Buku Bendahara Mahir PajakKementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, diberi amanat negara sebagai institusi yang sangat besar oleh Pemerintah dan DPR untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Target penerimaan pajak akan menembus angka lebih dari Rp1.000 triliun pada tahun 2014 yang akan datang, dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Porsi penerimaan tersebut bersumber dari penerimaan PPh orang pribadi dan badan, penerimaan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh, serta penerimaan dari pemungutan PPN yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atas pembayaran yang bersumber dari APBN/APBD. Seperti diketahui bahwa saat ini Ditjen Anggaran mengelola dana APBN/APBD lebih kurang Rp1.600 triliun.
Bendahara memiliki posisi yang penting dalam memenuhi target pajak tersebut. Sebagai pihak yang diberikan amanat oleh Undang-Undang Perpajakan untuk memotong/memungut dan menyetorkan PPh dan/atau PPN yang terutang, Bendahara Pemerintah harus memahami dengan benar ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk itu, Bendahara Pemerintah perlu dibekali buku panduan yang singkat tetapi komprehensif mengenai tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
Pada pertengahan tahun 2011, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan buku panduan perpajakan bagi Bendahara Pemerintah yaitu buku “Bendahara Mahir Pajak”. Sambutan dari para pemangku kepentingan yang
sangat membutuhkan buku tersebut sangat positif. Hal ini dapat tercermin dari tingginya permintaan akan buku tersebut baik yang berbentuk buku maupun e-book (Ebook Bendahara Mahir Pajak versi PDF). Seiring dengan berjalannya waktu, ada beberapa ketentuan perpajakan yang mengalami perubahan dan ada ketentuan perpajakan yang sifatnya baru. Ketentuan yang mengalami perubahan antara lain ketentuan mengenai besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
dan ketentuan mengenai PPh Pasal 22. Sedangkan ketentuan yang sifatnya baru adalah pengenaan PPh
final sebesar 1% terhadap penghasilan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tidak
melebihi Rp4,8 miliar.
Dampak dari adanya perubahan peraturan maupun peraturan baru tersebut adalah perlu dilakukan penyesuaian
terhadap simulasi penghitungan pemotongan atau pemungutan PPh yang terdapat dalam buku “Bendahara
Mahir Pajak”. Hal yang cukup mendasar adalah ketentuan mengenai Surat Keterangan Bebas bagi Wajib Pajak yang
melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
Buku ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi bendahara pemerintah dalam memahami ketentuan dan tata cara kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang timbul dari berbagai transaksi pengeluaran yang terjadi di masing-masing unit ataupun satuan kerja. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi Bendahara Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan juga akan semakin meningkat.
Ebook Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi 2013 ini telah disesuaikan untuk gadget anda (versi mobile) dalam bentuk PDF sehingga anda harus memiliki aplikasi pembaca file PDF sebagai prasyarat membaca ebook ini. Besar file Ebook Bendahara Mahir Pajak ini sekitar  14 MB dan terdiri dari 196 halaman berisi pengertian hingga simulasi perpajakan yang berhubungan dengan Bendahara.

Berikut kami sediakan link download Ebook Bendahara Mahir Pajak langsung dari situs resmi DJP maupun mirror yang telah kami sediakan.

Link download Ebook Bendahara Mahir Pajak dari situs resmi DJP
Link Mirror download Ebook Bendahara Mahir Pajak dari Google Drive KPPN Ternate
 

Tags: ,