KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR                   PER-37/PB/2016

 

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN ,

 

Menimbang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/ PMK.05/ 20 16 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja )legara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara;

 

  1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 20 16 Lentang Sertifikasi Bendahara  pada  Satuan  Kerja  Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  13);

 

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 ,’ 05/ 20 16 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pend apatar_ dan Belanja Negara;

 

 

MEMUTUSKA N:

Menetapkan   :      PERATURAN       DIREKTUR     JENDERAL      PERBENDAHARAAN TENTANG    PETUNJUK    TEKNI S    SERTIFI KASI   BENDAHARA PADA SATUAN  KERJA PENGELOA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA NEGARA.

 

 

BAB I KETENTUAN U MUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini  yang dimaksud dengan:

  1. Sertifikasi Bendahara yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses penilaian karakter , kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk rnenjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Ujian
  1. Ujian Sertifikasi Bendahara yang selanjutnya  disebut Ujian Sertifikasi adalah rangkaian proses uji  secara objektif untuk menilai karakter , kompetensi , dan kemampuan untuk menj adi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu  berdasarkan  Standar Kompetensi
  2. Nomor Register adalah nomor khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Re publik Indonesia yang  lulus Ujian  Sertifikasi .
  3. Sertifikat Bendahara adalah keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang sebagai , pengakuan atas karakter, kompetensi, dan kemampuan seseorang untuk menjadi Bendahar
  4. Kementerian Negara/ Lembaga adalah kernen terian negara/ lembaga     pemerin tah     non      kemen terian negara / lembaga
  5. Tempat Uji Kornpetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah unit kerja pada kernenterian negara/ lembaga yang dapat rnern berikan fasilitas pelaksanaan Ujian Sertifikasi sesuai dengan materi dan metode Ujian Sertifikasi yang ditentukan.
  6. Standar Kompetensi Bendahara adalah ru musan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan , dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan   pelaksanaan  tugas  dan  syarat  jabatan bendahara      yang    ditetapkan      sesuai     dengan     ketentuan peraturan   perundang-undangan    yang  berlaku .
  1. Unit Penyelenggara Sertifikasi yang selanjutnya disebut Unit Penyelenggara adalah unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai fungsi perumusan dan standardisasi jabatan profesi bidang
  2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disingkat BPPK adalah unit eselon 1 pada KernenterianKeuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan  negara
  3. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar / menyerahkan uang atau surat  berharga  atau  barang-barang negars
  4. Pega wai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
  5. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang selanjutnya disebut Diklat Bendahara adalah proses penyelen ggaraan belajar menga_J ar       dalam       rangka      meningkatkan kemampuan   PNS,  prajuri t Tentara  Nasional   Indonesia,atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia scsuai dengan  Standar Kompetensi  Bendahara yang ditctapkan.
  1. Pendidikan dan Pelatihan Persiapan Sertifikasi Bendahara yang selanjutnya disebut Diklat Persiapan Sertifikasi adalah diklat yang dapat diikuti oleh Bendahara dalam jangk a waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku .
  2. Pendidikan Profesion al Berkelanjutan adalah kegiatan belajar terus   menerus   oleh   Bendahara  agar senantiasa dapat memelihara, meningkatkan, dan mengem bangkan kompetensi profesionalnya.
  1. Asesor Ujian Sertifikasi yang selanjutnya disebut Asesor adalah seseorang yang memiliki kompeten si dan memenuhi persyaratan untuk menilai Ujian Sertifikasi
  2. Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/ Lembaga atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara / Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
  3. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda  tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi  elektronik  lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi
  4. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi Bendahara yang selanjutnya disebut Aplikasi SIMSERBA adalah program aplikasi komputer yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk melakukan manajemen
  5. Skema Sertifikasi adalah rumusan yang menjelaskan acuan normatif, kemasan/ paket kompetensi, persyaratan dasar, hak pemohon sertifikasi, kewaj:ban pemegang sertifikat, biaya sertifikasi, proses sertifikasi, dan kode etik bendahara

 

BAB II RUANG  LINGKUP

Pasal 2

Peraturan  Direktur Jenderal ini mengatur mengenai:

  1. Penyelenggaraan Sertifikasi;
  2. Penerbitan Sertifikat Bendahara;
  3. Perpanjangan Sertifikat Bendahara;
  4. Penggantian Sertifikat Bendahara; dan
  5. Pencabutan Sertifikat Bendahara

 

 

BAB III PENYELENGGARAAN   SERTIFIKASI

Bagian  Kesatu Unit Penyelenggara

Pasal 3

Tugas dan kewenangan penyelenggaraan Sertifikasi  yang dimiliki oleh Unit Penyelenggara yang diatur dalam Peraturan Direktur  Jenderal  ini  adalah  sebagai berikut:

  1. Menetapkan metode     dan      menyusun       materi      Ujian Sertifikasi;
  2. Menyusun dan    menetapkan      standar     kelulusan     Ujian Sertifikasi;
  3. Menetapkan persyara tan    teknis  dan    memberikan  izin penyelenggaraan Ujian Sertifikasi kepada TUK;
  1. Menyediakan tenaga penguji (Asesor);
  2. Menetapkan kuota  peserta  Ujian Sertifikasi;

 

  1. Menyampaikan pengumu man pelaksanaan /jadwa l Ujian Sertifikasi;
  2. Menetapkan calon peserta  Ujian Sertifikasi;
  3. Menyelenggarakan Ujian Sertifikasi;
  4. Menetapkan hasil  Ujian Sertifikasi;

rencana

 

J . Melakukan verifikasi terhadap usulan pengakuan dan penerbitan Sertifikat Bendahara atas Sertifikat Diklat Bendahara atau sertifikat profesi Bendahara yang diterbitkan sebelum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku;

  1. Mengajukan usulan penerbitan Sertifikat Bendahara;
    1. Melakukan verifikasi dan menyampaikan rekomendasi perpanjangan masa  berlaku  Sertifikat Bendahara;
  2. Melakukan verifikasi dan menyampaikan rekomendasi penggantian Sertifikat  Bendahara;
  3. Melakukan verifikasi dan menyampaikan rekomendasi pencabutan Sertifikat Bendahara;

 

 

 

 

  1. Menjamin mutu  pelaksanaan  Ujian Sertifikasi;
  2. Melaksanakan pengawasan   hasil   ( surveillance); dan

 

  1. Menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan

administratif        terkait

 

 

Bagian Kedua Tempat Uji Kompetensi

 

Pasal 4

TUK ditetapkan oleh Unit Penyelenggara  berdasarkan  usulan  dari Kementerian Negara/ Lembaga atau penunjuk an dari Unit Penyelenggara.

 

Pasal 5

  • Persyaratan teknis untuk menjadi TUK adalah sebagai berikut:
    1. Mampu memfasilitasi ketersediaan ruangan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan ujian dengan kondisi yang mendukung pelaksanaan ujian antara lain:
      • Pencahayaan yang memadai;
      • Suhu ruangan yang nyaman; dan
      • Bebas dari kebisingan.

 

  1. Mampu memfasilitasi pendukung                  pelaksan aan

ketersediaan       peralatan Ujian        Sertifikasi    yang

 

memadai antara lain komputer / laptop, printer, dan perlengkapan pendukung lainnya.

  1. Memiliki 1 (satu) orang pegawai di lingkup kerjanya yang memahami Skema Sertifikasi dan ketentuan terkait pelaksanaan
  • Unit Penyelenggara dapat menetapkan  persyaratan tambahan bagi TUK selain  yang  telah  disebutkan  pada ayat (1).

 

Pasal 6

Dalam hal pengakuan dan penerbitan  Sertifikat  Bendahara atas      Sertifikat             Diklat         Bendahara                    atau     sertifikat    profesi

 

 

 

 

Bendahara  yang  diterbitkan  sebelum  Peraturan   Presiden Nomor 7 Tahun 20 16 tentang Sertifikasi  Bendahara  pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Negara mulai berlaku, Unit Penyelenggara dapat menugaskan TUK .

 

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Sertifikasi, TUK menggunakan Aplikasi SIMSERBA.

 

Pasal 8

( 1)  U sulan sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   4   disampaikan oleh  Kementerian  Negara/ Lembaga  melalui surat  usulan   kepada  Unit  Penyelenggara .

  • Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat serendah-rendahn ya setingkat eselon
  • Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah kan dari Peraturan Direktur Jenderal
  • Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilampiri dengan  checklist  kelengkapan   persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak  terpisah kan  dari  Peraturan Direktur  Jenderal

 

Pasal 9

  • Unit Penyelenggara melakukan verifikasi terhadap surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8  ayat  (1) terkait dengan pemenuhan  persyaratan  teknis untuk menjadi
  • Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  didukung  dengan  informasi  deskriptif dan/ atau dokumentasi yang

 

 

 

 

Pasal 10

Penetapan    TUK    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    4 dilakukan  melalui  surat ketetapan.

 

Bagian Ketiga Asesor

 

Pasal 11

Tugas     dan     fungsi     Asesor     dalam      penyelenggaraan      Ujian Sertifikasi  adalah  sebagai beriku t:

  1. Melaksanakan proses Ujian Sertifikasi menggu nakan metode Ujian Sertifikasi yang telah d itetapkan oleh Unit Penyelenggara;
  2. Melakukan evaluasi dan penilaian Ujian Sertifikasi; dan
  3. Menyampaikan rekomendasi   hasil    Ujian    Sertifikasi kepada  U nit  Penyelenggara  melalui TU

 

Pasal 12

Persyaratan      untuk     menjadi     Asesor     ditetapkan      oleh    Unit Penyelenggara.

 

Bagian  Keempat  Pengumuman  Ujian  Sertifikasi

 

Pasal 13

( 1)        Dalam     rangka     melaksanakan       Ujian     Sertifikasi,     Unit

 

Penyelenggara     menetapkan Sertifikasi.

kuota      peserta       Ujian

 

  • Berdasarkan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Penyelenggara menyampaikan pengumuman rencana pelaksanaan/jadwal Ujian Sertifikasi   melalui   surat dan/ atau situs resmi  Direktorat  Jenderal Perbendaharaa
  • Surat sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) ditandatangani oleh Direktur  Jenderal  Perbendaharaan dan  disampaikan  kepada  Sekretaris  Jenderal, Sekretaris

 

 

 

U tama,    atau    Sekretaris     Kementerian     Negara/ Lembaga dan  pimpinan  instansi  terkait.

  • TUK menyebarkan informasi jadwal pelaksanaan Ujian Sertifikasi berdasarkan   rencana   pelaksanaan/jadwal Ujian Sertifikasi yang telah ditetapkan oleh Unit Penyelenggara  kepada Satke

 

Pasal 14

Dalam  hal  pengakuan  dan  penerbitan  Sertifikat  Bendahara atas Sertifikat Diklat Bendahara atau  sertifikat  profesi  Bendahara yang diterbitkan  sebelum  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi  Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara mulai berlaku, Unit Penyelenggara dapat menetapkan kuota  peserta Sertifikasi.

 

Bagian Kelima

Dokumen  Persyaratan  Pendaftaran  Sertifikasi

 

 

Pasal 15

Dokumen persyaratan pendaftaran Sertifikasi terdiri dari dokumen persyaratan umum dan dokumen persyaratan tambahan .

 

 

 

 

Dokumen

Pasal 16

persyaratan      umum       pendaftaran       Sertifikasi

 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:

  1. Formulir pend aftaran Sertifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian  tidak terpisahkan  dari  Peraturan  Direktur  Jenderal ini;
  2. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hard copy dan softcopy  dengan  format  JPG/ PDF berukuran  maksimal  100 KB;
  3. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Kepangkatan / Golongan terakhir yang telah dilegalisir oleh  pejabat  yang  menangani   kepegawaian    dalam   ben tuk   hard copy  dan

 

 

 

 

softcopy dengan format JPG/ PDF berukuran maksimal 100 KB;

  1. Fotokopi Sertifikat  Diklat  Bendahara   yang   diterbitkan oleh BPPK yang telah dilegalisir oleh pejab at yang menangam kepegawaian dalam ben tuk hardcopy dan softcopy dengan format  JPG/ PDF  beru kuran  maksimal 100 KB;
  2. Surat usulan nama calon peserta Sertifikasi dari kepala Satker sesuai dengan format yang tercan tum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah kan dari  Peraturan  Direktur  Jenderal  ini   dalam   bentuk   hard copy dan softcopy dengan format JPG / PDF berukuran maksimal  100 KB; dan
  3. Pas foto berwarna terbaru (paling lama  enam  bulan terakhir) dengan latar belakang  merah ,  uku ran  4×6 sebanyak 2 (dua) lembar, di  bagian  belakang  setiap  pas  foto ditulis identitas  peserta  (nama  dan  NIP) ,  dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan  format  JPG berukuran  maksimal  100

 

Pasal 17

  • Dokumen persyaratan tambahan pendaftara n Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan hanya pada masa peralihan yaitu dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 20 16 tentang  Sertifikasi  Bendahara pada Satuan  Kerja

Pengelola    Anggaran     Pendapatan      dan     Belanja     Negara mulai  berlaku .

  • Dokumen persyaratan tambahan pendaftaran Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri  dari:
    1. Fotokopi SK penunjukan sebagai Bendahara yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangam kepegawaian dalam bentuk hard copy dan softcopy dengan format JPG/ PDF berukuran maksimal  100 KB bagi calon peserta Sertifikasi yang mendudu ki jabatan  Bendahara;

 

 

 

 

 

  1. Fotokopi Sertifikat Diklat Persiapan Sertifikasi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hard copy dan softcopy dengan format JPG/ PDF  berukuran  maksimal  100 KB bagi calon peserta  Sertifikasi  yang  telah  mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Persiapan Sertifikasi;
  2. Fotokopi Sertifikat  Diklat  Bendahara   yang diterbitkan oleh lembaga diklat lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG/ PDF berukuran maksimal 100 KB bagi calon peserta Sertifikasi yang memiliki sertifikat diklat dimaksud;  dan/ atau
  3. Fotokopi sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hard copy dan softcopy dengan format JPG/ PDF  beru kuran maksimal 100 KB bagi calon peserta Sertifikasi yang memiliki  sertifikat  profesi
  • Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, atau  huruf  d  dilampirkan  dalam  hal  calon  peserta Sertifikasi tidak memiliki fotokopi Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  16  huruf

 

Bagian  Keen am

Tata Cara Pendaftaran Sertifikasi

 

 

Pasal 18

  • Calon peserta Sertifikasi melakukan pendaftaran Sertifikasi pada TUK dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 1

 

 

 

 

  • Pendaftaran yang dilakukan oleh calon peserta Sertifikasi harus disertai dengan surat usulan nama calon peserta Sertifikasi yang ditandatangani dan disampaikan oleh kepala Satker kepada TUK.

 

Pasal 19

(1) TUK melakukan verifikasi administratif pendaftaran calon peserta  Sertifikasi.

  • Verifikasi administratif dilakukan oleh TUK dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan pendaftaran
  • Dalam hal formulir  pendaftaran   dan   dokumen persyaratan pendaftaran Sertifikasi  lengkap, melalui Aplikasi SJMSERBA TUK melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    1. Merekam data calon peserta Sertifikasi;
    2. Mengunggah softcopy        dokumen         persyaratan pendaftaran  Sertifikasi;
    3. Menetapkan hasil verifikasi  administratif ; da n
    4. Menerbitkan tanda     bukti     registrasi     untuk   calon peserta Sertifikasi.
  • Dalam ha! formulir  pendaftaran  dan  dokumen persyaratan pendaftaran Sertifikasi tidak lengkap, TUK mengembalikan berkas pendaftaran calon peserta
  • TUK menyampaikan laporan hasil verifikasi administratif pendaftaran calon peserta Sertifikasi yang telah ditandatangani pimpinan TU K kepada Unit Penyelenggara melalui Aplikasi SIM
  • Unit Penyelenggara  menetapkan  dan  mengumumkan daftar peserta Ujian Sertifikasi per lokasi TU K  melalui surat dan/ atau situs resm1 Direktorat Jenderal Perbendaharaa n.
  • Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Direktur Jenderal  Perbendaharaan dan  disampaikan  kepada  Sekretaris Jenderal, Sekretaris

 

 

 

 

 

U tama,  atau    Sekretaris  Kemen terian    Negara / Lembaga dan  pimpinan  instansi terkait.

 

Bagian  Ketujuh Diklat Persiapan  Sertifikasi

 

Pasal 20

( 1) Sertifikat Diklat Persiapan  Sertifikasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat  (2)  huruf  b  diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Persiapan Sertifikasi.

  • Diklat Persiapan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat  ( 1) diselenggarakan  oleh:
    1. BPPK; atau
    2. Kementeri an Negara/ Lembaga bekerja sama dengan
  • Diklat Persiapan Sertifikasi dapat diikuti oleh Bendahara dengan ketentuan  sebagai berikut:
    1. Telah menduduki ja batan kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak memiliki sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK;
    2. Telah mendud uki jabatan kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak memiliki sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat lainnya; atau
    3. Telah menduduki jabatan kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak memiliki sertifikat profesi Bendahara yang diterbitkan  oleh  Lembaga Sertifikasi

 

Bagian Kedelapan Pelaksanaan  Ujian Sertifikasi

 

Pasal 21

  • Ujian Sertifikasi dilaksanakan di TUK yang telah ditetapkan oleh U nit
  • Ujian Sertifikasi dilaksanakan sesuai jadwa l sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  13 ayat (2).

 

 

 

 

  • Ujian Sertifikasi dilaksanakan berdasarkan tata tertib dan metode ujian yang ditetapkan oleh  U nit Penyelengga

(4)    Ujian  Sertifikasi  dapat dilaksanakan  secara  elektronik.

 

 

Bagian Kesembilan Penetapan Hasil Ujian  Sertifikasi

 

Pasal 22

(1) Asesor menyampaikan rekomendasi hasil Ujian Sertifikasi kepada  Unit Penyelenggara.

  • Penyampaian rekomendasi hasil Ujian Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
  • TUK menyampaikan   rekapitulasi   rekomendasi   hasil Ujian

Sertifikasi      yang     telah     ditandatangani         pim pin an     TUK kepada  U nit Penyelenggara melalui Aplikasi SIMSERBA.

  • Unit Penyelenggara melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi rekomendasi hasil Ujian Sertifikasi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  berdasarkan standar kelulusan Ujian Sertifikasi yang ditetapkan  oleh  Unit Penyelenggar
  • Berdasarkan hasil verifikasi, Unit Penyelenggara menetapkan hasil Ujian Sertifikasi.

 

Bagian Kesepuluh

Pengumuman  Hasil Sertifikasi

 

 

Pasal 23

  • Unit Penyelenggara mengumumkan hasil Sertifikasi melalui surat dan/ atau situs resmi Direktorat Jenderal Perbend aharaa
  • Surat sebagaimana dimaksud  pada   ayat   (1) ditandatangani    oleh   Direktur   Jenderal  Perbendaharaan

dan  disampaikan  kepada  Sekretaris  Jenderal, Sekretaris

I

Utama,    atau    Sekretaris  Kementerian     Negara/ Lembaga dan pimpinan instansi terkait.

 

 

 

 

  • Peserta Sertifikasi yang dinyatakan lulus d iberikan Sertifikat Bendahara dengan Nomor

 

Bagian Kesebelas Ujian Ulang

 

Pasal 24

  • Peserta Ujian Sertifikasi yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak 2 (dua)
  • Dalam hal peserta Ujian Sertifikasi tetap tidak lulus setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
    1. Untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik l ndonesia yang akan dia.ngkat sebagai Bendahara, U nit Penyelenggara merekomendasikan kepada kepala Satker agar tidak mengangkat yang bersangku tan sebagai Bendahar
    2. Untuk PNS, praj urit  Tentara  Nasional  Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diangkat sebagai Bendahara, Unit Penyelenggara merekomendasikan kepada kepala Satker  agar  melakukan  penggantian  B
    3. PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia,  atau anggota Kepolisian N egara Republik I ndonesia sebagaimana dimaksud pada huruf  a  dan  huruf  b dapat mengikuti ulang  Ujian  Sertifikasi  setelah  2 (dua) tahun sejak Ujian Sertifikasi terakhir dan telah mengiku ti ulang dan dinyatakan lulus Diklat Bendaha
  • Mekanisme dan tata cara pendaftaran Sertifikasi bagi peserta yang mengikuti ujian ulang memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  13,  Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 2 1 , Pasal  22, dan  Pasal

 

 

 

 

 

Bagian Keduabelas

Mekanisme  Pengawasan  Hasil ( Surveillance)

 

 

Pasal 25

Unit Penyelenggara melakukan penilaian terhadap pemegang Sertifikat     Bendahara     dalam     rangka     pengawasan     hasil ( surveillance).

 

Pasal 26

Tata  cara  pengawasan  hasil   ( surveillance)  diatu r   dan ditetapkan   lebih  lanjut  oleh   Unit Penyelenggara.

 

Bagian Ketigabelas Penyelenggaraan  Kegiatan Administratif Sertifikasi

 

Pasal 27

  • Penyimpanan dan/ atau administrasi seluruh dokumen pendaftaran Sertifikasi yang diterima oleh TU K dari Bendahara dalam lingkup kerjanya  menjadi  tanggung jawab TUK .
  • TUK menyampaikan laporan pelaksanaan  Sertifikasi kepada U nit Penyelenggara per bulan paling  lambat tanggal 5 bulan berikutnya melalui Aplikasi  SIMS
  • Laporan pelaksanaan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri  dari:
    1. Laporan pendaftaran Bendahara yang berisi data Bendahara / calon Bendahara yang sudah terdaftar sebagai peserta Sertifikasi Bendahara;
    2. Laporan hasil verifikasi administratif pend aftaran Sertifikasi Bendahara  yang  beri si   data   Bendahara/ calon Bendahara yang sudah teregister; dan
    3. Laporan monitoring satuan kerja yang berisi ju mlah dan nama satuan kerja yang telah/ belum memiliki Bendahara bersertifikat per bulan secara kumulatif yang diklasifikasikan berd asarkan Kementerian Negara/ Lembaga dan/ atau wilayah kerja

 

 

 

 

  • Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan dengan kondisi data per akhir bul

 

Pasal 28

( 1) Unit Penyelenggara menyusun rekapitulasi laporan pelaksanaan  Sertifikasi  dari  seluruh TUK.

(2) Unit Penyelenggara melakukan monitoring  dan  evaluasi  atas  seluruh  proses  pelaksanaan  Sertifikasi.

(3) Unit Penyelenggara melaporkan pelaksanaan Sertifikasi kepada  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan .

 

BAB IV PENERBITASERTIFIKAT

 

Pasal 29

( 1) Sertifikat  Bendahara  dengan Nomor  Register  diterbitkan  oleh   Direktur  Jenderal  Perbendaharaan .

(2) Penerbitan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan dengan Tanda Tangan Elektronik.

(3) Sertifikat Be:1dahara  disampaikan  kepada  peserta Sertifikasi yang dinyatakan lulus oleh U nit Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3)  melalui  TUK.

 

BAB V

PERPANJAN GAN SERTIFI KAT

 

 

Pasal 30

( 1) Masa berlaku Sertifikat Bendahara adalah selama 5 (lima)  tahun sej ak tanggal diterbitkari.

  • Perpanjangan masa  berlaku Sertifikat  Bendahara diusulkan oleh kepala Satker melalui surat usulan perpanjangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui U nit Penyelenggara  dengan  melampirkan dokumen      surat      keputusan      penu nj ukkan     sebagai

 

 

 

 

Bendahara   dan    bukti   keikutsertaan    pada    Pend idikan Profesional  Berkelanjutan.

  • Surat usulan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini .
  • Surat usulan perpanjangan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Unit Penyelenggara paling lambat 45 (empat pulu h lima) hari kalender sebelum  masa  berlaku  sertifikat be
  • Unit Penyelenggara melakukan verifikasi atas usulan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menetapkan hasil verifikasi .
  • Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), U nit Penyelenggara menyampaikan rekomendasi perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan .
  • Berdasarkan rekomendasi perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada  ayat  (6), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Sertifikat Bendahara yang telah diperpanjang masa berlakun
  • Mekanisme penyerahan Sertifikat Bendahara yang telah diperpanjang masa berlakunya diatur oleh Unit Penyelengga

 

BAB VI

PENGGANTIAN SERTIFIKAT

 

 

Pasal 31

( 1)  Dalam hal  Sertifikat  Bendahara  hilang  atau   rusak sebelum habis masa berlakunya, kepala Satker dapat mengusulkan penggantian Sertifikat Bendahara kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui U nit Penyelenggara.

 

 

 

 

  • Surat usulan penggantian sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran V  yang  merupakan bagian  tidak  terpisah kan dari Peraturan  Direktur  Jenderal
  • Surat usulan penggan tian sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dilampiri dengan berkas  penduku ng  yang ditetapkan  lebih  lanjut oleh  Unit Penyelenggara .
  • Unit Penyelenggara melakukan verifikasi atas usulan penggantian Sertifikat Bendahara sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1) dan menetapkan  hasil verifik
  • Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , Unit Penyelenggara  menyampaikan  rekomendasi penerbitan sertifikat pengganti kepada Direktur Jenderal Perbendaharaa
  • Berdasarkan rekomendasi penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perbendahara an menerbitkan Sertifikat Bendahara pengganti.

 

BAB VII PENCABUTA N SERTIFIKAT

 

Pasal 32

  • Sertifikat Bendahara dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya karena pemilik sertifikat:
    1. Melanggar kode etik Bendahara;
    2. Dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat sedang  atau  berat;
    3. Dija tuhi hukuman       pengadilan      yang       sudah mempunyai kekuatan  hukum tetap; dan/ atau

d .     Terbukti   memperoleh  sertifikat  dengan   cara  yang tidak sah.

  • Pencabutan Sertifikat Bendahara diusulkan oleh kepala Satker melalui surat usul an pencabu tan Sertifikat Bendahara kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui U nit    Penyelenggara    dengan    melampirkan

 

 

 

 

dokumen    pendukung     berupa     bu kti    yang    memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

  • Surat usulan pencabutan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai  dengan format yang tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
  • U nit Penyelenggara melakukan verifikasi atas u sulan pencabutan sertifikat   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat

(2)   dan   menetapkan   hasil verifikasi.

  • Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

 

Unit        Penyelenggara pencabutan         Sertifikat

Jenderal Perbendaharaan.

menyampaikan          rekomendasi Bendahara   kepada           Di rektur

 

  • Dalam hal ditemukan bukti  yang memadai  sebagaimana di maksud pada ayat ( 1), Unit Penyelenggara dapat langsung menyampaikan rekomendasi pencabutan Sertifikat Bendahara kepada Direktur Jenderal Perbendaharaa
  • Berdasarkan rekomendasi pencabutan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  atau ayat (6) , Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan  surat keputusan pencabutan  sertifik

 

BAB VIII KETENTUAN PENUTU P

 

Pasal 33

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

D1tetapkan  di Jakarta

Pada  tanggal     6 Oktober 2016

 

 

MARWANTO HARJOWIRYONO

 

Tags: ,