Nota Keuangan dan RAPBN 2014Secara umum, RAPBN 2014 mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Untuk itu, RAPBN 2014 didesain sesuai dengan penetapan tiga fungsi tersebut. Fungsi alokasi berkaitan dengan alokasi anggaran Pemerintah untuk tujuan pembangunan nasional, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap pada kondisi yang produktif, efisien, dan stabil.

Penerapan fungsi alokasi Pemerintah dalam RAPBN 2014 dijalankan dalam kaitannya dengan upaya pelayanan dan penyediaan barang-barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara efisien. Terkait dengan alokasi belanja negara, RAPBN 2014 akan dilakukan melalui belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. Anggaran belanja Pemerintah Pusat akan dialokasikan melalui belanja kementerian negara/lembaga (K/L) dan bendahara umum negara (BUN). Sementara itu, anggaran transfer ke daerah akan dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dari sisi fungsi, alokasi RAPBN 2014 akan digunakan untuk melaksanakan berbagai macam fungsi, yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dari sisi klasifikasi ekonomi, alokasi RAPBN 2014 terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Penerapan fungsi distribusi Pemerintah dalam RAPBN 2014 dijalankan dalam kaitannya dengan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Beberapa mekanisme dalam RAPBN 2014 yang digunakan untuk melaksanakan fungsi distribusi di antaranya (1) fungsi DAU sebagai alat untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antardaerah dan dimaksudkan sebagai alat untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; (2) subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah dalam membuat suatu barang/jasa menjadi lebih murah untuk dibeli, digunakan, atau dihasilkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) bantuan sosial yang merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, dan (4) penerapan PPh orang pribadi dengan tarif progresif, yaitu semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi tarif pajak yang harus dibayarkan.

Fungsi stabilisasi dalam RAPBN 2014 ditetapkan terkait dengan upaya menciptakan stabilitas ekonomi dengan meminimalisasi volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian melalui instrumen fiskal dan moneter. Dengan peran stabilisasinya, APBN dipandang merupakan salah satu alat yang efektif untuk memperkecil siklus bisnis. Sejarah APBN Indonesia menunjukkan bukti tersebut selama krisis ekonomi tahun 2009. Kebijakan ekspansi fiskal melalui pengalokasian stimulus fiskal dalam tahun 2009 telah mampu menahan ekonomi Indonesia dari dampak krisis, bahkan mampu membuat ekonomi tumbuh positif di tengah kondisi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Sejalan dengan itu, stabilitas ekonomi dapat terjaga, dan kesehatan fiskal dapat diwujudkan. Selanjutnya, kondisi APBN tahun tertentu dipengaruhi oleh (1) indikator-indikator ekonomi yang ditetapkan sebagai asumsi dasar ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), lifting minyak dan lifting gas, dan parameter ekonomi penting seperti volume konsumsi energi bersubsidi, serta target penurunan tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran; (2) langkahlangkah kebijakan (policy measures) dan administratif (administrative measures) yang ditempuh baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran; (3) berbagai peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku; (4) berbagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian ekonomi, kondisi darurat dan bencana alam; serta (5) kebijakan kerja sama internasional baik di bidang ekonomi maupun nonekonomi.

Realisasi dari berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi makro terkini dan prospeknya ke depan. Asumsi dasar ekonomi makro tersebut, selain merupakan basis perhitungan postur APBN, juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal ke depan. Oleh karena itu, berbagai dinamika baik pada tingkat domestik maupun global, akan membawa implikasi yang dapat menjadi tantangan dan persoalan dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam tahun 2013, bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan tingginya harga minyak mentah dunia yang mengakibatkan beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang makin meningkat. Peningkatan beban subsidi BBM tersebut akan mengganggu keberlanjutan fiskal Pemerintah yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas perekonomian dan mengurangi kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Peningkatan beban subsidi BBM juga akan membawa akibat kepada pengurangan anggaran Pemerintah untuk berbagai program penting bagi kesejahteraan rakyat, seperti alokasi untuk kemiskinan dan infrastruktur. Alokasi seperti ini tidak mencerminkan aspek keadilan sehingga Pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Dalam tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan akan berjalan lebih baik dari kondisinya dalam tahun 2013 meskipun masih terdapat beberapa potensi risiko. Sejalan dengan itu, kinerja perekonomian nasional diperkirakan akan berjalan lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2014 diperkirakan dapat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhannya dalam tahun 2013. Di sisi lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga akan didukung oleh stabilitas ekonomi makro yaitu dengan terkendalinya laju inflasi dan stabilnya kondisi nilai tukar rupiah. Selanjutnya, momentum membaiknya kinerja perekonomian nasional ke depan akan diarahkan pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi terutama yang tercermin pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Terkait dengan faktor kebijakan, tahun 2014 merupakan awal dimulainya pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk program jaminan kesehatan. SJSN merupakan suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Arah perlindungan kesehatan ini bersifat semesta, termasuk untuk kelompok fakir miskin dan tidak mampu sehingga Pemerintah secara bertahap mendaftarkan fakir miskin dan orang tidak mampu beserta anggota keluarganya sebagai peserta BPJS yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan pada awal tahun 2014, Pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) pada tahun 2013, peningkatan kapasitas puskesmas-puskemas dan rumah sakit-rumah sakit Pemerintah terutama untuk penambahan tempat tidur kelas III, serta penyediaan tenaga medis yang memadai. Selanjutnya, dalam RAPBN 2014 dukungan anggaran diberikan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah bagi kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan, serta kewajiban-kewajiban yang lain menurut Peraturan Perundangan.

Sementara itu, dalam tahun 2014 akan dilaksanakan pesta demokrasi lima tahunan pemilihan umum (pemilu) anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Pesta demokrasi tersebut dilakukan langsung dan diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara untuk menentukan pemerintahan baru dan anggota legislatif baru periode berikutnya. Demi mendukung kesuksesan terselenggaranya pelaksanaan Pemilu dan terciptanya kondisi keamanan yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilu, maka Pemerintah mengalokasikan anggaran biaya tahapan pelaksanaan Pemilu dalam beberapa tahun yang dimulai sejak tahun 2013.

Selain itu, dalam RAPBN 2014, ditempuh beberapa kebijakan antara lain (1) Pemerintah tetap menjaga alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari APBN, sebagaimana yang diamanatkan dalam Amendemen keempat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4), yang akan digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien; (2) peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada enam koridor ekonomi, domestic connectivity, serta ketahanan energi dan ketahanan pangan. Peningkatan tersebut dilakukan untuk menaikkan daya saing dan kapasitas produksi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; (3) peningkatan program perlindungan sosial dan sinergi empat klaster penanggulangan kemiskinan; (4) peningkatan alokasi belanja produktif antara lain untuk mendukung transportasi publik di kota-kota besar; (5) perbaikan penghasilan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, dan para pensiunan, melalui kenaikan gaji pokok bagi PNS dan TNI/Polri, kenaikan pensiun pokok, serta pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13; dan (6) perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk mengoptimalkan penyerapan belanja negara dan meningkatkan kualitas pembangunan. Berbagai kebijakan tersebut, akan mendasari penyusunan postur RAPBN 2014.

RINGKASAN POSTUR RAPBN 2014

Postur RAPBN 2014 disusun dengan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan negara, pengeluaran belanja negara, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro, penetapan berbagai besaran postur RAPBN 2014 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara, kebijakan yang akan dilakukan ke depan, serta perkembangan realisasi APBN pada periode sebelumnya.

Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal, postur RAPBN 2014 akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut:

  1. Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.662,5 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.310,2 triliun, PNBP Rp350,9 triliun, dan penerimaan hibah Rp1,4 triliun.
  2. Belanja negara direncanakan sebesar Rp1.816,7 triliun, terdiri atas belanja Pemerintah Pusat Rp1.230,3 triliun dan transfer ke daerah Rp586,4 triliun.
  3. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp154,2 triliun (1,49 persen terhadap PDB).
  4. Pembiayaan defisit RAPBN 2014 direncanakan berasal dari sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp173,2 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp19,0 triliun.

Baca lebih lanjut isi Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014

[fresh_button url=”http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NK%202014.pdf” size=”normal” color=”orange” target=”_blank” class=””]Nota Keuangan dan RAPBN 2014[/fresh_button]