PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai.

Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Materai.

 

1. Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh bendahara pemerintah antara lain adalah pembayaran atas gaji, tunjangan, honorarium, upah, uang makan dan pembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas), baik kepada pegawai maupun bukan pegawai.

Berikut skema pemotongan PPh Pasal 21 oleh bendahara:

skema pemotongan PPh pasal 21

Gambar 1. Skema Pemotongan PPh Pasal 21 oleh Bendahara

Catatan: apabila penerima penghasilan adalah selain Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya, pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada ketentuan umum pemotongan PPh Pasal 21.

Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

      1. Pasal 21 Undang-undang PPh;
      2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010;
      3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008;
      4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010;
      5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012;
      6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012;
      7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013.

 

2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh:

✓ bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga- lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;

✓ bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);

✓ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah: ✓ 1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN)

Pemungutanapabila:

PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan

Tidak dipungut PPh Pasal 22:ffl Pembelian barang s ■Rp2.000.000.00 ffl Pembelian BBM. listrik, gas. pelumas. air minum/PDAM dan benda pos ffl Pembelian barang dengan dana BOS
  1. pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp2.000.000,00 dengan tidak dipecah- pecah dalam beberapa faktur;
  2. pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos; dan
  3. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Peraturan terkait pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

  1. Pasal 22 Undang-Undang PPh
    1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010;

 

  1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain:

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah/penghargaan. ffl imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain.

 

  1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011.

Jasa lain tersebut yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 antara lain:

Perawatan/perbaikan/pemelihar aan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

  1. Jasa maklon;
  2. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
  3. Jasa pengepakan;
  4. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
  5. Jasa pembasmian hama;
  6. Jasa kebersihan atau cleaning service;
  7. Jasa catering atau tata boga.

11. Jasa penilai (appraisal);

¡2. Jasa aktuaris;

¡3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan | atestasi laporan keuangan;

¡4. Jasa perancang (des/gn);

i 5. Jasa penunjang di bidang i penerbangan dan bandar udara;

¡6. Jasa penebangan hutan;

| 7. Jasa pengolahan limbah;

j 8. Jasa penyedia tenaga kerja : (outsourcing services)

i 9. Jasa perantara dan/atau keagenan;

|10. Jasa

| kustodian/penyimpa na n/penitipan, kec i uali yang dilakukan oleh KSEI;

¡11. Jasa sehubungan dengan Software | Computer, termasuk perawatan,

: pemeliharaan dan perbaikan;

112. Jasa instalasi/pemasangan mesin, i peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,

| dan/atau TV kabel, selain yang i dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang | lingkupnya di bidang konstruksi dan ; mempunyai izin dan/atau sertifikasi | sebagai pengusaha konstruksi;

l__________________________________________________________________________________________________________ i____________________________________________________________________________________

Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

✓ Pasal 23 Undang-Undang PPh

✓ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008

  1. Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

m PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

  1. Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri.

 

 

 

 

 

  1. Besarnya PPh Final yang dipotong adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.
  2. Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan service charge (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan).

m PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

  1. Objek PPh final adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar- menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati.
  2. Besarnya PPh Final yang dipungut adalah 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  3. Pembebasan PPh Final dapat diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada:

1) Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

✓ Pembebasan diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) oleh Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

2) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, dan fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

3) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak (seperti: pemerintah dan perwakilan negara asing).

 

✓ Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan 3) diberikan tanpa melalui penerbitan SKB.

m JASA KONSTRUKSI

  1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
  2. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
  3. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and

construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).

  1. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
  2. Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final:

 

JASA KONSTRUKSI

PPh bersifat final


Pelaksana 1

Perencana/Pengawas

Konstruksi

Konstruksi ” “

TARIF

2%

3%

4% 4%

6%

kecil

 

Selain kecil

 

I

 

I

 

I

 

Gambar 2. Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final atas Jasa Konstruksi

 

Dengankualifikasiusaha

 

Tidak

mempunyai

kualifikasi

usaha

 

mempunyai kualifikasi usaha I___

 

tanpakualifikasiusaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan-peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan

pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

  1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh;
  2. PP Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 71 Tahun 2008;
  3. PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002;
  4. PP Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2009;
  5. Keputusan Menteri Keuangan 635/KMK.04/1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002.

 

 

  1. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
ffl pembayaran i
■Rpi.000.000,00
ffl pembayaran untuk
pembebasan tanah
ffl pembayaran
BKP/JKP yang PPN
tidak dipungut
dan/atau dibebaskan
ffl pembayaran BBM dan
bukan BBM oleh
Pertamina
ffl pembayaran rekening
telepon
ffl pembayaran jasa
angkutan udara
ffl pembayaran barang
yang tidak dikenakan
PPN

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absensi pegawai, perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga keamanan.

Secara umum atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu:

  1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  2. pembayaran untuk pembebasan tanah;
  3. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai;

  1. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);
  2. pembayaran atas rekening telepon;
  3. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
  4. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan-peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan PPN adalah antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2010;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003.

 

 

 

 

 

  1. Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Dokumen yang dikenai bea meterai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang dapat digunakan di muka pengadilan misalnya dokumen kontrak pengadaan meja kursi kantor, dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi, dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan.

Peraturan-peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Bea Meterai adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009;
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2003.
  4. Kewajiban Mendaftarkan Diri

Bendahara pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan identitas bendahara sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh dan/atau PPN.

  1. Tempat Pendaftaran

Bendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja yang sesuai dengan tempat kedudukan unit kerja.

  1. Tata Cara Pendaftaran
    1. mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib Pajak bendahara yang tersedia di KPP dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara dan Kartu Tanda Penduduk bendahara tersebut;
    2. KPP menerbitkan NPWP yang terdiri dari 15 digit dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;
    3. NPWP akan diterbitkan oleh KPP dengan nama bendahara unit/satuan kerja, misal Bendahara SD Negeri 1 Kalitinggar dengan NPWP 00.031.557.0-529.000.

 

 

  1. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Untuk kewajiban penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai, Menteri Keuangan telah menetapkan batas waktu penyetoran PPh dan/atau PPN ke Bank Persepsi/Kantor Pos penerima pembayaran serta batas waktu pelaporan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke KPP tempat Wajib Pajak bendahara terdaftar yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaaan Pembayaran Pajak.

Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara pemerintah serta tanggal pelaporan Surat Pemberitahuan Masa adalah sebagai berikut:

Tanggal Penyetoran

Tanggal Pelaporan

i

PPh Pasal 21 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
! PPh Pasal 23 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak I berakhir

Paling lama 20 hari . setelah Masa Pajak 1 I berakhir I

I PPh Pasal 4 ayat (2) Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari | setelah Masa Pajak berakhir
PPN a. Bendahara pengeluaran sebagai Pemungut PPN paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir; a. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui KPPN. b. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

 

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak yang telah dipotong/dipungut antara lain :

  1. apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya;
  2. pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak;
  3. dalam hal pencairan anggaran dengan mekanisme LS maka pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh KPPN merupakan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang, namun Surat Setoran Pajak tetap dipersiapkan oleh bendahara yang bersangkutan;
  4. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN);
  5. bendahara sebagai Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan;
  6. bendahara sebagai Pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS di satuan kerjanya, memberikan tanda bukti pemotongan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir;
  7. bendahara sebagai Pemungut PPN melakukan validasi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan.

Untuk lebih memudahkan bendahara dalam melakukan kewajiban pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai, pada Bab II akan diberikan simulasi contoh-contoh penghitungan pemotongan/pemungutan pajak sesuai jenis transaksi pengeluaran bendahara.