KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-37/PB/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

 

 

Menimbang

 

: a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2014, perlu ada pengaturan khusus tentang penerimaan dan pengeluaran negara diakhir tahun anggaran 2014;

 

b.

 

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014;

 

Mengingat

 

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

 

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

 

5.

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/ PMK.05/ 2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

 

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/ PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;

 

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011;

 

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

 

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

 

10.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang;

 

11.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran;

 

12.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah;

 

13.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;

 

14.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor  PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2013;

 

15.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor      PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;

 

16.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor         PER-74/PB/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2012;

 

17.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor       PER-13/PB/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Layanan Penerimaan Negara oleh Bank/ Pos Persepsi pada Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Layanan/Unit Layanan Lainnya;

 

18.

 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor           PER-02 / PB / 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan APBN pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

 

19.

 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2013 tentang Tata Cara Penyaluran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Transfer (SPT) melalui Bank Operasional I;

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan

 

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat   APBN  adalah   rencana   keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
  2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
  3. Daftar   Isian   Pelaksanaan   Anggaran   yang   selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan   sebagai   acuan .Pengguna Anggaran   dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
  4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab Iangsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN.
  6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia Induk yang selanjutnya disebut KPPN KBI Induk adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan KBI dan menerima pelimpahan penerimaan negara dari KPPN Non-KBI.
  7. Kantor   Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia Non-Induk yang selanjutnya disebut KPPN KBI Non-Induk adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota   dengan   KBI   namun   tidak   menerima   pelimpahan penerimaan negara dari KPPN Non-KBI.
  8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Non-Kantor Bank Indonesia yang selanjutnya disebut KPPN Non-KBI adalah KPPN yang tidak berlokasi satu kota dengan KBI.
  9. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,membayarkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan   uang   untuk   keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/ satker Kementerian Negara/ Lembaga.
  10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat   pemegang  kewenangan   penggunaan   anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
  11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
  12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
  13. Pejabat   Penandatangan   Surat   Perintah   Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk melakukan peng-ujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
  14. Rekening   Kas   Umum   Negara yang   selanjutnya   disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk   menampung   seluruh   penerimaan   negara   dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
  15. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan   oleh   Menteri   Keuangan   selaku   BUN   untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
  16. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada       Bendahara   Pengeluaran   untuk   membiayai   kegiatan operasional   sehari-hari   satuan   kerja   atau   membiayai    pengeluaran   yang   menurut   sifat   dan   tujuannya   tidak    mungkin   dilakukan   melalui   mekanisme   pembayaran
  17. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah   uang   muka yang   diberikan   kepada   Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
  18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah   dokumen   yang   diterbitkan   oleh   PPSPM   untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
  19. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP.
  20. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya   disingkat   SPM.-TUP   adalah   dokumen   yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP.
  21. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya   disingkat   SPM-GUP   adalah   dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.
  22. Surat   Perintah   Membayar   Langsung   yang   selanjutnya
    disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
    PPSPM untuk mencairkan dana gang bersumber dari DIPA dalam   rangka   pembayaran   tagihan   kepada   penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
  23. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP        yang membebani DIPA.
  24. Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-PTUP adalah dokumen   yang   diterbitkan oleh PPSPMsebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA.
  25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/ KPA atas transaksi belanja.
  26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnyadisebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan olehKPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
  27. Surat Perintah Pencairan Dana Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SP2D-GUP Nihil adalah surat pengesahan yang diterbitkan oleh KPPN atas SPM – GUP Nihil yang  dibuat oleh   PA/ KPA pada Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja.
  28. Surat Perintah Transfer yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa   BUN   di   daerah   dalam   rangka   transfer memindahbukukan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian dari rekening BO III PBB ke SUBRKUN KPPN KBI.
  29. Treasury Single Account yang selanjutnya disingkat TSA adalah satu rekening dimana semua penerimaan negara masuk ke dan semua pengeluaran negara dibayar dari rekening tersebut yang dipergunakan sebagai salah satu cara untuk dapat melaksanakan pengelolaan kas yang baik.
  30. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra KPPN untuk menerima setoran penerimaan negara (tidak termasuk penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor).
  31. Bank Devisa Persepsi adalah bank persepsi yang diberi izin untuk menerima setoran penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor.
  32. Bank Persepsi Mata Uang Asing adalah bank devisa yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara dalam mata uang asing.
  33. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri
    Keuangan selaku BUN menjadi mitra KPPN untuk menerima setoran penerimaan negara (kecuali penerimaan negara yang  berasal dari impor dan ekspor).
  34. Bank Operasional III PBB yang selanjutnya disebut BO III PBB adalah bank operasional mitra kerja KPPN selaku Kuasa BUN di daerah yang bertugas menyalurkan pengembalian dana sesuai dengan SP2D, dan/atau memindahbukukan    saldo BO III PBB berdasarkan SPT yang diterbitkan oleh
  35. Laporan Harian Penerimaan (LHP) adalah laporan harian penerimaan Negara yang dibuat oleh Bank/Pos yang berisi rekapitulasi penerimaan dan pelimpahan, rekapitulasi nota kredit dan daftar nominatif penerimaan.
  36. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
  37. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dibuat oleh KPA atau PPK  “atas nama KPA” yang memuat jaminan atau pernyataan       bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara         apabila terdapat kelebihan pembayaran.
  38. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan   barang   dan/atau   jasa   yang   dijual   tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan     kegiatannya   didasarkan   pada   prinsip   efisiensi   dan produktivitas.
  39. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disingkat SP3B BLU adalah surat perintah   yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk dan atas nama KPA  kepada   Bendahara Umum   Negara   untuk mengesahkan   pendapatan dan/atau belanja BLU yang sumber dananya       berasal dari PNBP yang digunakan langsung.
  40. Surat   Pengesahan   Pendapatan   dan   Belanja BLU yang selanjutnya   disingkat   SP2B   BLU   adalah   surat   yang diterbitkan   oleh   KPPN   selaku   Kuasa   BUN   untuk mengesahkan   pendapatan   dan/atau belanja           BLU berdasarkan SP3B BLU.
  41. Pengembalian (retur) SP2D adalah penolakan/ pengembalian pemindahbukuan dan/ atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos penerima kepada Bank Operasional/Kantor Pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank/kantor pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Kantor Pos Penerima atau rekening penerima tidak aktif.
  42. Rekening   Retur pada KPPN, yang selanjutnya disebut Rekening rr adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN di daerah pada Bank Operasional/Kantor Pos mitra kerja KPPN.
  43. Rekening Retur BO I yang selanjutnya disebut Rekening rr BO I adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN di daerah pada BO I dan digunakan untuk menampung dana retur    SP2D beban BO I.
  44. Rekening Retur BO II yang selanjutnya disebut Rekening rr BO II adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN di daerah pada BO I dan digunakan untuk menampung dana retur    SP2D beban BO II.
  45. Rekening Retur BO III yang selanjutnya disebut Rekening rr BO III adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN di  daerah pada BO I dan digunakan untuk menampung dana retur SP2D beban BO III.
  46. Rekening Retur Pos Pengeluaran yang selanjutnya disebut Rekening rr Pos Pengeluaran adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN di daerah pada Pos Pengeluaran dan digunakan untuk menampung dana retur SP2D beban Pos Pengeluaran.
  47. Surat Permohonan Pembayaran Kembali yang selanjutnya disingkat SPPK adalah surat permohonan pembayaran yang  diterbitkan/dibuat KPA yang ditujukan kepada KPPN, atas dana retur SP2D yang telah disetorkan ke Kas Negara pada    Bank/ Pos Persepsi.
  48. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/ KPA atau   pejabat   lain   yang   ditunjuk   untuk   mengesahkan   pembukuan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung/ belanja barang untuk     perolehan persediaan dari hibah,   belanja modal untuk perolehan   aset   tetap/aset   lainnya   dari   hibah, dan         pengeluaran pembiayaan untuk perolehan surat berharga      dari hibah.
  49. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa  BUN untuk mengesahkan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang  bersumber     dari     hibah langsung/belanja barang untuk perolehan persediaan dari hibah,   dan   pengeluaran   modal   untuk   perolehan   aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk perolehan surat berharga dari hibah.
  50. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk     untuk   mengesahkan   pembukuan   pengembalian saldo    Pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
  51. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang   selanjutnya   disebut   SP3HL adalah   surat   yang diterbitkan   oleh   KPPN   selaku   Kuasa   BUN   untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada Pemberi Hibah.
  52. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga selanjutnya    disebut
  53. Persetujuan MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai persetujuan untuk mencatat pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah. dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
  54. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  55. Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.

 

 

 

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan   Direktur   Jenderal   Perbendaharaan   ini   mengatur pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran akhir tahun anggaran 2014 pada KPPN yang belum mengimplementasikan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

 

BAB III

PENERIMAAN NEGARA
Bagian Kesatu

Penerimaan Negara
Pasal 3

 

  1. Penerimaan negara mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 wajib dilimpahkan setiap akhir hari kerja oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Persepsi Mata Uang Asing   dan Pos Persepsi ke rekening SUBRKUN KPPN/Direktorat PKN pada Bank Indonesia.
  2. Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diterima di rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia pukul 17.30 waktu setempat (WST).
  3. Atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Persepsi Mata Uang Asing dan Pos Persepsi menyampaikan Laporan Harlan Penerimaan (LHP) ke KPPN mitra kerjanya/ Direktorat PKN paling lambat pukul 18.00 WST.

 

Pasal 4

 

  1. Penerimaan negara yang diterima oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Persepsi Mata Uang Asing dan Pos Persepsi   pada tanggal 31 Desember 2014 setelah pukul  00 sampai dengan pukul  24.00 WST   dibukukan sebagai penerimaan tanggal 31 Desember 2014.
  2. Penerimaan negara sebagaimana ;dimaksud pada ayat (1) wajib dilimpahkan pada tanggal 2 Januari 2015 paling lambat dan harus telah diterima di rekening SUBRKUN KPPN pukul 09.00 WST.
  3. Pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibukukan sebagai transaksi pelimpahan pada tanggal 2 Januari 2015.
  4. Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Persepsi Mata Uang   Asing   dan   Pos   Persepsi   ke   KPPN   mitra kerjanya/ Direktorat PKN pada tanggal 2 Januari 2015 paling lambat pukul 10.00 WST.
  5. Pembuatan rekening koran penerimaan tanggal 31 Desember 2014 setelah pukul 00 sampai dengan pukul 24.00 WST dipisahkan dengan rekening koran penerimaan tanggal 2 Januari 2015.

 

Pasal 5

 

Pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

  1. penerimaan negara yang telah memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan tercatat dalam rekening koran pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Persepsi Mata Uang Asing dan Pos Persepsi.
  2. penerimaan negara yang belum memperoleh NTPN namun tercatat dalam rekening koran pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Persepsi MataUang Asing dan Pos Persepsi.

 

 

 

Bagian Kedua

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Pasal 6

 

  1. Penerimaan PBB yang diterima Bank Persepsi PBB mulai tanggal 19   Desember 2014   sampai dengan tanggal      31 Desember 2014 pukul    00 WST wajib dilimpahkan setiap akhir hari kerja oleh Bank Persepsi PBB ke rekening BO III PBB.
  2. Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dan harus sudah diterima di rekening BO III PBB pukul 16.30 WST.

Pasal 7

  1. Pelimpahan atas penerimaan PBB dari BO III ke rekening SUBRKUN mulai tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 dilakukan pada tanggal 29 Desember 2014 paling lambat pukul 17.30 WST.
  2. Pelimpahan atas penerimaan PBB dari BO HI ke rekening SUBRKUN tanggal 30   Desember       2014   dan tanggal   31 Desember 2014 dilakukan setiap akhir hari kerja paling lambat pukul 17.30 WST.

 

Pasal 8

BO III PBB menyampaikan dokumen penerimaan dan pelimpahan PBB ke KPPN mitra kerjanya paling lambat pukul 18.00 WST meliputi Nota Kredit, Rekening Koran dan Rekapitulasi   data penerimaan PBB persektor, dan per Kab/kota.

 

Pasal 9

 

  1. Penerimaan PBB yang diterima oleh Bank Persepsi   pada tanggal 31 Desember 2014 setelah pukul 15.00 sampai dengan pukul 24.00 WST, dibukukan sebagai penerimaan tanggal 31 Desember 2014.
  2. Penerimaan   PBB   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan pada tanggal 2 Januari 2015 paling lambat dan harus telah diterima di rekening BO III PBB pukul 09.00 WST.
  3. Penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bank Persepsi PBB ke KPPN mitra kerjanya pada tanggal 2 Januari 2015 paling lambat pukul 10.00 WST.
  4. Pelimpahan penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibukukan sebagai transaksi pelimpahan pada tanggal 2 Januari 2015.

 

Pasal 10

 

  1. Pelimpahan saldo BO III   ke rekening SUBRKUN KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibukukan sebagai berikut:
    1. Untuk   KPPN   KBI   menggunakan   kode   akun  824311 (Pengeluaran Pemindahbukuan Intern KPPN).
    2. KPPN   Non   KBI   menggunakan   kode   akun     824111 (Pengeluaran Kiriman Uang Antar KPPN).
  2. Penerimaan atas pelimpahan saldo BO III   ke rekening SUBRKUN KPPN sebagaimana pada ayat      (1), KPPN KBI membukukan sebagai berikut:
  3. Untuk transaksi intern KPPN bersangkutan menggunakan kode akun. 814311 (Penerimaan Pemindahbukuan Intern KPPN
  4. Untuk   transaksi kiriman dari KPPN Non KBI menggunakan kode akun 814111 (Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN).

 

Pasal 11

Atas   pelimpahan   saldo   pada BO   III   PBB   sebagaimana dimaksud pada pasal 10,   Kepala KPPN   menyampaikan. Iaporan penerimaan dan pelimpahan PBB kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara sesuai ketentuan,

 

Bagian Ketiga

Sanksi Denda

Pasal 12

  1.  Keterlambatan/kekurangan pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal   6, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi denda sebesar 1%0 (satu per seribu) per hari, termasuk hari libur/hari yang diliburkan,  dari jumlah yang kurang/terlambat dilimpahkan.
  2. Jumlah denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan minimal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

 

BAB IV

PENGELUARAN NEGARA

Pasal 13

 

  1. Pengaturan batas waktu pengajuan SPM oleh PPSPM ke KPPN diatur sebagai berikut:
    1. SPM-UP, SPM-TUP dan SPM-GUP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 8 Desember 2014 pada jam kerja;
    2. SPM-LS yang penyelesaian pekerjaannya sampai dengan tanggal 31 Oktober   2014 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 21 November 2014 pada jam kerja;
    3. SPM-LS yang penyelesaian pekerjaannya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November 2014 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2014 pada jam kerja;
    4. SPM-LS yang penyelesaian pekerjaannya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2014 pada jam kerja;
    5. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPM-KP), Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan    (SPM-KPBB), Surat Perintah Membayar Kelebihan Bea      (SPM-KB), Surat Perintah Membayar Kelebihan Cukai       (SPM-KC), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB)         dan Surat Perintah   Membayar   Pengembalian Pendapatan (SPM-PP) harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 12 Desember 2014 pada jam kerja.
  2. Surat Ralat/SPPK atas SP2D Retur harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2014 pada jam kerja.

Pasal 14

 

  1. Dalam hal pengajuan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak   Bumi   dan   Bangunan (SPM-KPBB)   sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 1 huruf e tidak terdapat dana pada BO III PBB, KPPN melakukan pengembalian atas SPM-KPBB.
  2. Atas pengembalian SPM-KPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),      KPPN   melakukan   koordinasi   dengan   Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk :
    1. memastikan ketersediaan dana pada 130 III PBB; dan
    2. pengajuan kembali SPM-KPBB.

 

Pasal 15

  1. Dalam kondisi tertentu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat   memberikan   pengecualian   diluar   batas   waktu pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dengan memperhatikan            kemampuan KPPN dalam penyelesaian penerbitan SP2D.
  2. Kondisi   tertentu   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam;
    2. Kondisi kahar/force majeure;
    3. Kondisi yang menyebabkan terlambatnya penyampaian SPM yang dibuktikan dengan surat penyataan dari KPA.

 

Pasal 16

 

Khusus keperluan pembayaran gaji induk bulan Januari tahun anggaran 2015, diatur sebagai berikut:

  1. SPM-LS   Gaji Induk diberi   tanggal 2   Januari 2015   dan disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 Desember 2014.
  2. Penerbitan SPM-LS   Gaji Induk dilakukan   setelah adanya petunjuk   lebih   lanjut   mengenai   penggunaan   klasifikasi anggaran dan tata cara penerbitan SPM-LS Gaji induk bulan Januari 2015.

 

Pasal 17

 

(1) Penerbitan SP2D oleh KPPN diatur sebagai berikut:

  1. SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus sudah dikirim dan diterima oleh  Bank Operasional I pada tanggal berkenaan pukul 15.00
    waktu setempat.
  2. SP2D Gaji Induk atas SPM-LS Gaji induk bulan Januari 2015 diterbitkan paling lambat tanggal 29 Desember 2014  dan diberi tanggal 2 Januari 2015;
  3. SP2D-LS atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf c, huruf d, dan huruf e diterbitkan paling lambat tanggal 30 Desember 2014 pada jam kerja;
  4. SP2D-LS atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf b diterbitkan paling lambat tanggal 8 Desember 2014 pada jam kerja;
  5. SP2D-GUP diterbitkan paling lambat tanggal 15 Desember 2014 pada jam kerja;
  6. SP2D-UP dan SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 10 Desember 2014 pada jam kerja;

(2) Surat Ralat/SPPK sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 2 dilakukan paling lambat tanggal 29 Desember 2014.

(3) Penerbitan SP2D atas SPM yang batas waktu pengajuannya dikecualikan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal 15, dilakukan paling lambat tanggal 30 Desember 2014 pada jam kerja.

 

 

 

Pasal 18

  1. Penyampaian SP2D dalam rangka  pembayaran kembali/ restitusi PBB oleh KPPN paling lambat dan harus telah diterima BO III PBB tanggal 29 Desember 2014 pukul 15.00 WST;
  2. Dalam hal kondisi geografis tidak memungkinkan untuk menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
    1. KPPN dapat berkoordinasi dengan BO III PBB untuk pengiriman SP2D melalui sarana faksimili terlebih dahulu;
    2. KPPN   mengirimkan   asli SP2D   dengan menggunakan
      sarana tercepat dan aman;

 

Pasal 19

 

  1. Berdasarkan   SP2D   yang   disampaikan   oleh   KPPN sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal 18, BO   III   PBB membayarkan pengembalian penerimaan/restitusi PBB atas beban BO III PBB ke rekening masing-masing penerima.
  2. Pembayaran   pengembalian   penerimaan/ re stitusi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

 

Pasal 20

 

  1. Pembayaran honorarium dan vakasi bulan Desember Tahun Anggaran 2014 dapat dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan SPTJM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.
  2. Pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima KPPN paling lambat tanggal 12 Desember 2014 pada jam kerja.

Pasal 21

 Pembayaran uang makan dan uang lembur Pegawai Negeri Sipil bulan Desember Tahun Anggaran 2014 dapat dibayarkan pada bulan berkenaan dengan UP atau TUP.

 

Pasal 22

 (1) Penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak, diatur sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% (seratus per seratus),
  2. Untuk masa pemeliharaan sampai dengan Akhir Tahun
    Anggaran 2014 atau yang melampaui tahun anggaran
    2014, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2014   dengan   dilampiri  copy  jaminan pemeliharaan   yang   telah   disahkan   oleh   PPK   serta mencantumkan      nomor dan      tanggal           jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.
  3. SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau
    disatukan dengan SPM   pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik.

 

(2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan pemeliharaan yang:

  1. diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/ surety bond;
  2. nilainya minimal sebesar jumlah tagihan; dan
  3. masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa

 

Pasal 23

 

(1) Pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya (BAPP) dibuat mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, PPSPM pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan:

  1. Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dan pihak ketiga/rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam   Lampiran   II   Peraturan   Direktur   Jenderal
    Perbendaharaan ini.
  2. Asli jaminan/garansi pembayaran dari bank umum yang masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi pembayaran       bank tersebut.
  3. Jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank yang berlokasi dalam wilayah kerja        KPPN   bersangkutan   dan   bersifat transferable  sesuai format   sebagaimana   tercantum   dalam   Lampiran   III         Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
  4. Surat   Pernyataan   dari   PPK   mengenai   keabsahan
    jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank tersebut palsu dan/atau ash tapi    palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi/pekerjaan  tidak   dapat  diselesaikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PPK sesuai format   sebagaimana   tercantum   dalam   Lampiran   IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
  5. Asli surat kuasa (bermaterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk   mencairkan   jaminan   bank   sesuai   format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
  6. Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai
    persentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah 50 (lima puluh) juta rupiah, jaminan/ garansi   bank   dapat   diganti   dengan   SPTJM   sebagai Penjaminan dari PPK sesuai format sebagaimana           tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal     Perbendaharaan ini.
  7. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/ Rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII    Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(2) Nomor dan tanggal jaminan/ garansi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicantumkan pada uraian SPM berkenaan.

(3) PPSPM wajib menyampaikan BAPP kepada Kepala KPPN paling lambat 5   (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir.

(4) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut :

  1. PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir kepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir;
  2. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan.
  3. Atas klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada bulan Desember 2014 dicatat/dibukukan   sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan            (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke kas negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2014 dicatat/dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran   Lain-Lain (kode akun 423999).
  4. Klaim   pencairan jaminan/garansi   bank   sebagaimana dimaksud pada huruf b tanpa memperhitungkan pajak- pajak yang telah disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM.

 

(5) Dalam hal pekerjaan telah diselesaikan 100% (seratus persen), PPSPM pada saat mengambil Asli Jaminan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke KPPN harus menyerahkan copy jaminan pemeliharaan (5%) yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/ surety bond yang telah disahkan oleh PPK, yang masa berlakunya berakhir minimal bersamaan dengan masa pemeliharaan.

(6)  Dalam hal BAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tidak disampaikan ke KPPN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak masa kontrak berakhir,   Kepala KPPN membuat   surat pernyataan   sesuai   format   sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan   ini,   dan   mengajukan   klaim  pencairan jaminan/ garansi bank untuk untung Kas Negara sekurang- kurangnya sebesar persentase   pekerjaan yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(7) Dalam   hal   terdapat   kelebihan   atas   pencairan   klaim jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPPN mengembalikan kelebihan pencairan klaim dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

 

Pasal 24

 

(1) Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b dan ayat (6), PPK wajib mengembalikan uang jaminan bank tersebut dan menyetorkan ke Kas Negara.

(2) Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b dan ayat (6), untuk tahun-tahun berikutnya KPPN tidak diperkenankan menerima penjaminan/garansi atau segala bentuk penjaminan dari bank umum bersangkutan.

 

BAB V

PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 25

(1) Pengajuan SPM-PTUP  dan SPM-GUP  Nihil atas pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2014 dilakukan paling   lambat   tanggal 8 Januari 2015   dengan mencantumkan uraian tambahan pada SPM “Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP tahun anggaran 2014”.

(2) SPM-PTUP dan SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanggal 31 Desember 2014.

 

Pasal 26

 

SP2D GUP-Nihil/PTUP 2014 atas SPM-PTUP dan SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterbitkan paling lambat tanggal 12 Januari 2015 dan diberi tanggal 31 Desember 2014.

 

Pasal 27

 

  1. Sisa dana UP tahun anggaran 2014 yang masih berada pada kas bendahara (baik tunai maupun yang masih ada di dalam rekening   bank/pos)   oleh   Bendahara   Pengeluaran   yang bersangkutan harus disetorkan kembali ke Kas Negara melalui   Bank/ Pos   Persepsi   pada   wilayah   kerja   KPPN Pembuku/mitra kerja KPPN pembayar dengan menggunakan SSBP, paling lambat tanggal 30 Desember 2014.
  2. Untuk mengetahui kebenaran sisa dana UP yang harus disetor, Bendahara   Pengeluaran     dapat  melakukan pencocokan   data   dengan   KPPN   sebelum   melaksanakan penyetoran.
  3. Atas penyetoran sisa dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran menyampaikan SSBP ke KPPN.
  4. Dalam hal Satker/Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember   2014 tidak/belum menyetorkan sisa dana   UP   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1), Satker/Bendahara Pengeluaran bersangkutan tidak dapat diberikan   pembayaran   UP/TUP dalam tahun anggaran berikutnya sebelum sisa dana UP tersebut disetorkan ke rekening Kas Negara.
  5. Dalam hal Satker/Bendahara Pengeluaran masih terdapat UP/TUP sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 yang belum   dipertanggungjawabkan   namun   tahun   anggaran berikutnya tidak memperoleh DIPA, Kepala KPPN agar menyampaikan surat teguran secepatnya kepada KPA terkait, dengan   ditembuskan   kepada   masing-masing   Inspektur Jenderal  Kementerian/Lembaga   terkait   dan   Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI setempat serta Direktur Jenderal Perbendaharaan.

 

 

Pasal 28

 

  1. Atas   SSBP yang   diterima dari Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat          (3), Seksi Pencairan   Dana/Seksi   Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan pencocokan dengan data pada Seksi Bank.
  2. Saldo UP/TUP pada kartu pengawasan UP/TUP harus sama dengan saldo kas Bendahara Pengeluaran pada neraca.
  3. Dalam hal terdapat perbedaan saldo UP/TUP sebagaimana dimaksud   pada   ayat (2),   KPPN   melakukan   tindakan perbaikan sesuai ketentuan.
  4. SSBP   yang   telah   dilakukan   pencocokan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal.

 

Pasal 29

 

Daftar Penguji/ Daftar Pengantar SP2D-GUP Nihil/ PTUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 agar dibuat tersendiri.

 

Pasal 30

 

Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil/PTUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, KPPN mencetak Kartu Pengawasan Kredit satuan kerja berkenaan dan disahkan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana/Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker,

 

Pasal 31

 

Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil/PTUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, KPPN melakukan perbaikan Laporan Kas Posisi (LKP) tanggal 31 Desember 2014.

 

BAB VI

PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)
Pasal 32

 

Permintaan   kebutuhan   dana   oleh   KPPN   dalam   rangka pelaksanaan  Treasury   Single   Account (TSA)  pengeluaran berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata eara pengiriman   permintaan   kebutuhan   dana   dan   pengiriman SP2D/SPT dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) pengeluaran.

 

Pasal 33

 

Permintaan kebutuhan dana oleh KPPN dalam rangka pembayaran gaji induk bulan Januari 2015   disampaikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada tanggal 30 Desember 2014 paling lambat pukul 16.00 WST, disatukan dengan kebutuhan dana awal untuk tanggal 2 Januari 2015.

 

Pasal 34

 

Transfer dana ke BO II/Kantor Pos untuk pembayaran gaji induk bulan Januari 2015 dilakukan pada tanggal 2 Januari 2015.

 

Pasal 35

 

Penihilan saldo Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat (RPM-BUN-P) mulai tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember 2014, dilaksanakan paling lambat pukul 17.30 WST.

 

Pasal 36

 

  1. KPPN melaporkan data SPM yang diterima tanggal 23 Desember 2014 kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara c. q, Subdit   Perencanaan   dan   Pengendalian   Kas   melalui ekirana.perbendaharaan.go.id paling lambat tanggal 24 Desember 2014 pukul 09.00 WST.
  2. KPPN setiap hari melaporkan data SP2D yang diterbitkan tanggal 19   sampai   dengan  30   Desember 2014 kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara c. q. Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas melalui ekirana.perbendaharaan.go.id paling lambat pukul 15.00 WST.

 

BAB VII

PENGIRIMAN LAPORAN KAS POSISI (LKP)

Pasal 37

 

  • Pengiriman LKP harian mulai tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dilakukan paling lambat pukul 21.00 WST.
  • Pengiriman LKP perbaikan atas transaksi penerimaan negara tanggal 31 Desember   2014 setelah pukul 15.00  sampai dengan pukul 24.00 WST dilakukan pada tanggal 2 Januari 2015 paling lambat pukul 11.00 WST.
  • Pengiriman LKP perbaikan atas penerbitan SP2D GUP- Nihil/PTUP 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara harian paling lambat pukul 10.00 WST hari kerja berikutnya.
  • Pengiriman   LKP   ke   Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) melalui saluran komunikasi data yang telah disediakan   oleh Kantor   Pusat   Direktorat   Jenderal Perbendaharaan setelah seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran pada hari berkenaan telah berhasil di-posting oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ Seksi Verifikasi dan Akuntasi dan Kepatuhan Internal.
  • Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan KPPN diwilayah kerjanya dalam pengiriman LKP secara tepat waktu dan akurat.
  • Dalam rangka memastikan diterimanya pengiriman LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN wajib melakukan konfirmasi ke Direktorat Sistem Perbendaharaan u.p. Subdit. Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi dan   Direktorat   Pengelolaan   Kas   Negara   u.p.   Subdit. Perencanaan dan Pengendalian Kas.

 

 

Pasal 38

 

LKP harian/mingguan untuk tahun anggaran 2015 dibuat secara terpisah dari LKP perbaikan tahun anggaran 2014 yang diperbaiki dengan tanggal buku 31 Desember 2014.

 

BAB VIII

AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Pasal 39

 

Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan   Pemerintah   Pusat tahun anggaran 2014, diatur ketentuan sebagai berikut:

  1. Rekonsiliasi   antara   KPPN   dan   Unit   Akuntansi   Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)   diselesaikan paling lambat tanggal 16 Januari 2015.
  2. KPPN menyampaikan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Umum (SAU), Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN), dan ADK lengkap dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 23 Januari 2015, setelah melaksanakan rekonsiliasi dengan satuan kerja di wilayah kerjanya masingmasing.
  3. UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja yang telah direkonsiliasi dengan KPPN   mitra kerja ke Kantor Wilayah/ Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota selaku Unit Akuntansi   Pembantu   Pengguna   Anggaran   Wilayah (UAPPA-W) paling lambat tanggal 20 Januari 2015.
  4. Rekonsiliasi   antara   Kanwil   Ditjen Perbendaharaan dan UAPPA-W diselesaikan paling lambat tanggal 27 Januari 2015.
  5. UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W ke UAPPA-E1 paling lambat tanggal 29 Januari 2015
  6. UAPPA-El wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E 1 ke UAPA paling lambat tanggal 6 Februari 2015.
  7. Kanwil   Ditjen   Perbendaharaan   menyampaikan   Laporan Keuangan   Kuasa   BUN   Tingkat   Kanwil   ke   Direktorat Akuntansi   dan   Pelaporan   Keuangan dan   Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 13 Februari 2015 setelah melakukan rekonsiliasi dengan UAPPA-W.
  8. Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan   Data GL Laporan Keuangan Tingkat kanwil sebagaimana dimaksud pada angka 7 ke Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan dan Direktorat Sistem Perbendaharaan ke alamat e-mail:          datakanwil@perbendaharaan.go.id,         dan http://mftp.perbendaharaan.go.id, paling lambat tanggal        13 Februari 2015 setelah melakukan rekonsiliasi dengan UAPPA-W.
  9. KPPN agar mengirimkan saldo awal 2015/saldo akhir 2014 dengan nama file “salwa2015.xxx” (xxx=Kode KPPN) ke alamat e-mail: akpus841@qmail.com,  File   saldo   awal   dihasilkan aplikasi verak dan dikirimkan setelah semua proses akhir dilaksanakan.

 

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40

Penyelesaian   dana retur yang berada di rekening “rr”   BO I/rekening “rr” BO II/rekening “rr” BO III dan rekening “rr” Pos Pengeluaran sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian   dan   penatausahaan pengembalian (retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

 

Pasal 41

 

  1. Penyampaian pertanggungjawaban atas penggunaan UP oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian Negara/Lembaga, diatur sebagai berikut:
    1. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Atase Teknis   Kementerian   Negara/ Lembaga   menyampaikan SPTB   dengan   nilai   tanpa batas   sebagai   pengganti kuitansi/bukti   pembayaran   ke   Kementerian   Luar Negeri/ Kementerian Negara/ Lembaga melalui faksimile sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
    2. Kementerian Luar Negeri / Kementerian Negara/ Lembaga menyampaikan SPM-GUP Nihil ke KPPN dengan dilampiri copy SPTB, yang diketahui (ditandatangani dan dibubuhi cap dinas)   oleh Kepala Biro Keuangan/pejabat yang berwenang pada Kementerian Luar Negeri/ Kementerian
      Negara/ Lembaga masing-masing.

 

  1. Dalam hal KPA/Satker/Bendahara Pengeluaran Perwakilan Republik   Indonesia di luar negeri dan Atase   Teknis Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),      sampai   dengan   tanggal    31        Desember      2014 tidak/belum menyetorkan sisa dana UP, maka sisa dana UP tersebut akan diperhitungkan pada saat pengajuan SPM-UP tahun anggaran 2015.

 

Pasal 42

 

  1. Sisa dana UP/TUP tahun anggaran 2014 untuk pembayaran dalam rangka restitusi PPN bagi turis asing tidak disetor pada akhir tahun anggaran 2014.
  2. Sisa dana UP/TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan permintaan UP pada tahun anggaran berikutnya.

 

Pasal 43

 

  1. SP3B BLU triwulan IV atas realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 harus telah diterima KPPN paling lambat tanggal 8 Januari 2015.
  2. Berdasarkan SP3B BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SP2B BLU tahun anggaran 2014 dengan tanggal 31 Desember 2014, paling lambat tanggal 12 Januari 2015.
  3. KPPN   melakukan   perbaikan   Laporan   Kas   Posisi (LKP) tertanggal 31 Desember  2014 atas penerbitan SP2B BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

Pasal 44

 

  1. Dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran, KPPN diwajibkan untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja antara   lain   KBI   setempat,   Bank/ Pos   Persepsi,   Bank Operasional, dan instansi terkait.
  2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
  3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Pajak dan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai dalam melakukan   monitoring   dan   evaluasi   atas   pelaksanaan ketentuan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi.

 

Pasal 45

 

  1. Dalam rangka penerbitan bank garansi oleh bank umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar, KPA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
  2. Kepala Kanwil Ditjen. Perbendaharaan berdasarkan surat permohonan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan surat dispensasi untuk penerbitan bank garansi oleh bank umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar, dengan ketentuan:
    1. Dalam wilayah kerja KPPN pembayar tidak terdapat bank umum yang dapat menerbitkan garansi bank,
    2. Bank umum penerbit garansi bank berlokasi dalam wilayah   kerja   Kanwil   Ditjen   Perbendaharaan yang

 

Pasal 46

 

  1. SP2HL/SP4HL untuk realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 harus telah diterima KPPN paling lambat tanggal 8 Januari 2015.
  2. Berdasarkan SP2HL/SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SPHL/SP3HL tahun anggaran 2014 dengan tanggal 31 Desember 2014, paling lambat tanggal 12 Januari 2015.
  3. KPPN   melakukan   perbaikan   Laporan Kas Posisi (LKP) tertanggal 31 Desember 2014 atas penerbitan SPHL/SP3HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

Pasal 47

  1. Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN untuk realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 harus telah diterima KPPN paling lambat tanggal 8 Januari 2015.
  2. KPPN melakukan persetujuan MPHL-BJS tahun anggaran 2014 dengan tanggal 31 Desember 2014, paling lambat tanggal 12 Januari 2015.

 

Pasal 48

  1.  Kepala   KPPN   diminta   agar   memberitahukan   maksud Peraturan. Direktur Jenderal Perbendaharaan ini kepada mitra   kerjanya,   antara   lain   Kepala   Kantor/ Satuan Kerja / Instansi Pengguna PNBP/ BLU/ Biro/ Bagian Keuangan , dan   Pimpinan   Kantor   Bank   Indonesia, Pimpinan Bank/Kepala Kantor Pos di wilayah kerja masing-masing.
  2. Kepala   Kanwil   Ditjen   Perbendaharaan   agar   melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini,

 

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

 

Dalam   hal   diperlukan   penjelasan   lebih   lanjut   mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dapat ditindaklanjuti dengan Surat atau Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan.

 

Pasal 50

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 11 Nopember 2014

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

 

 

 

MARWANTO HARJOWIRYONO

 

Download Per-37/PB/2014