Didahului oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 163/PMK.05/2013 tanggal 18 November 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran, akhirnya Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-42/PB/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013 telah dipublish.

Jika dalam PMK hanya mengatur batas waktu dalam hitungan hari kerja, maka dalam Perdirjen ini mengatur lebih spesifik tanggal deadline, dan beberapa ketentuan yang lebih khusus. Terdiri dari sembilan Bab dan 48 Pasal mengatur tatalaksana penerimaan dan pengeluaran negara serta pelaporannya khusus untuk akhir tahun 2013.

Silahkan membaca Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-42/PB/2013 di bawah ini

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 42 /PB/2013

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

 

 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang
  1. bahwa dalam, rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2013, perlu ada pengaturan khusus tentang penerimaan dan pengeluaran negara di akhir tahun anggaran 2013;
  2. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
Mengingat
  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran;
  14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2013;
  15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran;
  16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
  17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-74/PB/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2012;
  18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/ 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Layanan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi pada Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Layanan/Unit Layanan Lainnya;
  19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri melalui Mekanisme Rekening Khusus;
  20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan APBN pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
  21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2013 tentang Tata Cara Penyaluran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Transfer (SPT) melalui Bank Operasional I;
  22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2013 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG LANGKAH – LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
  3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
  4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN.
  6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia Induk yang selanjutnya disebut KPPN KBI Induk adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan KBI dan menerima pelimpahan penerimaan negara dari KPPN Non-KBI.
  7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia Non-Induk yang selanjutnya disebut KPPN KBI Non- Induk adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan KBI namun tidak menerima pelimpahan penerimaan negara dari KPPN Non-KBI.
  8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Non-Kantor Bank Indonesia yang selanjutnya disebut KPPN Non-KBI adalah KPPN yang tidak berlokasi satu kota dengan KBI.
  9. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker Kementerian Negara/ Lembaga.
  10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
  11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
  12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
  13. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
  14. Rekening Khusus yang selanjutnya disebut Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
  15. Surat Perintah Pembebanan yang selanjutnya disingkat SPB adalah surat perintah pembebanan Reksus yang diterbitkan KPPN berdasarkan SP2D Reksus.
  16. Daftar SPB adalah daftar yang memuat seluruh SPB yang diterbitkan KPPN pada hari bersangkutan sebagai dasar pendebitan dana Reksus untuk disampaikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdit Rekening Pinjaman dan Hibah.
  17. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
  18. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
  19. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
  20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
  21. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP.
  22. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP.
  23. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.
  24. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
  25. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA.
  26. Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA.
  27. Surat Kuasa Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SKPA adalah surat kuasa yang diterbitkan oleh KPA unit eselon yang lebih tinggi (selaku KPA asal) kepada KPA unit eselon yang lebih rendah (selaku KPA penerima) dalam unit eselon I yang sama pada suatu kementerian negara/lembaga untuk menggunakan bagian tertentu dari pagu anggaran yang dimilikinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.
  28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/KPA atas transaksi belanja.
  29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
  30. Surat Perintah Pencairan Dana Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SP2D-GUP Nihil adalah surat pengesahan yang diterbitkan oleh KPPN atas SPM-GUP Nihil yang dibuat oleh PA/KPA pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
  31. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  32. Surat Perintah Transfer yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah dalam rangka transfer memindahbukukan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat termasuk Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Direktorat Jenderal Pajak dari rekening BO III PBB ke SUBRKUN KPPN KBI.
  33. Treasury Single Account yang selanjutnya disingkat TSA adalah satu rekening dimana semua penerimaan negara masuk ke dan semua pengeluaran negara dibayar dari rekening tersebut yang dipergunakan sebagai salah satu cara untuk dapat melaksanakan pengelolaan kas yang baik.
  34. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra KPPN untuk menerima setoran penerimaan negara (tidak termasuk penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor).
  35. Bank Devisa Persepsi adalah bank persepsi yang diberi izin untuk menerima setoran penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor.
  36. Bank Persepsi Mata Uang Asing adalah bank devisa yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara dalam mata uang asing.
  37. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra KPPN untuk menerima setoran penerimaan negara (kecuali penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor).
  38. Bank Operasional III PBB yang selanjutnya disebut BO III PBB adalah bank operasional mitra kerja KPPN selaku Kuasa BUN di daerah yang bertugas menyalurkan dan/atau memindahbukukan DBH PBB per kabupaten/kota bagian Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan SP2D, dan bagian Pemerintah Pusat dan Biaya Pemungutan bagian Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan SPT.
  39. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dibuat oleh KPA/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
  40. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
  41. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disingkat SP3B BLU adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk dan atas nama KPA kepada Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung.
  42. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disingkat SP2B BLU adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja BLU berdasarkan SP3B BLU.
  43. Pengembalian (retur) SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos penerima kepada Bank Operasional/Kantor Pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank/kantor pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Kantor Pos Penerima atau rekening penerima tidak aktif.
  44. Rekening Retur pada KPPN, yang selanjutnya disebut Rekening rr adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN di daerah pada Bank Operasional/Kantor Pos mitra kerja KPPN.
  45. Rekening Retur BO I yang selanjutnya disebut Rekening rr BO I adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN di daerah pada BO I dan digunakan untuk menampung dana retur SP2D beban BO I.
  46. Rekening Retur BO II yang selanjutnya disebut Rekening rr BO II adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN di daerah pada BO I dan digunakan untuk menampung dana retur SP2D beban BO II.
  47. Rekening Retur BO III yang selanjutnya disebut Rekening rr BO III adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN di daerah pada B O I dan digunakan untuk menampung dana retur SP2D beban BO III.
  48. Rekening Retur Pos Pengeluaran yang selanjutnya disebut Rekening rr Pos Pengeluaran adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN di daerah pada Pos Pengeluaran dan digunakan untuk menampung dana retur SP2D beban Pos Pengeluaran.
  49. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA a:tau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk perolehan persediaan dari hibah, belanja modal untuk perolehan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk perolehan surat berharga dari hibah.
  50. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk perolehan persediaan dari hibah, dan pengeluaran modal untuk perolehan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk perolehan surat berharga dari hibah.
  51. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
  52. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada Pemberi Hibah.
  53. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai persetujuan untuk mencatat pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.

BAB II

PENERIMAAN NEGARA

Bagian Kesatu

Penerimaan Negara

Pasal 2

(1)       Penerimaan negara mulai tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 wajib dilimpahkan setiap akhir hari kerja oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Persepsi Mata Uang Asing dan Pos Persepsi ke rekening SUBRKUN KPPN/Direktorat PKN pada Bank Indonesia.

(2)       Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diterima di rekening SUBRKUN KPPN/Direktorat PKN pada Bank Indonesia pukul 17.30 waktu setempat.

(3)       Atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Persepsi Mata Uang Asing dan Pos Persepsi menyampaikan Laporan Harian Penerimaan (LHP) ke KPPN mitra kerjanya/ Direktorat PKN paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Pasal 3

 (1)       Penerimaan negara yang diterima oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi/ Persepsi Mata Uang Asing dan Pos Persepsi pada tanggal 31 Desember 2013 setelah pukul 15.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat dibukukan sebagai penerimaan tanggal 31 Desember 2013.

(2)       Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilimpahkan pada tanggal 2 Januari 2014 paling lambat dan harus telah diterima di rekening SUBRKUN KPPN/Direktorat PKN pukul 09.00 waktu setempat.

(3)       Pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibukukan pada tanggal 2 Januari 2014.

(4)       Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Persepsi Mata Uang Asing dan Pos Persepsi ke KPPN mitra kerjanya/Direktorat PKN pada tanggal 2 Januari 2014 paling lambat pukul 10.00 waktu setempat.

(5)  Pembuatan rekening koran penerimaan tanggal 31 Desember 2013 setelah pukul 15.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat dipisahkan dengan rekening koran penerimaan tanggal 2 Januari 2014.

Pasal 4

Pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

  1. penerimaan negara yang memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan tercatat dalam rekening koran pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Persepsi Mata Uang Asing dan Pos Persepsi.
  2. penerimaan negara yang belum memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) namun tercatat dalam rekening koran pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Persepsi Mata Uang Asing dan Pos Persepsi.

 

Bagian Kedua

Penerimaan dan Pembagian PBB

Pasal 5

(1)       Penerimaan PBB tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 wajib dilimpahkan oleh Bank Persepsi paling lambat dan telah diterima di rekening BO III PBB tanggal 19 Desember 2013 pukul 16.30 waktu setempat.

(2)       Penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi sesuai ketentuan pembagian hasil PBB pada tanggal 20 Desember 2013 dan harus telah diterima pada rekening penerima paling lambat pukul 16.30 waktu setempat.

Pasal 6

(1)       Penerimaan PBB mulai tanggal 19 Desember 2013 setelah pukul 15.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 pukul 15.00 waktu setempat wajib dilimpahkan setiap akhir hari kerja oleh Bank Persepsi ke rekening BO III PBB.

(2)       Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diterima di rekening BO III PBB pukul 16.30 waktu setempat.

(3)       Penerimaan PBB mulai tanggal 19 Desember 2013 setelah pukul 15.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 pukul 15.00 waktu setempat dibagi sesuai ketentuan pembagian hasil PBB pada tanggal 27 Desember 2013 dan harus telah diterima pada rekening penerima paling lambat pukul 16.30 waktu setempat.

Pasal 7

(1)       Penerimaan PBB yang diterima oleh Bank Persepsi pada tanggal 31 Desember 2013 setelah pukul 15.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat, dibukukan sebagai penerimaan tanggal 31 Desember 2013.

(2)       Penerimaan PBB sebagaimana    dimaksud  pada ayat (1)  dilimpahkan pada tanggal 2 Januari 2014 paling lambat dan harus telah diterima di rekening BO III PBB pukul 09.00 waktu setempat.

(3)       Penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan Bank Persepsi ke KPPN mitra kerjanya pada tanggal 2 Januari 2014 paling lambat pukul 10.00 waktu setempat.

(4)       Pelimpahan penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibukukan KPPN pada tanggal 2 Januari 2014.

Pasal 8

(1)       Pelaksanaan pembagian DBH PBB dan BP PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan atas penerimaan mulai tanggal 24 Desember 2013 setelah pukul 15.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 pukul 15.00  waktu setempat dan penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan pada hari pertama pembagian DBH PBB setelah diterimanya DIPA Tahun Anggaran 2014.

(2)       Saldo pada BO III atas penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan mulai tanggal 24 Desember 2013 setelah pukul 15.00  waktu setempat sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 pukul 15.00 waktu setempat dan penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilimpahkan ke SUBRKUN KPPN pada tanggal 2 Januari 2014.

(3)       Pelimpahan saldo BO III ke SUBRKUN KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai berikut:

  1. Untuk KPPN KBI menggunakan kode akun 824311 (Pengeluaran Pemindahbukuan Intern KPPN).
  2. KPPN Non KBI menggunakan kode akun 824111 (Pengeluaran Kiriman Uang Antar KPPN).

(4)       Penerimaan atas pelimpahan saldo BO III sebagaimana pada ayat (3) KPPN KBI membukukan sebagai berikut:

  1. Untuk transaksi intern KPPN bersangkutan menggunakan kode akun 814311 (Penerimaan Pemindahbukuan Intern KPPN.
  2. Untuk transaksi kiriman dari KPPN Non KBI menggunakan kode akun 814111 (Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN).

(5)       Pelaksanaan pembagian DBH PBB dan BP PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme kurang bayar sesuai ketentuan.

Pasal 9

(1)          Penyampaian SP2D dan SPT dalam rangka pembagian PBB oleh KPPN paling lambat dan harus telah diterima BO III PBB tanggal 20 dan 27 Desember 2013 pukul 15.00 waktu setempat.

(2)          Dalam hal kondisi geografis tidak memungkinkan untuk menyampaikan SP2D dan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

  1. KPPN dapat berkoordinasi dengan BO III PBB untuk pengiriman SP2D dan SPT melalui sarana faksimili terlebih dahulu.
  2. KPPN mengirimkan asli SP2D dan SPT dengan menggunakan sarana tercepat dan aman.

Pasal 10

(1)          Berdasarkan SP2D yang disampaikan oleh KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BO III PBB mentransfer DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atas beban BO III PBB ke rekening masing-masing penerima.

(2)          DBH PBB dan BP PBB Bagian Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telah diterima pada rekening masing-masing penerima paling lambat pukul 16.30 waktu setempat.

(3)          Berdasarkan SPT yang disampaikan oleh KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BO III PBB mentransfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Ditjen Pajak atas beban BO III PBB.

(4)       BO III PBB mitra kerja KPPN KBI mentransfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Ditjen Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening SUBRKUN KPPN KBI Nomor 501.00000XXXX pada Bank Indonesia dan harus diterima paling lambat pukul 16.30 waktu setempat.

(5)          BO III PBB mitra kerja KPPN Non KBI mentransfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Ditjen Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening SUBRKUN KPPN KBI Induk Nomor 501.00000XXXX pada Bank Indonesia dan harus diterima paling lambat pukul 16.30 waktu setempat.

(6)          BO III PBB menyampaikan dokumen penerimaan ke KPPN mitra kerjanya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat meliputi Nota Kredit, Rekening Koran dan Rekapitulasi data penerimaan PBB per sektor.

(7)       Mekanisme penerbitan SKP, surat permohonan transfer, SPP, SPM, SP2D dan SPT untuk pembagian dan penyaluran DBH PBB kepada yang berhak berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penerimaan, pembagian, dan penyaluran dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

 

Bagian Ketiga

Sanksi Denda

 Pasal 11

(1)          Keterlambatan/kekurangan pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi denda sebesar l%o (satu per seribu) per hari, termasuk hari libur/hari yang diliburkan, dari jumlah yang kurang/terlambat dilimpahkan.

(2)       Keterlambatan/kekurangan transfer DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota, dan DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Ditjen Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dikenakan sanksi denda sebesar l%o (satu per seribu) per hari, termasuk hari libur/hari yang diliburkan, dari jumlah yang kurang/terlambat ditransfer.

(3)          Jumlah denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan minimal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

 

BAB III

PENGELUARAN NEGARA

Pasal 12

(1)       Pengaturan batas waktu pengajuan SPM oleh PPSPM ke KPPN diatur sebagai berikut:

  1. SPM-UP, SPM-TUP dan SPM-GUP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 6 Desember 2013 pada jam kerja;
    1. SPM-LS yang penyelesaian pekerjaannya sampai dengan bulan Oktober 2013 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 6 Desember 2013 pada jam kerja;
    2. SPM-LS yang penyelesaian pekerjaannya mulai bulan Nopember sampai dengan 31 Desember harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2013 pada jam kerja;
    3. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPM-KP), Surat Perintah Membayar Kelebihan Bea (SPM-KB), Surat Perintah Membayar Kelebihan Cukai (SPM-KC), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB) dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPM-PP) harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2013 pada jam kerja;
    4. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-KPBB) harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 27 Desember 2013 pada jam kerja.

(2)          Dalam kondisi tertentu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat memberikan pengecualian diluar batas waktu pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan KPPN dalam penyelesaian penerbitan SP2D.

(3)          Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

  1. Pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam;
  2. Kondisi kahar/force majeure;
  3. Kondisi yang menyebabkan terlambatnya penyampaian SPM yang dibuktikan dengan surat penyataan dari KPA.

Pasal 13

Khusus keperluan pembayaran gaji induk bulan Januari tahun anggaran 2014, diatur sebagai berikut:

  1. SPM-LS Gaji Induk diberi tanggal 2 Januari 2014 dan disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 Desember 2013.
  2. Penerbitan SPM-LS Gaji Induk dilakukan setelah adanya petunjuk lebih lanjut mengenai penggunaan klasifikasi anggaran dan tata cara penerbitan SPM-LS Gaji induk bulan Januari 2014.

Pasal 14

Penerbitan SP2D oleh KPPN diatur sebagai berikut:

  1. SP2D-UP dan SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 11 Desember 2013 pada jam kerja.
  2. SP2D-GUP diterbitkan paling lambat tanggal 13 Desember 2013 pada jam kerja.
  3. SP2D-LS atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diterbitkan paling lambat tanggal 13 Desember 2013.
  4. SP2D-LS atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diterbitkan paling lambat tanggal 30 Desember 2013 pada jam kerja.

 

  1. SP2D Gaji Induk atas SPM-LS Gaji induk bulan Januari 2014 diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2013 dan diberi tanggal 2 Januari 2014.
  2. SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus sudah dikirim dan diterima oleh Bank Operasional I pada tanggal berkenaan pukul 15.00 waktu setempat.

Pasal 15

(1)          Pengajuan Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri atau withdrawal application (WA) ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah diatur sebagai berikut:

  1. Pengajuan aplikasi untuk pinjaman dari ADB diterima KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 27 Nopember 2013;
  2. Pengajuan aplikasi untuk pinjaman selain dari JICA, ADB, dan IBRD diterima KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 29 Nopember 2013;
  3. Pengajuan aplikasi untuk pinjaman dari IBRD diterima KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 4 Desember 2013;
  4. Pengajuan aplikasi untuk pinjaman dari JICA diterima KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 12 Desember 2013.

(2)          Dalam hal pemberi pinjaman/hibah mengatur lain batas waktu pengajuan Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri atau WA, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

(3)          Batas waktu pengajuan Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri atau WA, yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman/hibah menjadi acuan/pedoman bagi KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dalam menyelesaikan penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri atau WA.

Pasal 16

Pembayaran honorarium dan vakasi bulan Desember Tahun Anggaran 2013 dapat dibayarkan melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan SPTJM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.

Pasal 17

Pembayaran uang makan dan uang lembur Pegawai Negeri Sipil bulan Desember Tahun Anggaran 2013 dapat dibayarkan dengan uang persediaan.

Pasal 18

(1)          Pengajuan pengesahan SKPA oleh KPA kepada KPPN paling lambat tanggal 27 Nopember 2013.

(2)       KPPN mengesahkan SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 29 Nopember 2013.

(3)          Pengajuan SPM-UP/TUP/GUP/LS ke KPPN berdasarkan SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf c.

Pasal 19

Penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak (retensi), diatur sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% (seratus per seratus).
  2. Untuk masa pemeliharaan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2013 atau yang melampaui tahun anggaran 2013, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2013 dengan dilampiri copy jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh PPK, minimal sebesar jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.
  3. SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik.

Pasal 20

(1)          Pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya (BAPP) dibuat mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, PPSPM pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan:

  1. Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dan pihak ketiga/rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
  2. Asli jaminan/garansi pembayaran dari bank umum yang masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi pembayaran bank tersebut.
  3. Jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.                               .
  4. Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank tersebut palsu dan/atau asli tapi palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PPK sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
  5. Asli surat kuasa (bermaterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
  6. Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai persentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah 50 (lima puluh) juta rupiah, jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM sebagai Penjaminan dari PPK sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
  7. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(2)          PPSPM wajib menyampaikan BAPP kepada Kepala KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir.

(3)          Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir kepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir;
  2. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan.
  3. Atas klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada bulan Desember 2013 dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke kas negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2013 dicatat/dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran Lain- Lain (kode akun 4239XX).
  4. Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b tanpa memperhitungkan pajak- pajak yang telah disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM.

 

(4)          Dalam hal pekerjaan telah diselesaikan 100% (seratus per seratus), PPSPM pada saat mengambil Asli Jaminan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke KPPN harus menyerahkan copy jaminan pemeliharaan (5%) yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh PPK, yang masa berlakunya berakhir minimal bersamaan dengan masa pemeliharaan.

(5)          Dalam hal BAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak disampaikan ke KPPN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak masa kontrak berakhir, Kepala KPPN membuat surat pernyataan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dan mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sekurang- kurangnya sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(6)          Dalam hal klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat kelebihan pencairan klaim jaminan/garansi bank dan penyetoran pajak melalui pemotongan SPM, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(7)          Nomor dan tanggal jaminan/garansi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicantumkan pada uraian SPM berkenaan.

Pasal 21

(1)          Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dan ayat (5), PPK wajib mengembalikan uang jaminan bank tersebut dan menyetorkan ke Kas Negara.

(2)          Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dan ayat (5), untuk tahun-tahun berikutnya KPPN tidak diperkenankan menerima penjaminan/ garansi atau segala bentuk penjaminan dari bank umum bersangkutan.

BAB IV

PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 22

(1)          Pengajuan SPM-PTUP dan SPM-GUP Nihil atas pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2013 dilakukan paling lambat tanggal 8 Januari 2014.

(2)       SPM-PTUP dan SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanggal 31 Desember 2013.

Pasal 23

SP2D GUP-Nihil/PTUP 2013 atas SPM-PTUP dan SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterbitkan paling lambat tanggal 10 Januari 2014, dengan mencantumkan uraian tambahan pada SP2D “Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP tahun anggaran 2013″ dan diberi tanggal 31 Desember 2013.

Pasal 24

(1)          Sisa dana UP tahun anggaran 2013 yang masih berada pada kas bendahara (baik tunai maupun yang masih ada di dalam rekening bank/pos) oleh Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan harus disetorkan kembali ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi pada wilayah kerja KPPN Pembuku/mitra kerja KPPN pembayar dengan menggunakan SSBP, paling lambat tanggal 30 Desember 2013.

(2)          Untuk mengetahui kebenaran sisa dana UP yang harus disetor, Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pencocokan data dengan KPPN sebelum melaksanakan penyetoran.

(3)          Atas penyetoran sisa dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran menyampaikan SSBP ke KPPN.

(4)          Dalam hal Satker/ Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 tidak/belum menyetorkan sisa dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker/Bendahara Pengeluaran bersangkutan tidak dapat diberikan pembayaran UP/TUP dalam tahun anggaran berikutnya sebelum sisa dana UP tersebut disetorkan ke rekening Kas Negara.

Pasal 25

(1)          Atas SSBP yang diterima dari Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Seksi Pencairan Dana/Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan pencocokan dengan data pada Seksi Bank.

(2)          Saldo UP/TUP pada kartu pengawasan UP/TUP harus sama dengan saldo kas Bendahara Pengeluaran pada neraca.

(3)          Dalam hal terdapat perbedaan saldo UP/TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan.

Pasal 26

Daftar Penguji/Daftar Pengantar SP2D-GUP Nihil/PTUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 agar dibuat tersendiri.

Pasal 27

Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil/PTUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, KPPN mencetak Kartu Pengawasan Kredit satuan kerja berkenaan dan disahkan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana/Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker.

 

Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil/PTUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, KPPN melakukan perbaikan Laporan Kas Posisi (LKP) tanggal 31 Desember 2013.

BAB V

PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

Pasal 29

Permintaan kebutuhan dana oleh KPPN dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) pengeluaran berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengiriman permintaan kebutuhan dana dan pengiriman SP2D/SPT dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) pengeluaran.

Pasal 30

Permintaan kebutuhan dana oleh KPPN dalam rangka pembayaran gaji induk bulan Januari 2014 disampaikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada tanggal 27 Desember 2013 paling lambat pukul 16.00 waktu setempat, disatukan dengan kebutuhan dana awal untuk tanggal 30 Desember 2013.

Pasal 31

Transfer dana ke BO II/Kantor Pos untuk pembayaran gaji induk bulan Januari 2014 dilakukan pada tanggal 30 Desember 2013.

Pasal 32

Penihilan saldo Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat (RPK- BUN-P) mulai tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember 2013, dilaksanakan paling lambat pukul 17.30 waktu setempat.

Pasal 33

(1)          KPPN melaporkan data SPM yang diterima tanggal 23 Desember 2013 kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas melalui ekirana.perbendaharaan.go.id paling lambat tanggal 24 Desember 2013 pukul 09.00 waktu setempat.

(2)          KPPN setiap hari melaporkan data SP2D yang diterbitkan tanggal 19 sampai dengan 30 Desember 2013 kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas melalui ekirana.perbendaharaan.go.id paling lambat pukul 15.00 waktu setempat.

 

BAB VI

PENGIRIMAN LAPORAN KAS POSISI (LKP)

Pasal 34

(1)          Pengiriman LKP harian mulai tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dilakukan paling lambat pukul 21.00 waktu setempat.

(2)          Pengiriman LKP perbaikan atas transaksi penerimaan negara tanggal 31 Desember 2013 setelah pukul 15.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat dilakukan pada tanggal 2 Januari 2014 paling lambat pukul 11.00 waktu setempat.

(3)          Pengiriman LKP perbaikan atas penerbitan SP2D GUP- Nihil/PTUP 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan secara harian paling lambat pukul 10.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.

(4)          Pengiriman LKP ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(1)                dan ayat (3) melalui saluran komunikasi data yang telah disediakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan setelah seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran pada hari berkenaan telah berhasil di-posting oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

(5)          Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan KPPN diwilayah kerjanya dalam pengiriman LKP secara tepat waktu dan akurat.

(6)          Dalam rangka memastikan diterimanya pengiriman LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN wajib melakukan konfirmasi ke Direktorat Sistem Perbendaharaan u.p. Subdit. Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdit. Perencanaan dan Pengendalian Kas.

Pasal 35

LKP harian/mingguan untuk tahun anggaran 2014 dibuat secara terpisah dari LKP perbaikan tahun anggaran 2013 yang diperbaiki dengan tanggal buku 31 Desember 2013.


 

BAB VII AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 36

Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2013, diatur ketentuan sebagai berikut:

  1. Rekonsiliasi antara KPPN dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diselesaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2014.
  2.  KPPN menyampaikan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Umum (SAU), Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN), dan ADK lengkap dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 24 Januari 2014, setelah melaksanakan rekonsiliasi dengan satuan kerja di wilayah kerjanya masing- masing.
  3.  UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja yang telah direkonsiliasi dengan KPPN mitra kerja ke Kantor Wilayah/Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) paling lambat tanggal 20 Januari 2014.
  4. Rekonsiliasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan UAPPA-W diselesaikan paling lambat tanggal 27 Januari 2014.
  5.  UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W ke UAPPA-E1 paling lambat tanggal 29 Januari 2014.
  6.  UAPPA-E1 wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 ke UAPA paling lambat tanggal 7 Februari 2014.
  7. Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan Laporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat Kanwil ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 13 Februari 2014 setelah melakukan rekonsiliasi dengan UAPPA-W.
  8. Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan Data GL Laporan Keuangan Tingkat kanwil sebagaimana dimaksud pada angka 7 ke Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan dan Direktorat Sistem Perbendaharaan ke alamat e-mail: datakanwil@perbendaharaan.go.id, ftp://ftpkomda.per bendaharaan.go.id, datakppn@depkeu.go.id, datakppn@gmail. com dan datakppn@perbendaharaan.go.id paling lambat tanggal 13 Februari 2014 setelah melakukan rekonsiliasi dengan           UAPPA-W.
  9. KPPN agar mengirimkan saldo awal 2014/saldo akhir 2013 dengan nama file “salwa2014.xxx” (xxx=Kode KPPN) ke alamat e-mail:     datakppn@perbendaharaan.go.id, datakppn@gmai7.com, dan akpus841@gmail.com, File saldo awal dihasilkan aplikasi verak dan dikirimkan setelah semua proses akhir dilaksanakan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Penyelesaian dana retur yang berada di rekening “rr” BO I/rekening “rr” BO II/rekening “rr” BO III dan rekening “rr” Pos Pengeluaran sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian dan penatausahaan pengembalian (retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 38

(1)          Penyampaian pertanggungjawaban atas penggunaan UP oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian Negara/Lembaga, diatur sebagai berikut:

  1. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan SPTB dengan nilai tanpa batas sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran ke Kementerian Luar Negeri/Kementerian Negara/Lembaga melalui faksimile sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
  2. Kementerian Luar Negeri/Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan SPM-GUP Nihil ke KPPN dengan dilampiri copy SPTB, yang diketahui (ditandatangani dan dibubuhi cap dinas) oleh Kepala Biro Keuangan/pejabat yang berwenang pada Kementerian Luar Negeri/Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.

(2)          Dalam hal KPA/Satker/Bendahara Pengeluaran Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 tidak/belum menyetorkan sisa dana UP, maka sisa dana UP tersebut akan diperhitungkan pada saat pengajuan SPM-UP tahun anggaran 2014.

Pasal 39

(1)          Sisa dana UP/TUP tahun anggaran 2013 untuk pembayaran dalam rangka restitusi PPN bagi turis asing tidak disetor pada akhir tahun anggaran 2013.

(2)          Sisa dana UP/TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan permintaan UP pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 40

(1)          SP3B BLU triwulan IV atas realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 harus telah diterima KPPN paling lambat tanggal 8 Januari 2014.

(2)          Berdasarkan SP3B BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SP2B BLU tahun anggaran 2013 dengan tanggal 31 Desember 2013, paling lambat tanggal 10 Januari 2014.

(3)       KPPN melakukan perbaikan Laporan Kas Posisi (LKP) tertanggal 31 Desember 2013 atas penerbitan SP2B BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41

(1)          Dalam hal realisasi penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan (BP) PBB Bagian Daerah Tahun Anggaran 2013 lebih besar dari pagu DIPA tahun anggaran 2013, dilakukan perubahan/revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dan diberi tanggal 31 Desember 2013.

(2)           Perubahan/revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan- undangan.

Pasal 42

(1)          Dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran, KPPN diwajibkan untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja antara lain KBI setempat, Bank/Pos Persepsi, Bank Operasional, dan instansi terkait.

(2)          Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mengambil langkah- langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

(3)     Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Pajak dan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi.

Pasal 43

(1)      Dalam rangka penerbitan bank garansi oleh bank umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar, KPA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

(2)       Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan surat permohonan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan surat dispensasi untuk penerbitan bank garansi oleh bank umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar, dengan ketentuan :

  1. Dalam wilayah kerja KPPN pembayar tidak terdapat bank umum yang dapat menerbitkan garansi bank.
  2. Bank umum penerbit garansi bank berlokasi dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan.

Pasal 44

(1)          SP2HL/SP4HL untuk realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 harus telah diterima KPPN paling lambat tanggal 8 Januari 2014.

(2)          Berdasarkan SP2HL/ SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SPHL/SP3HL tahun anggaran 2013 dengan tanggal 31 Desember 2013, paling lambat tanggal 10 Januari 2014.

(3)       KPPN melakukan perbaikan Laporan Kas Posisi (LKP) tertanggal 31 Desember 2013 atas penerbitan SPHL/SP3HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 45

(1)          Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN untuk realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 harus telah diterima KPPN paling lambat tanggal 8 Januari 2014.

(2)          KPPN melakukan persetujuan MPHL-BJS tahun anggaran 2013 dengan tanggal 31 Desember 2013, paling lambat tanggal 10 Januari 2014.

Pasal 46

(1)          Kepala KPPN diminta agar memberitahukan maksud Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini kepada mitra kerjanya, antara lain Kepala Kantor/Satuan Kerja/Instansi Pengguna PNBP/BLU/Biro/Bagian Keuangan Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Kantor Bank Indonesia, Pimpinan Bank/Kepala Kantor Pos di wilayah kerja masing- masing.

(2)          Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dalam hal diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dapat ditindaklanjuti dengan Surat atau Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 48

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

                                            Ditetapkan di Jakarta,

                                                                  pada tanggal 21 November 2013

                                                                                                           Plt. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

                                                                                                                    BOEDIARSO TEGUH WIDODO

Download Per-42/PB/2013
p5rn7vb
 

Tags: ,