Moderator Rakor

Kiri: Direktur Pelaksanaan Anggaran, Haryana; Kanan: Kepala Kanwil DJPB Prov. Malut, Sulaimansyah

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara selaku perwakilan Kementerian Keuangan di daerah Prov. Malut menggelar rapat koordinasi (rakor) bertajuk Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah selama 2 hari mulai 18 hingga 19 September 2013. Rakor ini diadakan di Bela International Hotel dihadiri oleh para pimpinan instansi vertikal maupun daerah.

Direktur Pengelola Anggaran, Haryana turut hadir dalam acara ini. Para kepala instansi vertikal yang hadir antara lain Kepala KPPN Ternate dan Tobelo , Kepala KPKNL, Kepala Perwakilan BPK dan BPKP, serta Pimpinan BI. Sedangkan para pejabat daerah yang hadir antara lain, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bappeda Malut serta Rektor Unkhair . Gubernur Malut diwakili oleh Asisten III, Amran Mustari, membuka secara resmi rakor ini.

Pembukaan Rakor

Pembukaan Rakor oleh Asisten III, Amran Mustari

“Rakor ini merupakan langkah awal peningkatan sinergi antara pengelola keuangan pusat dan daerah yang lebih kuat dan terorganisir dengan baik, dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, kerjasama, kemanfaatan bersama  dan kebutuhan informasi”, demikian ungkap Sulaimansyah, Kakanwil DJPB Malut.

Disinggung pula oleh beliau bahwa penyusunan statistik keuangan yang sesuai dengan Goverment Finance Statistics (GFS) diperoleh dari kompilasi laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015, dan penyusunan laporan realisasi dan kinerja anggaran belanja daerah, merupakan bagian dari tuntutan reformasi pengelolaan keuangan negara yang membutuhkan komitmen bersama antara pengelola keuangan pusat dan daerah.

penandatanganan MOU

penandatanganan MOU disaksikan Dit PA dan Kakanwil DJPB Malut

Sebagai bentuk komitmen bersama maka dilakukan pendandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) yang mengakhiri rakor pengelola keuangan ini .

Menurut data yang dipaparkan oleh Kepala Perwakilan BPK, belum ada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan tahun 2012 masih terdapat satu LKPD berstatus  disclaimer. “Karena itu sinergi antara pengelola keuangan pusat dan daerah merupakan suatu kebutuhan”, demikian ungkap Sulaimansyah.

LKPD WTP WDP TW TMP Jumlah
2008                  –                  –                  – 9 9
2009                  – 1 8 9
2010                  – 1                  – 9 10
2011                  – 3                  – 7 10
2012                  – 6                  – 1 7
Ket:
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP: Wajar Dengan Pengecualian
TW   : Tidak Wajar
TMP : Tidak Memberi Pendapat
3 entitas masih dalam proses pemeriksaan dan pelaporan

 

Sesi foto bersama peserta Rakor : Komitmen untuk bersinergi

Sesi foto bersama peserta Rakor : Komitmen untuk bersinergi

 

 

 

 

 

Tags: , , ,