Petunjuk teknis pengembalian penerimaan negara pada tahun anggaran berjalan kini telah diatur dalam PER-36/PB/2013 yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2013. Dalam hal ini penerimaan negara yang dimaksud adalah tidak termasuk penerimaan pajak dan bea cukai atau hanya mengakomodir penerimaan PNBP atau penerimaan lainnya.

Permintaan pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud diajukan oleh PA/Kuasa PA atau bank penyetor/badan lainnya.

Permintaan pengembalian PA/Kuasa PA disebabkan oleh: Kesalahan jumlah setoran; Kesalahan frekuensi penyetoran; Kesalahan rekening tujuan; Setoran ganda; Ikatan perjanjian; dan/ atau Menurut ketentuan yang berlaku harus dikembalikan.

Sedangkan Permintaan pengembalian yang diajukan oleh bank karena Kesalahan perekaman; Kelebihan pelimpahan/transfer; dan/atau Kesalahan pelimpahan/transfer.

Untuk syarat dan ketentuannya silahkan baca lebih lanjut PER-36/PB/2013 di bawah ini

 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 36/PB/2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

a.  bahwa dalam penatausahaan penerimaan negara melalui Rekening Kas Umum Negara dimungkinkan terjadi kesalahan setor/pelimpahan dan/atau kelebihan setor/pelimpahan penerimaan negara. Kesalahan/kelebihan tersebut dapat dimintakan pengembaliannya pada tahun anggaran berjalan;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengatur mekanisme pengembalian penerimaan pada tahun anggaran berjalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang petunjuk teknis pengembalian penerimaan negara pada tahun anggaran berjalan melalui Rekening Kas Umum Negara;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 4400);
  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Bendahara Umum Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2011;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN MELALUI REKENING KAS    UMUM NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

 

  1. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
  2. Pendapatan Negara adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
  3. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
  4. Pengembalian penerimaan negara adalah pengeluaran negara dalam rangka untuk mengembalikan penerimaan negara kepada yang berhak yang disebabkan karena kelebihan setor, kesalahan setor, kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan oleh bank penyetor/transfer.
  5. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan.
  6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
  7. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara.
  8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
  9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jaw&b dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
  10. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN/Direktorat Pengelolaan Kas Negara atas pendapatan dan/atau penerimaan negara yang telah dibukukan KPPN/Direktorat PKN.
  11. Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan yang selanjutnya disingkat SKP4 adalah dokumen yang berfungsi sebagai dasar pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan.
  12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
  13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DI PA atau dokumen lain yang dipersamakan.
  14. Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan, yang selanjutnya disebut SPM-PP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana berdasarkan SKP4 dan SKTB.
  15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar.
  16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.
  17. Surat Ketetapan Pengembalian adalah surat yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menetapkan adanya pengembalian penerimaan negara kepada yang berhak.
  18. Bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan untuk menyetor sejumlah uang ke Rekening Milik Bendahara Umum Negara dan/atau dokumen yang digunakan untuk mengeluarkan sejumlah uang dari Rekening Milik Bendahara
  19. Bilyet Giro, yang selanjutnya disingkat BG, adalah dokumen pre-printed, pre-numbered yang disediakan oleh Bank Indonesia yang dipergunakan untuk memindahbukukan dana dari rekening rupiah.
  20. Warkat Pembebanan Rekening, yang selanjutnya disingkat WPR adalah dokumen pre-printed, pre-numbered yang disediakan oleh Bank Indonesia yang dipergunakan untuk memindahbukukan dana dari rekening valuta asing.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)      Pengembalian penerimaan negara yang dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini adal&h pengembalian atas penerimaan negara yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan melalui Rekening KUN.

(2)      Pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk;

  1.  Pengembalian Penerimaan Pajak;
  2.  Pengembalian Penerimaan Bea Cukai.

BAB III

PRINSIP DASAR PENGEMBALIAN PENERIMAAN

Pasal 3

(1)       Permintaan pengembalian penerimaan negara yang telah diterima melalui Rekening KUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

  1.  Pengembalian PNBP;
  2.  Pengembalian penerimaan lainnya.

(2)       Permintaan pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PA/Kuasa PA atau bank penyetor/badan lainnya.

(3)       Permintaan pengembalian PA/Kuasa PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan oleh:

  1.  Kesalahan jumlah setoran;
  2.  Kesalahan frekuensi penyetoran;
  3.  Kesalahan rekening tujuan;
  4.  Setoran ganda;
  5.  Ikatan perjanjian; dan/ atau
  6.  Menurut ketentuan yang berlaku harus dikembalikan.

 

(4)          Permintaan pengembalian yang diajukan oleh bank

  1.  Kesalahan perekaman;
  2.  Kelebihan pelimpahan/transfer; dan/atau
  3.  Kesalahan pelimpahan/transfer.

Pasal 4

(1)         Pengembalian penerimaan  negara yang disetorkan pada tahun anggaran Berjalan dibukukan sebagai pengurang penerimaan negara yang bersangkutan.

(2)         Pengembalian penerimaan negara  sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:

  1.  Akun penerimaan yang sama pada saat diterima di Rekening KUN; dan atau
  2.  Akun kiriman uang/pemindahbukuan untuk transaksi non anggaran.

(3)         Pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme penerbitan SPM-PP.

(4)         Pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pembayarannya dilaksanakan melalui KPPN, diatur sebagai berikut:

  1. Untuk SPM-PP yang diterbitkan oleh Subdit Rekening Kas Negara maka SP2D diproses oleh KPPN Jakarta II;
  2. Untuk SPM-PP yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA maka SP2D diproses melalui KPPN mitra kerja PA/Kuasa PA berkenaan;
  3. Dalam hal pengembalian penerimaan negara dalam bentuk valuta asing, SPM-PP diterbitkan oleh Subdit Rekening Kas Negara dan/atau PA/Kuasa PA dan SP2D diproses melalui KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

(5)      Dalam hal pengembalian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat   (1) terjadi antar rekening milik BUN dapat dilaksanakan dengan Bilyet Giro/WPR.

BAB IV

PROSEDUR PEMBAYARAN PENGEMBALIAN

Pasal 5

Prosedur pembayaran pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), diatur langkah- langkahnya sebagai berikut:

  1. PA/Kuasa PA mengajukan SPP pengembalian kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk penerbitan SKTB dengan melampirkan:
    1. Fotocopy bukti setor untuk penerimaan negara yang telah dikonfirmasi oleh BUN
    2. c.  Surat Ketetapan Pengembalian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
      1. SPTJM sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan negara;

Apabila setoran telah diterima dan dibukukan pada Rekening KUN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SKTB dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. lembar ke-1 disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  2. lembar ke-2 disampaikan kepada PA/Kuasa PA;
  3. lembar ke-3 disampaikan kepada KPPN; dan
  4. lembar ke-4 sebagai pertinggal.

Atas dasar SKTB sebagaimana dimaksud pada angka 3, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SKP4 dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1.  lembar ke-1 disampaikan kepada PA/Kuasa PA;
  2.  lembar ke-2 untuk KPPN; dan
  3.  lembar ke-3 sebagai pertinggal.

Berdasarkan SKTB dan SKP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, PA/Kuasa PA melakukan penelitian dan pengujian sesuai ketentuan yang berlaku;

Dalam hal hasil penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 5 telah sesuai ketentuan, PA/Kuasa PA menerbitkan SPP/S PM-PP dengan mencantumkan kode, nomor dan tanggal SKTB dan SKP4 pada uraian SPM-PP;

Penerbit SPP/SPM-PP sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah pejabat perbendaharaan pada satuan kerja yang memiliki alokasi dana dalam DI PA. Dalam hal satuan kerja/entitas yang mengajukan permintaan pengembalian tidak memiliki alokasi dana dalam D1PA, maka penerbit SPP/SPM-PP adalah Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Rekening Kas Negara;

SPM-PP sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang dilengkapi dengan SKTB dan SKP4 diajukan kepada KPPN sesuai dengan ketentuan mengenai pengajuan SPM ke KPPN.

Pasal 6

Dalam rangka pembayaran pengembalian penerimaan negara yang diterima melalui Rekening KUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), diatur langkah-langkah sebagai berikut:

  1.  Bank Penyetor/badan lainnya mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara dengan melampirkan;
    1. a.  Fotocopy bukti setor untuk penerimaan negara yang telah dikonfirmasi oleh BUN;
    2. b.  Asli dokumen sumber Bank yang menunjukkan kesalahan perekaman, kelebihan dan/atau kesalahan pelimpahan/ transfer penerimaan negara ke Rekening KUN;
    3. c.  SPTJM sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
    4. d.  Surat konfirmasi terkait kebenaran setoran dari PA/Kuasa PA Kementerian/lembaga;
    5. e.  Nota Debet Pelimpahan dan Rekening Koran untuk transaksi permintaan pengembalian yang disebabkan oleh kelebihan dan/atau kesalahan pelimpahan/transfer penerimaan negara.
    6.  Dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada Rekening KUN, Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara menerbitkan SKTB dengan ketentuan:
      1. a.  lembar ke-1 disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan;
      2. b.  lembar ke-2 ke KPPN; dan
      3. c.  lembar ke-3 sebagai pertinggal.
      4.  Atas dasar SKTB sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKP4 (format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini) atas nama Menteri Keuangan dengan ketentuan:
        1. a.  lembar ke-1 untuk KPPN;
        2. b.  lembar ke-2 sebagai pertinggal.
        3.  Subdit Rekening Kas Umum Negara meneruskan permintaan pengembalian penerimaan negara dilengkapi SKTB dan SKP4 kepada Subdit Rekening Kas Negara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM (PP SPM).

Pasal 7

(1)       Berdasarkan permintaan pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4 diatas, Subdit Rekening Kas Negara melakukan penelitian dan pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)       Dalam hal permintaan pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai ketentuan,

(3)      SPM-PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilengkapi dengan SKTB dan SKP4 diajukan kepada KPPN sesuai dengan ketentuan mengenai pengajuan SPM ke KPPN.

Pasal 8

(1)       Penerbitan SPM-PP dalam rangka pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh PA/Kuasa PA dengan menggunakan kode satker Bagian Anggaran PA/Kuasa PA yang mengajukan pengembalian.

(2)       Dalam hal permintaan pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diajukan oleh satker/entitas yang tidak memiliki alokasi dana dalam DIPA maka SPM-PP diterbitkan oleh Subdirektorat Rekening Kas Negara dengan menggunakan kode satker BA BUN.

(3)       Penerbitan SPM-PP dalam rangka pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan oleh Subdirektorat Rekening Kas Negara dengan menggunakan kode Satker BA BUN.

(4)       Penerbitan SPM-PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menggungkan akun penerimaan yang sama pada saat diterima di Rekening KUN.

(5)       Dalam hal Pengembalian penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disebabkan oleh kelebihan dan/atau kesalahan pelimpahan/transfer oleh Bank Penyetor/badan lainnya, SPM-PP diterbitkan dengan menggunakah akun 826111 (koreksi penerimaan pemindahbukuan).

(6)       Dalam hal pengembalian penerimaan negara terjadi antar rekening milik BUN pada Bank Indonesia, SKTB dan SKP4 yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 digunakan sebagai dasar penerbitan Bilyet Giro/WPR oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara.

(7)       Bilyet Giro/WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bank Indonesia oleh Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 9

(1)       KPPN Mitra Kerja PA/Kuasa PA berkenaan dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah memproses penerbitan SP2D atas SPM- PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 8 dan Pasal 7 ayat (3) diatas sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penerbitan SP2D.

(2)       SP2D untuk pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rupiah dibebankan kepada Bank Operasional I (BO I/RPKBUN KPPN).

(3)       SP2D untuk pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam valuta asing dibebankan

  1. KPPN Mitra Kerja PA/Kuasa PA berkenaan dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara atas pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan melampirkan fotocopy SPM-PP dan SP2D.

Pasal 10

(1)       Direktur Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara membuat nota perbaikan pembukuan sesuai format sebagaimana Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, untuk mengoreksi pemindahbukuan bank dengan menggunakan akun 816111 (koreksi pengeluaran pemindahbukuan) atas SPM-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

(2)       Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara membukukan nota perbaikan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku bank Rekening Kas Umum Negara.

(3)       Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), KPPN Mitra Kerja PA/Kuasa PA berkenaan dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah melakukan eliminasi terhadap saldo akun utang kepada pihak ketiga di neraca terkait pencatatan akun 826111 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

(4)       Berdasarkan SP2D yang dilampirkan pada surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(4)     , Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan eliminasi terhadap saldo akun utang kepada pihak ketiga di neraca terkait pencatatan akun 816111 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Oktober 2013

 

 

Plt. Direktur Jenderal perbendaharaan

Boediarso Teguh Widodo

Download Per-36/PB/2013

 

Tags: , , ,