Avatar

Please consider registering
guest

sp_LogInOut Log In sp_Registration Register

Register | Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —




— Match —





— Forum Options —





Minimum search word length is 3 characters - maximum search word length is 84 characters

sp_Feed Topic RSS sp_TopicIcon
Tips Bagi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
07/01/17
5:40 pm
Avatar
admin
Admin
Forum Posts: 139
Member Since:
06/03/13
sp_UserOfflineSmall Offline
Ringkasan: Memasuki tahun anggaran baru, terkadang masih ditemui beberapa kegiatan pekerjaan konstruksi tahun lalu yang masih berlangsung. Seperti, pembangunan gedung baru atau renovasi bangunan kantor. Para pekerja proyek tersebut masih sibuk berlalu-lalang membawa bahan baku, sibuk mengerjakan penyelesaian kegiatan, dan sebagainya. Berbagai jenis bahan baku pun nampak teronggok di beberapa tempat menandakan proyek masih dalam pengerjaan. Ada proyek terlihat sudah hampir selesai dan ada pula proyek yang mungkin baru “setengah jadi”. Kondisi seperti ini sering terjadi di banyak satuan kerja (satker). Lantas, apakah penyebab hal ini terjadinya? Siapakah yang harus bertanggung jawab? Apakah Kontraktor, Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)?

 

 

Tips Bagi Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Oleh: Kuwat Slamet

(Kabid Pengelolaan Tes Terpadu, Pusdiklat PSDM, BPPK, dan Calon Dosen PKN STAN)

 

Abstrak

Memasuki tahun anggaran baru, terkadang masih ditemui beberapa kegiatan pekerjaan konstruksi tahun lalu yang masih berlangsung. Seperti, pembangunan gedung baru atau renovasi bangunan kantor. Para pekerja proyek tersebut masih sibuk berlalu-lalang membawa bahan baku, sibuk mengerjakan penyelesaian kegiatan, dan sebagainya. Berbagai jenis bahan baku pun nampak teronggok di beberapa tempat menandakan proyek masih dalam pengerjaan. Ada proyek terlihat sudah hampir selesai dan ada pula proyek yang mungkin baru “setengah jadi”. Kondisi seperti ini sering terjadi di banyak satuan kerja (satker). Lantas, apakah penyebab hal ini terjadinya? Siapakah yang harus bertanggung jawab? Apakah Kontraktor, Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)?

Kata kunci: penetapan pejabat, keterlambatan pembayaran, pengenaan bunga, ilustrasi penghitungan bunga.

Tulisan ini tidak dimaksud untuk membahas pihak mana yang salah. Terlalu kompleks bila kita membahas siapa yang salah dan apa penyebabnya serta mengapa hal tersebut bisa terjadi. Biarlah hal ini menjadi ranah tugas dari unit audit internal masing-masing satker tersebut, seperti Inspektorat dan Inspektorat Jenderal. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP ini memang mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Sesuai judul di atas, tulisan ini lebih ditujukan untuk memberi masukan kepada siapapun pegawai pemerintah yang ditugaskan sebagai PPK, baik karena jabatan yang melekat pada dirinya ataupun karena ia mendapat penunjukkan dari pejabat atasannya. Masukan inipun hanya pada kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi, yaitu jenis pengadaan yang menuntut extra effort dari diri PPK bila ia tidak menghendaki proyeknya mangkrak karena faktor apapun.

Seperti tertera dalam berbagai peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (terakhir adalah Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010), PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kata pelaksanaan dimaksudkan bahwa dari berbagai proses kegiatan yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah maka tahap pelaksanaanlah yang menjadi tanggung jawab PPK. Tahap lainnya, seperti tahap pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, menjadi tanggung jawab Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pengadaan.

Berikut ini adalah enam tips yang dapat penulis sajikan.

Tips #1: Disiplin terhadap Jadwal

PPK harus disiplin dengan jadwal rencana pengadaan yang sudah ia tetapkan sebelumnya. Ia harus berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait dengan proses pelaksanaan pemilihan penyedia, khususnya dalam hal persiapan pengadaan, penetapan spesifikasi teknis, penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada perbedaan pandangan antara apa yang dimaksudkan oleh PPK dengan pihak ULP yang dapat mengakibatkan proses pengadaan menjadi tertunda. Seperti diketahui bahwa bilamana diperlukan maka ULP dapat mengusulkan perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK. Penundaan proses pengadaan tentu saja akan berdampak pada tertundanya penetapan calon penyedia yang pada akhirnya berdampak pula pada tertundanya awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Kedisiplinan lainnya adalah kedisiplinan terhadap jadwal (rencana) pelaksanaan pekerjaan konstruksi (proyek) yang dilakukan oleh pemenang lelang. PPK harus meminta jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut kepada penyedia (Kontraktor). Untuk pekerjaan konstruksi, umumnya Kontraktor akan menyusun jadwal pekerjaannya dalam bentuk kurva S, yaitu sebuah kurva yang menyerupai huruf S yang menggambarkan tahap demi tahap pelaksanaan pekerjaan dari tahap perencanaan hingga tahap penyelesaian. Bila perlu, PPK bisa meminta penyedia untuk membuatkan jadwal pelaksanaan pekerjaannya tersebut dalam bentuk Gantt Chart, yaitu sebuah tabel yang menggambarkan tahap pekerjaan yang dipadukan dengan waktu. Gantt Chart dapat dibuat dalam rentang waktu harian dan mingguan.

Sesibuk apapun seorang PPK dengan tugas-tugasnya (baik sebagai PPK ataupun sebagai pejabat stuktural), ia harus meluangkan diri untuk memantau progres pekerjaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya melalui kurva S atau Gantt Chart. Ia bisa meminta bantuan staf untuk ikut memantau progres pekerjaan tersebut agar diketahui apakah telah sesuai dengan jadwal (on the track) atau tidak. Dengan asumsi bahwa waktu yang disediakan bagi penyedia untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sangat cukup, maka tidak ada alasan bagi penyedia untuk tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu (baca: sesuai kontrak).

Tips #2: Teliti dalam Menetapkan HPS dan Rinciannya

Untuk mempercepat proses pelelangan (pemilihan penyedia), PPK harus menetapkan HPS sebaik dan sewajar mungkin, yaitu dikalkulasi secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS akan digunakan oleh ULP untuk: (1) menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; (2) menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah; (3) menegosiasikan harga dalam Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung; (4) menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan (5) menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

Umumnya, PPK menggunakan harga perkiraan yang dibuat oleh Konsultan Perencana (Engineer’s Estimate atau EE) sebagai HPS atas pekerjaan konstruksi tersebut. Hal ini dipandang wajar mengingat latar belakang keilmuan PPK mungkin saja tidak berasal dari bidang teknik sipil atau sejenisnya. Namun demikian, sebelum PPK menggunakan EE sebagai HPS, ada baiknya PPK melakukan konsultansi intensif dengan pihak Konsultan Perencana untuk memastikan bahwa rincian dalam EE tersebut tidak ada yang menyalahi harga pasar, baik terlalu tinggi ataupun terlalu rendah.

Dampak awal yang akan terjadi bilamana HPS yang ditetapkan ternyata terlalu rendah adalah tidak adanya calon penyedia yang mendaftar dalam proses pelelangan. Akibatnya, ULP akan melakukan pelelangan ulang. Ini berarti, waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan akan molor. Bayangkan bila setelah lelang ulangpun ternyata masih tidak ada calon penyedia yang mengikuti lelang, maka waktu yang “hilang” akibat proses pengulangan lelang tersebut akan semakin banyak. Oleh karena itu, tetapkanlah HPS sebaik dan sewajar mungkin. Proses pelelangan yang tepat waktu akan memberikan kesempatan yang cukup bagi penyedia pekerjaan konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan nantinya.

Tips #3: Teliti dalam Penyusunan Dokumen Perjanjian (Rancangan Kontrak)

Rancangan kontrak merupakan dokumen yang menjadi bagian dari dokumen pengadaan, khususnya pada dokumen pemilihan (catatan: dokumen pengadaan terdiri dari dua dokumen, yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan). Apabila ULP telah menetapkan calon pemenang dalam proses pemilihan dan telah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), maka rancangan kontrak yang ada dalam dokumen pemilihan sebaiknya diteliti kembali sebelum digunakan sebagai dokumen perjanjian dengan pihak Kontraktor. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 86 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Oleh karena itu, PPK sebaiknya membuat sendiri dokumen perjanjian agar ia mengetahui dengan persis isi perjanjian yang dibuatnya. Khusus pengadaan bernilai diatas seratus milyar rupiah, kontrak harus memperoleh pendapat ahli hukum kontrak sebelum ditandatangani.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rancangan kontrak, antara lain perlu tidaknya pemberian uang muka kepada pihak penyedia, pola termin pembayaran, perubahan kontrak, dan pedoman pengoperasian dan perawatan. Sebagian besar penyedia berusaha mencari celah yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan dirinya. Mereka menggunakan isi kontrak sebagai dasar untuk mengajukan “hak” mereka, diantaranya pengajuan uang muka dan perubahan nilai kontrak atau addendum (bila dimungkinkan). Catatan: perubahan kontrak hanya berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan (Pasal 87 ayat (1a) Perpres Nomor 70 Tahun 2012) dan yang disebabkan masalah administrasi sepanjang disepakati kedua belah pihak (Pasal 87 ayat (5) Perpres Nomor 70 Tahun 2012).

Berhati-hatilah bila penyedia pekerjaan konstruksi mengajukan uang muka. Pastikan bahwa mereka adalah Kontraktor yang kredibel. Hal ini untuk menghindari Kontraktor melarikan diri setelah menerima uang muka. Pastikan pula bahwa jaminan uang muka yang diberikan, baik yang dikeluarkan oleh bank ataupun perusahaan asuransi, adalah jaminan yang sah. Bila PPK tidak yakin dengan kredibilitas Kontraktor, maka sebaiknya tidak mencantumkan pasal tentang pemberian uang muka dalam kontrak.

Dalam hal disepakati adanya pembayaran uang muka, maka perlu dinyatakan dalam kontrak bahwa uang muka akan dibayarkan dengan syarat penyedia memberikan Jaminan Uang Muka yang sah dan mengajukan Rencana Penggunaan Uang Muka. Nyatakan pula bahwa PPK berhak menolak pengajuan uang muka apabila Rencana Penggunaan Uang Muka dipandang tidak realistis dan/atau jaminan uang muka diragukan keabsahannya.

Selain itu, masukkan pasal yang mengatur tentang kewenangan PPK untuk menghentikan kontrak secara sepihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93 Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Hal ini untuk mempertegas kewenangan PPK bilamana nanti dalam pelaksanaan pekerjaan, pihak Kontraktor melakukan tindakan wanprestasi.

Tips #4: Lakukan Konfirmasi Terkait Jaminan Bank/ Asuransi

Jangan pernah langsung meyakini bahwa surat jaminan yang diberikan oleh pihak penyedia adalah surat jaminan yang sah. Saat ini banyak sekali pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memperjual-belikan dokumen-dokumen aspal. Tidak sedikit pula penyedia barang/jasa memanfaatkan jasa ilegal tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya PPK melakukan konfirmasi langsung kepada pihak penerbit surat jaminan, baik melalui telepon ataupun mendatanginya langsung. Dapatkan surat pernyataan keabsahan dari pihak bank atau asuransi yang bersangkutan.

Surat jaminan sangat diperlukan manakala pihak Kontraktor melakukan wanprestasi. Agar tidak timbul kerugian negara, maka PPK berhak mencairkan jaminan tersebut untuk disetorkan ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila ternyata jaminan tersebut tidak dapat dicairkan maka PPK harus bersiap diri menghadapi rekomendasi “tidak menyenangkan” dari APIP pada saat mereka melakukan audit atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Kontraktor yang memberikan jaminan aspal mengindikasikan bahwa mereka memiliki itikad tidak baik dalam pelaksanaan pengadaan. Apapun alasannya, mereka telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, PPK harus bertindak tegas dengan membatalkan kontrak dan memasukan penyedia ke dalam daftar hitam meskipun pelaksanaan pekerjaan konstruksi menjadi tertunda.

Tips #5: Lakukan Pertemuaan (meeting) Rutin dengan Pihak Terkait

Segera setelah SPPBJ ditandatangani, sambil menunggu proses pembuatan jaminan pelaksanaan oleh Kontraktor sebagai prasyarat ditandatanganinya kontrak, sebaiknya PPK meminta Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas atau Manajemen Konstruksi, dan Kontraktor untuk melakukan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (kick-off meeting). Semua pihak diminta untuk menghadirkan semua angoota yang terlibat dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Biasanya, Kontraktor akan menghadirkan Manajer Proyek yang didampingi oleh tim pendukung. Jumlah tim pendukung bergantung pada jenis pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan. Pada pekerjaan pembangunan gedung yang cukup besar, misalnya tim pendukung pekerjaan konstruksi sekurang-kurangnya terdiri dari tim struktur bangunan dan tim kelistrikan (mechanical and electrical). Selain pihak-pihak sebagaimana disebut di atas, PPK juga bisa menghadirkan Tim Teknis yang ditunjuk dan pegawai-pegawai yang ditetapkan sebagai Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Agenda yang dibahas dalam rapat perdana ini adalah koordinasi awal antara Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas (atau Manajemen Konstruksi) dengan pihak Kontraktor yang difasilitasi oleh PPK. Hal-hal yang sebaiknya dibahas, sekurang-kurangnya adalah:

  1. Penegasan agar semua pihak menjunjung tinggi integritas dan melakukan praktik-praktik sehat dalam pelaksanaan pekerjaan.
  2. Target hasil akhir proyek (output). Untuk hal ini, berikan kesempatan kepada Konsultan Perencana untuk menjelaskan output yang diinginkan.
  3. Batas akhir penyelesaian pekerjaan. Mintalah kepada Konsultan Pengawas atau Manajemen Konstruksi untuk melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, mintalah komitmen kepada Kontraktor untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
  4. Penyelesaian sengketa pendapat yang terjadi diantara Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas (atau Manajemen Konstruksi), dan Kontraktor harus dilakukan dalam sebuah rapat dan diinformasikan kepada PPK untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Baik Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas (atau Manajemen Konstruksi) dilarang mengambil keputusan yang terkait dengan perubahan pelaksanaan pekerjaan tanpa seizin PPK.
  5. Kesepakatan tentang jadwal pelaksanaan rapat rutin untuk membahas perkembangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. (Sebaiknya, rapat rutin dilakukan minimal seminggu sekali.)

Dalam rapat rutin, agenda yang dibahas adalah mengenai perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan pekerjaaan tersebut. PPK sebaiknya meluangkan waktu untuk hadir di rapat tersebut dan tidak diwakilkan. Bila diketahui bahwa Kontraktor mengalami keterlambatan pekerjaan dibandingkan dengan jadwal rencana yang telah dibuatnya (hal ini bisa dilihat dari persentase capaian hasil pekerjaan) maka Kontraktor wajib menyampaikan alasan-alasan logis yang dapat diterima. Apabila terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, PPK wajib mencarikan jalan keluar sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Namun bila kendala tersebut terjadi didalam diri Kontraktor, misalkan kurangnya tenaga kerja, tidak tersedianya bahan baku yang cukup, dan sebagainya, maka PPK wajib memberikan teguran kepada Kontraktor.

Permasalahan klasik pada Kontraktor yang menjadi faktor utama keterlambatan adalah dana. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan mengingat salah satu persyaratan kualifikasi dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah adalah Kemampuan Dasar (KD), Sisa Kemampuan Paket (SKP), dan surat keterangan dukungan keuangan dari bank. Oleh karena itu, bila terdapat Kontraktor yang mengalami kekurangan pendanaan maka dapat disimpulkan bahwa Kontraktor tersebut telah melakukan pemalsuan data saat mengikuti proses pelelangan.

Teguran dapat diberikan secara lisan ataupun tertulis tergantung dari berat ringannya kelalaian yang dilakukan oleh Kontraktor. Bila diketahui kelalaian tersebut dapat berdampak pada target penyelesaian pekerjaan maka PPK sebaiknya memberikan teguran secara tertulis dan menyampaikan “ancaman” bahwa apabila teguran tertulis tersebut tidak ditindaklanjuti dan berulang hingga sebanyak tiga kali maka PPK akan membatalkan kontrak sesuai dengan klausul yang tertera dalam surat perjanjian (kontrak).

Mengacu Pasal 93 ayat (1) Perpres 4 Tahun 2015, maka apabila berdasarkan penelitian PPK, Kontraktor diperkirakan tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya pada akhir masa kontrak ataupun setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sebaiknya PPK jangan ragu untuk melakukan tindakan tegas berupa pemutusan kontrak secara sepihak. Jangan lupa, bila hal ini dilakukan maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan PPK adalah mencairkan jaminan pelaksanaan, meminta pelunasan uang muka atau mencairkan jaminan uang muka, meminta Kontraktor membayar denda (apabila ada), dan memasukkan perusahaan Kontraktor dalam Daftar Hitam.

Tips #6: Jangan Kompromi dan Jangan Bertindak “Kreatif”

Jangan kompromi dengan Kontraktor khususnya bila kontrak berakhir menjelang akhir tahun kalender. Laporkan progres pelaksanaan pekerjaan konstruksi apa adanya saja, berapapun persentase penyelesaiannya. Bayarkan saja hak Kontraktor sejumlah nilai yang sesuai dengan persentase penyelesaian pekerjaan tersebut. Pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 memang diberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/ Jasa untuk tetap melanjutkan pekerjaannya hingga 50 (lima puluh) hari sejak kontrak berakhir. Namun hal ini tidak menghilangkan kewajiban pembayaran denda keterlambatan.

Tidak perlu berempati kepada Kontraktor pada situasi seperti ini. Terlebih lagi bila selama berlangsungnya proses pelaksanaan pekerjaan, PPK sudah sangat kooperatif menjalankan tugasnya dengan selalu mengingatkan Kontraktor terhadap kewajiban-kewajibannya. Jangan kompromi untuk membantu menaikkan persentase penyelesaian pekerjaan meskipun 0,1% pun! Ingat bahwa menaikkan persentase penyelesaian pekerjaan sama halnya dengan membiarkan negara membayar lebih besar kepada Kontraktor daripada yang seharusnya. Jangan goyah dengan alasan apapun, termasuk adanya persediaan bahan baku yang diletakkan oleh Kontraktor di dalam proyek (materials on site) karena ia ingin tetap melanjutkan pekerjaan hingga 50 (lima puluh) hari ke depan.

Juga jangan bertindak “kreatif” dengan niat baik ingin “menyelamatkan” proyek. Misalnya, dengan menerima sejumlah uang untuk disimpan di dalam brankas atau rekening bersama (joint account) sebagai pengganti jaminan pembayaran 100% dan selanjutnya Kontraktor meyakinkan PPK bahwa ia akan berusaha menyelesaikan proyek tersebut. Hal ini biasanya dilakukan oleh PPK dan Kontraktor karena mereka mengetahui bahwa di tahun anggaran berikutnya sudah tidak tersedia dana terkait pelaksanaan proyek tersebut dalam DIPA Satker. Seorang PPK yang “kreatif” akan berusaha “menyelamatkan” proyek. Ia ingin tetap dapat mewujudkan proyek tersebut hingga selesai (100%) karena tidak ingin dicap gagal karena proyek yang sedang dikerjakan tidak terselesaikan dan akhirnya mangkrak selamanya.

Dalam Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun peraturan yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan pembayaran melalui APBN tidak pernah diatur bahwa seorang PPK diperkenankan menerima jaminan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk uang tunai. Oleh karena itu, PPK yang “berani” melakukan hal ini tentu saja telah melanggar aturan yang ada. Sebagai konsekuensinya, bila hal ini diketahui oleh APIP maka ia harus bersedia menanggung akibatnya. 

Forum Timezone: UTC 9

Most Users Ever Online: 66

Currently Online:
2 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Mutia: 12

gatot: 4

Asara90: 4

miftah09: 3

tonih123: 3

abarua6: 3

Junaedy: 2

ketahanan pangan: 1

elynurhayatie: 1

bhumy: 1

Member Stats:

Guest Posters: 0

Members: 111

Moderators: 0

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 1

Forums: 8

Topics: 107

Posts: 163

Newest Members:

tonih123, RobertjeF, andi satria, andi dadank, BolshoyPuTinAlex, LavetaLib, BigBonushet, Caseyinorb, abarua6, Mutmainnah 6690

Administrators: admin: 139