KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-24/PB/2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

 

Menimbang       :

a.     bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2015, perlu ada pengaturan khusus tentang penerimaan dan pengeluaran negara diakhir tahun anggaran 2015;

b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2015;

Mengingat          :

  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  5. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor lO/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014;
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
  17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2013;
  18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2015;
  19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-74/PB/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2012;
  20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Layanan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi pada Kan tor Cabang Pembantu/ Kantor Layanan/Unit Layanan Lainnya;
  21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan APBN pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
  22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan     :

PERATURAN DIREKTUR  JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN  DAN PENGELUARAN NEGARA PADA  AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam   Peraturan   Direktur   Jenderal   Perbendaharaan   ini   yang dimaksud dengan:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
  3. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.
  4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
  5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN).
  7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia Induk yang selanjutnya disebut KPPN KBI Induk adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia dan menerima pelimpahan penerimaan negara dari KPPN Non-Kantor Bank Indonesia.
  8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Non-Kantor Bank Indonesia yang selanjutnya disebut KPPN Non-KBI adalah KPPN yang tidak berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia.
  9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia Non-Induk yang selanjutnya disebut KPPN KBI Non-Induk adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia namun tidak menerima pelimpahan penerimaan negara dari KPPN Non- Kantor Bank Indonesia.
  10. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga  Pemerintah Nonkementerian.
  11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
  12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
  13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
  14. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
  15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
  16. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
  17. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
  18. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
  19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
  20. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP.
  21. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP.
  22. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.
  23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
  24. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA.
  25. Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA.
  26. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/KPA atas transaksi belanja.
  27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
  28. Surat Perintah Pencairan Dana Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SP2D-GUP Nihil adalah surat pengesahan yang diterbitkan oleh KPPN atas SPM-GUP Nihil yang dibuat oleh PA/KPA pada Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja.
  29. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra KPPN untuk menerima setoran penerimaan negara (tidak termasuk penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor).
  30. Bank Devisa Persepsi adalah bank persepsi yang diberi izin untuk menerima setoran penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor.
  31. Bank Persepsi Mata Uang Asing adalah bank devisa yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara dalam mata uang asing.
  32. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra KPPN untuk menerima setoran penerimaan negara (kecuali penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor).
  33. Laporan Harian Penerimaan (LHP) adalah laporan harian penerimaan negara yang dibuat oleh Bank/Pos yang berisi rekapitulasi penerimaan dan pelimpahan, rekapitulasi nota kredit, dan daftar nominatif penerimaan.
  34. Nomor Transaksi Penerimaan Negara, yang selanjutnya disebut NTPN adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
  35. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan Bank/ Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
  36. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dibuat oleh PPK yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
  37. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
  38. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disingkat SP3B BLU adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk dan atas nama KPA kepada BUN untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung.
  39. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disingkat SP2B BLU adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja BLU berdasarkan SP3B BLU.
  40. Pengembalian (retur) SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim.
  41. Rekening Retur BO I yang selanjutnya disebut Rekening rr BO I adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN di daerah pada BO I dan digunakan untuk menampung dana retur SP2D
    beban BO I.
  42. Rekening Retur BO II yang selanjutnya disebut Rekening rr BO II  adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN di daerah pada BO II dan digunakan untuk menampung dana retur SP2D beban BO II.
  43. Surat Permohonan Pembayaran Kembali yang selanjutnya disingkat SPPK adalah surat permohonan pembayaran yang diterbitkan/dibuat oleh KPA yang ditujukan kepada KPPN, atas dana retur SP2D yang telah disetorkan ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi.
  44. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk perolehan persediaan dari hibah, belanja modal untuk perolehan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk perolehan surat berharga dari hibah.
  45. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk perolehan persediaan dari hibah, dan pengeluaran modal untuk perolehan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk perolehan surat berharga dari hibah.
  46. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
  47. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada Pemberi Hibah.
  48. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai persetujuan untuk mencatat pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
  49. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  50. Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.
  51. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut BM-DTP adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN.
  52. Pajak Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut P-DTP adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai APBN.
  53. Tanggal Valuta {value date) adalah tanggal pada saat terjadinya aliran dana keluar dari/masuk ke Kas Negara, yang menjadi dasar pengakuan realisasi pembayaran/pengakuan utang.

 

BAB II

PENERIMAAN NEGARA

Bagian Kesatu

Penerimaan Negara

Pasal 2

(1) Pada tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing/Pos Persepsi wajib melimpahkan penerimaan negara ke rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia, setiap hari pada jam kerja.

(2) Penerimaan negara yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan negara yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat hari kerja sebelumnya sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan.

(3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima di rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia paling lambat pukul 17.30 waktu setempat.

(4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk masing-masing rekening penerimaan dan tidak boleh menggabungkan beberapa rekening penerimaan dalam satu pelimpahan.

(5) Atas penerimaan dan peiimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing/Pos Persepsi menyampaikan laporan penerimaan ke KPPN mitra kerja paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, dengan ketentuan:

a. disampaikan secara langsung berupa Laporan Harian Penerimaan (LHP), ADK Penerimaan, Rekening Koran, Nota Debet/Nota Kredit, Bukti Surat Setoran, dan Completion
Advice/Confirmation Advice;
dan

b. disampaikan secara elektronik berupa LHP face, ADK Penerimaan, dan Completion Advice/Confirmation Advice.

(6) Atas pelimpahan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN melakukan:

a. pembukuan/ interface pada hari berkenaan paling lambat pukul 21.00 waktu setempat;

b. rekonsiliasi rekening koran dan pencatatan peiimpahan/ penambahan baris peiimpahan paling lambat pukul 10.00 waktu setempat pada hari kerja berikutnya; dan

c. unggah rekening koran SUBRKUN KPPN KBI/KPPN KBI Induk dalam format XML paling lambat pukul 10.00 waktu setempat pada hari kerja berikutnya

(7) Rekonsiliasi rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan terhadap rekening Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing/Pos Persepsi dan rekening SUBRKUN KPPN KBI/KPPN KBI Induk.

Pasal 3

(1) Penerimaan negara yang diterima oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing/Pos Persepsi pada tanggal 31 Desember 2015 setelah pukul 15.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat dibukukan sebagai penerimaan tanggal 31 Desember 2015.

(2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilimpahkan ke SUBRKUN KPPN paling lambat pada tanggal 4 Januari 2016.

(3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterima di SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia paling lambat pukul 09.00 waktu setempat.

(4) Pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibukukan sebagai transaksi pelimpahan tanggal 4 Januari 2016.

(5) Atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing/Pos Persepsi menyampaikan laporan penerimaan ke KPPN mitra kerjanya pada tanggal 4 Januari 2016 paling lambat pukul 10.00 waktu setempat, dengan ketentuan:

a. disampaikan secara langsung berupa Laporan Harian Penerimaan (LHP), ADK Penerimaan, Rekening Koran, Nota Debet/ Nota Kredit, Bukti Surat Setoran, dan Completion Advice/Confirmation Advice; dan

b. disampaikan secara elektronik berupa ADK Penerimaan, LHP face, dan Completion Advice/Confirmation Advice.

(6) Penerbitan rekening koran atas penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipisahkan dengan rekening koran untuk penerimaan tanggal 4 Januari 2016.

(7) Atas pelimpahan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN melakukan:

a. pembukuan/ interface pada tanggal 4 Januari 2016 paling lambat pukul 13.00 waktu setempat;

b. rekonsiliasi rekening koran Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing/Pos Persepsi dan pencatatan pelimpahan/penambahan baris pelimpahan paling  lambat pada tanggal 4 Januari 2016 pukul 15.00 waktu setempat; dan

c. unggah rekening koran SUBRKUN KPPN KBI/KPPN KBI Induk dalam format XML paling lambat pada tanggal 4 Januari 2016 pukul 15.00 waktu setempat.

Pasal 4

Pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

a. penerimaan negara yang telah memperoleh NTPN dan tercatat dalam rekening koran pada Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing/Pos Persepsi; dan         b. penerimaan negara yang belum memperoleh NTPN namun tercatat dalam rekening koran pada Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing/Pos Persepsi.

Pasal 5

(1) Untuk penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterima secara elektronik, Bank Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing/Pos Persepsi menyampaikan LHP Elektronik ke KPPN Khusus Penerimaan sesuai ketentuan, paling lambat pukul 18.00 WIB.

(2) Atas LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing/Pos Persepsi menyampaikan rekening koran elektronik ke KPPN Khusus Penerimaan paling lambat pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya.

(3) Untuk memastikan transaksi penerimaan negara tanggal 21 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 yang diterima secara elektronik telah dibukukan dalam SPAN sesuai tanggal penerimaan berkenaan, KPPN Khusus Penerimaan melakukan proses rekonsiliasi transaksi melalui aplikasi portal rekonsiliasi MPN G2 dan rekonsiliasi kas melalui SPAN.

(4) Proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pukul 21.00 WIB hari kerja berkenaan.

(5) Dalam hal terdapat penerimaan negara yang belum mendapat NTPN dan belum dibukukan dalam SPAN sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPN Khusus Penerimaan membuat Daftar Atas Transaksi Yang Belum Mendapatkan NTPN dan belum dibukukan dalam SPAN.

(6) Dalam hal terdapat penerimaan negara yang telah mendapat NTPN karena tervalidasi oleh SPAN, dan belum dibukukan dalam SPAN sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPN Khusus Penerimaan membuat Daftar Atas Transaksi Yang Tervalidasi oleh SPAN dan belum dibukukan dalam SPAN.

(7) Dalam rangka perbaikan transaksi yang tervalidasi SPAN, Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan menyiapkan database OLAP, dan melakukan setting aplikasi interface data ke SPAN mengambil data dari OLAP.

(8) KPPN Khusus Penerimaan melakukan perbaikan data transaksi atas transaksi yang tervalidasi SPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan menggunakan tools yang disediakan oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan.

(9) KPPN Khusus Penerimaan membuat Daftar atas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dengan menggunakan tools yang disediakan oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan.

(10) Berdasarkan daftar Atas Transaksi yang dihasilkan tools sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), KPPN Khusus Penerimaan melakukan pembukuan/ interface paling lambat hari kerja berikutnya pukul 13.00 WIB.

(11) Daftar Atas Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (9) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

 

Pasal 6

(1) Untuk penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diterima secara elektronik, Bank Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing/Pos Persepsi menyampaikan LHP Elektronik ke KPPN Khusus Penerimaan sesuai ketentuan, paling lambat pukul 09.00 WIB pada tanggal 4 Januari 2016.

(2) Atas LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing/Pos Persepsi menyampaikan rekening koran elektronik ke KPPN Khusus Penerimaan paling lambat pukul 15.00 WIB pada tanggal 4 Januari 2016.

(3) Untuk memastikan transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diterima secara elektronik telah dibukukan dalam SPAN sesuai tanggal penerimaan berkenaan, KPPN Khusus Penerimaan melakukan proses rekonsiliasi transaksi melalui aplikasi portal rekonsiliasi MPN G2 dan rekonsiliasi kas melalui SPAN.

(4) Proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pukul 21.00 WIB pada tanggal 4 Januari 2016.

(5) Dalam hal terdapat penerimaan negara yang belum mendapat NTPN dan belum dibukukan dalam SPAN sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPN Khusus Penerimaan membuat Daftar Atas Transaksi Yang belum Mendapatkan NTPN dan belum dibukukan dalam SPAN.

(6) Dalam hal terdapat penerimaan negara yang telah mendapat NTPN karena tervalidasi oleh SPAN, dan belum dibukukan dalam SPAN sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPN Khusus Penerimaan membuat Daftar Atas Transaksi Yang Tervalidasi oleh SPAN dan belum dibukukan dalam SPAN.

(7) Dalam rangka perbaikan transaksi yang tervalidasi SPAN, Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan menyiapkan database OLAP, dan melakukan setting aplikasi interface data ke SPAN mengambil data dari OLAP.

(8) KPPN Khusus Penerimaan melakukan perbaikan data transaksi atas transaksi yang tervalidasi SPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan menggunakan tools yang disediakan oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan.

(9) KPPN Khusus Penerimaan membuat Daftar atas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dengan menggunakan tools yang disediakan oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan.

(10) Berdasarkan daftar Atas Transaksi yang dihasilkan tools sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), KPPN Khusus Penerimaan melakukan pembukuan/ interface paling lambat hari kerja berikutnya pukul 13.00 WIB.

(11) Daftar Atas Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (9) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

 

Bagian Kedua

Sanksi Denda

Pasal 7

Keterlambatan/kekurangan pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi denda dengan besaran sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dengan Bank/Pos berkenaan.

 

BAB III

PENGELUARAN NEGARA

Pasal 8

(1) Satuan Kerja harus mengajukan data kontrak tahun tunggal yang ditandatangani sampai dengan tanggal 4 Desember 2015 ke KPPN paling lambat tanggal 7 Desember 2015.

(2) Atas pengajuan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan Nomor Register Kontrak (NRK) paling lambat tanggal 9 Desember 2015.

(3) Dalam hal terdapat perubahan data kontrak yang telah terdaftar di KPPN dan telah memiliki NRK, Satuan Kerja menyampaikan perubahan data kontrak dimaksud ke KPPN paling lambat tanggal 11 Desember 2015.

(4) Atas penyampaian perubahan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan perubahan NRK paling lambat tanggal 15 Desember 2015.

(5) Pekerjaan kontraktual atas kontrak tahun tunggal yang ditandatangani setelah tanggal 4 Desember 2015 dapat ditagihkan secara non kontraktual dalam satu SPM dengan dilampiri SPTJM.

(6) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(7) Pengaturan batas waktu pengajuan SPM oleh PPSPM ke KPPN diatur sebagai berikut:

a. SPM-UP, SPM-TUP, dan SPM-GUP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 7 Desember 2015 pada jam kerja;

b. SPM-LS kontraktual yang penyelesaian pekerjaannya (pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)) sampai dengan tanggal 30 September  2015 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 30 Oktober 2015 pada jam kerja;

c. SPM-LS kontraktual yang penyelesaian pekerjaannya (pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)) mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 27 November 2015 pada jam kerja;

d. SPM-LS kontraktual yang penyelesaian pekerjaannya (pembuatan BAST/BAPP) mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November 2015 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2015 pada jam kerja;

e. SPM-LS kontraktual yang penyelesaian pekerjaannya (pembuatan BAST/BAPP) mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, termasuk SPM-LS sebagaimana dimaksud pada  ayat (5) harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2015 pada jam kerja;

f. SPM-LS non-kontraktual harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2015 pada jam kerja;

g. SPM Kelebihan Pajak (SPM-KP), SPM Kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-KPBB), SPM Kelebihan Bea (SPM-KB), SPM Kelebihan Cukai (SPM-KC), dan SPM Imbalan Bunga (SPM-1B) harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 14 Desember 2015 pada jam kerja; dan

h. SPM Pengembalian Pendapatan (SPM-PP) harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2015.

(8) Pengaturan batas waktu pengajuan surat ralat/SPPK atas Retur SP2D oleh PPSPM ke KPPN diatur sebagai berikut:

a. Surat ralat/SPPK harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 28 Desember 2015 pada jam kerja.

b. Dalam hal surat ralat/SPPK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat disampaikan tanggal 28 Desember 2015 pada jam kerja maka dapat diajukan pada Tahun
Anggaran 2016.

(9) Dalam hal KPPN melakukan penolakan atas pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang disebabkan karena adanya perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/atau data supplier, Satuan Kerja dapat mengajukan kembali perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/atau data supplier pada hari kerja berikutnya dan paling lambat tanggal 29 Desember 2015 pada jam kerja.

Pasal 9

(1) KPPN meminta konfirmasi kepada KPP atau KPPBC atas pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (7) huruf g.

(2) Jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari KPP atau KPPBC sudah diterima KPPN selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah permintaan konfirmasi dari KPPN.

(3) Jawaban konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimile, email atau sarana tercepat lainnya.

(4) Dalam hal jawaban konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima oleh KPPN, KPPN mengembalikan SPM dimaksud kepada KPP atau KPPBC berkenaan.

 

Pasal 10

(1) Dalam kondisi tertentu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat memberikan dispensasi atau pengecualian di luar batas waktu pengajuan data kontrak/SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (7).

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam;

b. Kondisi kahar/force majeure;

c. Pilkada serentak; dan

d. Kondisi yang menyebabkan terlambatnya penyampaian data kontrak dan/atau SPM yang dibuktikan dengan surat penyataan dari KPA.

Pasal 11

(1) Khusus untuk keperluan pembayaran gaji induk bulan Januari 2016, diatur sebagai berikut:

a. Penerbitan SPM-LS Gaji Induk dilakukan setelah ada petunjuk lebih lanjut mengenai penggunaan klasifikasi anggaran dan tata cara penerbitan SPM-LS Gaji induk bulan Januari 2016.

b. SPM-LS Gaji Induk diberi tanggal 4 Januari 2016 disampaikan ke KPPN atau disesuaikan dengan ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Transfer dana untuk keperluan pembayaran gaji induk bulan Januari 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal 4 Januari 2016.

Pasal 12

(1)     Penerbitan SP2D oleh KPPN diatur sebagai berikut:

a. SP2D-UP/TUP atas SPM-UP/TUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a diterbitkan paling lambat tanggal 10 Desember 2015 pada jam kerja;

b. SP2D-GUP atas SPM-GUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a diterbitkan paling lambat tanggal 14 Desember 2015 pada jam kerja;

c. SP2D-LS atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf b diterbitkan paling lambat tanggal 13 November 2015 pada jam kerja;

d. SP2D-LS atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf c diterbitkan paling lambat tanggal 7 Desember 2015 pada jam kerja;

e. SP2D-LS atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h diterbitkan paling lambat tanggal 29 Desember 2015 pada
jam kerja; dan

f.  SP2D-LS atas SPM-LS Gaji induk bulan Januari 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterbitkan paling lambat tanggal 29 Desember 2015 dan diberi tanggal 4 Januari 2016.

(2) Penyelesaian surat ralat/SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) huruf a dilakukan paling lambat tanggal 30 Desember 2015.

a. Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9), dilakukan paling lambat tanggal 30 Desember 2015 pada jam kerja.

b. Penerbitan SP2D atas SPM yang batas waktu pengajuannya dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan paling lambat tanggal 30 Desember 2015 pada jam kerja.

 

Pasal 13

Pengajuan Surat Penarikan Dana untuk pinjaman/hibah luar negeri atas Pembayaran Langsung atau Pembiayaan Pendahuluan ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah oleh Satuan Kerja diatur sebagai berikut:

a. Pengajuan Surat Penarikan Dana untuk pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) hams sudah diterima KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 25 November 2015
pada jam kerja.

b. Pengajuan Surat Penarikan Dana untuk pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) harus sudah diterima KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling
lambat tanggal 14 Desember 2015 pada jam kerja.

c. Pengajuan Surat Penarikan Dana untuk pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) harus sudah diterima KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 9 Desember 2015 pada jam kerja.

d. Pengajuan Surat Penarikan Dana untuk pinjaman selain dari ADB, IBRD, dan JICA harus sudah diterima KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 27 November 2015
pada jam kerja.

Pasal 14

(1) Dalam hal pemberi pinjaman/hibah luar negeri mengatur lain batas waktu pengajuan Surat Penarikan Dana, Satuan Kerja menyampaikan Surat Penarikan Dana ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum batas waktu pengajuan Surat Penarikan Dana dimaksud.

(2) Batas waktu pengajuan Surat Penarikan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan/pedoman bagi KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dalam menyelesaikan penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

Pasal 15

(1) Pembayaran honorarium, tunjangan dan vakasi bulan Desember Tahun Anggaran 2015 dapat dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan SPTJM, sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.

(2) Pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima KPPN paling lambat tanggal 11 Desember 2015 pada jam kerja.

(3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(4) Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan paling lambat tanggal 30 Desember 2015.

Pasal 16

(1) Pembayaran uang makan dan uang lembur Pegawai Negeri Sipil bulan Desember Tahun Anggaran 2015 dapat dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanisme UP/TUP.

(2) Dalam hal pembayaran uang makan dan uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme LS, ketentuan atas pembayaran uang makan dan uang lembur mengikuti ketentuan umum yang berlaku.

Pasal 17

(1) Penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak, diatur sebagai berikut;

a. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% (seratus per seratus).

b. Untuk masa pemeliharaan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2015 atau yang melampaui Tahun Anggaran 2015, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2015 dengan dilampiri salinan jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.

c. SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik.

(2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan pemeliharaan yang:

  1. diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond;
  2. nilainya minimal sebesar jumlah tagihan; dan
  3. masa berlakunya berakhir minimal bersamaan dengan masa pemeliharaan.

 

Pasal 18

Pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual yang BAPP-nya dibuat mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan:

  1. Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dan pihak
    ketiga/rekanan, yang dibuat sesuai format sebagaimana
    tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
    tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
    Perbendaharaan ini;
  2. Asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank
    umum dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya
    masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya
    sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa
    pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
    berakhirnya jaminan/garansi bank tersebut;
  3. Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan
    jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila
    jaminan/garansi bank tersebut palsu dan/atau asli tapi
    palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi
    wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan,
    sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PPK, yang
    dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
    Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
    Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
  4. Asli surat kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada
    Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan/garansi bank,
    yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
    Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
    Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; dan
  5. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan
    pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan
    berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan,
    yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
    Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
    dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diganti dengan SPTJM sebagai Penjaminan dari PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh bank yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Nomor dan tanggal jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicantumkan pada uraian SPM berkenaan.