Cover Panduan Teknis Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya untuk menguatkan kapasitas fiskal dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Salah satu bagian panting dalam penguatan kapasitas fiskal adalah peningkatan kualitas pengelolaan APBN yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dana APBN.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola APBN yang efektif, efisien, dan kredibel diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola APBN yang berintegritas dan profesional. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), sebagai salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara di tingkat Satuan Kerja, memiliki peran yang sangat panting dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

PPSPM bertanggungjawab atas kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya serta ketetapan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN.

Seiring dengan dinamika proses bisnis pelaksanaan APBN dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, diperlukan kemampuan PPSPM dalam memperbarui serta mengakselerasi pemahaman dan keahliannya. Untuk itu, diperlukan suatu media peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi para PPSPM yang sesuai dengan perkembangan terkini proses bisnis dan teknologi informasi di bidang keuangan negara.

Panduan teknis PPSPM ini diharapkan mampu berperan sebagai media peningkatan kapasitas PPSPM yang tersebar di seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan APBN.

Panduan teknis ini mencoba hadir sebagai salah satu solusi dalam perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan yang lebih baik sesuai semangat menjaga kredibilitas APBN yang berkesinambungan.

Untuk memudahkan dalam pemahaman dan mengikuti perkembangan teknologi informasi, panduan teknis ini disusun dan dikemas dalam bentuk Seri Digital Panduan Teknis Pejabat Perbendaharaan Negara. Selain itu, dapat membantu meningkatkan kapasitas Pejabat Penandatangan SPM dengan biaya yang lebih murah, aksesibilitas yang tinggi, dan keterbatasan geografis dapat diatasi.

semoga keberadaan panduan ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan pembaca, khususnya PPSPM, sebagai upaya pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.


Panduan Teknis Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Tahun 2017

(Seri Digital Panduan Teknis Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian/Lembaga)

Download PDF Panduan teknis PPSPM Download flipping book (format exe) Panduan teknis PPSPM