Lampiran II Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor   : S-5668/PB/2016 Tanggal : 14 Juli 2016
A.  REKONSILIASI  BULAN JUNI 2016
  1. Rekonsiliasi dilakukan sampai dengan tanggal 26 Juli 2016
  2. Seluruh Satker agar melakukan upload kirim ke aplikasi e-rekon-LK dengan penuh kecermatan, meyakini keakuratan seluruh data transaksi LRA dan non LRA (akrual), agar proses rekonsiliasi langsung menghasilkan BAR dalam 1 (satu) langkah saja, tidak perlu berulang
  3. Pengelolaan usemame dan password Aplikasi e-Rekon-LK:

a. Username dan password aplikasi e-Rekon-LK:

  1.  Satker (UAKPA) meminta username dan password ke KPPN mitra kerjanya;
  2. UAPPA-W meminta username dan password ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya;
  3. UAPPA-E1 dan UAPA meminta username dan password  ke Ditjen Perbendaharaan, c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

b. Satker/Wilayah/Eselon-1/KL segera melengkapi identitas user, yaitu Nama, NIP, Jabatan, telepon, e-mail sebagaimana pada user form;

c. Satker yang tidak mendapat DIPA lagi di tahun 2016 dan satker yang tidak terdapat dalam referensi SPAN dapat meminta usemame dan password ke KPPN mitra kerja satker dimaksud. Bila secara gabungan, Kementerian Negara/Lembaga (KL) dapat meminta username dan password kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan prosedur sebagai berikut:

  1. Kepala Biro pada Setjen KUSetditjen Eselon 1 KL menyampaikan surat permintaan usemame dan password satker yang tidak mendapat DIPA di tahun 2016 ke Ditjen Perbendaharaan c. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan tembusan ke Direktorat Sistem lnformasi dan Teknologi Perbendaharaan (untuk mempercepat proses, surat permintaan agar dikirim melalui e-mail bai.dit.apk@gmail.com);
  2. Surat permintaan di atas dilampiri:

a. Daftar satker yang tidak mendapat DIPA lagi di tahun 2016, terdiri dari kode Bagian Anggaran, kode Eselon I, kode Satker, uraian Satker dan Nama/Kode KPPN Mitra Kerjanya;

b. Untuk kepentingan aplikasi e-rekon-lk, terdapat pejabat/staf yang ditunjuk selaku “KPA” dan  “operator”  dari  Satker  yang  tidak  mendapat  DIPA  lagi  di  tahun 2016, dengan kelengkapan alamat e-mail, telepon kantor dan HP masing-masing untuk keperluan korespondensi selama rekonsiliasi.

c. Berdasarkan surat permintaan tersebut. Ditjen  Perbendaharaan menerbitkan username dan password kepada Kepala Biro Setjen KL/Setditjen Eselon I KL.

  1. Pelaksanaan rekonsiliasi oleh KPPN:

 a. Satker mengirim hardcopy dan/atau softcopy Laporan Keuangan Semesteran 2016 yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang  ke KPPN  berupa:

 

  1. LRA Belanja;
  2. LRA Pengembalian Belanja;
  3. LRA Pendapatan;
  4. LRA Pengembalian Pendapatan;
  5. Laporan Operasional;
  6. Laporan Perubahan Ekuitas;
  7. Neraca; dan
  8. Neraca Percobaan;

b. Satker mengirim  hardcopy  dan/atau   softcopy  Neraca  Percobaan  Awai   per  tanggal   1 Januari 2016 ke KPPN;

c. Operator Satker atau pejabat/staf yang ditunjuk selaku “operator” melakukan upload file kirim dari Aplikasi SAISA (Menu Utility 7 Pengiriman ke KPPN 7 pilih: Kumulatif d. Bulan Juni 2016 dan kode KPPN mitra kerja “rupiah murni”) ke aplikasi e-Rekon-LK.

Catatan:

1. apabila Satker bermitra kerja pula dengan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, cukup hanya 1 (satu) kali upload file kirim dengan kode KPPN mitra kerja “rupiah murni”;

2. apabila Satker hanya bermitra kerja dengan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah saja, upload file kirim dengan kode KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

d. Satker tidak dapat lagi melakukan upload file kirim bulan Januari d. Mei 2016, karena rekonsiliasi bersifat kumulatif, data Januari s.d. Mei 2016 sudah termasuk dalam file kirim bulan Juni 2016.

e. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan data pagu belanja, belanja, pengembalian belanja, estimasi pendapatan bukan pajak, pendapatan bukan pajak, pengembalian pendapatan bukan pajak, pengembalian pajak (SPM  KP/18),  mutasi  Uang  Persediaan, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, saldo Kas  pada  Sadan  Layanan  Umum, dan  saldo Kas Lainnya di Kementerian  Negara/Lembaga  dari Hibah antara  SAi  dengan SPAN;

f. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Serita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Satker dan KPPN) secara elektronis.

g. Kebijakan penerbitan BAR adalah sebagai berikut

  • Apabila data SAi dan SPAN sama maka BAR diterbitkan;
  • Apabila data SAi dan SPAN berbeda karena kesalahan data dan/atau permasalahan pada SPAN, maka BAR tetap diterbitkan dengan penjelasan memadai atas perbedaan tersebut;
  • Apabila data SAi dan SPAN berbeda karena kesalahan data dan/atau permasalahan pada Aplikasi e-rekon-LK, maka BAR tetap diterbitkan dengan penjelasan  memadai  atas perbedaan tersebut;
  • Apabila data SAi dan SPAN berbeda karena kesalahan data SAi, Satker wajib melakukan perbaikan data laporan keuangan berdasarkan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) dan melakukan upload ulang dengan memperhatikan batas akhir masa rekonsil BAR diterbitkan apabila sudah tidak terdapat perbedaan;
  • Apabila perbedaan diatas tidak diakui satker, Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pemyataan sesuai format lampiran IV. Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, BAR diterbitkan dengan menjelaskan perbedaan dimaksud secara memadai,
  1. Terhadap Satker yang tidak atau terlambat melakukan rekonsiliasi sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, KPPN mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Dikecualikan dari rekonsiliasi menggunakan e-Rekon-LK adalah transaksi penerimaan PNBP yang volumenya sangat banyak karena dibukukan secara terpusat  oleh  satu  satker  tertentu serta pada satker yang memiliki sistem yang terhubung dengan Sistem lnformasi PNBP Online (Simponi), antara  lain:
    1. Pendapatan Perpajakan pada Ditjen Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan;
    2. Akun 423214 dan 423226 pada Ditjen AHU Kementerian  KUM-HAM;
    3. Akun 423219 dan 423511  pada Kantor  Pusat Sadan  Pertanahan Nasional;
    4. Akun 423217 pada  Ditjen  Simas Islam  Kementerian Agama;
    5. Akun 421411 dan 421421 pada Biro Keuangan Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana

(Catalan : Bagi KL yang transaksinya dikecualikan di aplikasi e-rekon-LK selain yang tersebut di atas, agar menyampaikan permasalahan melalui Layanan Helpdesk HAI-DJPBN 7 Department: Aplikasi Satuan Kerja 7 e-Rekon & LK dengan mencantumkan kode Satker dan Kode KPPN mitra  kerjanya pada situs www.dipbn.kemenkeu.go.id/helpdesk)

  1. Tidak dilakukan proses Rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kantor  Wilayah  Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun antara UAPPA-E1/UAPA dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
 

Tags: ,