikan Pangkat;
(c) Skep/Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala;
(d) Kep/SK/Sprin Mutasi Pegawai;
(e) Kep/SK/Sprin Menduduki Jabatan;
(f) Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga;
(g) Surat/Akta Nikah/Cerai/Kematian;
(h) Akta Kelahiran/Putusan Pengesahan/Pengangkatan Anak dari Pengadilan;
(i) Surat Keterangan Anak Masih Sekolah/Kuliah/ Kursus;
(j) Surat Keterangan Anak Cacat;
(k) SKPP; dan/atau
(l) Skep/SK   yang   mengakibatkan   penurunan gaji/skorsing.

2)    Untuk PNS

(a) Kep/SK pengangkatan CPNS/PNS Kemhan;
(b) Kep/SK Kenaikan Pangkat;
(c) Kep/Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala;
(d) Kep/SK Mutasi Pegawai;
(e) Kep/SK Menduduki Jabatan;
(f) Surat Pernyataan Pelantikan;
(g) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
(h) Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga;
(i) Surat/Akta Nikah/Cerai/Kematian;
(j) Akta Kelahiran/Putusan Pengesahan/ Pengangkatan Anak dari Pengadilan;
(k) Surat Keterangan Anak Masih Sekolah/Kuliah/ Kursus;
(l) Surat Keterangan Anak Cacat;
(m) SKPP; dan/atau
(n) Skep/SK yang mengakibatkan penurunan gaji/skorsing.

e) ADK Perubahan Data Pegawai;
f) ADK Belanja Pegawai;
g) ADK Pegawai Baru;
h) ADK Rekap Rekening; dan
i) SSPPPh Pasal21.

2. Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam Gaji Induk:

a) Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan dan Halaman Luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK;
b) Daftar Perubahan Data Pegawai yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan PPABP;
c) Daftar perubahan potongan yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan PPABP;
d) ADK Perubahan Data Pegawai;
e) ADK Belanja Pegawai;
f) ADK Rekap Rekening; dan
g) SSP PPh Pasal 21

c. Untuk pembayaran Kekurangan Gaji:

  1. Daftar Perubahan Data Pegawai yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan PPABP;
  2. Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Daftar Kekurangan Gaji dan Halaman Luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  3. Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah disahkan oleh Kepala Satker/Pejabat yang berwenang sesuai peruntukannya yang meliputi:

a) Untuk prajurit TNI

1) Skep/SK pengangkatan prajurit TNI;
2) Skep/SK/Sprin Kenaikan Pangkat;
3) SK/Sprin Jabatan;
4) Skep/Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala;
5) Skep/SK Mutasi Pindah;
6) Surat Pernyataan Pelantikan; dan/atau
7) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

b) Untuk PNS

1) Skep/SK pengangkatan CPNS/PNS;
2) Skep/SK Kenaikan Pangkat;
3) Kep/SK menduduki Jabatan;
4) Skep/Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala;
5) Skep/SK Mutasi Pindah;
6) Surat Pernyataan Pelantikan; dan/atau
7) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

 

  1. ADK Perubahan Data Pegawai;
  2. ADK Belanja Pegawai;
  3. ADK Rekap Rekening; dan
  4. SSP PPh Pasal 21

d.Untuk pembayaran Terusan Penghasilan Gaji:

  1. Daftar Terusan Penghasilan Gaji, Rekapitulasi Daftar Terusan Penghasilan Gaji dan Halaman Luar Daftar Terusan Penghasilan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  2. Daftar Perubahan Data Pegawai yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan PPABP;
  3. Salinan dokumen pendukung yang telah disahkan oleh Kepala Satker/Pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang atau dari dokter yang berwenang (visum et repertum) untuk pembayaran pertama kali;
  4. ADK Perubahan Data Pegawai;
  5. ADK Belanja Pegawai;
  6. ADK Rekap Rekening; dan
  7. SSP PPh Pasal 21

e. Untuk pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas/Gugur:

  1. Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat/Tewas/Gugur, Rekapitulasi Daftar Uang Duka Wafat/Tewas/Gugur dan Halaman Luar Daftar Uang Duka Wafat/Tewas/Gugur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  2. Daftar Perubahan Data Pegawai yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan PPABP;
  3. Surat Keputusan pemberian Uang Duka Tewas/Gugur dari pejabat yang berwenang;
  4. Surat Keterangan dan Permintaan Uang Duka Wafat/Tewas/Gugur;
  5. Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang atau dari dokter yang berwenang (visum et repertum);
  6. ADK Perubahan Data Pegawai;
  7. ADK Rekap Rekening; dan
  8. ADK Belanja Pegawai.

f. Untuk pembayaran Uang Muka Gaji:

  1. Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekapitulasi Daftar Uang Muka Gaji dan Halaman Luar Daftar Uang Muka Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  2. Salinan dokumen pendukung yang telah disahkan oleh Kepala Satker/Pejabat yang berwenang berupa Surat Keputusan Mutasi Pindah, Surat Permintaan Uang Muka Gaji dan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga;
  3. ADK Belanja Pegawai; dan
  4. ADK Rekap Rekening.

g. Untuk pembayaran Uang Makan bagi PNS Kemhan:

  1. Daftar Perhitungan Uang Makan dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan PPK;
  2. Daftar Hadir Kerja; dan
  3. SSP PPh Pasal 21

h. Untuk pembayaran Uang Lembur:

  1. Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Uang Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan PPK;
  2. Surat Perintah Kerja Lembur dari KPA;
  3. Daftar Hadir Kerja dan Daftar Hadir Lembur; dan
  4. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

i. Untuk pembayaran Uang Honor dan Vakasi:

  1. Daftar pembayaran perhitungan honor dan vakasi serta daftar rekapitulasi perhitungannya yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan PPK;
  2. Surat Perintah/Surat Keputusan dari KPA; dan
  3. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

(3) Format Daftar Perhitungan Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini.

(4) PPK melakukan penelitian terhadap Daftar Perhitungan Belanja Pegawai beserta ADK Belanja Pegawai dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dalam pembuatan SPP Belanja Pegawai.

(5) PPK membuat SPP belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rangkap 2 (dua) menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan.

(6) PPK menyampaikan SPP belanja pegawai kepada PPSPM dilengkapi dengan Daftar Perhitungan Belanja Pegawai serta seluruh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Untuk keperluan pembayaran dan penatausahaan belanja pegawai, Aplikasi DPP/GPP menghasilkan daftar perubahan data pegawai, Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, slip/rincian gaji, dan Daftar Penerimaan Gaji Bersih Pegawai sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini.

Pasal 18

(1) PPSPM menerima SPP Belanja Pegawai dan dokumen pendukung secara lengkap dari PPK dalam rangkap 2 (dua).

(2) PPSPM wajib melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran material dan formal SPP Belanja Pegawai dan dokumen pendukung.

(3) Penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain;

  1. kelengkapan dokumen pendukung SPP;
  2. kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK;
  3. kebenaran pengisian format SPP;
  4. kesesuaian kode Bagan Akun Standar (BAS) pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
  5. ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA, POK, dan Rencana Kerja Anggaran Satker;
  6. kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
  7. kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan surat keputusan;
  8. kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
  9. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
  10. kesesuaian angka dan penjumlahan antara perhitungan dalam Daftar Perhitungan Belanja Pegawai dengan dokumen pendukung SPP belanja pegawai.

(4)   Dalam hal hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan ketentuan, ditindaklanjuti dengan:

  1. mencetak dan menandatangani Daftar Perubahan Data Pegawai;
  2. membuat ADK Perubahan Data Pegawai dan ADK Belanja Pegawai;
  3. mencetak dan menandatangani SPM belanja pegawai dalam rangkap 2 (dua);
  4. membuat ADK SPM dan memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM ke dalam ADK SPM;
    dan
  5. menandatangani SSP PPh Pasal 21 sebagai lampiran SPM belanja pegawai.

 

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan ketentuan, PPSPM mengembalikan SPP belanja pegawai beserta dokumen pendukungnya kepada PPK untuk diperbaiki.

(6) Pengembalian SPP belanja pegawai beserta dokumen pendukung oleh PPSPM ditindaklanjuti oleh PPABP dengan penyesuaian basis data pada Aplikasi DPP/GPP.

(7) Pembuatan SPM Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berdasarkan transfer data rekapitulasi yang berasal dari Aplikasi DPP/GPP.

(8) SPM belanja pegawai yang telah dicetak dan ditandatangani oleh PPSPM disampaikan ke KPPN dengan dilampiri:

  1. Daftar Nominatif penerima;
  2. SSP PPh Pasal 21;
  3. ADK Belanja Pegawai;
  4. ADK Perubahan Data Pegawai;
  5. ADK SPM belanja pegawai; dan/atau
  6. ADK Pegawai Baru, dalam hal terdapat penambahan pegawai, baik pengangkatan pegawai maupun yang dipindahkan dari Satker lain.

 Pasal 19

(1) SPM Gaji Induk diajukan oleh Satker dan diterima KPPN paling lambat tanggal 15 (limabelas) sebelum bulan pembayaran.

(2) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPM Gaji Induk kepada KPPN dilakukan paling lambat hari kerja terakhir sebelum tanggal 15 (lima belas).

Pasal 20

(1) Pengajuan SPM Kekurangan Gaji hanya dapat diajukan kepada KPPN setelah perubahan gaji prajurit TNI dan PNS Kemhan yang bersangkutan masuk dalam daftar gaji induk.

(2) Jumlah Kekurangan Gaji dihitung dengan menggunakan menu kekurangan gaji pada Aplikasi DPP/GPP.

 

Bagian Kedua

Prosedur Pencairan Dana Belanja Pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Pasal 21

Tata cara penerbitan SP2D belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI oleh KPPN dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbitan SP2D di KPPN.

 

Bagian Ketiga Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran

Pasal 22

(1)    KPA menerbitkan dan menandatangani SKPP dalam hal terdapat prajurit TNI dan PNS Kemhan yang berdasarkan
keputusan/Sprin pejabatyang berwenang:

  1. dipindahkan ke Satker lainnya yang mengakibatkan atau tidak mengakibatkan perubahan KPPN pembayar; atau
  2. diberhentikan sebagai prajurit TNI dan PNS Kemhan dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun.

(2) SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPPN dalam rangkap 3 (tiga).

(3) SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf a dapat diterbitkan secara kolektif.

(4) Format SKPP karena prajurit TNI dan PNS Kemhan pindah antar Satker atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini.

Pasal 23

(1) Terhadap SKPP yang diterima dari Satker, KPPN meneliti kesesuaian data dalam SKPP dengan basis data di KPPN.

(2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan perbedaan, data pegawai yang bersangkutan dinonaktifkan dari basis data KPPN.

(3) Kepala Seksi Pencairan Dana/Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker pada KPPN menandatangani SKPP dan memberi keterangan pada SKPP bahwa data pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari basis data KPPN.

(4) KPPN mengembalikan SKPP kepada Satker penerbit apabila penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan perbedaan.

(5) KPPN menyampaikan lembar pertama dan lembar kedua SKPP yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana/Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Satker Penerbit SKPP.

Pasal 24

(1)    Terhadap SKPP pegawai pindah yang diterima dari KPPN, Satker penerbit SKPP:

  1. mengirimkan lembar pertama SKPP kepada Satker yang baru dengan dilampiri dosir kepegawaian dan ADK Pegawai Pindah yang dihasilkan dari Aplikasi DPP/GPP;
  2. menyimpan lembar kedua untuk pertinggal.

(2)    Terhadap SKPP pegawai yang diberhentikan sebagai prajurit TNI dan PNS Kemhan yang diterima dari KPPN, Satker penerbit SKPP:

  1. mengirimkan lembar pertama SKPP untuk Kantor Cabang PT. Asabri (Persero) terkait;
  2. menyimpan lembar kedua untuk pertinggal.

Pasal 25

Pembayaran gaji induk pegawai pada Satker yang baru dan/atau pembayaran pensiun oleh PT. Asabri (Persero) tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada keterangan penonaktifan basis data pegawai dari KPPN pada SKPP.

Pasal 26

(1)  SKPP yang telah diterbitkan dapat diralat atau dibatalkan dalam hal terdapat:

  1. ralat atau pembatalan keputusan/Surat Perintah pejabat yang berwenang yang menjadi dasar penerbitan SKPP;
  2. perubahan rincian penghasilan dan/atau utang pegawai;
  3. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)  Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kekurangan bayar kepada pegawai maka kekurangan tersebut dibayarkan setelah basis data pegawai pada Satker dan KPPN diaktifkan kembali.

 

BAB VIII

PENGELOLAAN DATABASE BELANJA PEGAWAI SATKER DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI SETELAH PENGALIHAN

Pasal 27

(1) Satker di lingkungan Kemhan dan TNI agar menyediakan perangkat komputer untuk pengelolaan administrasi belanja pegawai.

(2) Untuk menjamin database belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI tidak hilang dan/atau tidak rusak, maka Satker wajib melakukan backup database setiap bulan ke dalam media penyimpanan data eksternal yang khusus digunakan untuk pengelolaan administrasi belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.

(3) Satker di lingkungan Kemhan dan TNI wajib mengirimkan ADK belanja pegawai kepada Bidang Keuangan Kementerian/Pusat Keuangan TNI/Direktorat Keuangan Angkatan Darat/Dinas Keuangan Angkatan Laut dan Angkatan Udara masing-masing UO paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.

(4) Pengiriman data selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh masing-masing UO.

Pasal 28

(1) KPPN menyelenggarakan pengelolaan dan penyimpanan database belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI pada Aplikasi DPP/GPP KPPN, menggunakan sebuah komputer server yang khusus digunakan untuk mengelola database belanja pegawai.

(2) KPPN wajib melakukan backup database belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap akhir hari kerja ke media penyimpanan data eksternal khusus untuk belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.

(3) KPPN wajib mengirimkan database belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.

(4) Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan menyediakan database belanja pegawai Satker di lingkungan Kemhan dan TNI untuk diakses oleh masing-masing UO Kemhan dan TNI.

(5) Ditjen Renhan menetapkan lebih lanjut unit atau badan pada masing-masing UO di lingkungan Kemhan dan TNI yang dapat mengakses database sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Hak-hak pegawai terkait dengan gaji yang belum dibayarkan kepada prajurit TNI dan PNS Kemhan sebelum pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai ini tetap dapat diajukan permintaan pembayarannya.

(2) Pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari KPA/PPK yang menyatakan bahwa permintaan pembayaran tersebut telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kesalahan atau kelebihan pembayaran sebagaimana Lampiran VIII Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini.

Pasal 30

Dalam hal diperlukan, ketentuan lebih lanjut terhadap Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN

TTD

MARSEKAL MUDA TNI M. SYAUGI
NRP 506784

DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN

TTD

MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP 19590606 198312 1 001

 


MoU Pengalihan Gaji TNI

 

Tags: , ,