Rakernas Dibuka Wapres Boediono

Pembukaan Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013

Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa mendampingi Wapres Boediono memukul gong tanda dibukanya secara resmi Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013

Kementerian Keuangan menggelar Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013 yang diadakan di Gedung Dhanapala, Jakarta pada Kamis (12/9). Rapat kerja yang dihadiri hampir seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II dan melibatkan 790 peserta ini dibuka Wakil Presiden Boediono pada pukul 09.15 WIB.  Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Boediono akan memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan sejumlah provinsi yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

 

Jumlah Laporan Keuangan yang Memperoleh Opini WTP Meningkat

Dalam sesi pemaparan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013, Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengungkapkan, jumlah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2012.

Menkeu mengungkapkan pula, jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP meningkat signifikan menjadi sebanyak 69 LKKL pada tahun 2012, dari hanya sebanyak 7 LKKL pada tahun 2006. “Sementara itu, jumlah LKKL yang memperoleh opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) juga semakin menurun, yaitu menjadi sebanyak 3 LKKL pada tahun 2012, dari semula sebanyak 36 LKKL pada tahun 2006,” ungkap Menkeu.

Pada tingkat pemerintah daerah, perkembangan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan, menurut Menkeu, walaupun agak tersendat pada tahun 2006 sampai 2008, saat ini juga telah menunjukkan perbaikan signifikan. “Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2012 lalu, LKPD yang memperoleh opini WTP mencapai 116 LKPD,” paparnya. Angka tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan dengan pada tahun 2009 lalu, dimana hanya sebanyak 21 LKPD yang memperoleh opini WTP dari BPK.

Menkeu menjelaskan, prestasi tersebut dapat tercapai karena pemerintah terus melakukan perbaikan dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan semakin membaiknya opini audit yang diberikan oleh BPK. Kerja keras tersebut diawali dengan diterbitkannya paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan  negara, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  “Hal ini merupakan bentuk keseriusan eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah” jelas Menkeu

Mengenai laporan keuangan yang kredibel, Chatib mengatakan sejak 2004 pemerintah telah membentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Sejak kurun 9 ahun LKPP dibentuk sampai 2012 terjadi peningkatan realisasi pendapatan negara dari Rp403 triliun menjadi Rp1,211 triliun atau meningkat 231%” ucap Chatib.

 

Tags: , ,