RUU APBN tahun 2016 yang diajukan Pemerintah telah disetujui oleh DPR pada Sidang Paripurna tanggal 26 Oktober 2016. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga bagi Pemerintahan Kabinet Kerja untuk mewujudkan cita-cita Nawacita yang telah menjadi komitmen Pemerintah. Sejak tahun 2015, prioritas pembangunan nasional difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan kesenjangan antar wilayah dengan tetap konsisten menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan cita-cita tersebut maka dalam RKP tahun 2017 ditetapkan tema yaitu “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”, yang kemudian dijabarkan ke dalam strategi dan prioritas pembangunan dengan tiga kelompok dimensi pembangunan, yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2017 yang bertemakan “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan” menjadi dasar penyusunan APBN tahun 2017. Sejalan dengan tema tersebut, kebijakan fiskal tahun 2017 akan diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan yang pada gilirannya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Sebagai upaya penyampaian informasi yang ringkas dan mudah dipahami terkait APBN 2017 kepada masyarakat luas serta untuk menciptakan transparansi anggaran, disusunlah Informasi APBN 2017. Informasi APBN 2017 ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas kepada para pembacanya dan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi penyusunan APBN yang lebih berkualitas. (papbn)

SELENGKAPNYA:

Klik untuk mengunduh:

Buku Informasi APBN T.A. 2017