Reformasi keuangan negara tidak boleh mati. Harus jalan terus. Ini amanat UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kebutuhan pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang good governance (tata kelola pemerintah yang baik) dijadikan sebagai tujuan utama. Untuk itu proses penyempurnaan manajemen keuangan negara mutlak harus dilaksanakan. Termasuk di dalam penyempurnaan itu adalah mengenai penerapan akuntansi akrual yang secara umum lebih banyak diterapkan di sektor swasta serta penganggaran berbasis kinerja. Melalui dua pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan negara yang merupakan adopsi model dari sektor swasta tersebut diharapkan pemerintah dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih efisien dan efektif (Grafton et.al., 2010; Hyndman&Connoly, 2011).

Setelah diterbitkannya Undang Undang di bidang keuangan negara sebagai dasar penyempurnaan pengelolaan keuangan pemerintah, dibentuklah proyek pengelolaan keuangan negara dan administrasi pendapatan government financial management and revenue administration project (GFMRAP) pada tahun 2003. Dengan dukungan dana Bank Dunia, GFMRAP melaksanakan perbaikan pengelolaan keuangan dan pendapatan negara sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik. Terdapat dua komponen utama dalam GFMRAP, pertama, pengelolaan keuangan pemerintah, dan kedua, administrasi pendapatan negara. Pengelolaan keuangan pemerintah diwujudkan dalam bentuk modernisasi anggaran dan perbendaharaan berupa sistem informasi pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi, yang kemudian dikenal dengan nama SPAN, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Sistem pengelolaan keuangan negara yang menggabungkan proses penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan keuangan pemerintah merupakan bentuk dari modernisasi sistem pengelolaan keuangan yang ada saat ini. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/KMK.05/2008 mengenai program reformasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara, perbaikan manajemen keuangan pemerintah dilakukan melalui penyempurnaan proses penganggaran, sistem pembayaran, optimalisasi pengelolaan kas, peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan kekayaan negara serta peningkatan layanan kepada publik dilaksanakan secara menyeluruh melalui suatu program yang dinamakan program reformasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Program tersebut dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu penyempurnaan proses bisnis, sistem teknologi informasi, dan tata kelola perubahan.

Sistem baru pengelolaan keuangan negara yang sedang memasuki tahap akhir pengembangan ini akan mengubah kualitas laporan keuangan di samping kuantitas penyerapan anggaran. Sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2009, bahwa dalam kurun waktu 2004 hingga 2008, terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain belum diterbitkannya keseluruhan aturan pelaksanaan atas ketiga undang-undang di bidang keuangan negara, belum terlaksananya akuntansi berbasis akrual, teknologi informasi yang belum terpadu, masih kurangnya sumber daya manusia di bidang akuntansi, dan lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah (Badan Pemeriksa Keuangan, 2009). Sementara itu pada periode 2004 s.d. 2007, BPK memberikan opini disclaimer atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2009. Disclaimer adalah salah satu opini audit yang menyatakan bahwa pemeriksa tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan karena terdapat pembatasan ruang lingkup pemeriksaan. Melalui SPAN, laporan keuangan pemerintah pusat akan diubah menjadi wajar tanpa pengecualian, sebuah opini tertinggi dari BPK.

Keyakinan akan menjadi lebih baiknya laporan keuangan pemerintah pusat setelah mengimplementasikan SPAN bukan tanpa alasan. Di samping sistem dibuat dengan dukungan peralatan dan jaringan internet terkini, juga mengakomdir amanat reformasi keuangan. Amanat pertama, penganggaran berbasis kinerja, merupakan salah satu komponen reformasi keuangan di bidang penganggaran dalam rangka mencapai model penganggaran yang berkesinambungan dengan meletakkan dasar pada pengukuran kinerja. Sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga, penganggaran berbasis kinerja merupakan bentuk penganggaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, berupa alokasi anggaran berdasarkan pada tugas dan fungsi organisasi, berorientasi pada kinerja berupa hasil (output) dan keluaran (outcome), dan fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas. Dengan mendasarkan pada prinsip tersebut, maka SPAN mengakomodir penganggaran berbasis kinerja dengan menghasilkan informasi mengenai output suatu kegiatan satuan kerja melalui Bagan Akun Standar (BAS) dan laporan kinerja yang memuat informasi anggaran dan realisasi output satuan kerja dimaksud.

Kedua, SPAN menerapkan akuntansi berbasis akrual. Peraturan Pemerintah No, 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa basis akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat peristiwa dan transaksi tersebut terjadi, tanpa melihat saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Akuntansi berbasis akrual bertujuan untuk menghasilkan informasi yang menyeluruh mengenai sumber daya, alokasi, dan informasi lainnya guna pengambilan keputusan dan akuntabilitas suatu unit kerja. Sesuai dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 219 tahun 2013, maka SPAN mengakomodir saat pengakuan akrual pada tahap resume tagihan untuk pengakuan dan piutang untuk pengakuan pendapatan.

Ketiga, penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan negara. Perbaikan dari sisi teknologi informasi ditandai dengan penggunaan sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan sejak proses penganggaran hingga pelaporan dengan menggunakan satu database. Dengan pembiayaan pinjaman dari Bank Dunia, tanggal 22 Desember 2004 proses penyempurnaan sistem informasi tersebut dimulai. Hingga saat ini, SPAN telah berada pada tahap piloting di 62 KPPN dan memasuki tahap rollout. Sebuah tahapan akhir sebelum sistem tersebut benar-benar diimplementasikan sebagai sistem pengelolaan keuangan negara.

Dengan selesai dan diimplementasikannya Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, bisa dikatakan, reformasi keuangan akan aman, akan terjaga hingga akhir zaman.

 

Sumber : Majalah Treasury Indonesia Edisi 2/2015

 

Tags: ,