1. 
Kode Akun Pajak 411121
Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21
KODE
JENIS
SETORAN
JENIS
SETORAN
KETERANGAN
100
Masa PPh Pasal 21
untuk pembayaran pajak yang masih
harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT
pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
199
Pembayaran Pendahuluan skp PPh
Pasal 21
untuk pembayaran pajak sebelum
diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 21.
200
Tahunan PPh Pasal 21
untuk pembayaran pajak yang masih
harus disetor yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.
300
STP PPh Pasal 21
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 21.
310
SKPKB PPh Pasal 21
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 21.
311
SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran
Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 21 pembayaran
sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
320
SKPKBT PPh Pasal 21
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 21.
321
SKPKBT PPh Final Pasal 21
Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang
Pesangon
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 21 pembayaran
sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun dan Uang Pesangon.
390
Pembayaran atas Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.
401
PPh Final Pasal 21 Pembayaran
Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
untuk pembayaran PPh Final Pasal 21
pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang
Pesangon.
402
PPh Final Pasal 21 atas honorarium
atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan
para pensiunnya
untuk pembayaran PPh Final Pasal 21
atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS,
anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya.
500
PPh Pasal 21 atas pengungkapan
ketidakbenaran
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501
PPh Pasal 21 atas penghentian
penyidikan tindak pidana
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas
penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B
ayat (2) Undang-Undang KUP.
510
Sanksi administrasi berupa denda
atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran
pengisian SPT PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau
Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511
Sanksi denda administrasi berupa
denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.
2. 
Kode Akun Pajak 411122 Untuk
Jenis Pajak PPh Pasal 22
KODE
JENIS
SETORAN
JENIS
SETORAN
KETERANGAN
100
Masa PPh Pasal 22
untuk pembayaran pajak yang harus
disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 termasuk SPT pembetulan
sebelum dilakukan pemeriksaan.
199
Pembayaran Pendahuluan skp PPh
Pasal 22
untuk pembayaran pajak sebelum
diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22.
300
STP PPh Pasal 22
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22.
310
SKPKB PPh Pasal 22
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22.
311
SKPKB PPh Final Pasal 22
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 22.
320
SKPKBT PPh Pasal 22
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22.
321
SKPKBT PPh Final Pasal 22
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 22.
390
Pembayaran atas Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan
Peninjauan Kembali
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
401
PPh Final Pasal 22 atas Penebusan
Migas
untuk pembayaran PPh Final Pasal 22
atas Penebusan Migas.
403
PPh Final Pasal 22 atas Penjualan
Barang yang Tergolong Sangat Mewah
untuk pembayaran PPh Final Pasal 22
atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
500
PPh Pasal 22 atas pengungkapan
ketidakbenaran
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501
PPh Pasal 22 atas penghentian
penyidikan tindak pidana
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas
penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B
ayat (2) Undang-Undang KUP.
510
Sanksi administrasi berupa denda
atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal
22
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran
pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511
Sanksi denda administrasi berupa
denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.
900
Pemungut PPh Pasal 22
untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang
dipungut oleh Pemungut.
3. 
Kode Akun Pajak 411123
Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor
KODE
JENIS
SETORAN
JENIS
SETORAN
KETERANGAN
100
Masa PPh Pasal 22 Impor
untuk pembayaran pajak yang harus
disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas transaksi impor
termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
199
Pembayaran Pendahuluan skp PPh
Pasal 22 Impor
untuk pembayaran pajak sebelum
diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22 Impor.
300
STP PPh Pasal 22 Impor
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
310
SKPKB PPh Pasal 22 Impor
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
320
SKPKBT PPh Pasal 22 Impor
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22 atas transaksi
impor.
390
Pembayaran atas Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500
PPh Pasal 22 Impor atas
pengungkapan ketidakbenaran
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas
pengungkapan ketidakbenaran atas transaksi Impor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3), atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501
PPh Pasal 22 Impor atas penghentian
penyidikan tindak pidana
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas penghentian
penyidikan tindak pidana atas transaksi Impor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510
Sanksi administrasi berupa denda
atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal
22 Impor
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran
pengisian SPT Masa PPh atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa
PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang KUP.
511
Sanksi denda administrasi berupa
denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.
4. 
Kode Akun Pajak 411124
Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23
KODE
JENIS
SETORAN
JENIS
SETORAN
KETERANGAN
100
Masa PPh Pasal 23
untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang
harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa)
yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 termasuk SPT pembetulan sebelum
dilakukan pemeriksaan.
101
PPh Pasal 23 atas Dividen
untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang
harus disetor atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan dalam
negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
102
PPh Pasal 23 atas Bunga
untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang
harus disetor atas bunga (termasuk premium, diskonto dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang) yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri
yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
103
PPh Pasal 23 atas Royalti
untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang
harus disetor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri
yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
104
PPh Pasal 23 atas Jasa
untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang
harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri
yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
199
Pembayaran Pendahuluan skp PPh
Pasal 23
untuk pembayaran pajak sebelum
diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 23.
300
STP PPh Pasal 23
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 (selain STP PPh Pasal
23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).
301
STP PPh Pasal 23 atas Dividen,
Bunga, Royalti, dan Jasa
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga,
royalti, dan jasa.
310
SKPKB PPh Pasal 23
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 (selain SKPKB PPh
pasal 23 atas dividen, bunga, royalti dan jasa).
311
SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen,
Bunga, Royalti, dan Jasa
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 atas dividen, bunga,
royalti, dan jasa.
312
SKPKB PPh Final Pasal 23
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 23.
320
SKPKBT PPh Pasal 23
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 (selain SKPKBT PPh
Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).
321
SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen,
Bunga, Royalti, dan Jasa
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga,
royalti, dan jasa.
322
SKPKBT PPh Final Pasal 23
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 23.
390
Pembayaran atas Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
401
PPh Final Pasal 23 atas
Bunga Simpanan Anggota Koperasi
untuk pembayaran PPh Final Pasal 23
atas bunga simpanan anggota koperasi.
500
PPh Pasal 23 atas pengungkapan
ketidakbenaran
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 atas
pengungkapan ketidakbenaran (termasuk PPh Pasal 23 atas dividen, bunga,
royalti, dan jasa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), atau Pasal
8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501
PPh Pasal 23 atas penghentian
penyidikan tindak pidana
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 23 atas
penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B
ayat (2) Undang-Undang KUP.
510
Sanksi administrasi berupa denda
atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal
23
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran
pengisian SPT Masa PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
dan Pasal 8 ayat (5)Undang-Undang KUP.
511
Sanksi denda administrasi berupa
denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.
5. 
Kode Akun Pajak 411125
Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
KODE
JENIS
SETORAN
JENIS
SETORAN
KETERANGAN
100
Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi
untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25
Orang Pribadi yang terutang.
101
Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu
untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25
Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terutang.
199
Pembayaran Pendahuluan skp PPh
Orang Pribadi
untuk pembayaran pajak sebelum
diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Orang Pribadi.
200
Tahunan PPh Orang Pribadi
untuk pembayaran pajak yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi termasuk
SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
300
STP PPh Orang Pribadi
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Orang Pribadi.
310
SKPKB PPh Orang Pribadi
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Orang Pribadi.
320
SKPKBT PPh Orang Pribadi
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Orang Pribadi.
390
Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500
PPh Orang Pribadi atas pengungkapan
ketidakbenaran
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Orang Pribadi atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501
PPh Orang Pribadi atas penghentian
penyidikan tindak pidana
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Orang Pribadi atas
penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B
ayat (2) Undang-Undang KUP.
510
Sanksi administrasi berupa denda
atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Orang
Pribadi
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran
pengisian SPT PPh Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
dan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511
Sanksi denda administrasi berupa
denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.
6. 
Kode Akun Pajak 411126
Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan
KODE
JENIS
SETORAN
JENIS
SETORAN
KETERANGAN
100
Masa PPh Pasal 25 Badan
untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25
Badan yang terutang.
199
Pembayaran Pendahuluan skp PPh
Badan
untuk pembayaran pajak sebelum
diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Badan.
200
Tahunan PPh Badan
untuk pembayaran pajak yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan termasuk SPT
pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
300
STP PPh Badan
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Badan.
310
SKPKB PPh Badan
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Badan.
320
SKPKBT PPh Badan
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Badan.
390
Pembayaran atas Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500
PPh Badan atas pengungkapan
ketidakbenaran
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Badan atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501
PPh Badan atas penghentian
penyidikan tindak pidana
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Badan atas
penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B
ayat (2) Undang-Undang KUP.
510
Sanksi administrasi berupa denda
atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran
pengisian SPT PPh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan
Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511
Sanksi denda administrasi berupa
denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.
7. 
Kode Akun Pajak 411127
Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26
KODE
JENIS
SETORAN
JENIS
SETORAN
KETERANGAN
100
Masa PPh Pasal 26
untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang
harus disetor (selain PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan
laba setelah pajak BUT) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26
101
PPh Pasal 26 atas Dividen
untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang
harus disetor atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri
yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
102
PPh Pasal 26 atas Bunga
untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang
harus disetor atas bunga (termasuk premium, diskonto, premi swap dan
imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang) yang dibayarkan
kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
103
PPh Pasal 26 atas Royalti
untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang
harus disetor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri
yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
104
PPh Pasal 26 atas Jasa
untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang
harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang
tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
105
PPh Pasal 26 atas Laba setelah
Pajak BUT
untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang
harus dibayar atas laba setelah pajak BUT yang tercantum dalam SPT Tahunan
PPh BUT.
199
Pembayaran Pendahuluan skp PPh
Pasal 26
untuk pembayaran pajak sebelum
diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 26.
300
STP PPh Pasal 26
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 26 (selain STP PPh Pasal
26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).
301
STP PPh Pasal 26 atas Dividen,
Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 26 atas dividen, bunga,
royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.
310
SKPKB PPh Pasal 26
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 (selain SKPKB PPh
Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).
311
SKPKB PPh Pasal 26 atas Dividen,
Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 atas dividen, bunga,
royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.
320
SKPKBT PPh Pasal 26
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 26 (selain SKPKBT PPh
Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).
321
SKPKBT PPh Pasal 26 atas Dividen,
Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 26 atas dividen, bunga,
royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.
390
Pembayaran atas Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500
PPh Pasal 26 atas pengungkapan
ketidakbenaran
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 26 atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501
PPh Pasal 26 atas penghentian penyidikan
tindak pidana
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 26 atas
penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B
ayat (2) Undang-Undang KUP.
510
Sanksi administrasi berupa denda
atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 26
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran
pengisian SPT PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau
Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511
Sanksi denda administrasi berupa
denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.
8. 
Kode Akun Pajak 411128
Untuk Jenis Pajak PPh Final
KODE
JENIS
SETORAN
JENIS
SETORAN
KETERANGAN
199
Pembayaran Pendahuluan skp PPh
Final
untuk pembayaran pajak sebelum
diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Final.
300
STP PPh Final
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar/disetor yang tercantum dalam STP PPh Final.
310
SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2).
311
SKPKB PPh Final Pasal 15
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 15.
312
SKPKB PPh Final Pasal 19
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 19.
320
SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2)
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2).
321
SKPKBT PPh Final Pasal 15
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 15.
322
SKPKBT PPh Final Pasal 19
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 19.
390
Pembayaran atas Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
401
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Diskonto/Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4
ayat (2) atas diskonto/bunga obligasi dan Surat Utang Negara
402
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4
ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
403
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4
ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
404
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Bunga Deposito / Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4
ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, jasa giro dan diskonto SBI.
405
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Hadiah Undian
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4
ayat (2) atas hadiah undian.
406
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Transaksi Saham, Obligasi dan sekuritas lainnya di Bursa.
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4
ayat (2) atas transaksi saham, obligasi dan sekuritas lainnya, dan di
Bursa.
407
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Penjualan Saham Pendiri
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4
ayat (2) atas penjualan Saham Pendiri.
408
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4
ayat (2) atas penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura.
409
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Jasa Konstruksi
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4
ayat (2) atas jasa konstruksi.
410
PPh Final Pasal 15 atas Jasa
Pelayaran Dalam Negeri
untuk pembayaran PPh Final Pasal 15
atas jasa pelayaran dalam negeri.
411
PPh Final Pasal 15 atas Jasa
Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri
untuk pembayaran PPh Final Pasal 15
atas jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.
413
PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan
Perwakilan Dagang Luar Negeri
untuk pembayaran PPh Final Pasal 15
atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri.
414
PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi
Hasil
untuk pembayaran PPh Final Pasal 15
atas pola bagi hasil.
415
PPh Final Pasal 15 atas Kerjasama
Bentuk BOT
untuk pembayaran PPh Final Pasal 15
atas kerjasama bentuk BOT.
416
PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi
Aktiva Tetap
untuk pembayaran PPh Final Pasal 19
atas revaluasi aktiva tetap.
417
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi
untuk Pembayaran PPh Final Pasal 4
ayat (2) atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang
Pribadi
418
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4
ayat (2) atas penghasilan yang diterima dan/atau yang diterima dan/atau
diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif yang
diperdagangkan di bursa
419
PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas
penghasilan berupa dividen
untuk pembayaran PPh Final Pasal 17
ayat (2c) atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi
dalam negeri
499
PPh Final Lainnya
untuk pembayaran PPh Final lainnya
500
PPh Final atas pengungkapan
ketidakbenaran
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Final atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501
PPh Final atas penghentian
penyidikan tindak pidana
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Final atas
penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B
ayat (2) Undang-Undang KUP.
510
Sanksi administrasi berupa denda
atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Final
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran
pengisian SPT PPh Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau
Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511
Sanksi denda administrasi berupa
denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
atau untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.
12. 
Kode Akun Pajak 411112
Untuk Jenis Pajak PPh Gas Alam
KODE
JENIS
SETORAN
JENIS
SETORAN
KETERANGAN
100
PPh Gas Alam
untuk pembayaran masa PPh Gas Alam.
300
STP PPh Gas Alam
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Gas Alam.
310
SKPKB PPh Gas Alam
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Gas Alam.
320
SKPKBT PPh Gas Alam
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Gas Alam.
390
Pembayaran atas Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
14. 
Kode Akun Pajak 411211
Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri
KODE
JENIS
SETORAN
JENIS
SETORAN
KETERANGAN
100
Setoran Masa PPN Dalam Negeri
untuk pembayaran pajak yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.
101
Setoran PPN BKP tidak berwujud dari
luar Daerah Pabean
untuk pembayaran PPN terutang atas
pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
102
Setoran PPN JKP dari luar Daerah
Pabean
untuk pembayaran PPN terutang atas
Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
103
Setoran Kegiatan Mem-bangun Sendiri
untuk pembayaran PPN terutang atas
Kegiatan Membangun Sendiri.
104
Setoran Penyerahan Aktiva yang
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
untuk pembayaran PPN terutang atas
penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
Setoran Atas Pengalihan Aktiva
Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan
untuk pembayaran PPN yang terutang
atas pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan.
199
Pembayaran Pendahuluan skp PPN
Dalam Negeri
untuk pembayaran pajak sebelum
diterbitkan surat ketetapan pajak PPN Dalam Negeri.
300
STP PPN Dalam Negeri
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Dalam Negeri.
310
SKPKB PPN Dalam Negeri
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Dalam Negeri.
311
SKPKB PPN Pemanfaatan BKP tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan BKP tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean.
312
SKPKB PPN Pemanfaatan JKP dari luar
Daerah Pabean
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan JKP dari luar
Daerah Pabean.
313
SKPKB PPN Kegiatan Membangun
Sendiri
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas Kegiatan Membangun
Sendiri.
314
SKPKB Pemungut PPN Dalam Negeri
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN yang menjadi kewajiban
pemungut.
320
SKPKBT PPN Dalam Negeri
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri.
321
SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan BKP tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean.
322
SKPKBT PPN Peman-faatan JKP dari
luar Daerah Pabean
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan JKP dari
luar Daerah Pabean.
323
SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun
Sendiri
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun
Sendiri.
324
SKPKBT Pemungut PPN Dalam Negeri
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri yang menjadi
kewajiban pemungut.
390
Pembayaran atas Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500
PPN Dalam Negeri atas pengungkapan
ketidakbenaran
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri
atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501
PPN Dalam Negeri atas penghentian
penyidikan tindak pidana
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas
penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B
ayat (2) Undang-Undang KUP.
510
Sanksi administrasi berupa denda
atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam
Negeri
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran
pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511
Sanksi denda administrasi berupa
denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
atau untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.
900
Pemungut PPN Dalam Negeri
untuk penyetoran PPN dalam negeri
yang dipungut oleh Pemungut.
15. 
Kode Akun Pajak 411212
untuk jenis pajak PPN Impor
KODE
JENIS
SETORAN
JENIS
SETORAN
KETERANGAN
100
Setoran Masa PPN Impor
untuk pembayaran PPN terutang pada
saat impor BKP.
199
Pembayaran Pendahuluan skp PPN
Impor
untuk pembayaran pajak sebelum
diterbitkan surat ketetapan pajak PPN Impor.
300
STP PPN Impor
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Impor.
310
SKPKB PPN Impor
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Impor.
320
SKPKBT PPN Impor
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Impor.
390
Pembayaran atas Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali
untuk pembayaran jumlah yang
masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500
PPN Impor atas pengungkapan
ketidakbenaran
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501
PPN Impor atas penghentian
penyidikan tindak pidana
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas penghentian
penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.
510
Sanksi administrasi berupa denda
atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPN
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran
pengisian SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau
Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP
511
Sanksi denda administrasi berupa
denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
atau untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.
900
Pemungut PPN Impor
untuk penyetoran PPN impor yang
dipungut oleh pemungut.
16. 
Kode Akun Pajak 411219
Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya
KODE
JENIS
SETORAN
JENIS
SETORAN
KETERANGAN
100
Setoran Masa PPN Lainnya
untuk pembayaran PPN Lainnya yang
terutang.
300
STP PPN Lainnya
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Lainnya.
310
SKPKB PPN Lainnya
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Lainnya.
320
SKPKBT PPN Lainnya
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Lainnya.
390
Pembayaran atas Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500
PPN Lainnya atas pengungkapan
ketidakbenaran
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501
PPN Lainnya atas penghentian
penyidikan tindak pidana
untuk kekurangan pembayaran pajak
yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas penghentian
penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.
510
Sanksi administrasi berupa denda
atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPN
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran
pengisian SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau
Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511
Sanksi denda administrasi berupa
denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
atau untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.
18. 
Kode Akun Pajak 411222
Untuk Jenis Pajak PPnBM Impor
KODE
JENIS
SETORAN
JENIS
SETORAN
KETERANGAN
100
Setoran Masa PPnBM Impor
untuk pembayaran PPnBM terutang
pada saat impor BKP.
199
Pembayaran Pendahuluan skp PPnBM
Impor
untuk pembayaran pajak sebelum
diterbitkan surat ketetapan pajak PPnBM Impor.
300
STP PPnBM Impor
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam STP PPnBM Impor.
310
SKPKB PPnBM Impor
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Impor.
320
SKPKBT PPnBM Impor
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Impor.
390
Pembayaran atas Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali
untuk pembayaran jumlah yang masih
harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500
PPnBM Impor atas pengungkapan
ketidakbenaran
untuk kekurangan pembayaran PPnBM
pada saat impor BKP atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501
PPnBM Impor atas penghentian penyidikan
tindak pidana
untuk kekurangan pembayaran PPnBM
pada saat impor BKP atas penghentian penyidikan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang
KUP.
510
Sanksi administrasi berupa denda
atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM pada saat
impor BKP
untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran
pembayaran PPnBM pada saat impor BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511
Sanksi denda administrasi berupa
denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
atau untuk pembayaran sanksi
administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.
900
Pemungut PPnBM Impor
untuk penyetoran PPnBM Impor yang
dipungut oleh pemungut.
24.
Kode Akun Pajak 411621
Untuk Bunga/Denda Penagihan PPh
KODE
JENIS
SETORAN
JENIS
SETORAN
KETERANGAN
300
STP atas Bunga Penagihan
untuk pembayaran STP Bunga
Penagihan PPh.
301
STP atas Denda Penagihan
untuk pembayaran STP Denda
Penagihan PPh Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP.
25.
Kode Akun Pajak 411622
Untuk Bunga/Denda Penagihan PPN
KODE
JENIS
SETORAN
JENIS
SETORAN
KETERANGAN
300
STP atas Bunga Penagihan PPN
untuk pembayaran STP Bunga
Penagihan PPN.
301
STP atas Denda Penagihan
untuk pembayaran STP Denda
Penagihan PPN Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP.
27.
Kode Akun Pajak 411624
Untuk Bunga/Denda Penagihan PTLL
KODE
JENIS
SETORAN
JENIS
SETORAN
KETERANGAN
300
STP atas Bunga Penagihan PTLL
untuk pembayaran STP Bunga
Penagihan PTLL.
301
STP atas Denda Penagihan
untuk pembayaran STP Denda
Penagihan PPnBM Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP.