Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan genap berusia sepuluh tahun. Secara publikasi memang baru tanggal 31 Juli 2007 genderang reformasi birokrasi itu ditabuh oleh Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati. Namun sejatinya, sejak tahun 2004 dengan ditandai perubahan nama KPKN menjadi KPPN, kemudian diikuti dengan peluncuran KPPN Percontohan yang penuh fenomena karena berhasil mengubah seratus delapan puluh derajat kebiasaan buruk sebelum itu. Fenomenal karena sempat terjadi kegoncangan hebat terhadap mental para pegawai yang merasa ‘tersisih’ dan ‘terbuang’. Fenomenal sebab perubahan dan keguncangan luar biasa tersebut berhasil diredam dan tidak menimbulkan efek negatif bagi organisasi dan perjalanan reformasi birokrasi selanjutnya.

Sejarah panjang bangsa Indonesia sudah mengajarkan kepada kita tentang kekuatan sebuah tekad. Sebuah pepatah yang sangat populer di kalangan masyarakat mengisyaratkan hal itu. Jika layar sudah terkembang, pantang surut ke belakang. Jika niat sudah kuat, dan kaki sudah melangkah mewujudkan niat tersebut, tidak ada kata untuk mundur. Maju terus tanpa dapat dihentikan oleh segala hambatan dan gangguan. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung (semak belukar akan diputuskan, pohon-pohon yang melintang ditebang), begitu masyarakat Jawa menggambarkan kekuatan tekadnya. Sebuah gambaran semangat pantang menyerah untuk mencapai cita-cita yang diyakini akan menjadikan bangsa ini lebih baik.

Begitu juga reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini, digelorakan tekad tersebut, untuk sebuah tujuan jangka panjang yang diyakini akan membuat pengelolaan keuangan negara jauh lebih baik. Sepuluh tahun usia reformasi, sedikit banyak telah memberi bukti untuk itu. Para stakeholder merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh KPPN sebagai ujung tombak Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melayani masyarakat. Sepuluh tahun perjalanan reformasi yang nyaris tanpa riak apalagi gelombang, menandakan bahwa para pelaku reformasi di organisasi ini telah cukup matang dalam bersikap. Memang, percikan-percikan kecil tentu saja ada. Rasa lelah fisik maupun mental yang kemudian memaksa si empunya terbawa kepada situasi mengeluh dan berfikir negatif, dari delapan ribu lebih pegawai, tentu saja ada. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharan telah sukses menjalankan reformasi birokrasi sejauh ini. Berbagai penghargaan atas pelayanan mereka pun berhasil didapatkan. Di antaranya Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden, peringkat pertama Program Inisiatif Anti Korupsi dari KPK, juara terbaik kantor pelayanan dari Kementerian Keuangan.

Namun, reformasi tidak cukup hanya sepuluh tahun, dua puluh tahun atau lima puluh tahun. Reformasi ibarat sebuah perjalanan yang sangat panjang, atau bahkan tidak ada titik finish. Perjalanan yang membutuhkan energi yang sangat banyak bagi para pelakunya, dalam hal ini para pegawai Ditjen Perbendaharaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dibutuhkan daya tahan yang tinggi untuk tetap berjalan mengikuti arah reformasi yang telah dibuat oleh para pembuat kebijakan.

Karena sifat reformasi tersebut, maka untuk menjaga dan menjamin agar perjalanan tersebut tidak berhenti di tengah jalan atau bahkan berbalik arah, Ditjen Perbendaharaan menggarap dua unsur reformasi sekaligus: sumber daya manusia dan sistem. Sistem ibarat senjata dalam berperang. Ia akan mempermudah memenangkan pertempuran di samping untuk melindungi diri dari serangan lawan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Senjata yang hebat tidak akan berpengaruh positif tanpa ada tentara yang hebat. Tentara yang hebat akan semakin luar biasa jika dilengkapi dengan persenjataan super canggih.

Setelah sukses membangun sumber daya manusia, Ditjen Perbendaharaan bahu membahu dengan semua pihak yang terkait, mulai membangun sistem pengelolaan keuangan negara. Ibaratnya, Ditjen Perbendaharaan telah sukses membangun tentara yang kuat dan hebat, berikutnya adalah melengkapinya dengan senjata super canggih. Sehingga musuh-musuh reformasi birokrasi akan semakin tidak berdaya menghadapi mereka.

Senjata tersebut dinamakan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau dikenal dengan SPAN. SPAN, program transformasi berskala besar yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan sebagai leading institutions, meliputi pembangunan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan best practices, serta didukung oleh sistem informasi yang modern, baik yang terkait dengan software maupun hardware. SPAN melibatkan dan menghubungkan sistem informasi perbendaharaan dan anggaran di beberapa eselon I di Kementerian Keuangan, lima kementerian/lembaga di pusat, DPR, seluruh KPPN, dan institusi pemerintah lainnya yang ditetapkan. Pengembangan SPAN berfokus pada penyempurnaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dan manajemen perubahan.

All out, begitulah dua kata mewakili usaha mewujudkan SPAN dalam beberapa tahun belakangan ini. Untuk menjamin semua jadwal tidak ada yang terlewatkan, bahkan beberapa waktu Direktorat Transformasi Perbendaharaan sempat memberlakukan ‘larangan terbang’ bagi para pegawainya. Sebuah kebijakan yang sedikit membuat ‘syok’, namun hasilnya sudah mulai bisa dilihat. SPAN benar-benar telah ada di depan mata. Piloting SPAN di banyak KPPN yang sukses dijalankan tahun 2014 ini adalah indikatornya.

Memang dalam proses panjangnya, pengembangan SPAN sempat membuat bosan para pegawai terutama yang bersentuhan langsung dengan proyek tersebut. Namun sesungguhnya, proses panjang ini terjadi karena begitu kompleks permasalahan yang dihadapi, begitu banyak komponen penyelenggara keuangan negara yang terlibat, sangat banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan hingga begitu banyak persinggungan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Dan semua itu harus diatasi, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak akan ada permasalahan terutama yang berakibat hukum bagi para pengelola keuangan sebagai user SPAN.

Selama ini perasaan para pegawai yang terlibat langsung dalam pengembangan SPAN selalu diliputi rasa was-was, khawatir apakah SPAN bisa berjalan sesuai rencana, ataukah sebaliknya, mundur-mundur terus tanpa tahu kapan pastinya? Perubahan mengenai rencana begitu cepat, tidak ada yang tahu apakah sebuah rencana itu benar-benar dapat terlaksana? Begitu selentingan dari beberapa pelaku dalam pengembangan SPAN ini. Namun perasaan was-was itu kini sedikit demi sedikit berubah menjadi kegembiraan. Perlahan-lahan rasa senang dan bahagia menyeruak masuk seraya menyingkirkan rasa was-was dan khawatir akan bayang-bayang kegagalan pengembangan SPAN.

Kini SPAN memasuki tahap akhir dan memasuki babak baru: Rollout di seluruh KPPN. Rollout SPAN adalah tahapan implementasi SPAN go live sebagai lanjutan atas keberhasilan tahapan piloting.
Ada banyak alasan mengapa kita patut menggantungkan harapan kepada SPAN untuk mengawal reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan. SPAN adalah transformasi berskala besar. Artinya bidang garap SPAN sangat luas, tidak hanya sekedar membangun sistem, tetapi juga membangun SDM dengan memenej mindset serta menyempurnakan proses bisnis sekaligus. Kecanggihan sistem yang ditawarkan akan memanjakan para user, serta menjamin keamanan dan keselamatan pegawai sebagai pengelola keuangan negara. Di samping itu, jika kita kembali mencermati paket undang-undang tentang keuangan negara no. 17/2003, no.1/2004 dan no.15/2004 maka kita akan mendapati bahwa apa yang diamanatkan dari ketiga undang-undang tersebut telah diakomodir oleh sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasikan ini.

Kembali kepada proses reformasi birokrasi kita. Reformasi adalah perjalanan tanpa titik akhir. Para pimpinan sudah menabuh genderang perang terhadap segala hal yang berbau kecurangan, ketidakjujuran serta in-efisiensi pengelolaan keuangan negara. Dengungnya terus membahana hingga ke seluruh penjuru nusantara. Tidak ada kata untuk kembali ke masa lalu. Selama sepuluh tahun perjalanan reformasi telah kita lalui. Segala halangan dan rintangan dengan berbagai karakteristiknya telah berhasil kita lewati. Keberhasilan implementasi SPAN ke depan akan memperkokoh hasil-hasil reformasi birokrasi tersebut.