KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 44/PB/2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal  22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/ PMK.05/ 20 13 tentang Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran, perlu menetapkan  Peraturan  Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2016;
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5423);
  5. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/ PMK.05/ 2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/ PMK.06 / 2006 tentang Mod.ul Penerimaan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/ 05/ 2007;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/ 03 / 2010 tentang Tata  Cara  Pengajuan   dan   Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, sebagaimana telah  diubah  terakhir  dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor  100/ PMK.03 / 2013;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/ 05/ 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara  Pembayaran   Dalam  Rangka Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/ 05/ 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/ PMK.05/ 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/ 05/ 2013 tentang Bagan Akun Standar;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/ 05/ 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara  Secara Elektronik;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/ PMK.05/ 2014 tentang Pelaksanaan Sistem  Perbendaharaan  dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/ PMK .05/ 2014;
  15. Peraturan Menteri    Keuangan      nomor      PMK-  277/ 05/ 2014 tentang Renca:ga Penarikan Dana, Rencana Penerimaan  Dana, dan Perencanaan Kas;
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/ 05/ 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga;
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/ 03/ 2015 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang;
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.05/ 2016 tentang Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/ 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;
  20. Peraturan Direktur Jenderal  Perbendaharaan  Nomor PER-78/ PB/ 2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/ PB/ 2013;
  21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 30/ PB/ 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal    Perbendaharaan    Nomor     PER-  02/ PB/ 2015;
  22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 74/ PB/ 2011 tentang Tata Cara: Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan  Nomor  PER- 33/ PB/ 2012;
  23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 13/ PB/ 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Layanan Penerimaan Negara oleh Bank/ Pos Persepsi pada Kantor Cabang Pembantu / Kantor Layanan/ Unit Layanan Lainnya;
  24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 02/ PB/ 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
  25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 31/ PB/ 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA PADA AKHIR · TAHUN ANGGARAN 2016.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam  Peraturan  Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi
  3. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara  yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBNyang meliputi modul penganggaran, modul komitmen , modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.
  4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanan APBN .
  5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perben:daharaan.
  6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada  di bawah  dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang  memperoleh  kewenangan  sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN).
  7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia Induk yang selanjutnya disebut KPPN KBI Induk adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia dan menerima pelimpahan penerimaan negara dari KPPN Non-Kantor Bank Indonesia.
  8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia Non-Induk yang selanjutnya disebut KPPN KBI Non­ Induk adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia namun tidak menerima pelimpahan penerimaan negara dari KPPN Non-Kantor Bank Indonesia.
  9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Non -Kantor Bank Indonesia yang selanjutnya disebut KPPN Non-KBI adalah KPPN yang tidak berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia.
  10. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
  11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
  12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
  13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan  pengeluaran  anggaran  belanja negara.
  14. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah . pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran .
  15. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran  negara  pada  bank sentral.
  17. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan  membayar  seluruh  pengeluaran negara.
  18. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujµannya tidak mungkin dilaukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
  19. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan , kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
  20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/ KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana  yang  bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
  21. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP.
  22. Surat  Perintah  Membayar  Tambahan  Uang  Persediaan yang selanjutnya   disingkat   SPM-TUP   adalah   dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP.
  23. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk rn:enggantikan UP yang telah dipakai.
  24. Surat Perintah Membayar Langsung  yang  selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam   rangka   pembayaran    tagihan    kepada    penerima hak/ Bendahara Pengeluaran.
  25. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA.
  26. Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-PTU P adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA.
  27. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pemyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/ KPA atas transaksi belanja.
  28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh  KPPN  selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
  29. Surat  Perintah Pencairan  Dana  Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SP2D-GUP Nihil  adalah  surat pengesahan  yang  diterbitkan oleh KPPN atas SPM-GUP Nihil yang dibuat oleh PA/ KPA pada Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja.
  30. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra K;PPN untuk menerima setoran penerimaan  negara   (tidak   termasuk   penenmaan negara  yang  berasal  dari  impor  dan ekspor).
  31. Bank Persepsi Mata Uang Asing adalah bank devisa yang ditunjuk oleh BUN/ Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara dalam mata uang asing.
  32. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra KPPN untuk menerima setoran penerimaan negara (kecuali penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor).
  33. Laporan Harian Penerimaan (LHP) adalah laporan harian penerimaan negara yang dibuat oleh Bank/ Pos yang berisi rekapitulasi penerimaan dan pelimpahan, rekapitulasi nota kredit, dan daftar nominatif penerimaan .
  34. Nomor Transaksi Penerimaan Negara, yang  selanjutnya disebut NTPN adalah nomor yang . tertera pada bukti penenmaan negara yang  diterbitkan  melalui  Modul Penerimaan Negara.
  35. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dibuat oleh PPK yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran .
  36. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prms1p efisiensi dan produktivitas .
  37. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disingkat SP3B BLU adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk dan atas nama KPA  kepada BUN untuk mengesahkan pendapatan dan/ atau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung.
  38. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU  yang selanjutnya disingkat SP2B BLU adalah surat yang diterbitkan oleh  KPPN  selaku  Kuasa  BUN  untuk   mengesahkan pendapatan  dan/ atau  belanja  BLU  berdasarkan  SP3B BLU.
  39. Pengembalian (retur) SP2D adalah penolakan / pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/ Kantor Pos penerima kepada Bank / Kantor  Pos Pengirim .
  40. Surat Permohonan Pembayaran Kembali yang selanjutnya disingkat SPPK adalah surat permohonan pembayaran yang diterbitkan/ dibuat oleh KPA yang ditujukan kepada KPPN, atas dana retur SP2D yang telah disetorkan ke  Kas  Negara pada Bank/ Pos Persepsi.
  41. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/ KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk  mengesahkan  pembukuan pendapatan  hibah  langsung  dan/ atau  belanja yang bersumber dari hibah langsung/ belanja barang untuk perolehan persediaan dari hibah, belanja  modal  untuk perolehan aset tetap/ aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan  untuk  perolehan  surat berharga  dari hibah.
  42. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan   pendapatan   hibah   langsung  dan/ atau    belanja    yang    bersumber     dari     hibah langsung/ belanja barang untuk perolehan persediaan  dari hibah,   dan   pengeluaran   modal   urrtuk   perolehan   aset tetap/ aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk  perolehan  surat berharga  dari hibah.
  43. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/ KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan ‘pengembalian saldo Pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
  44. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada Pemberi Hibah .
  45. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk  Barang/ Jasa/ Surat Berharga selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN  selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai persetujuan untuk mencatat pendapatan hibah langsung  bentuk  barang/jasa/ surat berharga dan belanja  barang  untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset  tetap/ aset  lainnya  dari  hibah  dan pengeluaran  pembiayaan  untuk  pencatatan  surat   berharga dari Hibah.
  46. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  47. Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.
  48. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut BM-DTP adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang ditetapkan  dalam APBN.
  49. Pajak Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut P-DTP adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam  APBN,  kecualiditentukan  lain  dalam  Undang-Undang  mengenai APBN .
  50. Tanggal Valuta ( value date) adalah tanggal pada saat  terjadinya aliran dana keluar dari/ masuk ke Kas Negara, yang menjadi dasar pengakuan realisasi pembayaran / pengakuan utang.
  51. Rekening Transito adalah rekening yang ditetapkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara/ KPPN dalam rangka penyelesaian transaksi transito melalui aplikasi SPAN .

 

 

BAB II

PENERIMAAN  NEGARA

Bagian Kesatu

Penatausahaan  Penerimaan Negara

pada Pos Persepsi dan KPPN Mitra  Kerja

Pasal 2

  1. Penerimaan negara yang diterima oleh Pos Persepsi pada tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal  30  Desember 2016, wajib dilimpahkan ke rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia, setiap hari pada jam
  2. Penerimaan negara yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan negara yang diterima setelah pukul 00 waktu setempat hari kerja sebelumnya sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan .
  3. Pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima di rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia paling lambat pukul  17.30 waktu  setempat.
  4. Atas penerimaan dan  pelimpahan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Pos Persepsi  menyampaikan  laporan  penerimaan ke KPPN mitra kerja paling lambat pukul 18.00 waktu  setempat,  dengan  ketentuan :
    1. disampaikan secara langsung berupa Laporan Harian Penerimaan (LHP) , ADK Penerimaan, Rekening Koran, Nota Debet/ Nota Kredit,  Bukti  Surat  Setoran,  dan  Completion Ad vice/ Confinnation Ad vice; dan
    2. disampaikan secara elektronik berupa LHP face, ADK Penerimaan, dan Completion Ad vice/ Confinnation Ad vice.
  5. Atas pelimpahan  penerimaan   sebagaimana   dimaksud   pada ayat (1) , KPPN melakukan:
    1. pembukuan/ interface, rekonsiliasi rekening koran dan pencatatan pelimpahan/ penambahan baris pelimpahan pada hari berkenaan paling lambat pukul 21.00 waktu setempat;
    2. unggah rekening koran SUBRKUN KPPN KBI / KPPN KBI Induk dalam format XML paling lambat pukul 09.00 waktu setempat pada  hari  kerja  berikutnya .
  6. Rekonsiliasi rekening koran  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (5) huruf a dilakukan terhadap rekening Pos Persepsi danrekening SUBRKUN KPPN KBI/ KPPN KBI Induk.

 

Pasal 3

  1. Penerimaan   negara   yang   diterima   oleh   Pos   Persepsi pada tanggal 30 Desember 2016 setelah pukul 15.00  sampai dengantanggal   31  Desember   2016   pukul  24.00  waktu    setempat dibukukan  sebagai penerimaan  tanggal 31 Desember 2016.
  2. Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilimpahkan dan harus diterima pada SUBRKUN KPPN di Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 2 Januari 2017 pukul  00 waktu setempat.
  3. Pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    1. penerimaan negara yang telah memperoleh NTPN dan tercatat dalam rekening koran pada Pos Persepsi;  dan
    2. penerimaan negara yang belum memperoleh NTPN namun tercatat dalam rekening koran pada Pos Persepsi.
  1. Pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibukukan sebagai transaksi pelimpahan tanggal 2 Januari 2017.
  2. Atas penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pos Persepsi menyampaikan laporan penerimaan ke KPPN mitra kerjanya pada tanggal 2 Januari 2017 paling lambat pukul  10.00 waktu  setempat, dengan  ketentuan:
    1. disampaikan secara langsung berupa Laporan Harian Penerimaan (LHP), ADK Penerimaan, Rekening Koran, Nota Debet/ Nota Kredit,  Bukti  Surat  Setoran,  dan  Completion Ad vice/ Confirmation Ad vice; dan
    2. disampaikan secara  elektronik  berupa  ADK  Penerimaan, LHP face, dan Completion Ad vice/ Confirmation Ad
  3. Penerbitan rekening koran atas penerimaan negara  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipisahkan dengan rekening koran uqtuk  penerimaan  tanggal 2 Januari  2017 .
  4. Atas transaksi penerimaan  negara  pada  ayat  ( 1)  dan pelimpahan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN melakukan:
    1. pembukuan/ interface pada tanggal 2 Januari 2017 paling lambat pukul 00 waktu  setempat;
    2. rekonsiliasi rekening koran Pos Persepsi dan pencatatan pelimpahan/ penambahan baris pelimpahan paling lambat pada tanggal  2 Januari 2017  pukul  00 waktu setempat;
    3. unggah rekening koran SUBRKUN KPPN KBI / KPPN KBI Induk dalam format XML paling lambat pada tanggal 2 Januari  2017  pukul   00 waktu   setempat.

 

Bagian Kedua

Penatausahaan  Penerimaan Negara

pada Bank/ Pos Persepsi dan KPPN Khusus Penerimaan

Pasal 4

  1. Penerimaan negara yang diterima secara elektronik pada tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember  2016, diatur sebagai berikut;
      1. Bank/ Pos Persepsi wajib melimpahkan dan harus diterima pada rekening SUBRKUN DIT PKN di Bank Indonesia, setiap hari pada jam kerja paling  lambat  pukul  17.30 waktu setempat.
      2. Bank Persepsi Mata uang Asing wajib melimpahkan dan harus diterima pada rekening SUBRKUN KPPN Khusus Penerimaan dalam mata uang USD di Bank Indonesia, setiap hari pada jam  kerja  paling  lambat  pukul  17.30 waktu setempat.
  2. Penerimaan negara  yang  dilimpahkan  sebagaimana dimaksudPada ayat (1)  meliputi penerimaan negara yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat hari kerja sebelumnya sampai denga pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan.
  3. Pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk masing-masing rekening penerimaan dan bukan merupakan gabungan beberapa  rekening penerimaan  dalam  satu pelimpahan.
  4. Atas penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank/ Pos Persepsi/ Bank Persepsi Mata uang Asing menyampaikan LHP Elektronik ke KPPN Khusus Penerimaan sesuai ketentuan, paling lambat pukul  00 WIB.
  5. Atas LHP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank/ Pos Persepsi/ Bank Persepsi Mata Uang Asing menyampaikan rekening koran elektronik ke KPPN Khusus Penerimaan paling lambat pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya.
  6. Dalam rangka memastikan transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibukukan dalam SPAN sesuai tanggal penerimaan berkenaan, KPPN Khusus Penerimaan melakukan proses rekonsiliasi transaksi melalui aplikasi portal rekonsiliasi MPN G2 dan rekonsiliasi kas melalui SPAN.
  7. Proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (6) dilakukan paling  lambat  pukul  00  WIB  hari  kerja  berkenaan .
  8. Dalam hal terdapat penerimaan negara yang belum dibukukan dalam SPAN sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) , KPPN Khusus Penerimaan:
    1. membuat Daftar Transaksi Yang Tervalidasi  SPAN:  dan
    2. melakukan penyesuaian data transaksi dengan menggunakan tools yang disediakan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi
  9. Atas penyesuaian data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, KPPN Khusus Penerimaan melakukan pembukuan / interface paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
  10. Daftar Transaksi Yang Tervalidasi SPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

Pasal 5

  1. Penerimaan  negara  yang  diterima  secara  elektronik  oleh Bank/ Pos Persepsi/ Bank Persepsi Mata uang Asing pada tanggal 30  Desember  2016 setelah pukul  15.00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 pukul 24.00 waktu setempat dibukukan  sebagai penerimaan  tanggal 31 Desember 2016.
  2. Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), diatur  sebagai berikut;
    1. Bank/ Pos Persepsi wajib melimpahkan dan harus diterima pada rekening SUBRKUN DIT PKN di Bank Indonesia, pada tanggal 2 Januari 2017 paling lambat pukul 09.00 waktu setempat.
    2. Bank Persepsi Mata uang Asing wajib melimpahkan dan harus diterima pada rekening SUBRKUN KPPN Khusus Penerimaan dalam mata uang USD di Bank Indonesia,  pada tanggal 2 Januari 2017 paling lambat pukul 09.00 waktu setempat.
  3. Pelimpahan penerimaan negara sebagaii:nana dimaksud pada ayat (2), dibukukan sebagai transaksi pelimpahan tanggal 2 Januari 2017.
  4. Pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    1. penerimaan negara yang telah memperoleh NTPN dan tercatat dalam rekening koran pada Bank/ Pos Persepsi;  dan
    2. penerimaan negara yang belum memperoleh NTPN namun tercatat dalam rekening koran pada Bank/ Pos  Persepsi.
  5. Atas penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank/ Pos Persepsi/ Bank Persepsi Mata uang Asing menyampaikan LHP Elektronik ke KPPN Khusus Penerimaan sesuai ketentuan, paling lambat pukul 00  WIB  pada  tanggal  2 Januari 2017.
  6. Atas LHP Elektronik sebagaimana. dimaksud pada ayat (5) , Bank/ Pos Persepsi/ Bank Persepsi Mata Uang Asing menyampaikan rekening koran elektronik ke KPPN Khusus Peneriman paling lambat pukul 00 WIB pada tanggal 2 Januari 2017.
  7. Dalam rangka memastikan transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dibukukan dalam SPAN sesuai tanggal penerimaan berkenaan, KPPN Khusus Penerimaan melakukan proses rekonsiliasi transaksi melalui aplikasi portal rekonsiliasi MPN G2 dan rekonsiliasi kas melalui SPAN.
  8. Proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat pukul 21.00 WIB pada tanggal 2 Januari 2017.
  9. Dalam hal terdapat penerimaan negara yang belum dibukukan dalam SPAN sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), KPPN Khusus Penerimaan :
    1. membuat Daftar Transaksi Yang Tervalidasi SPAN: dan
    2. melakukan penyesuaian data transaksi  dengan menggunakan tools yang disediakan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan .
  10. Atas penyesuaian data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, KPPN Khusus Penerimaan melakukan pembukuan/ interface paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
  11. Daftar Transaksi Yang Tervalidasi . SPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian  tidak terpisahkan  dari Peraturan  Direktur Jenderal  ini.

 

Bagian Ketiga

Sanksi Denda

Pasal 6

Keterlambatan/ kekurangan pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) , Pasal 3 Ayat  (2), Pasal 4 ayat ( 1) dan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi denda dengan besaran sesuai  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  perjanjian  kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendharaan  selaku  Kuasa  BUN Pusat dengan Pimpinan Bank/ Pos berkenaan.

 

BAB III

PENGELUARAN  NEGARA

Pasal 7

 

  1. Satuan Kerja harus mengajukan data kontrak tahun tunggal yang ditandatangani sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 ke KPPN paling lambat tanggal 5 Desember 2016.
  2. Atas pengajuan data kontrak  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), KPPN menerbitkan Nomor Register Kontrak (NRK) paling lambat tanggal 7 Desember 2016.
  3. Dalam hal terdapat perubahan data . kontrak yang telah terdaftar di KPPN dan telah memiliki NRK, Satuan Kerja menyampaikan perubahan data kontrak dimaksud ke KPPN paling lambat tanggal 9 Desember 2016.
  4. Atas penyampaian perubahan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menyetujui perubahan data kontrak paling lambat tanggal 14 Desember 2016.
  5. Pekerjaan kontraktual atas kontrak tahun tunggal yang ditandatangani setelah tanggal 2 Desember 2016 dapat ditagihkan menggunakan SPM-LS dengan Kode Sifat non kontraktual dalam satu SPM dengan dilampiri SPTJM.
  6. SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh PPK, dan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal   ini·
  7. Pengaturan batas waktu pengajuan SPM oleh PPSPM ke KPPN diatur sebagai  berikut:
    1. SPM-UP, SPM-TUP, dan SPM-GUP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 7 Desember 2016 pada jam kerja;

    2. SPM-LS kontraktual yang pembuatah Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk BAPP pembayaran per termin sampai dengan tanggal 30 September 2016 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal  11 November 2016 pada jam kerja;

    3. SPM-LS kontraktual yang pembuatan BAST/ BAPP termasuk BAPP pembayaran per termin mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016   harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 30 November 2016 pada jam kerja;

    4. SPM-LS kontraktual  yang  pembuatan   BAST/ BAPP termasuk BAPP pembayaran per te:r:min mulai tanggal  1 sampai dengan tanggal 30 November 2016  harus  sudah diterima K;PPN paling lambat  tanggal  16  Desember  2016 pada jam  kerja;

    5. SPM-LS kontraktual yang pembuatan BAST/ BAPP termasuk BAPP pembayaran per termin mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, termasuk SPM­ LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  harus  sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 23 Desember  2016 pada jam kerja;

    6. SPM-LS non-kontraktual harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 19 Desember 2016 pada jam kerja;

    7. SPM Kelebihan Pajak (SPM-KP), SPM Kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-KPBB), SPM Kelebihan Bea (SPM-KB) , SPM Kelebihan Cukai (SPM-KC), dan SPM Imbalan Bunga (SPM-IB) harus sudah diterima KPPN  paling  lambat  tanggal 16  Desember  2016  pada jam  kerja;  dan

    8. SPM Pengembalian Pendapatan (SPM-PP) harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2016 pada jam kerja.

    1. Pengaturan batas  waktu   pengajuan   surat   ralat/ SPPK   atas Retur SP2D oleh PPSPM ke KPPN diatur sebagai berikut:
      1. Surat ralat/ SPPK harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 27 Desember 2016 pada jam kerja.
      2. Dalam hal surat ralat/ SPPK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat disampaikan tanggal 27 Desember 2016 pada jam kerja maka dapat diajukan pada Tahun Anggaran 2017.
    2. Dalam hal KPPN melakukan penolakan atas pengajuan data kontrak dan pengajuan SPM sebagaimana dimaksud  pada  ayat (3) dan (7) yang disebabkan karena adanya perbaikan SPM dan/ atau data kontrak dan/ atau data supplier, Satuan Kerja dapat mengajukan kembali perbaikan SPM dan/ atau data kontrak dan/ atau data supplier pada hari kerja berikutnya dan paling lambat tanggal 28 Desember 2016 pada jam kerja, dengan melampirkan surat pemberitahuan penolakan dari KPPN.

Pasal 8

    1. Dalam kondisi tertentu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat memberikan dispensasi atau pengecualian di luar batas waktu pengajuan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).
    2. Dalam kondisi tertentu Kepala KPPN dapat memberikan dispensasi atau pengecualian diluar batas waktu  pengajuan data kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7 ayat  (1), dan ayat (3).
    3. Kondisi tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dan ayat (2) meliputi:
      1. Pekerjaan dalam rangka penanganan  bencana alam;
      2. Kondisi kahar/force majeure;
      3. Pemilihan Kepala Daerah serentak, dan/ atau;
      4. Kondisi yang    menyebabkan    terlambatnya    penyampaian data kontrak dan/ atau SPM yang dibuktikan dengan suratr penyataan dari KPA.                                                       .

 

Pasal 9

  1. Dalam rangka pembayaran gaJ I induk bulan Januari 2017, diatur sebagai berikut:
    1. Penerbitan SPM-LS Gaji Induk dilakukan setelah ada petunjuk lebih lanjut mengenai penggunaan klasifikasi anggaran dan tata cara penerbitan  SPM-LS  Gaji  induk bulan  Januari 2017.
    2. SPM-LS Gaji induk bulan Januari 2017, diajukan ke KPPN paling lambat pada tanggal 13 Desember 2016 pada jam kerja atau disesuaikan dengan ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a.
    3. SPM-LS Gaji Induk diberi tanggal 2 Januari 2017 .
  1. Transfer dana untuk pembayaran gaji induk  bulan  Januari 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal  2 Januari 2017.

 

Pasal 10

  1. Penerbitan SP2D oleh KPPN diatur sebagai berikut:
    1. SP2D-UP/ TUP atas SPM-UP/TUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a diterbitkan paling lambat tanggal 13 Desember 2016 pada jam kerja;
    2. SP2D-GUP atas SPM-GUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a diterbitkan paling lambat  tanggal 15 Desember 2016 pada jam kerja;
    3. SP2D-LS atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b diterbitkan paling lambat tanggal 21 November 2016 pada jam kerja;
    4. SP2D-LS atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (7) huruf c diterbitkan paling lambat tanggal 7 Desember 20 16 pada jam kerja;
    5. SP2D-LS atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diterbitkan paling lambat tanggal 28 Desember 2016 pada jam kerja; dan
    6. SP2D-LS atas SPM-LS Gaji induk bulan Januari 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterbitkan paling lambat tanggal 28 Desember 2016 pada jam kerja dan diberi tanggal  2 Januari  2017.
  2. Penyelesaian surat ralat/ SPPK atas retur SP2D oleh PPSPM ke KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf a dilakukan paling lambat tanggal 29 Desember 2016
  3.  Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9), dilakukan paling lambat tanggal 29 Desember 2016 pada jam kerja.
  4. Penerbitan SP2D atas SPM dengan pengecualian di luar batas waktu pengajuan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 29 Desember 2016 pada jam kerja.

 

Pasal 11

Pengaturan batas waktu pengajuan Surat Penarikan Dana untuk pinjaman / hibah luar negeri atas Pembayaran Langsung atau Pembiayaan Pendahuluan ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah oleh Satuan Kerja diatur sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                         1

  1. Surat Penarikan Dana untuk pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) harus sudah diterima KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 9 Desember 2016 pada jam kerja.
  2. Surat Penarikan Dana untuk pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) harus sudah diterima KPPN Khusus Pinjaman dan, Hibah paling lambat tanggal 19  Desember  2016 pada jam kerja.
  3. Surat Penarikan Dana untuk pmJ aman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) ,harus sudah diterima KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 9 Desember 2016 pada jam kerja.
  4. Surat Penarikan Dana untuk pinjaman selain dari ADB, IBRD, dan JICA harus sudah diterima KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling lamb. t tanggal 9 Desember 2016 pada jam kerja.

 

Pasal 12

  1. Dalam hal pemberi pinjaman / hibah luar negeri mengatur lain batas waktu pengajuan Surat Penarikan Dana, Satuan Kerja menyampaikan Surat Penarikan Dana ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum batas waktu pengajuan  Surat Penarikan  Dana dimaksud.
  2. Batas waktu pengajuan Surat Penarikan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan/ pedoman bagi KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dalam menyelesaikan penarikan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri.

 

Pasal 13

  1. Pembayaran honorarium, tunjangan, vakasi, dan pengha$ilan PPNPN bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan SPTJM, dan tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.
  2. Pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima KPPN paling lambat tanggal 9 Desember 2016 pada jam kerja.
  3. SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPK, dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur  Jenderal ini.
  4. Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat tanggal 29 Desember 2016 pada jam kerja.

 

Pasal 14

  1. Uang makan dan uang lembur bulan Desember 2016 yang pelaksanaan kegiatannya hanya dilakukan sampai dengan tanggal 15, dibayarkan menggunakan  mekanisme LS.
  2. Uang makan dan uang lembur bulan Desember 2016 yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan mulai awal bulan sampai dengan melewati tanggal 15, dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP/TUP.

 

Pasal 15

  1. Penerbitan    SP2D   untuk   pembayaran    biaya pemeliharaan (retensi)  5%  (lima  per  seratus)  dari  nilai kontrak,    diatur sebagai berikut:
    1. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% (seratus per seratus).
    2. Untuk masa pemeliharaan sampai , dengan Akhir Tahun Anggaran 2016 atau yang melampaui  Tahun  Anggaran 2016, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2016 dengan dilampiri fotocopy jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/ asuransi pada uraian  SPM berkenaan .
    3. SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/ terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsun:m / termin atas prestasi pekerjaan
  2. Jaminan pemeliharaan sebagaimana di’maksud pada ayat (1) huruf b,  dengan ketentuan
    1. diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/ surety bond;
    2. nilai jaminan  minimal  sebesar jumlah  tagihan; dan
    3. masa berlaku jaminan berakhir minimal bersamaan dengan masa

Pasal 16

  1. Pengajuan SPM-LS kontraktual ke KPPN yang BAPP-nya dibuat tanggal 23 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, wajib dilampiri:
    1. Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan pihak ketiga/ rekanan, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian  tidak  terpisahkan  dari Peraturan  Direktur Jenderal ini;
    2. Asli jaminan/ garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan / garansi bank tersebut;
    3. Surat Pernyataan  dari  PPK   mengenai   keabsahan jaminan/ garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/ garansi bank tersebut palsu dan/atau  asli  tapi  palsu dan/ atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi/ pekerjaan tidak  dapat  .  diselesaikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum  dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  Direktur  Jenderal ini;
    4. Asli surat kuasa (bermaterai cukqp) dari  PPK  kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan/ garansi bank, yang  dibuat  sesuai  format  sebagaimana  tercantum   dalam Lampiran VI yang merupakan bagian  tidak  terpisahkan dari Peraturan  Direktur Jenderal  ini; dan
    5. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari  Pihak  Ketiga/ Rekanan, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak  terpisahkan  dari Peraturan  Direktur  Jenderal ini.
  2. Pekerjaan dengan nilai kontrak dan/ atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di  bawah Rp50 .000,00 {lima puluh juta rupiah) , jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b  dapat diganti dengan SPTJM sebagai PenjaII).inan dari PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam  Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur  Jenderal ini.
  3. Jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam. wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat trans/erable sesuai format   sebagaimana   tercantum dalam  Lampiran IX yang   merupakan bagian   tidak   terpisahkan dari   Peraturan Direktur Jenderal ini.
  4. Nomor dan tanggal jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicantumkan pada uraian SPM berkenaan .
  5. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) telah diselesaikan 100% (seratus per seratus), maka:
    1. PPSPM wajib menyampaikan BAPP/ BAST kepada Kepala KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir; dan
    2. PPSPM dapat mengambil asli jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke KPPN dan harus menyerahkan fotocopy jaminan pemeliharaan (5%) yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang  mempunyai  program asuransi kerugian/ surety bond yang telah disahkan  oleh  PPK, yang masa berlakunya berakhir minimal bersamaan dengan masa pemeliharaan.
  6. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diselesaikan/ tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir kepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir.
    2. Pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala KPPN mengajukan klaim pencairan jaminan / garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar nilai pekerjaan  yang  tidak  diselesaikan/ tidak  dapat diselesaikan.
    3. Atas klaim pencairan jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada  bulan  Desember  2016  dicatat/ dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun belanja yang bersangkutan) .
    4. Atas klaim pencairan jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila penyetoran ke kas negara dilakukan setelah    tanggal    31    Desember    2016 dicatat/ dibukukan sebagai Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (42395x).
    5. Penyetoran ke kas  negara  atas  klaim  pencairan jaminan / garansi bank yang dilakukan pada tahun anggaran 2016 maupun tahun anggaran berikutnya menggunakan kode Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satuan Kerja bersangkutan .
    6. Klaim pencairan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b tanpa merhperhitungkan pajak­ pajak yang telah disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM.
  7. Dalam hal BAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tidak disampaikan ke KPPN paling lambat  10  (sepuluh)  hari kerja sejak masa kontrak berakhir, pada hari kerja berikutnya Kepala KPPN:
    1. membuat surat pernyataan tidak menerima BAPP, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; dan
    2. mengajukan klaim pencairan jaminan / garansi bank untuk untung Kas Negara sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan.
  8. Dalam hal terdapat kelebihan  atas  pencairan  klaim jaminan/ garansi bank sebagaimana di:µiaksud pada ayat (6), KPPN mengembalikan kelebihan pencairan klaim dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan .
  9. Asli jaminan / garansi bank sebagaimat;ia dimaksud ayat (1) huruf b disimpan dan ditatausahakan oleh KPPN.
  10. Penatausahaan asli surat jaminan / garansi oleh KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sekurang-kurangnya meliputi pencatatan atas nama bank penjamin, nilai surat jaminan, tanggal penerimaan jaminan dan tanggal penyerahan dan/ atau klaim jaminan .
  11. Dalam hal terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dan akan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya agar mengacu kepada ketentuan  yang  mengatur  pelaksana·an anggaran  dalam rangka penyelesaian pekerjaan  yang  tidak  terselesaikan  sampai dengan  akhir tahun  anggaran.

 

Pasal 17

Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf b, berlaku ketentuan:

  1. PPK wajib mengembalikan uang jaminan / garansi bank tersebut dan menyetorkan ke Kas Negara;
  2. KPPN tidak diperkenankan menerima penjaminan / garansi atau segala bentuk penjaminan dari bank umum bersangkutan untuk tahun anggaran selanjutnya; dan
  3. KPPN melaporkan bank bersangkutan ke Otoritas Jasa Keuangan setempat.

 

Pasal 18

  1. Dalam rangka penerbitan jaminan/ garansi bank oleh Bank Umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar, KPA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan .
  2. Berdasarkan surat permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat memberikan surat dispensasi, dengan ketentuan:
    1. dalam wilayah kerja KPPN pembayar tidak terdapat Bank Umum yang dapat menerbitkan jaminan/ garansi bank;  dan
    2. Bank Umum penerbit jaminan / garansi bank berlokasi dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan .

 

BAB IV

PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 19

  1. Pengajuan SPM-PTUP dan SPM-GUP Nihil atas pertanggungjawaban TUP/ UP tahun anggaran 2016 dilakukan paling lambat tanggal 6 Januari 2017 dengan mencantumkan uraian tambahan pada SPM . “Pengesahan atas pertanggungjawaban   UP/TUP  tahun  anggaran  2016”.
  2. SPM-PTUP dan SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  diberi tanggal  31 Desember 2016.

 

Pasal 20

  1. SP2D PTUP/ GUP-Nihil atas SPM- dan SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan paling lambat tanggal 10 Januari 2017 dan diberi  tanggal  31  Desember 2016.
  2. Atas penerbitan SP2D-PTUP/ GUP Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN mencetak Kartu Pengawasan DIPA dan Kartu Pengawasan UP/ TUP berkenaan dan disahkan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana atau Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satuan Kerja.

 

Pasal 21

Penerbitan   SP2D-PTUP/ GUP Nihil  sebagaimana   dimaksud   dalam Pasal 20 dibebankan pada Rekening Pengesahan TUP/ GUP Nihil.

 

Pasal 22

  1. Bendahara Pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP/ TUP Tahun Anggaran 2016 ke Kas Negara, yang berada pada kas bendahara dalam bentuk tunai maupun rekening bank/ pos, paling lambat tanggal 30 Desember  2016,  dengan menggunakan  akun pengembalian UP/TUP.
  2. Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pencocokan data dengan KPPN sebelum                  melaksanakan    penyetoran,   untuk mengetahui kebenaran sisa dana UP yang harus disetor paling lambat tanggal 30 Desember  2016 pada jam kerja.
  3. Atas penyetoran sisa dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran menyampaikan salinan bukti setor yang disahkan oleh KPA ke KPPN.
  4. Dalam hal Satker/Bendahara Pengeluaran tidak/ belum melaksanakan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) , pembayaran UP/ TUP dalam  tahun  anggaran  berikutnya tidak dapat diberikan sampai sisa dana UP/ TUP tersebut disetorkan  ke  Kas Negara .
  5. Dalam hal sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 pada Satker/ Bendahara Pengeluaran masih terdapat UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan namun tahun anggaran berikutnya Satker dimaksud tidak memperoleh DIPA, Kepala KPPN agar segera menyampaikan surat teguran kepada KPA terkait, dengan tembusan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian / Lembaga terkait dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI setempat, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

 

Pasal 23

  1. Atas salinan bukti setor yang diterima dari Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), KPPN c.q. Seksi Pencairan Dana atau Seksi  Pencairan  Dana dan Manajemen Satuan Kerja melakukan pencocokan dengan data pada  Seksi Bank,  dengan ketentuan:
    1. saldo UP/TUP pada kartu pengawasan UP/ TUP harus sama dengan saldo kas Bendahara Pengeluaran pada neraca dikecualikan untuk UP/TUP yang dibayarkan  dengan  valuta  asing; dan
    2. apabila terdapat perbedaan saldo UP/ TUP, KPPN melakukan  tindakan  perbaikan  sesuai ketentuan.
  2. Salinan bukti setor yang  telah  dilakukan  pencocokan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) ,  disampaikan  kepada Seksi Verifikasi dan  Akuntansi  atau  Seksi  Verifikasi , Akuntansi,  dan  Kepatuhan Internal.

Pasal 24

  1. Penyampaian pertanggungjawaban penggunaan  UP  oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian   Negara/ Lembaga,  diatur  sebagai berikut:
    1. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menyampaikan SPTB sebagai pengganti kuitansi / bukti pembayaran ke Kementerian Luar Negeri melalui faksimile.
    2. Atase Teknis Kementerian Negara/ Lembaga menyampaikan SPTB sebagai pengganti kuitansi / bukti pembayaran ke Kementerian Negara/ Lembaga melalui faksimile.
    3. Kementerian Luar    Negeri     atau     Kementerian Negara/ Lembaga menyampaikan SPM-GUP Nihil ke KPPN paling lambat tanggal 6 Januari  2017  dan  diberi  tanggal 31 Desember 2016.
    4. KPPN menerbitkan SP2D-GUP Nihil atas SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling  lambat  tanggal 10 Januari 2017 dan  diberi  tanggal  31 Desember  20 16.
    5. Dalam hal Bendahara Pengeluaran tidak/ belum menyetorkan sisa dana UP ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, sisa dana UP akan diperhitungkan pada saat pengajuan SPM-UP tahun anggaran 2017.
  2. SPTB sebagaimana  dimaksud  pada ayat .(1) huruf  a dan huruf b ditandatangani oleh KPA, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian  tidak  terpisahkan  dari Peraturan  Direktur Jenderal ini.

 

Pasal 25

  1. Sisa dana UP/ TUP Tahun Anggaran 2016 untuk pembayaran restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi turis asing tidak disetorkan  ke  Kas  Negara  pada  akhir Tahun  Anggaran 2016.
  2. Sisa dana UP/TUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) akan diperhitungkan dengan permintaan UP pada tahun anggaran berikutnya .

 

BAB V

PENGESAHAN SP3B BLU TRIWULAN IV, SP2HL/SP4HL,   DAN   MPHL-BJS

Pasal 26

  1. SP3B BLU triwulan IV untuk realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 6 Januari 2016.
  2. Berdasarkan SP3B BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SP2B BLU tahun anggaran 2016 diberi tanggal 31 Desember 2016, paling lambat tanggal 10 Januari 2017.
  3. Atas penerbitan SP2B BLU sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), KPPN melakukan rekonsiliasi  rekening  Transito  pada tanggal  penerbitan  SP2B BLU.

 

Pasal 27

  1. SP2HL/SP4HL untuk realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 harus sudah diterima· KPPN paling lambat tanggal 6 Januari
  2. Berdasarkan SP2HL/ SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SPHL/ SP3HL 1:ahun anggaran 2016 diberi tanggal 31 Desember 2016, paling lambat tanggal 10 Januari
  3. Atas penerbitan SPHL/SP3HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN melakukan rekonsiliasi rekening Transito pada tanggal penerbitan SPHL/SP3HL.

 

Pasal 28

  1. Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN untuk realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 6 Januari  2017.
  2. KPPN melakukan   persetujuan    MPHL-BJS    tahun    anggaran 2016 diberi tanggal 31 Desember 2016, paling lambat tanggalr 10 Januari 2017.
  3. Atas persetujuan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud  pada  ayat (2), KPPN melakukan rekonsiliasi rekening Transito pada tanggal persetujuan MPHL-BJS.

 

BAB  VI

PENGELUARAN NEGARA ATAS BEBAN

BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

Bagian Kesatu

Beban DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Pasal 29

  1. Pengeluaran negara   atas   beban   DIPA   Bagian    AnggaranBendahara    Umum     Negara   (BA   BUN)    pada    akhir    tahun anggaran 2016 meliputi:
    1. Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN Tahun Anggaran 2016 yang dapat dibayarkan. sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016;
    2. Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN Tahun Anggaran 2017 yang diproses sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016; dan
    3. Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN Tahun Anggaran 2016 yang disahkan pada Tahun Anggaran
  2. Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN Tahun Anggaran 2016 yang dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a meliputi:
    1. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri/ Luar Negeri;
    2. Belanja Subsidi/ Public Service Obligation (PSO);
    3. Belanja Hibah dan dan Kewajiban Lainnya atas Hibah Luar Negeri ;
    4. Belanja Transfer ke Daerah dan Dana’ Desa;
    5. Penyertaan Modal Negara (termasuk penempatan dana ke dalam Rekening Dana Cadangan);
    6. Pembayaran Penjaminan  Pem’erintah   (termasuk penempatan dana ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah);
    7. Pengeluaran Kerjasama Internasional;
    8. Pengeluaran Perjanjian  Hukum Internasional;
    9. Pemberian Pinjaman Pemerintah;
    10. Penerusan Pinjaman;
    11. Penerusan Hibah;
    12. Investasi Pemerintah;
    13. Penempatan Dana Reboisasi ke dalam Rekening Pembangunan Hutan; dan
    14. Pengeluaran lainnya atas beban DIPA BA BUN selain yang dimaksud pada huruf  a sampai dengan  huruf
  3. Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN Tahun Anggaran 2017 yang diproses sampai dengan akhir Tahun Anggaran  2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b  meliputi:
    1. Belanja Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
    2. Belanja Pensiun;
    3. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri; dan
    4. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Luar Negeri.
  4. Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN Tahun Anggaran 2016 yang disahkan pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengesahan atas SPM untuk transaksi BM-DTP dan P-DTP.
  5. Pengesahan pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh KPPN Jakarta II.
  6. Pembayaran pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan  ayat  (3)  dilakukan  melalui  mekanisme pembayaran  langsung (LS).
  7. Tata cara pencairan dana APBN atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang menurut ketentuan dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Kedua Penyampaian SPM

Pasal 30

  1. PA/ KPA menyampaikan SPM-LS atas beban DIPA BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) kepada Kepala KPPN Jakarta II atau Kepala KPPN Khusus  Pinjaman  dan  Hibah paling lambat tanggal 30 Desember 2016  pukul  15.00 WIB.
  2. PA/ KPA menyampaikan SPM-LS atas beban DIPA BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal  29  ayat  (3)  kepada  Kepala KPPN Jakarta II atau Kepala KPPN Khusus Pinjaman  dan  Hibah  dengan  ketentuan:
    1. SPM-LS DAU dan DAK bulan  Januari  2017 diberi tanggal2 Januari 2017 dan disampaikan kepada Kepala KPPN Jakarta II paling lambat tanggal 23 Desember 2016.
    2. SPM-LS Belanja Pensiun bulan Januari 2017 diberi tanggal 2 Januari 2017 dan disampaikan kepada Kepala KPPN Jakarta II paling lambat tanggal 23 Desember 2017.
    3. SPM-LS untuk pembayaran kewajiban Utang Dalam Negeri tanggal 2 Januari 2017 diberi tanggal 2 Januari 2017 dan disampaikan kepada Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 29 Desember 2016.
    4. SPM-LS untuk pembayaran kewajiban Utang Luar Negeri disampaikan kepada Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dengan  ketentuan:
      1. untuk tanggal valuta 2 Januari 2017, SPM-LS diberi tanggal 2 Januari 2017 dan disampaikan  paling  lambat tanggal 23 Desember 2016;
      2. untuk tanggal valuta 3 Januari 2017, SPM-LS diberi tanggal 3 Januari 2017 dan  disampaikan  paling lambat tanggal 23 Desember 2016;
      3. untuk tanggal valuta 4 Januari 2017, SPM-LS diberi tanggal 4 Januari 2017 dan disampaikan paling lambat tanggal 29 Desember 2016; dan
      4. untuk tanggal valuta 5 Januari 2017, SPM-LS diberi tanggal 5 Januari 2017 dan. disampaikan paling lambat tanggal 30 Desember 2016.
  3. PA/ KPA menyampaikan pengesahan atas SPM untuk transaksi BM-DTP dan P-DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) kepada Kepala KPPN Jakarta II paling lambat tanggal 11 Januari 2017, dan diberi tanggal  31  Desember 2016.
  4. PA / KPA dapat mengajukan SPM-LS melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan .
  5. Batas waktu penyampaian SPM-LS kepada KPPN selain KPPN Jakarta II atau KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah atas SPM  beban DIPA BA BUN sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  29 ayat  (2)  berpedoman  kepada ketentuan  dalam  Pasal  7 ayat (7).

 

Bagian Ketiga Penerbitan  SP2D

Pasal 31

  1. SP2D atas SPM sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat (1) diterbitkan dan diberi tanggal 30 Desember 2016
  2. SP2D atas SPM  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30 ayat (2) diterbitkan dengan ketentuan:
    1. untuk penyaluran DAU dan DAK bulan Januari 2017 diterbitkan paling lambat tanggal 30 Desember 2016 dan diberi tanggal 2 Januari 2017;
    2. untuk pembayaran Belanja Pensiun bulan Januari 2017 diterbitkan paling lambat tanggal 30 Desember 2016 dan diberi tanggal 2 Januari 2017;
    3. untuk pembayaran kewajiban Utang Dalam Negeri  tanggal 2 Januari 2017 diterbitkan  paling  lambat  tanggal  2  Januari 2017, diberi tanggal 2 Januari 2017, dan disampaikan ke Bank Indonesia tanggal 2  Januari  2017; dan               ·
    4. untuk pembayaran kewajiban Utang Luar Negeri dilaksanakan dengan  ketentuan:
      1. untuk tanggal valuta 2 Januari 2017 diterbitkan paling lambat tanggal 29 Desember 2016, diberi tanggal 2 Januari 2017, dan disampaikan ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 29 Desember 2016;
      2. untuk tanggal valuta 3 Januari 2017 diterbitkan paling lambat tanggal 29 Desember 2016, diberi tanggal 3 Januari 2017, dan disampaikan ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 29 Desember 2016;
      3. untuk tanggal valuta 4 Januari 2017 diterbitkan paling lambat tanggal 2 Januari 2017, diberi tanggal 4 Januari 2017, dan disampaikan ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 2 Januari 2017; .dan
      4. untuk tanggal valuta 5 Januari 2017 diterbitkan paling lambat tanggal 3 Januari 2017, diberi tanggal 5 Januari 2017, dan disampaikan ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 3 Januari 2017;
  3. SP2D untuk Pengesahan BM-DTP dan P-DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah 8PM diterima oleh KPPN Jakarta 11,dan diberi tanggal 31 Desember 2016.
  4. Penerbitan SP2D atas 8PM dengan  pengecualian  di  luar  batas waktu  pengajuan  8PM  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30 ayat (4) diberikan terhadap SPM  atas  beban  DIPA  BA  BUN  Tahun  Anggaran  2016   dan   diterbitkan   paling   lambat   tanggal 31  Desember   2016.
  5. SP2D atas 8PM sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (5)  diterbitkan  sesuai ketentuan  dalam  Pasal  10 ayat  (1) .

 

Pasal 32

Atas penerbitan SP2D  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  31  ayat  (1),  KPPN  Jakarta  II membebankan pada:

  1. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN (RPKBUNP.span), untuk SP2D yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2016 sebelum pukul 17.00 WIB; atau
  2. Rekening Pengeluaran KPPN di Bank Indonesia, untuk SP2D yang diterbitkan   tanggal   30   Desember   2016   setelah pukul 17.00 WIB.

Pasal 33

  1. SP2D untuk pembayaran Belanja Pensiun bulan Januari 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dibebankan  pada  Rekening  Pengeluaran  Kuasa  BUN Pusat Gaji (RPKBUNP.gaji) di bank yang  sama  dengan  bank  tempat PT Taspen (Persero) clan PT ASABRI_ (Persero) membuka rekening.
  2. Dana yang disediakan untuk Belanja Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke (RPKBUNP.gaji) tanggal 2 Januari 2017 dengan menggunakan Surat  Perintah  Transfer  (SPT) .

 

BAB VII AKUNTANSI  DAN  PELAPORAN

Pasal 34

Dalam rangka percepatan penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016, diatur sebagai berikut:

  1. Rekonsiliasi antara KPPN dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diselesaikan paling lambat tanggal 17 Januari 2017 dengan ketentuan upload data SAIBA ke Aplikasi e-rekon-lk dilaksanakan paling  lambat  tanggal  13  Januari 2017.
  2. KPPN menyampaikan Laporan Keuangn Tingkat UAKBU N­ Daerah Tahun Anggaran 2016 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan tembusan Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 25 Januari 2017, setelah melaksanakan rekonsiliasi  sebagaimana  dimaksud  pada   huruf a.
  3. KPPN Khusus Penerimaan dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKBU N­ Daerah Tahun Anggaran 2016 ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal  13 Februari 2017.
  4. Closing Period SPAN untuk periode Desember 2016 dalam rangka penyusunan laporan keuangan unaudited dilakukan pada tanggal  17  Januari  2017.
  5. Sebelum menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPPN   memastikan:
    1. tidak terdapat transaksi 2016 yang tersaji pada Exception Report; dan
    2. tidak terdapat Belanja Yang Masih Barus Dibayar pada Neraca Lajur tahun 2016 KPPN atas semua transaksi invoice (SPM atau dokumen lain yang dipersamakan) yang tidak menjadi  SP2D atau dokumen yang dipersamakan.
  6. UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja yang telah direkonsiliasi dengan KPPN mitra kerja ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) / Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-El) dan KPPN mitra kerja paling lambat  tanggal  20 Januari 2017.
  7. Kanwil Ditjen Perbendaharaan  menyampaikan  Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi    Koordinator  Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah (UAKKBU N­ Kanwil) Tahun Anggaran 2016 ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Unit Akuntansi Pembantu  Bendahara  Umum Negara Akuntansi Pusat (UAPBUN  AP)  paling  lambat  tanggal 13 Februari  2017.
  8. UAPPA-W menyampaikan Laporan Keua,ngan tingkat Wilayah ke UAPPA-E l paling lambat tanggal 27 Januari
  9. UAPBUN AP  menyampaikan  Laporan  Keuangan  tingkat  UAPBUN AP ke Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN) paling lambat tanggal 24 Februari  2017.
  10. UAPPA-E1 menyampaikan Laporan Keuangan tingkat eselon I kepada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)  paling lambat  tanggal  8 Februari  2017.
  11. Apabila diperlukan, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan jadwal pelaksanaan rekonsiliasi , closing period data, dan penyampaian laporan keuangan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
  12. Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keua.ngan pada akhir tahun 2016 akan diatur tersendiri.

 

Pasal 35

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara bulan Desember  2016 diatur sebagai berikut:

  1. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ bulan Desember 2016 paling lambat tanggal 17 Januari 2017.
  2. KPPN menyampaikan Daftar LPJ Bendahara bulan Desember 2016 kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling  lambat tanggal  20 Januari 2017.
  3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian Anggaran tingkat Wilayah kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 27 Januari 2017.

 

BAB VIII

PERENCANAAN  KAS

Pasal 36

Dalam  rangka penyusunan  Perencanaan  Kas diatur sebagai berikut:

  1. KPA menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian untuk setiap SPM yang nilainya masuk dalam transaksi besar sebagaimana diatur dalam PMK nomor 277/ 05/ 2014 tenang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.
  2. RPD Harian untuk rencana pengajuan SPM tanggal 1 sampai dengan 6 Desember 2016 disampaikan ke KPPN  sesuai dengan  norma  waktu  yang  diatur  dalam   PMK   nomor  277/ PMK.05/ 2014 tentang Rencana Penarikan  Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan  Kas.
  3. RPD Harian untuk rencana pengajuan SPM tanggal 7 sampai dengan 23 Desember 2016 disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 30 November
  4. RPD Harian untuk rencana pengajuan SPM tanggal 7 sampai dengan 23 Desember 2016 dapat dimutakhirkan paling lambat 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM.
  5. Pemutakhiran RPD Harian dapat dilakukan apabila  terdapat:
    1. perubahan nilai SPM; dan/ atau
    2. perubahan waktu penyampaian SPM.
  6. KPPN dapat menerima SPM tanpa RPD Harian yang nilainya masuk dalam transaksi besar sebagaimana diatur dalam PMK nomor 277/05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan  Kas.
  7. KPPN menerbitkan SP2D atas SPM tanpa RPD Harian sebagaimana dimaksud pada huruf (f) paling cepat  2  hari  kerja setelah SPM diterima dan paling lambat pada  hari terakhir batas waktu penerbitan SP2D sesuai dengan jenis SPM-nya.
  8. KPPN merekapitulasi pengajuan SPM tanpa RPD Harian dan menyampaikan setiap hari dalam  bentuk  file  excel sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran  XII  ke Direktorat  Pengelolaan  Kas  Negara  c. Subdit  Optimalisasi Kas melalui  email renkas.ditpkn@gmail.com  .
  9. Perhitungan deviasi RPD Harian bulan Desember 2016 diperhitungkan dengan membandingkan selisih antara jumlah total rencana dan jumlah total realisasi dengan jumlah total rencana.
  10. Jumlah total rencana sebagaimana dimaksud pada  huruf  (i) adalah jumlah rencana pengajuan SPM dengan RPD Harian ditambah jumlah  rencana pengajuan  SPM tanpa RPD Harian.
  11. Jumlah total realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf (i) adalah total realisasi SPM yang nilainya masuk dalam transaksi  besar.

 

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

  1. Dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran,  KPPN diwajibkan untuk  lebih  meningkatkan  koordinasi  dengan mitra   kerja antara   lain   KBI   setempat,    Bank/ Pos Persepsi,     Bank Operasional,  dan instansi terkait.
  2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mengambil langkah­ langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
  3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Pajak dan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai dalam melakukan monitoring dan evaluasi  atas  pelaksanaan ketentuan penerimaan  negara oleh Bank/ Pos Persepsi .

 

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dalam hal terjadi permasalahan terkait aplikasi dan jaringan SPAN, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengambil langkah­ langkah yang diperlukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2016.

 

Pasal 39

 

Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini, dapat ditindaklanjuti dengan Surat Edaran atau Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan.

 

Pasal 40

 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

 

 

Ditetapkan  di Jakarta,

pada tanggal 31 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

TTD

MARWANTO HARJOWIRYONO

 


Download PER-44/PB/2016