logo depkeu hitam putih
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 EXT. 5203. 5204 FAKSIMILE (021) 3846402
SITUS : www.perbendaharaan.go.id

 

PENGUMUMAN NOMOR PENG- 2/PB/2016

 

TENTANG

 

PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN BELANJA  NEGARA TAHUN 2016

 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2016 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melaksanakan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 melalui mekanisme pengakuan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara dan/atau Sertifikat Profesi Bendahara sebagai berikut:

A.     SYARAT-SYARAT  PENDAFTARAN

  1. Bagi calon peserta yang menduduki jabatan Bendahara:
    1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
    2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
    3. Golongan paling rendah 11/b atau sederajat; dan
    4. Memiliki salah satu dari sertifikat sebagai berikut:
      • Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan  Keuangan,  Kementerian  Keuangan  sebelum tanggal 20 Januari 2016 ;
      • Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya sebelum tanggal 20 Januari   2016 ;
      • Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebelum tanggal 20 Januari 2016 .
    5. Bagicalon peserta yang tidak sedang menduduki jabatan Bendahara:
      1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
      2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat ;
      3. Golongan paling rendah 11/b atau sederajat; dan

 

  1. Memiliki salah satu dari sertifikat sebagai berikut:
    • Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan  Pelatihan  Keuangan,  Kementerian  Keuangan,   dengan tanggal sertifikat 20 Januari 2011 sampai dengan  19 Januari  2016 ;
    • Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya, dengan tanggal sertifikat 20 Januari 2011 sampai dengan 19 Januari 2016 ;
    • Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebelum tanggal 20 Januari 2016 .

 

B.    TATA  CARA PENDAFTARAN

  1. Pendaftaran Sertifikasi  Bendahara  dilakukan  di  Tempat   Uji  Kompetensi   pada tanggal 10 sampai dengan 31 Oktober  2016 .
  2. Tata cara pendaftaran Sertifikasi Bendahara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/ PB/2016 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  3. Calon peserta sertifikasi bendahara wajib membaca peraturan sebagaimana dimaksud angka 2.
  4. Format Formulir Pendaftaran Sertifikasi Bendahara dan dokumen lainnya yang terkait dengan pendaftaran Sertifikasi Bendahara dapat diperoleh di Tempat Uji Kompetensi atau diunduh melalui situs http://d jpbn .kemenkeu.go.id.
  5. Pengisian Formulir Pendaftaran Sertifikasi Bendahara dan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dilakukan sesuai dengan petunjuk pengisian.
  6. Adapun ketentuan dan dokumen  persyaratan  pendaftaran yang perlu disampaikan pada Tempat Uji Kompetensi yaitu sebagai berikut:
  1. Bagi calon peserta yang menduduki jabatan Bendahara:
    • Dokumen persyaratan  umum  pendaftaran yang terdiri dari:
      1. Formulir Pendaftaran Sertifikasi Bendahara;
      2. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 100 KB;
      3. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Kepangkatan/Golongan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 100 KB;
      4. Surat usulan nama calon peserta Sertifikasi dari Kepala Satke Usulan yang dikirimkan tidak melalui Kepala  Satker  tidak  akan  diproses lebih  lanjut;
      5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4×6 (berlatar belakang merah dan paling lama enam bulan terakhir), sebanyak 2 (dua) lembar, di bagian belakang setiap pas foto ditulis identitas peserta (nama dan NIP) dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG berukuran maksimal 100 KB.

 

  • Dokumen persyaratan tambahan pendaftaran yang terdiri dari:
    1. Fotokopi SK penunjukan sebagai Bendahara yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 100 KB;
    2. Fotokopi Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Sadan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, dengan tanggal sertifikat sebelum 20 Januari 2016 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 100 KB; atau
    3. Fotokopi Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya, dengan tanggal sertifikat sebelum 20 Januari 2016 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 100 KB; atau
    4. Fotokopi Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan tanggal sertifikat sebelum 20 Januari 2016 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 100 KB.
  1. Bagi calon peserta yang tidak menduduki jabatan bendahara:
    • Dokumen persyaratan umum pendaftaran yang terdiri dari:
      1. Formulir Pendaftaran Sertifikasi Bendahara;
      2. Fotokopi ijazah  pendidikan terakhir yang telah dilegalisir  oleh   pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan  format  JPG/PDF dan  ukuran maksimal  100 KB;
      3. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Kepangkatan/Golongan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 100 KB;
      4. Surat usulan nama calon peserta Sertifikasi dari kepala    Usulan yang dikirimkan tidak melalui Kepala  Satker  tidak  akan  diproses lebih lanjut;
  1. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4×6 (berlatar belakang merah dan paling lama enam bulan terakhir), sebanyak 2 {dua) lembar, di bagian belakang setiap pas foto ditulis identitas peserta (nama dan NIP) dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG berukuran maksimal 100
  • Dokumen persyaratan tambahan pendaftaran antara lain:
    1. Fotokopi Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Sadan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, dengan tanggal sertifikat 20 Januari 2011 sampai dengan 19 Januari 2016 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hardcopy  dan  softcopy  dengan  format JPG/ PDF berukuran maksimal 100 KB; atau
    2. Fotokopi Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya, dengan tanggal sertifikat 20 Januari 2011 sampai dengan 19 Januari 2016 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG/PDF berukuran  maksimal 100 KB; atau
    3. Fotokopi Sertifikat Profesi Bendahara  yang  masih  berlaku  yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan tanggal sertifikat sebelum 20 Januari 2016 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format  JPG/PDF berukuran  maksimal  100 KB.
  1. Calon peserta yang telah lolos verifikasi administratif dokumen persyaratan pendaftaran pada Tempat Uji Kompetensi diterbitkan Tanda Bukti Registrasi oleh Tempat Uji Kompetensi.
  2. Calon peserta yang tidak lolos verifikasi administratif dokumen persyaratan pendaftaran pada Tempat Uji Kompetensi tidak diterbitkan Tanda Bukti Registrasi oleh Tempat Uji Kompetensi dan dapat melengkapi kembali berkas persyaratannya dalam periode pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka

 

C.   TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)

Daftar Tempat Uji Kompetensi adalah sebagai berikut:

 

No. Provinsi TUK
1. Aceh

1. KPPN Banda Aceh

2.      KPPN Lhokseumawe

3.      KPPN Meulaboh

4.       KPPN Langsa

5.      KPPN Tapaktuan

6.       KPPN Kutacane

7.       KPPN Takengon

2. Sumatera Utara

1.   KPPN Medan I

2.   KPPN Medan II

3.   KPPN Tebingtinggi

4.      KPPN Pematang Siantar

5.      KPPN Padang Sidempuan

6.      KPPN Tanjung Balai

7.      KPPN Gunung Sitoli

8.      KPPN Rantau Prapat

9.    KPPN Sibolga

10.  KPPN Sidikalang

11. KPPN Balige

3. Sumatera  Barat

1.  KPPN Padang

2.      KPPN Bukittinggi

3.      KPPN Solok

4.      KPPN Lubuk Sikaping

5.      KPPN Sijunjung

6.      KPPN Painan

4. Riau

1.   KPPN Pekanbaru

2.        KPPN Dumai

3.        KPPN Renqat

5. Kepulauan Riau

1.  KPPN Tanjung Pinang

2. KPPN Batam

6. Jambi

1.  KPPN Jambi 2. KPPN Bangko

3.  KPPN Sungai Penuh

4.    KPPN Muara Bungo

5.    KPPN Kuala Tunqkal

7. Sumatera Selatan

1.      KPPN Palembang

2.       KPPN Baturaja

3.       KPPN Lahat

4.       KPPN Sekayu

5.       KPPN  Lubuk Linaaau

8. Bandar Lampung

1.    KPPN Bandar  Lampung

2.    KPPN Metro

3.    KPPN Kotabumi

4.    KPPN Liwa

9. Bengkulu

1.    KPPN Bengkulu

2.    KPPN Curup

3.    KPPN Mukomuko

4.    KPPN Manna

10. Bangka Belitung

1.    KPPN Pangkal Pinang

2.    KPPN Taniuna Pandan

11. Banten

1.    KPPN Serang

2.    KPPN Tangerang

3.    KPPN Ranakasbituna

12. OKI Jakarta

1.      KPPN Jakarta I

2.       KPPN Jakarta II

3.      KPPN Jakarta Ill

4.       KPPN Jakarta IV

5.      KPPN Jakarta V

6.      KPPN Jakarta VI

7. KPPN Jakarta VII

13. Jawa Barat

1.    KPPN Bandung I

2.    KPPN Bandung II

3.    KPPN Bekasi

4.    KPPN Bogar

5.    KPPN Sukabumi 6.  KPPN Cirebon

7.     KPPN Tasikmalaya

8.     KPPN Kuningan

9.    KPPN Purwakarta

10. KPPN Garut

11. KPPN Karawang

12. KPPN Sumedana

14. Jawa Tengah

1. KPPN Semarang I 2. KPPN Semarang II 3. KPPN Surakarta

4.    KPPN Pati

5.    KPPN Kudus

6.    KPPN Pekalongan

7.      KPPN Tega!

8.      KPPN Purwokerto

9.    KPPN Magelang

10. KPPN Klaten

11. KPPN Sragen

12. KPPN Purworejo

13. KPPN Purwodadi

14. KPPN  Banjarnegara

15. KPPN Cilacao

15. D.I. Yogyakarta

1.      KPPN Yogyakarta

2.      KPPN Wonosari

3.      KPPN Wates

 

  1. Jawa Timur 1 . KPPN Surabaya I 2. KPPN Surabaya II 3.  KPPN Sidoarjo
    1. . KPPNMalang
    2. KPPN Pamekasan
    3. KPPN Bondowoso
    4. 7. KPPN Madiun 8. KPPN Kediri
    5. 9. KPPN Blitar
  2. KPPN Mojokerto
  3. KPPN Jember
  4. KPPN Bojonegoro
  5. KPPN Banyuwang i
  6. KPPN Tuban
  7.     1  KPPN Pacitan
  8. 17. Kalimantan Barat 1.  KPPN Pontianak
  9. 2. KPPN Singkawang 3. KPPN Sanggau
  10. 4. KPPN Ketapang 5. KPPN Sintang
  11.   KPPN Putussibau
  12. Kalimantan Tengah 1.  KPPN Palangkaraya
    1. KPPN Buntok
    2. KPPN Pangkalan Bun
    3.  4. KPPN Sampit
  13. . Kalimantan Selatan   1.  KPPN Banjarmasin
    1. KPPN Tanjung
    2. KPPN Barabai
    3. 4. KPPN Pelaihari
    4. 5. KPPN Kotabaru
  14. Kalimantan Timur 1.  KPPN Samarinda
    1. KPPN Balikpapan
    2. KPPN Tarakan
    3. 4. KPPN Tanjung Redeb
    4. 5. KPPN Nunukan
  15. Bali 1. KPPN Denpasar
    1. KPPN Singaraja
    2. KPPN Amlapura
  16. Nusa Tenggara       1.  KPPN Mataram Barat                 2.  KPPN Bima
  17. 3. KPPN Selong
  18.           4. KPPN Sumbawa  Besar
  19. Nusa Tenggara       1.  KPPN Kupang Timur                  2.  KPPN Waingapu
  20. 3. KPPN Ruteng
  21. 4. KPPN Atambua
  22. KPPN Larantuka
  23. 6. KPPN Ende
  24. . Sulawesi Selatan     1.   KPPN Makassar I
    1. KPPN Makassar II
    2. KPPN Pare-Pare
    3. KPPN Palopo
    4. KPPN Bantaeng
    5. 6. KPPNSinjai
    6. KPPN Benteng
  25. KPPN Watampone
  26. KPPN Makale 25 . Sulawesi Barat  1.  KPPN Mamuju
  27.    2.  KPPN Maiene

 

26 . Sulawesi Tengah 1. KPPN Palu
2. KPPN Poso
3. KPPN Luwuk
4. KPPN Tolitoli
27. Sulawesi Tenggara 1. KPPN Kendari
2. KPPN Bau-Bau
3. KPPN Raha
4. KPPN Kolaka
28 . Gorontalo 1. KPPN Gorontalo
2. KPPN Marisa
29 . Sulawesi Utara 1. KPPN Manado
2. KPPN Kotarnobagu
3. KPPN Bitung
4. KPPN Tahuna
30. Maluku Utara 1. KPPN Ternate
2. KPPN Tobelo
31. Maluku 1. KPPN Arnbon
2. KPPN Masohi
3. KPPN Tuai
4. KPPN Saurnlaki
32. Papua Barat 1. KPPN Manokwari
2. KPPN Sorong
3. KPPN Fak-Fak
33. Papua 1. KPPN Jayapura
2. KPPN Merauke
3. KPPN Biak
4 . KPPN Serui
5. KPPN Nabire
6. KPPN Warnena
7. KPPN Timika
  1. PENGUMUMAN HASIL SERTIFIKASI  BENDAHARA

lnforrnasi pengurnurnan hasil sertifikasi bendahara dapat dilihat pada Ternpat Uji Kornpetensi dan situs http://www .djpbn .kemenkeu.go.id.

 

  1. LAINLAIN
    1. Penerbitan Sertifikat Bendahara bagi peserta yang telah rnernenuhi syarat akan dilakukan setiap tahun berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara.
    2. Seluruh biaya perjalanan dinas calon peserta ke Ternpat Uji Kornpetensi dalarn rangka pendaftaran Sertifikasi Bendahara dibebankan pada DIPA rnasing-rnasing satuan kerja calon peserta.
    3. Apabila rnernbutuhkan inforrnasi lebih lanjut terkait dengan proses pendaftaran,  calon peserta dapat rnenghubungi Ternpat Uji Kornpetensi seternpat atau Sekretariat Sertifikasi Bendahara rnelalui telepon: (021) 3846822 atau email: sertifikasi.bendahara@kemenkeu .qo.id.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Oktober 2016

MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP 195906061983121001

 

Tags: