Pembukaan Sosialisasi oleh Kepala KPPN Ternate

Pembukaan Sosialisasi oleh Kepala KPPN Ternate

KPPN Ternate menyelenggarakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)  yang dirangkai dengan Sosialisasi PMK Nomor 230/PMK.05/2016. Acara ini dilaksanakan di aula IAIN Ternate pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Utara, Rektor IAIN ternate, Kapolres Ternate yang bertindak sebagai saksi dalam deklarasi pencanangan WBK/ WBBM pada KPPN Ternate. Penandatanganan deklarasi dilaksanakan dihadapan seluruh bendahara satuan kerja lingkup KPPN Ternate.

“Pada hari ini, KPPN Ternate melaksanakan tahapan awal dari seluruh rangkaian tahapan akselerasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu tahapan pencanangan melalui deklarasi yang ditandai dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Internal oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Ternate dan disaksikan oleh seluruh bapak dan ibu yang hadir di tempat ini. Dengan penandatangan ini maka KPPN Ternate menyatakan telah siap melakukan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kami mohon agar seluruh satuan kerja mendukung proses pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada KPPN Ternate dengan tetap tidak memberikan imbalan berupa uang atau barang kepada pegawai kami. Layanan yang diberikan oleh KPPN Ternate adalah bebas biaya atau zero cost”, pesan kepala KPPN ternate.

Selain pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada kesempatan ini juga KPPN Ternate melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bendahara agar lebih efektif dan efisien serta guna menyesuaikan ketentuan mengenai sertifikasi bendahara sebagai salah satu persyaratan pengangkatan bendahara sebagaiman diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 juga diatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan penggunaan fasilitas layanan yang telah disediakan oleh perbankan dalam proses penyetoran penerimaan, penarikan dana dan pembayaran melalui rekening bendahara. Hal ini sebagai bentuk dukungan nyata Kementerian Keuangan terhadap percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017”, tambah Kepala KPPN ternate.

Narasumber Sosialisasi PMK Nomor 230/PMK.05/2016 - dari kiri ke kanan: Affandi Pattangai, Toding Luther dan Abdul Halim

Narasumber Sosialisasi PMK Nomor 230/PMK.05/2016 – dari kiri ke kanan: Affandi Pattangai, Toding Luther dan Abdul Halim

Acara sosialisasi ini dipandu oleh Abdul Halim yang bertindak sebagai moderator dan Toding Luther serta Affandi Pattangai yang didaulat sebagai narasumber.

Dijelaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan  PMK ini dimaksudkan untuk mempertegas posisi bendahara dan juga sebagai payung hukum untuk semua transaksi elektronik dan kartu debit  bagi bendahara pengeluaran satuan kerja. PMK ini juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden untuk mengurangi cash dan menaikkan transaksi elektronik sehingga resiko seperti perampokan dan pencurian serta kecurangan atau pungli itu bisa ditekan.

Dalam  paparannya narasumber menjelaskan bahwa pada intinya bahwa proses internet banking sangat mudah, cukup dengan mengunjungi situs bank tersebut untuk melakukan transaksi perbankan. CMS banking ini dapat diakses tidak hanya menggunakan komputer atau laptop, tetapi juga dapat menggunakan gadget tertentu seperti smartphone dan  tablet, asalkan terkoneksi dengan internet. Penggunaan CMS banking atau Kartu debit bisa menghemat waktu dan biaya perjalanan bagi bendahara. Selain hemat biaya juga hemat waktu, karena bendahara dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dan dimana saja asalkan terhubung dengan jaringan internet. Namun demikian, aturan main tetap harus ditegakkan yaitu adanya SPPR dan approval dari KPA sebagai pengaman sehingga fungsi check and balance bisa terlaksana.

Acara kemudian diakhiri dengan penandatanganan deklarasi pencanangan Zona Integritas WBK/ WBBM pada KPPN Ternate oleh para Pejabat dan seluruh pelaksana KPPN Ternate serta para saksi.


 

Galeri Foto Kegiatan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)  dan Sosialisasi PMK Nomor 230/PMK.05/2016

 
 

 

Bagi anda yang tidak sempat menghadiri acara ini, kami tampilkan pula slide Sosialisasi PMK 230/PMK.05/2016 mengingat perubahan yang begitu besar bagi cara bayar dalam pengelolaan APBN.

 

 

Tags: , ,