Seminar anti korupsiTernate –  Sebagai bentuk peran aktif dan turut serta dalam pencegahan korupsi di wilayah Provinsi Maluku Utara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan seminar bertajuk “Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara Dalam Perspektif Keuangan Negara”, Rabu (4/12), di Bela International Hotel.

Seminar yang diikuti oleh seluruh Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara, bertujuan untuk memberikan kejelasan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi dan kerugian negara, terkait konsep-konsep pemikiran yang ada di dalam UU Keuangan Negara. Selain itu, Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai penyelenggara ingin memberikan pengetahuan tentang batasan Tindak Pidana Korupsi bagi pengelola Keuangan Negara di lingkup Provinsi Maluku Utara. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat hampir setiap tindak pidana korupsi yang terjadi berhubungan dengan kerugian negara.

Gubernur Maluku Utara menyambut baik penyelenggaraan seminar ini. Secara khusus Gubernur mengutus Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Madjid Husen, untuk bertemu langsung dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sulaimansyah pada keesokan harinya sebagai bentuk apresiasi yang tinggi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas inisiatif dalam menyelenggarakan seminar terkait Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara yang selama ini diperlukan namun belum pernah diselenggarakan.

Seminar yang dibuka oleh Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Madjid Husen, mengundang Drs. Siswo Sujanto, DEA, pakar hukum keuangan negara yang sudah banyak kontribusinya di bidang penegakan hukum khususnya mengawal penerapan prinsip-prinsip dan konsep dasar di bidang keuangan negara yang menjadi acuan berbagai permasalahan tipikor oleh para penegak hukum (mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan) dan Dr. Surachmin, SH, MH, Hakim Agung Tipikor pada Mahkamah Agung-RI yang merupakan konseptor Paket Undang-Undang Keuangan Negara. Turut pula menyampaikan materi Muji Martopo, koordinator pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Dalam pidato pembukaan Gubernur Maluku Utara yang dibacakan oleh Madjid Husen dikemukankan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara dan daerah selalu ada resiko. Terkadang para pejabat pengelola keuangan tidak menyadari atau mengetahui perbuatannya dapat menimbulkan kerugian negara. ”Untuk itu seminar ini menjadi penting dalam memberikan pemahaman terkait Tindak Pidana Korupsi dan kerugian negara agar dapat mendudukkan dalam posisi yang benar dan jelas.” tegasnya.

Inisiatif penyelenggaraan seminar ini muncul dari keprihatinan terhadap pemberitaan media massa di Provinsi Maluku Utara yang hampir setiap hari mewartakan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pengelola keuangan daerah. Hal ini terungkap dalam paparan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sulaimansyah, sebagai pembuka seminar ini. Keprihatinan ini semakin jelas terlihat dari data sejak tahun 2005 hingga 2013 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, sekitar 28%, kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh para penegak hukum baik itu KPK, Kepolisian RI, maupun Kejaksaan RI. ”seminar ini merupakan salah satu upaya untuk menurunkan atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.” tambah Sulaimansyah.

Siswo Sujanto memaparkan bahwa dalam konsep pengelolaan keuangan negara tidak dikenal istilah konsep pengelolaan keuangan daerah yang ada adalah konsep pengelolaan keuangan negara yang diterapkan secara terbatas sesuai dengan lingkupnya. Sehingga seharusnya tidak ada lagi perbedaan tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara, haruslah dilihat dengan menggunakan perspektif hukum keuangan negara tidak dengan perspektif yang lain. Karena jika menggunakan perspektif selain hukum keuangan negara unsur kerugian negara tidak dapat terpenuhi. “Kerugian negara harus dapat dinilai secara nyata dan pasti dengan menggunakan perspektif keuangan negara” tambahnya.

Dalam pemaparannya, Muji Martopo selaku koordinator pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menjelaskan bagaimana pengelola keuangan negara dapat terhindar dari tindak pidana korupsi. ”semua bergantung pilihan bapak ibu pengelola keuangan karena peraturan pengelolaan keuangan telah cukup jelas mengatur.” jelasnya. Para pengelola keuangan-lah yang paling tahu apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Oleh karena itu harus memahami peraturan terkait pengelolaan keuangan negara dengan baik agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

”Semua hadirin peserta seminar ini, termasuk saya, pasti tidak lepas dari perbuatan korupsi.” kata Surachmin membuka paparannya. Pernyataan mengejutkan tersebut dilontarkan oleh Surachmin untuk menggambarkan banyaknya unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Dalam kaitannya dengan keuangan negara, yang paling sering terjadi adalah korupsi yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 2 (Setiap orang; Melawan hukum; Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; Merugikan keuangan negara) dan Pasal 3 (Setiap orang; Menyalah gunakan kewenangan; Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi). “Apabila satu saja unsur tidak terbukti, maka tindak pidana korupsi tidak dapat disangkakan kepada setiap orang.” tegasnya.

Surachmin menambahkan bahwa dalam proses peradilan kadangkala peraturan perundangan belum mengatur secara lengkap dan sempurna, baik untuk hukum acara maupun hukum materiil, sehingga timbul perbedaan atau silang pendapat dikalangan penegak hukum maupun para ahli yang perlu dicarikan solusi untuk mengatasinya. Untuk hal seperti ini hakim dituntut untuk selalu melakukan kreatifitas tetapi tetapi harus dalam koridor hukum dan keadilan yaitu dengan mengeluarkan putusan-putusan berdasarkan hukum dan keadilan yang diterima oleh masyarakat dan bisa berlaku secara universal berupa yurisprudensi.

Jika kita merujuk pada pemaparan Hakim Agung Tipikor, Dr. Surachmin, SH, MH, maka terhadap kasus pemalsuan SPM pada KPPN Jakarta II seharusnya tidak dapat didakwa kepada pejabat/pegawai KPPN karena menurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang RI Nomor:20 Tahun Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur menyalah gunakan kewenangan tidak terbukti mengingat kedudukan pejabat/pegawai tersebut hanya melaksanakan wewenang untuk menerima SPM yang diajukan Satker dan menerbitkan SP2D atas SPM berkenaan. Hal ini karena salah satu unsur tindak pidana korupsi tidak terpenuhi.

Sumber : http://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=news&aksi=lihat&id=3260

 

Tags: