Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-185/PB/2011 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Standard Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures Di Lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah ditetapkan prosedur pelayanan dan batas waktu maksimal suatu pekerjaan dapat diselesaikan. Batas waktu penyelesaian pekerjaan ini merupakan norma waktu bagi KPPN dalam memberikan pelayanan kepada mitra kerja. Mitra kerja KPPN sudah selayaknya mengetahui norma waktu tersebut karena merupakan janji pelayanan KPPN dan dapat menjadi kontrol dalam mendapatkan pelayanan yang semestinya.

Dengan adanya norma waktu tersebut KPPN dapat bekerja dengan optimal untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan mitra kerja KPPN dapat memonitor apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan janji yang diberikan. Bila tidak sesuai, maka mitra kerja KPPN dapat mengajukan keberatan/komplain bahkan kritik dan saran agar pelayanan KPPN lebih baik lagi ke depannya.

Berikut adalah norma waktu pelayanan di KPPN yang berhubungan langsung dengan mitra kerja KPPN:

  1. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Non Belanja Pegawai. Jangka waktu penyelesaian: 1 Jam sejak SPM diterima lengkap dan benar di loket KPPN.
  2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk dengan Aplikasi GPP. Jangka waktu penyelesaian sejak SPM diterima lengkap, paling lambat 5 (lima) hari kerja.
  3. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Lainnya dengan Aplikasi GPP. Jangka waktu penyelesaian sejak SPM diterima lengkap dan benar, paling lambat 1 (satu) hari kerja.
  4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai Non Aplikasi GPP. Jangka waktu penyelesaian sejak SPM diterima lengkap, paling lambat 5 (lima) hari kerja
  5. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai Non Gaji. Jangka waktu penyelesaian sejak SPM diterima lengkap, paling lambat 1 (satu) hari kerja
  6. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, SPM KBPHTB, dan SPM KPBB. Jangka waktu penyelesaian, 2 (dua) hari kerja, sejak SPM diterima lengkap dan benar.
  7. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM yang Diterima Melalui Jasa Pengiriman Surat. Jangka waktu penyelesaian, sesuai jenis belanja dalam SPM berkenaan
  8. Pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM). Jangka waktu penyelesaian surat pengembalian 1 (satu) hari kerja.
  9. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Mutasi/Pensiun dengan Aplikasi GPP. Jangka waktu penyelesaian sejak SKPP diterima lengkap, SKPP diselesaikan paling lambat 1 hari kerja.
  10. Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Mutasi Non Aplikasi GPP. Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja setelah diterima lengkap.
  11. Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Pensiun Non Aplikasi GPP. Jangka waktu penyelesaian 3 hari kerja setelah diterima lengkap.
  12. Persetujuan/Penolakan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Jangka waktu penyelesaian surat persetujuan/penolakan TUP 1 (satu) hari kerja.
  13. Penyelesaian Ralat Surat Perintah Membayar (SPM) Satuan Kerja. Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja.

Pelaksanaan SOP dan pemenuhan norma waktu pemberian pelayanan di KPPN merupakan bukti nyata pelaksanaan reformasi Birokrasi di jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pelayanan yang diberikan oleh KPPN terhadap mitra kerja tersebut tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. Mitra kerja KPPN dapat langsung mengawasi pemberian pelayanan yang diberikan. Bila memerlukan informasi terkait pelayanan yang diberikan KPPN ataupun ada yang perlu ditingkatkan terkait dengan pelayanan tersebut, jangan ragu untuk menghubungi petugas KPPN secara langsung ataupun melalui sarana lainnya seperti telpon, email ataupun kotak saran/pengaduan.