Lampiran III Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor   : S-5668/PB/2016
Tanggal :14 Juli 2016

 

 

 

A.   Pedoman Penyusunan LKKL
  1. Laporan Keuangan tingkat Satker (UAKPA):
    1. Laporan keuangan disusun menggunakan Aplikasi SAIBA;

 

  1. Satker menyampaikan laporan keuangan ke KPPN dan UAPPA-W/UAPPA-E1 meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional , Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan;
  2. Untuk keperluan penyusunan laporan keuangan, apabila terdapat perbaikan data Non LRA (misalnya perbaikan jurnal penyesuaian akrual, perbaikan kiriman dari aplikasi Persediaan/SIMAK-BMN) dilakukan upload ulang file kirim dari aplikasi SAIBA ke aplikasi e-Rekon-LK dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Apabila telah terbit BAR, tidak dapat dilakukan upload lag

 

  • Satker mencetak BAR awal yang telah terbit, sebagai bukti telah selesai melakukan rekonsiliasi agar tidak  dikenakan  sanksiadministr
  • Untuk perbaikan data non LRA, satker membuat permintaan secara tertulis dan/atau melalui email kepada KPPN untuk melakukan reset
  • Setelah dilakukan reset BAR oleh KPPN, maka status rekonsiliasi kembali menjadi “belum melakukan rekonsiliasi” sehingga dapat dilakukan upload ulang file kirim dan proses dilanjutkan hingga terbit BAR lag
  • Apabila belum terbit BAR, upload ulang dapat dilakukan tanpa meminta reset BAR ke KPPN.
  • Upload ulang dapat dilakukan sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016.

 

  • Mulai tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus tidak dapat dilakukan lagi kegiatan upload (baik upload pertama kali maupun upload ulang), agar tidak terjadi perubahan data dan dapat disusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA­ W/UAPPA-E 1/UAPA yang berintegritas tinggi;
  • Upload untuk rekonsiliasi bulan Juli 2016 dilakukan mulaitanggal 11 Agustus 2016.

 

  1. Apabila terdapat kesalahan/kekurangan data terkait Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016 yang diketahui setelah tanggal 5 Agustus 2016, agar perbaikan atas kesalahan/kekurangan data tersebut dilakukan pada Laporan Keuangan Semester II Tahun 2016;

 

 

 

 

  1. Apabila terdapat perbedaan data Laporan Keuangan (baik pada LRA, LO, LPE dan Neraca) antara SAIBA dengan e-Rekon-LK (karena perbedaan saldo awal), agar diung_kapkan dalam Catatan atas Laporan
  1. Laporan Keuangan  tingkat UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA:

 

  1. Laporan keuangan disusun dengan mengunduh dari Aplikasi e-Rekon-LK;

 

  1. UAPPA-W menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan ke UAPPA-E1;
  2. Ketentuan terkait laporan tingkat UAPPA-W adalah sebagai berikut:

 

  • Satker yang dikonsolidasikan menjadi laporan UAPPA-W dapat meliputi lebih dari 1 (satu) provinsi (dapat meliputi beberapa wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan);
  • KL/Eselon 1 agar menetapkan seluruh satker yang ada, untuk dikonsolidasikan ke UAPPA-W yang telah ditetapkan terlebih dahulu;
  • Aplikasi e-Rekon-LK akan mengkonsolidasikan laporan keuangan tingkat Satker ke tingkat UAPPA-W berdasarkan kode wilayah pada file kirim dari Aplikasi SAIBA Satker yang diup/oad;
  • Agar laporan tingkat Satker terkonsolidasi ke UAPPA-W yang telah ditetapkan, maka kode wilayah pada saat set-up aplikasi SAIBA tingkat Satker harus sama dengan kode wilayah UAPPA-W.
  1. UAPPA-E1 menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran , Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan ke UAPA;
  2. UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA memastikan seluruh satker lingkupnya telah melakukan upload file kirim bulan Juni 2016 ke Aplikasi e-Rekon-LK dengan  memastikan  status pada  monitoring rekonsiliasi  minimal  telah  “diproses  sistem” (berwama kuning);
  3. Apabila terdapat perbedaan data Laporan Keuangan (baik pada LRA, LO, LPE dan Neraca) antara SAIBA dengan e-Rekon-LK (karena perbedaan saldo awal), agar diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  1. Dalam hal terdapat permasalahan dan kendala dalam penggunaan Aplikasi e-Rekon-LK agar menyampaikan pertanyaan, permasalahan atau permintaan informasi melalui Layanan He/pdesk HAI-DJPBN 7 Department: Aplikasi Satuan Kerja 7 e-Rekon & LK dengan mencantumkan kode Satker dan Kode KPPN mitra kerjanya pada situs d;pbn.kemenkeu. go.id/helpdesk.

 

 

 

 

B.   Pedoman  Penyajian dan Pengungkapan  LKKL Semester  I Tahun 2016

LKKL Semester I Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK .05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Adapun hal-hal khusus terkait pengungkapan pada LKKL Semester ITahun 2016 diatur sebagai berikut:

  1. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Untuk memberikan informasi yang lebih akurat kepada para pengguna laporan dan menyesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan, LPE disajikan dengan format sebagai berikut:

 

Kementerian Negara/Lembaga ABC Laporan  Perubahan Ekuitas

Untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015

 

 

URAIAN

 

CATATAN

 

J111i 2016

Junl ZOlS
EKUITAS AWAl E.l xxxx xxxx
SURPLUS/DEFISIT LO E.2 xxxx xxxx
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR E.3
KOREKSIYANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS *) E.4
PENYESUAIAN NILAI ASET E.4.1 xxxx xxxx
KOREKSI NILA! PERSEDIAAN E.4.2 xxxx xxxx
SEUSIH REVALUASI ASET  TETAP E.4.3 xxxx xxxx
KOREKSI NILAIASETTETAP NON REVALUASI E.4.4 xxxx xxxx
KOREKSILAIN-LAIN E.4.5 xxxx xxxx
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.S xxxx xxxx
EKUITAS AIOIR E.6 )000( xxxx

 

*) struktur LPE di aplikasi SAISA akan disesuaikan pada versi di atas SAISA 3.2 sehingga penyusunan pada Semester Itahun 2016 pada level UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA dilakukan secara manual.

 

 

2.      Pengungkapan LPE

Dalam rangka memberikan informasi atas angka-angka yang disajikan, Kementerian Negara/Lembaga agar mengungkapkan secara memadai transaksi dalam LPE. Berikut disajikan ilustrasi pengungkapan atas pos-pos pada LPE.Kementerian Negara/Lembaga menyesuaikan dengan  karakteristik masing-masing.

 

 

 

 

Keteranqan atas LPE:

 

E.1    Ekuitas Awai

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar

RpXXX dan RpXXX.

 

 

E.2    Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar RpXXX dan RpXXX. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/ defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

 

E.3    Dampak Kumulatif Perubahan  Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan  2015.

 

E.4.1  Penyesuaian  Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar RpXXX dan RpXXX. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

 

E.4.2  Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang teadi pada periode sebelumnya. Koreksitambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar RpXXX dan RpXXX. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar RpXXX dan RpXXX adalah sebagai berikut:

 

Rincian Koreksi Nilai  Persediaan

 

Jenis Persediaan Nilai Koreksi
Barang Konsumsi xxxxxx
Suku Cadang xxxxxx
Jumlah xx.xx.xx

 

 

  • Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar RpXXX dan  RpXXX.

 

 

 

 

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

 

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

 

 

Jenis Aset Tetap

Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin xxxxxx
Koreksi Nilai Saldo Awai xxxxxx
Jumlah xxxxxx

 

 

  • Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar RpXXX dan RpXXX. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

 

  • Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar RpXXX dan RpXXX. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi  Lain-Lain

 

Jenis Koreksi Nilai Koreksi
KoreksiBeban xxxxxx
Koreksi Pendapatan xxxxxx
Koreksi Piutang xxxxxx
Koreksi Kewajiban xxxxxx
Koreksi Hibah xxxxxx
Jumlah xxxxxx

 

 

  • Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar RpXXX dan RpXXX. Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

 

Transaksi antar Entitas Nilai
Diterima dari Entitas Lain xxxxx
D1tagihkan ke Entitas Lain xxxxx
Transfer Masuk xxxxx
Transfer Keluar xxxxx
Pengesahan H1oah Langsung xxxxx
Pengesahan  Pengembalian Hibah Langsung xxxxx
Jumlah xxxxx

 

 

 

 

 

 

 

  • Ekuitas Akhir

Nilai  Ekuitas  pada tanggal  30 Juni 2016 dan 2015  adalah  masing-masing sebesar

RpXXX dan RpXXX.

 

 

  1. Untuk keperluan komparasi penyajian Neraca dan LRA pada level UAPPA-W hingga level UAPA yang belum terakomodasi dalam aplikasi e-rekon-LK, UAPPA-W hingga UAPA menggunakan data dari aplikasi SAISA

 

  1. Lain-lain

Hal-hal lain yang harus mendapat perhatian Kementerian Negara/Lembaga dalam penyusunan LKKL Semester ITahun 2016, antara lain:

  1. Memastikan bahwa KIL melakukan telaah laporan keuangan mulai tingkat UAKPA hingga tingkat UAPA, yang berpedoman pada Pedoman Telaah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga .
  2. Memastikan bahwa Laporan Keuangan telah direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) guna menjamin keakuratan

 

 

 

Lampiran IV Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor        : S-t;I:,(,i/PB/2016

Tanggat  : 11.f Juti 2016

 

 

FORMAT

SURAT  PERNYATAAN ATAS  PERBEDAAN  DATA REKONSILIASI

 

 

 

 

Nama

Yang bertandatangan dibawah ini:

.  ………………………………………… ……….

 

(1)

 

NIP/NRP

Jabatan

. ………………………………………………….

. …………………………………………………..

(2)

(3)

 

 

 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa transaksi …..(4)…… yang menjadi perbedaan antara  SAU dan SAi  pada  rekonsiliasi data  antara  Kuasa  Pengguna Anggaran   (KPA)

….(5)…. dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  …..(6)….  (data  terlampir)    setelah    kami    melakukan    penelusuran,   dokumen    sumbernya    tidak kami temukan I bukan transaksi  pada satuan  kerja  kami *).

Apabila dikemudian hari transaksi dimaksud dapat dibuktikan merupakan  transaksi

pada satuan kerja kami, segala kerugian yang terjadi karena tidak terbukukannya transaksi

dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

 

 

………………,…………………….(7)

Yang Membuat Pernyataan

…………………………… .. (8)

 

……………………………(9)

NIP/NRP……………………(10)

 

 

FORMAT

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN ATAS  PERBEDAAN DATA  REKONSILIASI

 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

 

 

Kode

Keterangan

 

(1)

 

Diisi nama pejabat pembuat surat pernyataan

 

(2)

 

Diisi NIP/NRP pejabat pembuat surat pernyataan

 

(3)

Diisi nomenk latur jabatan struktural pejabat pembuat surat pernyataan lengkap dengan nama satuan kerja
(4) Diisi dengan jenis transaksi, misalnya setoran pendapatan, setoran pengemba lian belanja.

 

(5)

Diisi nama satuan kerja

 

(6)

Diisi dengan nama KPPN
(7) Diisi nama kota,tanggal,bulan dan tahun pembuatan surat pernyataan
(8) Diisi nomenklatur jabatan struktural pejabat pembuat surat pernyataan
(9) Diisi nama pejabat pembuat surat pernyataan
(10) Diisi NIP/ NRP pejabat pembuat surat pernyataan
*) Pilih salah satu yang sesuai

 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

 

 

Kode

Keterangan

 

(1)

 

Diisinomor urut

 

(2)

Diisi Kode Bagian Anggaran dan Eselon I

 

(3)

Diisi Kode Satuan Kerja
(4) Diisi kode akun
(5) Diisi tanggaltransaksi
(6) Diisikode KPPN tempat setoran dibukukan
(7) Diisi nomor transaks i, misalnya nomor NTPN
(8) Diisi nilai setoran
(9) Diisi alasan tidak diakuinya transaksi

 

Tags: ,