Direktorat Jenderal Perbendaharaan merilis peraturan terbaru terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peraturan ini bernomor PER-31/PB/2013 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

anda bisa mendownloadnya untuk melihat Peraturan lengkap beserta lampiran yang menyertainya.

Download PER-31/PB/2013

Atau bisa anda baca secara langsung di bawah ini

 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-31/PB/2013

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN 

           DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

 

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN


 

Menimbang         :

  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal  13 ayat (3) dan Pasal 15  ayat (6)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
  2. bahwa  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  Bumi  dan  Bangunan merupakan   alokasi   dana   Anggaran   Pendapatan   dan Belanja   Negara   untuk   daerah   berdasarkan   angka persentase  tertentu  sesuai  realisasi  penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  tentang  Tata  Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

 

Mengingat  :

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/ PMK.07/ 2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
  2. Peraturan   Menteri   Keuangan Nomor 94/PMK.07/2012 tentang Penyaluran DBH PBB Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan atas penerimaan akhir tahun anggaran;
  3. Peraturan   Menteri   Keuangan Nomor 165/ PMK.07/ 2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk  Pertambangan Minyak Bumi,  Gas Bumi dan Panas Bumi;

 

Memperhatikan:

Surat  Direktur  Dana  Perimbangan  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-123/ PK.2/ 2009 tanggal 14 Mei 2009 Hal Penyampaian Besaran Prosentase Biaya Pemungutan PBB (BP PBB) Bagian Provinsi, Kabupaten/ Kota.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN  DANA  BAGI  HASIL  PAJAK  BUMI  DAN BANGUNAN.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

  1. Bank/Pos  Persepsi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB) adalah   Bank   Umum   yang   ditunjuk   oleh   Menteri Keuangan   selaku   Bendahara   Umum   Negara (BUN) menjadi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang menerima penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (tidak termasuk penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor).
  2. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN/ Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara  bukan  dalam  rangka ekspor dan  impor, yang meliputi  penerimaan  pajak,  cukai  dalam  negeri,  dan penerimaan bukan pajak.
  3. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana   yang   bersumber   dari   pendapatan   Anggaran Pendapatan   dan   Belanja   Negara  yang   dialokasikan kepada  daerah  berdasarkan  angka  persentase  untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  4. Dana  Bagi  Hasil  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Bagian Daerah  yang  selanjutnya  disebut  DBH  PBB  Bagian Daerah  adalah  bagian  PBB   sebesar  16,2%  untuk Provinsi   dan   Bagian   PBB   sebesar 64,8%   untuk Kabupaten/Kota, termasuk Biaya Pemungutan PBB (BP PBB) Bagian Daerah.
  5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
  6. Rekening  Kas  Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan   selaku   Bendahara   Umum   Negara   untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
  7. Subrekening Kas Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut SUBRKUN Kuasa BUN  Pusat adalah rekening Nomor 500.000000980  di Bank Indonesia.
  8. Subrekening Kas Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang selanjutnya disebut SUBRKUN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah rekening Nomor 501.00000  di Bank Indonesia.
  9. Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  yang  selanjutnya disebut  DIPA  adalah  dokumen  pelaksanaan  anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  10. Kuasa   Bendahara   Umum   Negara   di   Daerah   yang selanjutnya disebut Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala KPPN.
  11. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada   Direktorat   Jenderal   Perbendaharaan   yang menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kas negara, penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kas negara, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di  bidang pengelolaan kas negara,  penyiapan pemberian  bimbingan  teknis  dan  evaluasi  di  bidang pengelolaan kas negara.
  12. Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah unit eselon II pada   Direktorat   Jenderal   Perbendaharaan   yang menyelenggarakan fungsi   penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan, penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria  di  bidang  sistem  perbendaharaan,  penyiapan pemberian  bimbingan  teknis  dan  evaluasi  di  bidang sistem perbendaharaan.
  13. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang  menyelenggarakan  fungsi  penyiapan  perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan  keuangan,  penyiapan pemberian  bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
  14. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah unit eselon I Kementerian Keuangan yang menyenggarakan fungsi  perumusan  kebijakan  di  bidang  perimbangan keuangan, pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan,   penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di  bidang  perimbangan  keuangan,  pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan.
  15. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur  Jenderal Perbendaharaan.
  16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan   Negara   yang selanjutnya  disingkat  KPPN  adalah  instansi  vertikal Direktorat  Jenderal Perbendaharaan  yang  berada  di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia Induk yang  selanjutnya disebut  KPPN  KBI Induk adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota  dengan  Kantor  Bank  Indonesia  dan  menerima pelimpahan penerimaan negara dari KPPN Non KBI.
  18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Non Kantor Bank Indonesia yang selanjutnya disebut KPPN Non KBI adalah KPPN yang tidak berlokasi satu kota dengan KBI.
  19. Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran  yang selanjutnya disebut PA/KPA adalah Menteri Keuangan atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran transfer ke daerah.
  20. Surat  Kuasa  KPA  yang  selanjutnya  disebut  SK-KPA adalah  surat yang  diterbitkan  oleh  Direktur Jenderal Perimbangan  Keuangan selaku  KPA  untuk  menunjuk Pejabat  di  KPPN  sebagai  Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK)/Penerbit SPP dan Pejabat Penerbit/Penanda tangan SPM   serta   menunjuk   Pejabat   di   Kantor   Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan perubahan atau revisi DIPA sesuai ketentuan.
  21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan  oleh  Seksi  Bank  Giro  Pos  selaku PPK/Penerbit SPP berdasarkan Surat Kuasa penunjukan oleh  Direktur Jenderal  Perimbangan  Keuangan  selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
  23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja   Negara berdasarkan SPM.
  24. Laporan Harian Penerimaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah  laporan  harian  penerimaan  negara  yang dibuat oleh Bank/Pos Persepsi PBB setiap hari kerja yang berisi Rekapitulasi Penerimaan, Rekapitulasi Nota Kredit dan  Nota  Debet Pelimpahan/ Completion Advice, Daftar Nominatif  Penerimaan  dan  Bukti  Penerimaan  Negara (BPN) beserta Arsip Data Komputer.
  25. Arsip  Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
  26. Surat Ketetapan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut SKP DBH PBB adalah SKP DBH PBB yang dibuat melalui sarana aplikasi untuk alokasi per Kabupaten/Kota dan dirinci untuk Bagian Pemerintah Pusat, Bagian Provinsi, dan Bagian Kabupaten/ Kota termasuk Biaya Pemungutan PBB.
  27. Bank Operasional I yang selanjutnya disebut BO I adalah Bank Operasional mitra kerja KPPN selaku Kuasa BUN di daerah yang bertugas menyalurkan dana belanja non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan), uang persediaan,  dan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK),  serta penyaluran dana gaji bulanan melalui BO II/Kantor Pos.
  28. Bank Operasional III PBB Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut BO III PBB Kabupaten/Kota adalah bank operasional mitra kerja KPPN selaku Kuasa BUN di daerah yang bertugas menyalurkan dan/atau memindahbukukan DBH PBB per Kabupaten/Kota berdasarkan SP2D dan Surat Perintah Transfer.
  29. Surat  Permohonan Transfer adalah surat permohonan transfer yang diterbitkan Subbagian Umum KPPN kepada Seksi Pencairan Dana dalam rangka transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak.
  30. Surat Perintah Transfer yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah dalam rangka memindahbukukan Dana  Bagi  Hasil  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Bagian Pemerintah  Pusat termasuk Biaya Pemungutan  Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Direktorat Jenderal Pajak dari rekening BO HI PBB ke SUBRKUN KPPN KBI.
  31. Hari Kerja adalah hari sebagaimana tersebut pada penanggalan  yang secara resmi dinyatakan sebagai bukan hari libur/yang diliburkan oleh Pemerintah.

 

 

BAB II

RUANG LINGKUP
Pasal 2

 

Tata cara penerimaan, pembagian, dan penyaluran DBH PBB termasuk  BP PBB yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, meliputi:

 

  1. Persentase pembagian DBH PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Persentase BP PBB antara Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah.
  3. Persentase BP PBB antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  4. Mekanisme Penerimaan dan Pelimpahan PBB melalui Rekening Penerimaan PBB pada Bank/Pos Persepsi PBB.
  5. Mekanisme Pembagian DBH PBB termasuk BP PBB di KPPN.
  6. Mekanisme Penyaluran DBH PBB termasuk BP PBB atas beban BO III PBB Kabupaten/Kota.
  7. Mekanisme Penyaluran DBH PBB termasuk BP PBB sektor pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi Kabupaten/Kota atas beban BO I mitra kerja KPPN Jakarta II.
  8. Perubahan/revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  9. Rekonsiliasi dan pelaporan data realisasi penerimaan dan penyaluran DBH PBB termasuk BP PBB.

 

 

 

BAB III

PERSENTASE PEMBAGIAN DBH PBB
TERMASUK BP PBB

Pasal 3

 

(1)  Penerimaan   PBB   dibagi   dengan   imbangan   sebagai berikut:

a. 10% (sepuluh per seratus) untuk Pemerintah Pusat;

b. 90% (sembilan puluh per seratus) untuk Daerah.

(2)  Bagian 90% untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a. 16,2%      (enam  belas  koma  dua  per  seratus)  untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan;

b. 64,8%     (enam puluh empat koma delapan per seratus) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

c. 9% (sembilan per seratus) untuk Biaya Pemungutan.

(3)  Khusus untuk DKI Jakarta, bagian 90% untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

a. 81%     (delapan puluh satu per seratus) untuk Daerah Provinsi;

b. 9% (sembilan per seratus) untuk Biaya Pemungutan.

 

 

Pasal 4

(1) Peruntukan BP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b, adalah:

a. Untuk Direktorat Jenderal Pajak;

b. Untuk Daerah.

(2) Peruntukan BP PBB untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:

a. untuk Daerah Provinsi;

b. untuk Daerah Kabupaten/Kota.

(3)  Imbangan pembagian BP PBB antara Direktorat Jenderal Pajak  dan  Daerah  didasarkan  pada  besar  kecilnya peranan   masing-masing  dalam   melakukan   kegiatan operasional pemungutan PBB.

(4) Pembagian BP PBB didasarkan pada 5 (lima) sektor objek pajak, yaitu:

a. Sektor Pedesaan;

b. Sektor Perkotaan;

c. Sektor Perkebunan;

d. Sektor Perhutanan; dan

e. Sektor Pertambangan.

(5)     Persentase Pembagian BP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b antara Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah per objek sektor penerimaan adalah:

a. Objek  pajak   sektor  Pedesaan, 10% (sepuluh per seratus)  Bagian  Direktorat Jenderal  Pajak dan 90% (sembilan puluh per seratus) Bagian Daerah;

b. Objek pajak sektor Perkotaan, 20%  (dua puluh  per seratus)  Bagian  Direktorat Jenderal Pajak dan 80% (delapan puluh per seratus) Bagian Daerah;

c. Objek pajak sektor Perkebunan, 60% (enam puluh per seratus)  bagian  Direktorat Jenderal  Pajak dan 40% (empat puluh per seratus) Bagian Daerah;

d. Objek pajak sektor Perhutanan, 65% (enam puluh lima per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 35% (tiga puluh lima per seratus) Bagian Daerah; dan

e. Objek pajak sektor Pertambangan, 70% (tujuh puluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 30% (tiga puluh per seratus) Bagian Daerah.

(6)     Persentase pembagian BP PBB Bagian Daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (5) dibagi antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota per objek sektor   penerimaan   berdasarkan   daftar   persentase pembagian  yang  disampaikan  oleh  Direktur  Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

 

 

Pasal 5

(1)       Persentase pembagian DBH PBB Sektor Pedesaan, Sektor Perkotaan, Sektor Perkebunan,  Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan, langsung ditransfer/dipindahbukukan kepada yang berhak, sebagai berikut:

a. 10%    (sepuluh per seratus) dan  saldo penerimaan PBB kepada  Rekening  SUBRKUN  KPPN  KBI  pada  Bank Indonesia sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;

b. 16,2%     (enam belas koma dua per seratus) dan  saldo penerimaan PBB kepada Rekening Kas Daerah Provinsi;

c. 64,8%     (enam puluh empat koma delapan per seratus) dari  saldo  penerimaan  PBB  kepada  Rekening  Kas Daerah Kabupaten/ Kota;

d. 9%   (sembilan per seratus) dari saldo penerimaan PBB untuk Biaya Pemungutan PBB ke rekening:

1) SUBRKUN  KPPN  KBI,  untuk  Direktorat  Jenderal Pajak sebesar:

a)   10%   (sepuluh  per  seratus)  untuk  Objek  pajak sektor Pedesaan;

b)  20% (dua puluh per seratus) untuk Objek pajak sektor Perkotaan;

c)   60% (enam puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;

d)   65% (enam puluh lima per seratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan; dan

e)   70% (tujuh puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

2) Kas  Daerah  Provinsi  dan  Kas  Daerah  Kabupaten/Kota untuk Bagian Daerah sebesar:

a)  90% (sembilan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;

b)   80%    (delapan  puluh  per  seratus)  untuk objek pajak sektor Perkotaan;

c)  40% (empat puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;

d)   35%    (tiga  puluh  lima  perseratus)  untuk objek pajak sektor Perhutanan; dan

e)  30% (tiga puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

dengan persentase pembagian BP PBB Bagian Daerah dibagi  antara  Daerah  Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota per objek sektor penerimaan berdasarkan daftar persentase pembagian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2)      Khusus untuk DKI Jakarta, Pembagian DBH PBB ditransfer/   dipindahbukukan   kepada   yang   berhak, sebagai berikut:

a. 10%    (sepuluh per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada  Rekening  SUBRKUN  KPPN  KBI  pada  Bank Indonesia sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;

b. 81%     (delapan  puluh  satu  per  seratus)  dari  saldo penerimaan PBB kepada Rekening Kas Daerah Provinsi;

c. 9%   (sembilan per seratus) dari saldo penerimaan PBB untuk BP PBB ke rekening:

1) SUBRKUN  KPPN  KBI,  untuk  Direktorat Jenderal Pajak sebesar:

a)   10%   (sepuluh per seratus)  untuk Objek pajak sektor Pedesaan;

b)   20% (dua puluh per seratus) untuk Objek pajak sektor Perkotaan;

c)   60% (enam puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;

d)  65% (enam puluh lima per seratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan; dan

e)   70% (tujuh puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

2) Kas Daerah Provinsi sebesar :

a)   90% (sembilan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;

b)  80%  (delapan puluh per seratus)  untuk objek pajak sektor Perkotaan;

c)   40% (empat puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;

d)  35% (tiga puluh lima perseratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan; dan

e)   30% (tiga puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

dengan persentase pembagian BP PBB Bagian Daerah Provinsi  DKI  Jakarta  per  objek  sektor  penerimaan berdasarkan   daftar   persentase   pembagian   yang disampaikan   oleh   Direktur   Jenderal   Perimbangan Keuangan.

 

BAB IV

KEWAJIBAN PARA STAKEHOLDER
Pasal 6

Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban:

a. Paling lambat minggu kedua bulan Juni mengajukan permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan  Pajak  dan/atau  Surat  Ketetapan  Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  kepada Direktur Jenderal Anggaran.

b. Pada setiap triwulan menyediakan data dan melaksanakan rekonsiliasi data realisasi penyaluran DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 7

Direktur Jenderal Anggaran berkewajiban:

a. Mengajukan  permintaan pemindahbukuan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya permintaan pembayaran PBB   Migas  dan  PBB  Panas Bumi  dari  Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

b. Menyampaikan DIPA petikan DBH PBB Bagian Daerah dan  BP  PBB  Bagian  Daerah  per  provinsi  dengan rincian   Kabupaten/ Kota   kepada   Kepala   Kantor Wilayah   Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  dan KPPN seluruh Indonesia.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berkewajiban:

(1)      Pada  setiap  awal  tahun  anggaran,  menunjuk  Kepala Kantor   Wilayah   Direktorat   Jenderal   Perbendaharaan dengan Surat Kuasa untuk melakukan perubahan atau revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah.

(2)     Pada setiap awal tahun anggaran, menunjuk Pejabat di KPPN dengan Surat Kuasa, yaitu:

a. Kepala Seksi Bank sebagai Verifikator, menerbitkan/menandatangani SPP, menerbitkan dan menandatangani  SKP  DBH   PBB  dan  menerbitkan konsep Surat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah  Pusat  dan  BP  PBB  Bagian  Direktorat Jenderal Pajak.

b. Kepala   Subbagian   Umum   sebagai   Pejabat   yang berwenang sebagai verifikator/penguji SPP dan SKP, menerbitkan  dan  menandatangani  SPM  DBH  PBB Bagian  Daerah  dan  BP  PBB  Bagian  Daerah  dan penandatangan Surat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak.

(3)     Bersama  Direktorat  Sistem  Perbendaharaan  Direktorat Jenderal Perbendaharaan, membangun jaringan komunikasi data antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan.

(4)      Menyalurkan DBH PBB Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi termasuk BP PBB sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi Bagian Daerah secara triwulanan.

(5)      Menyampaikan  daftar  dan  data  Nomor  Rekening  Kas Umum   Daerah   Provinsi/ Kabupaten/ Kota   dan/atau perubahannya kepada Kepala KPPN seluruh Indonesia.

(6)      Menyelenggarakan   Penatausahaan,   Akuntansi   dan Pelaporan Keuangan atas pelaksanaan penyaluran DBH PBB termasuk BP PBB.

Pasal 9

 

Direktorat Pengelolaan Kas Negara berkewajiban:

a.  Dalam  hal  diperlukan,   menyusun  ketentuan  lebih lanjut terkait pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dapat diatur melalui surat atau Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan.

b. Menerbitkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan  mengenai permintaan pemindahbukuan kepada Bank  Indonesia untuk mentransfer pembayaran PBB Sektor  Pertambangan Migas dan Panas Bumi dan  Rekening  Migas Nomor 600.000411980   dan   Rekening   Panas  Bumi Nomor 508.000084980 pada Bank Indonesia ke rekening Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN.

Pasal 10

Direktorat Sistem Perbendaharaan berkewajiban:

a. Menyiapkan dan/atau mengembangkan/update sarana  aplikasi yang mendukung kelancaran Penyaluran dan pelaporan DBH PBB termasuk BP PBB, yaitu:

1) Sarana aplikasi di KPPN:

a. Aplikasi untuk membuat SKP DBH PBB termasuk  BP PBB per Kabupaten/Kota.

b. Aplikasi   penerbitan   SPP   untuk   DBH   PBB  termasuk BP PBB Bagian Daerah.

c. Aplikasi   penerbitan   SPM   untuk   DBH   PBB  termasuk BP PBB Bagian Daerah.

d. Aplikasi   penerbitan   SP2D   untuk   DBH   PBB termasuk BP PBB Bagian Daerah.

e. Aplikasi penerbitan Surat Permohonan Transfer.

f. Aplikasi penerbitan SPT.

g. Aplikasi realisasi penyaluran DBH PBB termasuk  BP PBB Bagian Daerah.

2) Sarana   aplikasi   di   Kantor   Wilayah   Direktorat  Jenderal Perbendaharaan:

a. Aplikasi Pelaporan rekapitulasi   DBH   PBB termasuk  BP  PBB  dari  KPPN  lingkup  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Aplikasi pelaporan realisasi Pagu DIPA DBH PBB  termasuk BP PBB Bagian Daerah.

3) Sarana   aplikasi   di   Direktorat   Pengelolaan   Kas Negara:

Aplikasi Pelaporan rekapitulasi DBH PBB termasuk BP  PBB  dari  Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal Perbendaharaan seluruh Indonesia.

b. Menyusun   kalender   PBB   tahunan   sebagai   dasar  pelaksanaan pembagian dan penyaluran DBH PBB dan menyampaikan kepada KPPN.

 

 

Pasal 11

 

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berkewajiban:

a. Menyediakan data dan melaksanakan rekonsiliasi data penyaluran  DBH  PBB  termasuk  BP  PBB  bersama Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan setiap triwulan.

b. Menerbitkan akun baru yang terkait penerimaan dan penyaluran DBH PBB termasuk BP PBB berdasarkan permintaan pihak-pihak terkait.

Pasal 12

 

Kantor   Wilayah   Direktorat  Jenderal   Perbendaharaan berkewajiban :

a. Menyampaikan  usulan  perubahan  atau  revisi  DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah berdasarkan  surat  kuasa  dari  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan.

b. Menyusun  laporan  realisasi  pagu  DIPA  DBH  PBB Bagian  Daerah  dan  BP PBB Bagian Daerah secara triwulanan   dan   menyampaikan   kepada   Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

c. Melakukan  pemantauan  atas  realisasi  penerimaan, pembagian, dan penyaluran DBH PBB di daerah.

d. Menyusun   Laporan   Penerimaan,   Pembagian   dan Penyaluran DBH PBB per Sektor Penerimaan PBB dan Rekapitulasi Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran DBH  PBB per Sektor Penerimaan PBB (Per Minggu) tingkat Kanwil, dan menyampaikan kepada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan c.q.  Direktorat Pengelolaan Kas   Negara   dan   Pemerintah   Provinsi   dan Kabupaten/kota. setempat.

 

 

Pasal 13

 

KPPN berkewajiban :

a. Menatausahakan penerimaan PBB sesuai ketentuan.

b. Menerbitkan SKP, SPP, dan SPM.

c. Menerbitkan SP2D DBH PBB termasuk BP PBB Bagian Daerah atas beban BO III PBB Kabupaten/Kota.

d. Khusus untuk  KPPN Jakarta II,  menerbitkan  SP2D DBH PBB Migas dan Panas Bumi termasuk BP PBB atas   beban   BO   I   Mitra  kerja   KPPN  Jakarta  II berdasarkan   SPM   yang   disampaikan   Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

e. Menerbitkan SPT untuk DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak.

f. Menyampaikan copy SPM dan SP2D serta lampirannya (Daftar   Penerima)   beserta   rekapitulasinya   kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

g. Menyusun   Laporan   penerimaan,   pembagian   dan realisasi penyaluran DBH PBB, termasuk BP PBB per sektor penerimaan PBB dan Rekapitulasi penerimaan, pembagian   dan   realisasi   penyaluran   DBH   PBB termasuk BP PBB (per minggu) kepada Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

 

  Pasal 14

(1)   Bank/ Pos Persepsi PBB yang menatausahakan penerimaan  PBB  selain  sektor  pertambangan  untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi berkewajiban:

a. Menerima setiap setoran penerimaan PBB dari Wajib Pajak  baik  nasabah  maupun bukan nasabah pada  setiap hari kerja tanpa melihat nilai nominal pembayaran, dan menatausahakan sesuai ketentuan.

b. Melimpahkan saldo rekening Bank/ Pos Persepsi PBB ke BO  III  PBB  paling  lambat  pukul 10.00  waktu   setempat setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan  untuk  penerimaan   PBB  yang  diterima  Bank/Pos Persepsi PBB hari Kamis minggu sebelumnya setelah pukul 15.00 waktu setempat sampai dengan hari Kamis minggu berkenaan pukul 15.00 waktu setempat.

c. Menyampaikan laporan atas penerimaan setoran PBB dalam bentuk LHP kepada KPPN mitra kerja setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1)  LHP berisi penerimaan PBB yang diterima setelah pukul 15.00  waktu  setempat  pada  hari  kerja sebelumnya sampai dengan penerimaan pukul 15.00 waktu setempat   hari   kerja yang bersangkutan;

2)  LHP  disampaikan  ke  KPPN  paling  lambat  pada pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.

(2)    Bank Persepsi yang ditunjuk untuk melakukan penatausahaan  penerimaan  PBB  sektor  pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi berkewajiban :

a.  Menerima setoran penerimaan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi baik yang dilakukan sendiri oleh Wajib   Pajak   maupun   yang dilakukan melalui pemindahbukuan, dan   menatausahakan   sesuai ketentuan.

b. Melimpahkan saldo rekening Bank Persepsi ke rekening SUBRKUN KPPN setiap hari paling lambat pukul 16.30 waktu setempat untuk penerimaan yang diterima hari sebelumnya  setelah  pukul 15.00 waktu  setempat sampai  dengan  hari  berkenaan pukul  15.00 waktu setempat.

c.  Menyampaikan laporan atas penerimaan setoran PBB dalam bentuk LHP kepada KPPN mitra kerja setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1)  LHP berisi penerimaan PBB yang diterima setelah pukul 15.00  waktu  setempat  pada  hari  kerja  sebelumnya sampai dengan penerimaan  pukul 15.00 waktu setempat hari kerja yang bersangkutan;

2)  LHP disampaikan ke KPPN paling lambat pada pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.

 

Pasal 15

 

BO III PBB berkewajiban:

a. Menerima   pelimpahan   Penerimaan   PBB   Sektor Perdesaan, Sektor Perkotaan, Sektor  Perkebunan, Sektor Perhutanan, dan Sektor Pertambangan setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat   adalah   hari   libur/yang   diliburkan   dari Bank/ Pos   Persepsi   PBB   yang   menatausahakan penerimaan  PBB  selain  sektor pertambangan untuk pertambangan  minyak  bumi,  gas  bumi  dan  panas bumi.

b. Menyampaikan  Nota  Kredit  penerimaan  pelimpahan Penerimaan  PBB,  Nota Debet pembagian/penyaluran DBH PBB dan Rekening Koran BO III PBB kepada KPPN mitra kerja.

c. Menerima SP2D dan SPT dari KPPN mitra kerja.

d. Mentransfer DBH PBB dan BP PBB dari BO III PBB ke rekening Kas Daerah Provinsi dan rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota  berdasarkan SP2D yang disampaikan KPPN mitra kerja.

e. Memindahbukukan DBH PBB Bagian Pemeritah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak dari BO III PBB ke SUBRKUN KPPN KBI berdasarkan SPT yang disampaikan KPPN mitra kerja.

BAB V

MEKANISME PENERIMAAN DAN PELIMPAHAN
PENERIMAAN PBB

Pasal 16

(1)      Bank/ Pos Persepsi PBB yang menatausahakan penerimaan PBB selain sektor  pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi wajib menerima setiap setoran penerimaan PBB dari Wajib Pajak baik nasabah maupun bukan nasabah pada setiap hari kerja tanpa melihat nilai nominal pembayaran.

(2)       Bank Persepsi yang ditunjuk untuk melakukan penatusahaan penerimaan   PBB   sektor  pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi  wajib  menerima  setoran  dari  Wajib  Pajak  baik nasabah maupun bukan nasabah pada setiap hari kerja tanpa melihat nilai nominal pembayaran.

(3)       Bank/ Pos   Persepsi   PBB   dan   Bank   Persepsi   wajib menatausahakan   penerimaan   PBB   yang   diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan.

 Pasal 17

 

(1)      Bank/ Pos   Persepsi PBB yang menatausahakan penerimaan  PBB  selain  sektor  pertambangan  untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi wajib melimpahkan seluruh penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan paling lambat pukul 10.00 waktu setempat.

(2)          Penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  penerimaan  PBB  yang  diterima  hari  Kamis minggu sebelumnya setelah pukul 15.00 waktu setempat sampai dengan hari Kamis minggu berkenaan pukul 15.00 waktu setempat.

(3)      Pelimpahan penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan ke rekening BO III PBB Kabupaten/ Kota mitra kerja KPPN.

(4)       Bank Persepsi wajib melimpahkan seluruh penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) pada hari kerja berkenaan paling lambat pukul 16.30 waktu setempat.

(5)      Penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penerimaan PBB yang diterima hari sebelumnya setelah pukul 15.00 waktu setempat sampai dengan hari berkenaan pukul 15.00 waktu setempat.

(6)      Pelimpahan penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan ke rekening SUBRKUN KPPN di Bank Indonesia.

 

 Pasal 18

 

Mekanisme  penerimaan  dan  pelimpahan  PBB  Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan:

a. Bank Umum  selaku  bank Tempat Pembayaran (TP) menerima setoran penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan  Sektor  Perkotaan  dari  Wajib  Pajak yang telah ditetapkan   oleh   Direktorat  Jenderal   Pajak   sesuai ketentuan.

b. Bank Umum  selaku  bank Tempat Pembayaran (TP) setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari   Jumat   adalah   hari   libur/yang   diliburkan melimpahkan penerimaan  PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan ke rekening Bank/ Pos Persepsi PBB sesuai ketentuan.

c. Bank/ Pos Persepsi PBB mengesahkan penerimaan PBB sebagaimana   dimaksud   pada   huruf   b,   dengan menerbitkan BPN setelah mendapatkan NTPN sesuai ketentuan.

d. Penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan diakui   pada   saat   masuk   ke   kas   negara   dan mendapatkan NTPN.

e. Penerimaan  PBB  yang  telah  disahkan  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  c,  wajib  dilimpahkan  oleh Bank/ Pos Persepsi PBB ke dan harus telah diterima di rekening BO III PBB paling lambat pukul 10.00 waktu setempat setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan.

f. Pelimpahan penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada   huruf  e   adalah   seluruh   penerimaan   PBB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

 Pasal 19

Mekanisme  penerimaan  dan  pelimpahan  PBB  Sektor Perhutanan, Sektor Perkebunan, dan Sektor Pertambangan selain Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi:

a. Bank/Pos Persepsi PBB menerima setoran penerimaan PBB Sektor Perhutanan, Sektor Perkebunan dan Sektor Pertambangan selain Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi dari Wajib Pajak.

b. Bank/Pos Persepsi PBB mengesahkan penerimaan PBB sebagaimana   dimaksud   pada   huruf   a,   dengan menerbitkan BPN setelah mendapatkan NTPN sesuai ketentuan.

c. Penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada huruf a diakui  pada saat masuk ke kas negara dan  telah mendapatkan NTPN.

d. Penerimaan  PBB yang telah disahkan  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  b,  wajib  dilimpahkan  oleh Bank/ Pos Persepsi PBB ke dan harus telah diterima di rekening BO III PBB paling lambat pukul 10.00 waktu setempat setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan.

e. Pelimpahan PBB sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah seluruh penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

 

Pasal 20

(1)       Mekanisme  penerimaan  dan  pelimpahan  PBB  Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi yang pembayarannya dilakukan melalui pemindahbukuan :

a. Penerimaan   PBB   sektor   Pertambangan   untuk Pertambangan  Minyak Bumi,  Gas Bumi dan Panas Bumi berada di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia.

 b. Direktorat Jenderal Pajak paling lambat minggu kedua bulan   Juni   mengajukan   permintaan   pembayaran penerimaan PBB untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan/atau Surat Ketetapan   Pajak   PBB   kepada Direktur   Jenderal Anggaran.

c. Direktur Jenderal Anggaran mengajukan permintaan pemindahbukuan  pembayaran  PBB  Migas  dan  PBB Panas Bumi kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan  tembusan  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB   Panas Bumi   dan   Direktur   Jenderal   Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai ketentuan.

d. Direktur Jenderal Perbendaharaan meminta  Bank Indonesia untuk melakukan pemindahbukuan Penerimaan   PBB   sektor  Pertambangan   Migas  dan Penerimaan  PBB  sektor  Pertambangan  Panas  Bumi sebagaimana dimaksud  pada huruf a dari Rekening Migas  Nomor      600.000411980  dan  Rekening  Panas Bumi   Nomor 508.000084980 ke Rekening Bank Persepsi yang         ditunjuk untuk melakukan penatusahaan penerimaan PBB sektor pertambangan untuk  pertambangan  minyak  bumi,  gas  bumi  dan panas bumi,  berdasarkan permintaan pemindahbukuan  dan   Direktur  Jenderal  Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lambat 4 (empat)  hari  kerja  setelah  diterimanya  permintaan pemindahbukuan dari Direktur Jenderal Anggaran.

e. Bank   Persepsi   yang   ditunjuk   untuk   melakukan penatusahaan penerimaan PBB sektor pertambangan untuk  pertambangan  minyak  bumi,  gas  bumi  dan panas   bumi  wajib  mengesahkan  penerimaan   PBB sebagaimana   dimaksud   pada   huruf   d,   dengan
menerbitkan BPN setelah mendapatkan NTPN sesuai ketentuan.

f. Penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada huruf d wajib dilimpahkan oleh Bank Persepsi yang ditunjuk untuk   melakukan   penatusahaan   penerimaan   PBB sektor  pertambangan  untuk  pertambangan  minyak bumi, gas bumi dan panas bumi pada hari berkenaan ke  dan  harus  telah  diterima di  rekening SUBRKUN KPPN di Bank Indonesia paling lambat pukul 16.30 waktu setempat.

g.    Penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada huruf d yang telah diterima pada Rekening SUBRKUN KPPN di Bank Indonesia, pada saat yang sama dilimpahkan ke SUBRKUN Kuasa BUN Pusat Nomor 500.000000980 di Bank Indonesia sesuai ketentuan.

h. Penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada huruf d yang telah diterima pada SUBRKUN Kuasa BUN Pusat Nomor 500.000000980 di Bank Indonesia, pada saat yang sama dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara Nomor 502.000000980 sesuai ketentuan.

(2)          Mekanisme  penerimaan  dan  pelimpahan  PBB  Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi yang disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak:

a. Bank  Persepsi  menerima  setoran  penerimaan  PBB Sektor  Pertambangan  untuk  Pertambangan  Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi dan Wajib Pajak.

b. Bank   Persepsi   mengesahkan   penerimaan   PBB sebagaimana   dimaksud   pada   huruf   a,   dengan menerbitkan BPN setelah mendapatkan NTPN sesuai ketentuan.

c. Penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada huruf a diakui  pada  saat masuk ke  kas  negara dan  telah mendapatkan NTPN.

d. Penerimaan  PBB yang telah  disahkan  sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib dilimpahkan oleh Bank Persepsi  ke  rekening  SUBRKUN  KPPN  pada  hari berkenaan  dan  harus  telah  diterima paling lambat pukul 16.30 waktu setempat.

e. Pelimpahan PBB sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah   seluruh   penerimaan   PBB   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).

 Pasal 21

(1)       Bank/ Pos   Persepsi   PBB   dan   Bank   Persepsi   yang menerima  penerimaan  PBB  wajib  menyampaikan  LHP kepada KPPN mitra kerjanya paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.

(2)       LHP berisi penerimaan PBB yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan pukul 15.00 hari kerja yang bersangkutan.

(3)        Bank/ Pos   Persepsi   PBB   dan   Bank   Persepsi   wajib menyampaikan Nota Debet Pelimpahan ke BO III PBB/BI dan  Rekening  Koran  kepada  KPPN  mitra  kerja  dan tembusan disampaikan kepada KPP Pratama setempat.

Pasal 22

Penerimaan PBB dibukukan dengan menggunakan akun sesuai  dengan ketentuan  perundangan-undangan yang mengatur mengenai Bagan Akun Standar.

 

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAGIAN DBH PBB SEKTOR PEDESAAN, SEKTOR PERKOTAAN, SEKTOR PERHUTANAN, SEKTOR PERKEBUNAN, DAN SEKTOR PERTAMBANGAN SELAIN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI DAN PANAS BUMI DI KPPN

Pasal 23

 

(1)      Pembagian dan penyaluran DBH PBB dilaksanakan sesuai kalender PBB tahunan yang disusun oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Perbendaharaan.

(2)      Pelaksanaan   pembagian   dan   penyaluran   DBH   PBB menggunakan aplikasi yang telah disediakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(3)     Aplikasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi :

a. Aplikasi   Bendum   untuk   pembuatan   SKP,   Surat Permohonan Transfer, Surat Perintah Transfer (SPT), dan   laporan   terkait   penerimaan,   pembagian   dan penyaluran DBH PBB, termasuk BP PBB.

b. Aplikasi   SPM   untuk  pembuatan   SPM   DBH   PBB, termasuk BP PBB.

 

Pasal 24

 

(1)      Berdasarkan Surat Kua.sa Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kepala Seksi Bank berkewajiban menerbitkan SKP DBH  PBB dan BP PBB yang memuat alokasi per Kabupaten/ Kota.

(2)     Tata  Cara  Pelaksanaan  penerbitan   SKP  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Sumber data yang digunakan dalam pembuatan SKP yaitu   LHP  dari   Bank  Persepsi   PBB,   Nota  Debet pelimpahan penerimaan PBB dari Bank Persepsi PBB, dan Nota Kredit penerimaan pelimpahan PBB dari BO HI PBB.

b. Melakukan  verifikasi  untuk  memastikan  kebenaran dan kelengkapan sumber data sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang diantaranya meliputi:

1) Pencantuman   kode   klasifikasi   termasuk   kode wilayah   penerimaan (kode   Provinsi   dan   kode kabupaten/ kota).

2) Nota debet dan Nota kredit harus mencantumkan nilai pelimpahan penerimaan per sektor penerimaan PBB dan per kabupaten/kota.

3) Dalam  hal  terdapat  perbedaan  nilai  pelimpahan (jumlah total dan/atau jumlah per sektor dan per kabupaten/kota),   melakukan   koordinasi   dengan Bank   Persepsi   PBB   dan   BO   III   PBB   untuk mendapatkan nilai pelimpahan yang benar.

 4) Dalam   hal   terdapat   selisih   kurang   jumlah penerimaan pelimpahan PBB di BO III PBB dengan jumlah penerimaan PBB pada Bank Persepsi PBB memberitahukan Bank Persepsi PBB untuk segera melimpahkan   kekurangan   pelimpahan   tersebut sebelum hari pembagian.

5) Dalam hal terdapat selisih lebih jumlah penerimaan pelimpahan  PBB  di  BO  III  PBB  dengan jumlah penerimaan   PBB   pada   Bank   Persepsi   PBB, memberitahukan Bank Persepsi PBB untuk segera mengajukan  permohonan  pengembalian  kelebihan pelimpahan sesuai ketentuan.

c. SKP DBH PBB dan BP PBB dibuat dengan persentase pembagian PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) dan  Pasal 5.

d. Dalam  hal  persentase  pembagian  PBB  sebagaimana dimaksud pada huruf c menghasilkan angka desimal, maka jumlah angka desimal dibulatkan untuk Bagian Provinsi.

e. Meneliti dan menganalisa kesesuaian SKP DBH PBB termasuk BP PBB dengan Nota Debet pelimpahan dan Bank/Pos Persepsi PBB dan Nota Kredit penerimaan pelimpahan BO III PBB.

f. Dalam hal hasil penelitian dan analisa sebagaimana dimaksud pada huruf e, data telah sesuai, Kepala Seksi Bank menerbitkan dan menandatangani SKP DBH PBB termasuk BP PBB sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :

1. Sebagai lampiran SPP DBH PBB termasuk BP PBB;
dan

2. Pertinggal.

g.   SKP  diterbitkan  dengan  penomoran  secara otomatis melalui   aplikasi   dengan   format (no   urut) / (kode KPPN) / (Tahun Anggaran).

h. SKP disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

 

Pasal 25

 

(1)      Dalam hal terdapat SPMKP-PBB dan/atau perhitungan yang membebani BO III PBB, penerbitan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.  Diterbitkan berdasarkan dana yang tersedia di BO III PBB   setelah   memperhitungkan   transaksi-transaksi pembayaran  SPMKP-PBB   atau  SP2D  pengembalian kelebihan pembayaran PBB dan/atau perhitungan yang membebani BO III PBB.

b. Dana  yang  tersedia  di  BO  III   PBB   sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dana hasil penerimaan pelimpahan penerimaan PBB dari Bank/ Pos Persepsi PBB pada periode pelimpahan sebelumnya.

 c. Saldo  BO  III   PBB  setelah  dilakukan  pembayaran SPMKP-PBB  dan/atau perhitungan yang membebani BO III PBB dibagi secara proporsional ke 5 (lima) sektor penerimaan   PBB   yaitu   Sektor   Pedesaan,   Sektor Perkotaan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan di BO III PBB kabupaten/kota berkenaan.

d. Saldo BO III PBB sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan  pembagian  dengan  persentase  pembagian PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 5.

e. Dalam   hal   hasil   perhitungan   secara  proporsional sebagaimana dimaksud  pada huruf c  menghasilkan angka pecahan desimal, maka jumlah angka pecahan dimaksud dibulatkan untuk sektor yang penerimaannya paling besar.

f. Ilustrasi pembagian saldo BO III PBB kabupaten/kota tiap sektor penerimaan PBB secara proporsional setelah dilakukan pembayaran   SPMKP-PBB   dan/atau perhitungan yang  membebani  BO  III  PBB  adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(2)     Dalam hal SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan  ayat (2), telah  diterbitkan  dan  belum dilaksanakan pembagian  DBH  PBB,   namun  terdapat pengajuan   SPMKP-PBB   oleh   KPP  dan/atau   terdapat perhitungan   yang   membebani   BO   III   PBB,   serta berdasarkan   monitoring   dana   di   BO   III   PBB kabupaten/kota  berkenaan  cukup  untuk  dilaksanakan pembayaran  SPMKP-PBB/SP2D pengembalian kelebihan pembayaran PBB dan/atau perhitungan yang membebani BO  III  PBB,  maka  KPPN  melakukan  langkah-Iangkah sebagai berikut :

a. Membatalkan SKP DBH PBB yang telah diterbitkan.

b. Melaksanakan   pembayaran   SPMKP-PBB   dengan menerbitkan  SP2D  atas  beban  BO  III  PBB  sesuai ketentuan dan/atau melaksanakan perhitungan yang membebani BO III PBB.

c. Menerbitkan SKP DBH PBB setelah memperhitungkan SPMKP-PBB/SP2D pengembalian kelebihan pembayaran PBB dan/atau melaksanakan perhitungan yang   membebani   BO   III   PBB   dengan   ketentuan sebagaimana pada ayat (1).

(3)      SKP DBH PBB tidak diterbitkan/dibatalkan dalam hal :

a. rekening BO III bersaldo nihil karena tidak terdapat penerimaan pelimpahan penerimaan PBB dari Bank/Pos Persepsi, dan/atau

b. pada saat SKP DBH PBB diterbitkan saldo rekening BO III  nihil  atau  diperkirakan  akan nihil karena telah dan/atau akan dilakukan pencairan SP2D atas SPMKP PBB.

 c. pada saat SKP DBH PBB diterbitkan saldo rekening BO III  nihil atau diperkirakan akan nihil karena telah dan/atau akan dilaksanakan   perhitungan yang membebani BO III PBB.

 

 Pasal 26

 

(1)   Berdasarkan   SKP   DBH   PBB   termasuk   BP   PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 25 ayat (1) atau Pasal 25 ayat (2) huruf c, Kepala Seksi Bank menerbitkan dan   menandatangani SPP DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah.

(2)   SPP DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk 1 (satu) kabupaten/kota dengan rincian penerima Kas  Umum  Daerah  Provinsi  dan  Kas  Umum  Daerah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

a. Jumlah yang tercantum pada Rekening Kas Umum Daerah  Provinsi  meliputi jumlah  DBH  PBB  Bagian Provinsi dan jumlah BP PBB Bagian Provinsi

b. Jumlah yang tercantum pada Rekening Kas Umum Daerah  Kabupaten/Kota meliputi jumlah  DBH  PBB Bagian Kabupaten/Kota dan jumlah BP PBB Bagian Kabupaten/ Kota

(3)  SPP disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(4)     Dalam   hal   SPP   belum   dapat   diterbitkan   dengan menggunakan aplikasi,  maka dapat diterbitkan secara manual.

 

 

Pasal 27

 

(1)          Berdasarkan SKP DBH PBB termasuk BP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 25 ayat (1) atau Pasal 25 ayat (2) huruf c, Kepala Seksi Bank menerbitkan dan memaraf konsep Surat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak.

(2)          Konsep  surat  Permohonan Transfer DBH  PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan untuk 1 (satu) kabupaten/kota.

(3)          Konsep  surat  Permohonan  Transfer  disusun  dengan menggunakan   format   sebagaimana   tercantum   pada Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

 

 

Pasal 28

 

Kepala Seksi Bank menyampaikan SPP dan konsep Surat Permohonan Transfer kepada Kepala Subbagian Umum selaku Pejabat Penerbit/Penandatangan SPM DBH PBB paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum hari Jumat atau hari  kerja  berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan (hari pembagian), dengan dilampiri :

1) SKP DBH PBB termasuk BP PBB;

2) Nota Debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi PBB; dan

3) Nota Kredit penerimaan pelimpahan BO HI PBB.

 

 

Pasal 29

 

(1)      Berdasarkan Surat Kuasa Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,   Kepala   Subbagian   Umum   berkewajiban menerbitkan SPM DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah dan menerbitkan Surat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak.

(2)     Tata Cara Pelaksanaan penerbitan SPM DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah oleh Kepala Sub Bagian  Umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) sebagai berikut :

a.  Meneliti dan melakukan verifikasi/pengujian SPP DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah dengan  mencocokkan  persentase  pembagian, jumlah uang,  rekening  tujuan  SPP  dengan  SKP  DBH  PBB termasuk BP PBB, Nota Debet pelimpahan Bank/Pos
Persepsi PBB dan Nota Kredit penerimaan BO III PBB.

b. Menerbitkan SPM DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP  PBB  Bagian  Daerah  sebanyak 2 (dua)  rangkap bilamana SPP telah benar, dengan ketentuan :

1) Menggunakan akun sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Sagan Akun Standar.

2) Diterbitkan untuk 1 (satu) kabupaten/kota dengan rincian penerima Kas Umum Daerah Provinsi dan Kas   Umum   Daerah   Kabupaten/ Kota,   dengan ketentuan:

a) Jumlah  yang  tercantum  pada  Rekening  Kas Umum  Daerah  Provinsi  meliputi jumlah  DBH PBB Bagian Provinsi dan jumlah BP PBB Bagian Provinsi.

b) Jumlah  yang  tercantum  pada  Rekening  Kas Umum Daerah Kabupaten/ Kota meliputi jumlah DBH PBB Bagian Kabupaten/ Kota dan jumlah BP PBB Bagian Kabupaten/ Kota.

c. Menandatangani SPM, dengan peruntukan :

1) Lembar ke-1 disampaikan kepada Seksi Pencairan Dana; dan

2) Lembar ke-2 pertinggal di Subbagian Umum KPPN.

 (3)     Tata  Cara  Pelaksanaan  penerbitan  Surat Permohonan

Transfer oleh Kepala Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Meneliti dan melakukan verifikasi/pengujian konsep Surat   Permohonan   Transfer   DBH   PBB   Bagian Pemerintah  Pusat  dan  BP  PBB  Bagian  Direktorat Jenderal   Pajak   dengan   mencocokkan   persentase pembagian, jumlah uang, rekening tujuan dengan SKP
DBH PBB termasuk BP PBB, Nota Debet pelimpahan Bank/Pos Persepsi PBB dan Nota Kredit penerimaan BO III PBB.

b. Menandatangani konsep Surat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan:

1) Lembar  ke-1   disampaikan  kepada  Seksi  Bank selaku BUN.

2) Lembar ke-2 pertinggal di Subbagian Umum KPPN.

Pasal 30

 

Berdasarkan SPM yang diterima dan  Kepala Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana berkewajiban :

a. Melakukan penelitian dan pengujian SPM DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah sesuai ketentuan.

b. Menerbitkan   SP2D   atas   beban   BO   III   PBB kabupaten/kota  bersangkutan  bilamana  SPM  yang diajukan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan dan diberi tanggal hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan
(hari pembagian), dengan peruntukan:

1) lembar ke-1 disampaikan kepada BO III PBB;

2) lembar ke-2 disampaikan kepada penerbit SPM;

3) lembar ke-3 sebagai pertinggal di Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN dilengkapi dengan lembar ke-1 SPM dan dokumen  pendukungnya.

 

Pasal 31

 

Berdasarkan Surat Permohonan Transfer yang diterima dari  Subbagian  Umum  KPPN  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, Seksi Bank selaku BUN berkewajiban:

a. Melakukan monitoring ketersediaan dana pada BO III PBB.

b. Menerbitkan konsep, memaraf dan mengajukan SPT kepada Kepala KPPN untuk ditandatangani,  dengan peruntukan:

 1) lembar ke-1 disampaikan kepada BO III PBB;

2) lembar ke-2 sebagai pertinggal di Seksi Bank.

c. SPT   diberi   tanggal   hari   Jumat   atau   hari   kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan (hari pembagian).

d. SPT disusun dengan menggunakan   format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

 

Pasal 32

 

(1)       SP2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b dan SPT  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 31  huruf b, dapat   diterbitkan   sebelum   hari   pembagian   dengan memperkirakan waktu penyampaian ke BO III PBB, dan diberi   tanggal hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat adalah hari libur/yang diliburkan (hari pembagian).

(2)      SP2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b dan SPT  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 31  huruf  b disampaikan kepada BO III PBB paling lambat pada hari pembagian DBH PBB.

(3)       Dalam hal kondisi geografis tidak memungkinkan untuk dilakukan pengiriman SP2D dan SPT oleh petugas yang ditunjuk, maka:

a. KPPN dapat mengirimkan SP2D dan SPT menggunakan sarana tercepat dan aman; atau

b. KPPN dapat berkoordinasi dengan BO III PBB untuk pengiriman  SP2D  dan  SPT  melalui  sarana  faksimili terlebih dahulu dan kemudian mengirimkan asli SP2D dan SPT menggunakan sarana tercepat dan aman.

 BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN DBH PBB
ATAS BEBAN BO III PBB KABUPATEN/ KOTA

Pasal 33

 

Berdasarkan SP2D dan SPT yang diterima dari KPPN, BO III PBB berkewajiban :

a. Mentransfer DBH  PBB  Bagian  Daerah  termasuk BP PBB  Bagian  Daerah  dari  Rekening  BO  III  PBB  ke Rekening  Kas  Daerah  Provinsi  dan  Rekening  Kas Daerah Kabupaten/ Kota yang tercantum pada SP2D.

b. Memindahbukukan DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat termasuk BP PBB  Bagian  Direktorat Jenderal Pajak dari  Rekening  BO  III  PBB  ke  SUBRKUN  KPPN  KBI sebagaimana tercantum pada SPT.

  

BAB VIII

MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN DBH PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN
MINYAK BUMI, GAS BUMI DAN PANAS BUMI

 

Pasal 34

 

(1)       Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan dan  menyampaikan  SPM  DBH  PBB  termasuk  BP  PBB sektor  Pertambangan  Migas  dan  Panas  Bumi  Bagian Daerah kepada KPPN Jakarta II

(2)       KPPN Jakarta II melakukan penelitian dan pengujian atas SPM DBH PBB termasuk BP PBB sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi   Bagian   Daerah   yang   disampaikan   Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan.

(3)       Dalam   hal   sesuai   hasil   penelitian   dan   pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SPM yang diajukan telah  memenuhi  syarat,  KPPN  Jakarta  II  menerbitkan SP2D  atas  beban  BO  I  dan  mendistribusikan  SP2D bersangkutan sesuai ketentuan.

(4)       Dalam   hal   sesuai   hasil   penelitian   dan   pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SPM yang diajukan tidak memenuhi syarat, KPPN Jakarta II mengembalikan SPM   bersangkutan   kepada   penerbit   SPM   sesuai ketentuan.

 

BAB IX

DIPA DANA BAGI HASIL PBB BAGIAN DAERAH

 

Pasal 35

 

DIPA  Petikan  DBH  PBB  Bagian  Daerah  dan  BP  PBB Bagian Daerah per Provinsi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran, oleh Direktorat Jenderal Anggaran disampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN.

 

Pasal 36

 

Pada  setiap  awal  tahun  anggaran,  Direktur  Jenderal Perimbangan   Keuangan   sebagai   Kuasa   Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah memberikan Surat Kuasa kepada   Kepala   Kantor   Wilayah   Direktorat   Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan perubahan atau revisi DIPA   Petikan   DBH   PBB  Bagian  Daerah  dan  Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah.

 

 Pasal 37

 

(1)       Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku penerima kuasa dari Kuasa PA Transfer ke Daerah mengajukan usulan perubahan atau revisi DIPA Petikan DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah sesuai ketentuan.

(2)       Perubahan atau revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal realisasi penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran lebih besar dari pagu DIPA dan diberi tanggal akhir tahun anggaran berkenaan.

(3)       Dalam pengajuan usulan perubahan atau revisi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) Kepala  Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal Perbendaharaan menunjuk Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II untuk mempersiapkan dokumennya.

 

 

BAB X

PENATAUSAHAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DBH PBB

Pasal 38

(1)       Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan   penatausahaan,   akuntansi,   dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB.

(2)       Direktorat  Jenderal   Perbendaharaan,   Kantor  Wilayah Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan,  dan  KPPN  tidak melakukan   penyusunan   Laporan   Keuangan   atas penyaluran DBH PBB dan BP PBB.

 

Pasal 39

 

(1)       Penerimaan DBH PBB yang diterima pada akhir tahun anggaran dibukukan sebagai penerimaan tahun anggaran berkenaan dan disalurkan kepada yang berhak pada awal tahun anggaran berikutnya.

(2)       Penyaluran DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membebani DIPA tahun anggaran berikutnya.

Pasal 40

 

(1)       KPPN menatausahakan penerimaan dan penyaluran DBH PBB sesuai ketentuan.

(2)       Pencatatan atas pelimpahan penerimaan PBB dan Bank/ Pos Persepsi PBB ke BO III PBB oleh KPPN diatur sebagai berikut:

 a. Pencatatan  pengeluaran  pelimpahan  di  Buku  Bank Bank/ Pos Persepsi.

b. Pencatatan penerimaan pelimpahan di Buku Bank BO III.

(3)       Pencatatan atas pengeluaran/penerimaan kiriman uang DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak dari BO III PBB KPPN Non KBI ke  Rekening  SUBRKUN  KPPN  KBI  oleh  KPPN,  diatur sebagai berikut :

a. KPPN Non KBI mencatat pengeluaran kiriman uang di Buku Bank BO HI.

b. KPPN KBI mencatat penerimaan kiriman uang di Buku SUBRKUN KPPN.

(4)       Pencatatan atas pengeluaran/ penerimaan pemindahbukuan DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak dari BO III PBB ke rekening SUBRKUN KPPN oleh KPPN KBI diatur sebagai berikut :

a. Mencatat pengeluaran pemindahbukuan di Buku Bank BO III.

b. Mencatat   penerimaan   pemindahbukuan   di   Buku SUBRKUN KPPN.

(5)       Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan menggunakan akun sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Bagan Akun Standar.

 

 

BAB XI

REKONSILIASI
Pasal 41

(1)       Direktorat   Jenderal   Perbendaharaan   c.q.   Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak,  dan  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Dana Perimbangan melakukan rekonsiliasi data  realisasi  penerimaan  dan  penyaluran  DBH  PBB termasuk BP PBB dan membuat Berita Acara Rekonsiliasi dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(2)       Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  setiap  triwulan  paling  lambat  pada  minggu ketiga setelah triwulan berkenaan berakhir.

 

 

BAB XII

PELAPORAN
Pasal 42

(1)       KPPN berkewajiban:

a. Menyampaikan  copy SPM  dan  SP2D  atas  realisasi penyaluran  DBH  PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian  Daerah beserta  rekapitulasi SPM dan SP2D kepada  Direktur  Jenderal  Perimbangan  Keuangan secara triwulanan paling lambat 10 hari kerja setelah
triwulan berkenaan berakhir.

b. Menyusun  laporan dengan  sarana aplikasi Bendum yang meliputi :

1) Laporan   penerimaan,   pembagian   dan   realisasi penyaluran DBH PBB, termasuk ‘BP PBB per sektor penerimaan   PBB,   dengan  menggunakan  format sebagaimana   tercantum   pada   Lampiran   VIII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

2) Rekapitulasi penerimaan, pembagian dan realisasi penyaluran  DBH  PBB  termasuk  BP  PBB (per minggu), dengan menggunakan format sebagaimana tercantum  pada  Lampiran  IX  Peraturan  Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

3) Ilustrasi penyusunan laporan sebagaimana butir 1) dan butir 2) sesuai Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(2)            Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan menggunakan sarana elektronik secara bulanan paling lambat 5  hari  kerja setelah bulan berkenaan berakhir.

(3)            Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan berkewajiban menyusun laporan dengan sarana aplikasi yang meliputi :

a. Laporan  realisasi  pagu  DIPA penyaluran  DBH  PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah, dengan menggunakan  format  sebagaimana  tercantum  pada Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

b. Laporan Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran DBH PBB  per  Sektor  Penerimaan  PBB  tingkat  Kanwil, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada   Lampiran   XII   Peraturan   Direktur   Jenderal Perbendaharaan ini.

c. Rekapitulasi Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran DBH PBB per Sektor Penerimaan PBB (Per Minggu) tingkat Kanwil, dengan   menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

  (4)      Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan  kepada  Direktur  Jenderal  Perimbangan Keuangan secara triwulan paling lambat 15 hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir dengan menggunakan sarana elektronik.

(5)            Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf   c   disampaikan   kepada   Direktorat   Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan  menggunakan  sarana  elektronik  dan  kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat paling lambat 15 hari kerja bulan berikutnya.

(6)            Direktorat   Pengelolaan   Kas   Negara,   berkewajiban menyusun rekapitulasi realisasi penyaluran DBH  PBB, termasuk BP PBB (per Akun) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada  Lampiran XIV Peraturan Direktur  Jenderal   Perbendaharaan   ini   menggunakan sarana aplikasi.

 

BAB XIII

MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 43

(1)          Kantor  Wilayah   Direktorat  Jenderal   Perbendaharaan melakukan  monitoring  dan  evaluasi  atas  pelaksanaan penerimaan dan penyaluran DBH PBB termasuk BP PBB atas beban BO III PBB yang dilakukan oleh KPPN.

(2)          Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran oleh Bank/ Pos Persepsi  PBB  dan  BO  III  PBB  terkait  pelaksanaan penerimaan dan penyaluran DBH PBB termasuk BP PBB, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.

 

BAB XIV

SANKSI Pasal 44

(1)      Bank/ Pos Persepsi mitra kerja KPPN dikenakan sanksi denda atas :

a. Pengenaan   biaya  kepada  wajib  pajak  atas  Jasa Pelayanan  Perbankan  yang  diberikan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan sanksi denda sebesar 300% (tiga ratus per seratus) dan jumlah biaya yang dipungut.

 b. Kurang atau terlambat melimpahkan penerimaan PBB sesuai  waktu  yang  telah  ditentukan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, Pasal 19 huruf d, Pasal 20 ayat (1) huruf f dan  ayat (2) huruf d, dikenakan sanksi denda sebesar 1%0 (satu per seribu) per  hari  dari jumlah  yang  kurang  atau  terlambat dilimpahkan   untuk   jumlah   hari   keterlambatan termasuk hari libur dan hari yang ditetapkan sebagai hari libur/yang diliburkan.

(2)       BO III PBB mitra kerja KPPN, dikenakan sanksi denda atas kurang atau terlambat mentransfer/memindahbukukan DBH PBB Bagian Daerah termasuk BP PBB Bagian Daerah berdasarkan SP2D dan DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat   Jenderal   Pajak   berdasarkan   SPT   yang disampaikan KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 , dikenakan sanksi denda sebesar 1%0 (satu per seribu) per  hari  dan  jumlah  yang  kurang  atau  terlambat ditransfer/dipindahbukukan untuk jumlah hari keterlambatan   termasuk   hari   libur   dan   hari   yang ditetapkan sebagai hari libur/yang diliburkan.

(3)       Denda yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekecil-kecilnya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

 

 

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 45

(1)          Pelaksanaan  penerimaan,  pelimpahan,  pembagian  dan penyaluran   Penerimaan   PBB   akhir  tahun  anggaran berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran.

(2)          Dalam hal pemungutan Penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan untuk tahun anggaran berikutnya dialihkan menjadi Pajak Daerah, pelaksanaan penyaluran DBH PBB termasuk BP PBB dan perubahan/revisi DIPA DBH   PBB   termasuk  BP  PBB  Bagian  Daerah  atas penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan akhir tahun anggaran berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penyaluran DBH PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan atas penerimaan akhir tahun anggaran.

(3)     Pembagian dan penyaluran DBH PBB sejak berlakunya Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 06/ PMK.07/2012 tentang pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer   ke   Daerah   sampai   dengan   ditetapkannya Peraturan   Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dinyatakan tetap sah.

 

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku:

a.  Peraturan  Direktur Jenderal  Perbendaharaan  Nomor PER-59/ PB/ 2010   tentang   Tata   Cara   Penerimaan, Pembagian  dan  Penyaluran  Dana  Bagi  Hasil  Pajak Bumi dan Bangunan;

b. Surat   Edaran   Direktur   Jenderal   Perbendaharaan Nomor SE-01/ PB/2011 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Peraturan  Direktur Jenderal  Perbendaharaan  Nomor PER-59/ PB/ 2010   tentang   Tata   Cara   Penerimaan, Pembagian  dan  Penyaluran  Dana  Bagi  Hasil  Pajak Bumi dan Bangunan;

c. Surat   Edaran   Direktur   Jenderal   Perbendaharaan Nomor SE-21/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan  Surat  Ketetapan  Pembagian (SKP)  Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan  Direktur Jenderal  Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 1 Agustus   2013

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

AGUS SUPRIJANTO

 

Tags: ,