KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 31 / PB/ 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran sistem pembayaran belanja pegawai bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, perlu diatur mengenai tata cara pembayaran penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan menggunakan aplikasi yang seragam;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jendern.1 Perbendaharaan tentang Tata Cara · Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK. 05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

  1. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
  3. Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  yang  selanjutnya disingkat DIPA adalah  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  clan nja Negara.
  5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian  fungsi
  6. Kementerian Negara / Lembaga adalah kementerian negara / lembaga pemerintah non kementerian negara / lembaga negara.
  7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker ada!ah unit organisasi lini Kementerian / Lembaga yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara / Lembaga clan memiliki kewenangan clan tanggung jawab penggunaan
  8. Sadan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di !ingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan harang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan clan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi clan produktivitas
  9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
  10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan clan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara / Lembaga yang
  11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/ KPA untuk mengambil keputusan clan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban
  12. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
  13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, clan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja   Negara   dalam   pelaksanaan   APBN    pada kantor / Satker Kementerian Negara/Lembaga
  14. Surat Permintaan Pembayaran  yang  selanjutnya  disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan  pembayaran  tagihan  kepada negara.
  15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dcikumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
  16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya  disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran  atas beban APBN berdasarkan
  17. Surat Setoran Pajak yang  selanjutnya  disebut  SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri  Keuangan.
  18. Penghasilan adalah hak pekerja/ pegawai yang diterima dan dinyatakan da!am bentuk uang sebagai  imba!an  dari pemberi kerja kepada pekerja / pegawai yang ditetapkan dan dibayar  menurut  suatu   surat   keputusan / perjanjian verja/ kontrak dan/ atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ pegawai dan/ atau keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah dilakukan.
  19. Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN adalah daftar perhitungan penghasilan PPNPN yang memuat identitas pegawai dan rincian perhitungan pembayaran
  20. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan
  21. ADK SPP adalah arsip data SPP dalam bentuk softcopy yang dihasilkan oleh  Aplikasi  pada
  22. ADK SPM adalah arsip data SPM dalam bentuk softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi pada  Satker.
  23. ADK PPNPN  ada!ah arsip data PPNPN  dalam  bentuk  softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi pada  Satker.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

( 1) Peraturan Direktur  Jenderal  ini  mengatur  tata  cara pembayaran penghasilan bagi PPNPN yang dibebankan pada APBN,  tidak  termasuk  pembayaran   tunjangan   kinerja PPNPN.

(2) PPNPN sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  ( 1)   meliputi:

  1. PPPK/ staf khusus/ staf ahli non pegawai negeri pada Kemen terian Negara/ Lembaga;
  2. Komisioner / pegawai non pegawai negeri pada lembaga nonstruktural,
  3. Dokter / Bidan PTT;
  4. Dosen / Guru Tidak Tetap;
  5. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan,  dan Pramubakti  pada  Satker  yang  membuat   perjanjian kerja/ kontrak dengan KPA / PPK untuk melaksanakan kegiatan  operasional  kantor; dan
  6. Pegawai non pegawai negeri lainnya yang penghasilannya bersumber dari

(3) PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk:

  1. Pegawai pada BLU yang penghasilannya dibayarkan dari pendapatan BLU;
  2. Pegawai tidak tetap/ penerima honorarium yang ditugaskan terkait output kegiatan

BAB III

PEMBAYARAN  PENGHASILAN  PEGAWAI  PEMERINTAH   NON  PEGAWAI   NEGERI

Pasal 3

 

(1) Penghasilan PPNPN dibayarkan setiap bulan sesuai dengan surat keputusan / perjanjian kerja / kontrak dan/ atau peraturan   perundang-undangan.

(2) Pembayaran penghasilan  PPNPN  sebagaimana  dimaksud pada ayat ( 1)  dilakukan  paling  cepat  pada  hari  kerja  pertama dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Pembayaran penghasilan PPNPN yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk dibayarkan lebih cepat dari hari kerja pertama bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat  (2),  tetap dapat dibayarkan sesuai persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(4) Dalam hal terdapat penghasilan yang telah menjadi hak PPNPN bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayarkan, maka pembayarannya  dapat diajukan

 

Pasal 4

 

(1) Dalam rangka pembayaran penghasilan PPNPN, Satker menyelenggarakan administrasi  pembayaran  penghasilan PPNPN  secara  elektronik  dengan  menggunakan   aplikasi yang  disediakan   oleh  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan.

(2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dalam  aplikasi  pada satker.

(3) Pengajuan permintaan pembayaran penghasilan PPNPN harus menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab KPA.

 

BAB IV

PENGELOLAAN BASIS DATA PEMBAYARAN PENGHASILAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Pasal 5

PPK melakukan perekaman dan/ atau perubahan elemen data yang berkaitan dengan pembayaran penghasilan PPNPN dalam aplikasi pada Satker.

Pasal 6

(1) Perekaman dan/ atau perubahan elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi perekaman dan/ atau perubahan:

  1. data identitas PPNPN;
  2. data surat keputusan / perjanjian kerja/ kontrak PPNPN;
  3. data jumlah penghasilan  PPNPN; dan
  4. data keluarga

(2) Perekaman dan/ atau perubahan e!emen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dokumen pendukung yang sah.

BAB V

PEMBUATAN DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON  PEGAWAI NEGERI

Pasal 7

 

(1) Pembayaran penghasilan PPNPN setiap bulan dibuat dalam suatu Daftar Perr.bayaran Penghasi!an PPNPN dari aplikasi pada

(2) Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1) memuat  informasi:

  1. Nama;
  2. Nomor Induk Kependudukan;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP);
  4. Nomor dan tanggal kerja/ kontrak;
  5. Status Kawin;
  6. Jumlah Penghasilan; serta
  7. Potongan, terdiri atas:

1. Pajak Penghasilan  Pasal 21; dan
2. Iuran Jaminan Kesehatan .

(3) Format Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian  tidak  terpisahkan   dari   Peraturan Direktur  Jenderal ini.

 

Pasal 8

(1) Potongan Pajak Penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g angka 1 dilaksanakan sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(2)  Untuk  penghitungan  besaran  potongan  Pajak  Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK memastikan bahwa data NPWP dan data keluarga masing­ masing PPNPN telah direkam  dengan  lengkap  dan  benar dalam  aplikasi  pada  Satker.

 

Pasal 9

(1) Potongan luran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g angka 2 adalah sebesar  2% (dua persen)  dari penghasilan  yang diterima  setiap bulan.

(2) Penghasilan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tunjangan kinerja PPNPN.

(3) Pengenaan potongan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan  peraturan perundang-undangan.

(4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) , dalam hal terdapat penghasilan PPNPN yang baru pertama kali dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus, potongan Iuran Jaminan Kesehatan pertama kali dikenakan  terhadap  penghasilan  1 (satu)  bulan terakhir.

 

BAB VI

PENYELESAIAN TAGIHAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Bagian  Kesatu

Penyelesaian Tagihan Pembayaran Penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Satuan Kerja

 

Pasal 10

(1) Pelaksanaan pembayaran penghasilan PPNPN harus memperhatikan ketersediaan dana da!am DIPA masing­ masing satker.

(2) Pembayaran penghasilan   kepada   PPNPN   dilaksanakan se·cara  langsung  (LS)  kepada rekening  PPNPN  secara giral.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) be!um dapat dilaksanakan, pembayaran penghasilan PPNPN dilakukan secara LS melalui rekeriing Bendahara Pengeluaran.

Pasal 11

(1) Dalam rangka  pembayaran  penghasilan PPNPN:

a. PPK menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PPSPM  dilengkapi dengan:

  1. Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN;
  2. Dokumen pendukung berupa surat keputusan/ perjanjian kerja/ kontrak PPNPN / dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan;
  3. SSP (dalam hal terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 21);
  4. ADK SPP; dan
  5. ADK

b. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1) huruf a angka 2 dilampirkan pada  awal pembayaran dan  pada  saat  terjadi perubahan.

c. Berdasarkan SPP yang disampaikan oleh PPK, PPSPM menerbitkan  SPM.

(2) Tata cara penerbitan SPP oleh PPK dan tata cara penerbitan SPM oleh PPSPM dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan APBN.

Pasal 12

(1) PPSPM menyampaikan  SPM  pembayaran   Penghasilan PPNPN ke KPPN dilengkapi dengan:

  1. Daftar nominatif untuk lebih dari 1 (satu) penerima dari aplikasi pada  Satker;
  2. SSP (dalam   hal  terdapat  potongan     Pajak  Penghasilan Pasal 21);
  3. ADK SPM; dan
  4. ADK

(2) Penyampaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling cepat pada hari kerja pertama dan peeling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Khusus penyampaian SPM pembayaran Penghasilan PPNPN bulan Desember  mengikuti  ketentuan  mengenai pelaksanaan penerimaan  dan  pengeluaran  negara  pada akhir  tahun anggaran.

Bagian Kedua

Prosedur Pencairan Dana Pembayarsm Penghasilan Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan  Negara

Pasal 13

(1) Tata cara penerbitan SP2D pembayaran penghasilan PPNPN oleh KPPN dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur  mengenai  penerbitan  SP2D  di KPPN.

(2) SP2D pembayaran penghasilan PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanggal paling cepat tanggal hari kerja pertama bulan berikutnya.

(3) Penerbitan SP2D atas SPM pembayaran penghasilan PPNPN bulan Desember sebagairnana dimaksud  dalam  Pasal  12  ayat (3) mengikuti ketentuan mengenai pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

 

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

KPPN mengirimkan ADK pembayaran penghasilan PPNPN setiap bulan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal  10 (sepuluh) bulan  berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pembayaran penghasilan PPNPN dengan menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dilaksanakan  paling  lambat   dalam   waktu 2 (dua) bulan sejak Peraturan Direktur  Jenderal  ini  dinyatakan  berlaku.

 

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai  berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di  Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016

TTD

MARWANTO HARJOWIRYONO