Proses bisnis dalam SPAN terbagi ke dalam tiga tahap: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Berikut adalah rincian dari tahapan-tahapan tersebut:

Perencanaan Anggaran

Tahap perencanaan diawali dengan satuan kerja (satker) pada Kementerian/Lembaga menjabarkan Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Data RKA-K/L yang sudah disetujui oleh Unit Eselon 1 Kementerian/Lembaga tersebut menjadi input pada Modul Penyusunan Anggaran (Budget Preparation) melalui aplikasi SPAN. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menelaah data RKA-K/L. Data RKA-K/L yang telah disetujui kemudian dicetak menjadi himpunan RKA-K/L dan Lampiran Nota Keuangan. Lampiran Nota Keuangan dan Himpunan RKAKL disampaikan ke DPR bersama Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang APBN untuk dilakukan pembahasan dan ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN.

Setelah UU APBN ditetapkan, Pemerintah menetapkan Pagu Alokasi Anggaran. Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran tersebut, Data RKAKL disesuaikan oleh Kementerian/Lembaga dan diserahkan ke DJA melalui aplikasi SAKTI. Pemerintah kemudian menyusun Kepres Rincian APBN. Atas dasar Keppres tersebut dibuatlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) melalui aplikasi SPAN. Data DIPA tersebut diakses oleh Kementerian/Lembaga dan merupakan input bagi aplikasi SAKTI untuk proses Pelaksanaan Anggaran.

Pelaksanaan Anggaran

Dengan adanya DIPA, menjadi dasar bagi satker untuk mengadakan perikatan dengan pihak ketiga. Satker, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mengirimkan Resume Kontrak ke KPPN. Setelah melalui proses validasi dan verifikasi, KPPN akan menerbitkan Nomor Register Supplier (NRS) dan Nomor Register Kontrak (NRK). Nomor Register Kontrak yang diperoleh dari KPPN akan diinput oleh satker ke dalam Aplikasi SAKTI.

Setelah mendapat tagihan dari pihak ketiga, satker (dalam hal ini PPK) akan membuat Resume Tagihan untuk disampaikan ke KPPN. Resume Tagihan berfungsi sebagai perencanaan kas jangka pendek dan titik pengakuan beban dalam konteks akuntansi akrual.

KPPN melakukan validasi, review, dan persetujuan terhadap Resume Tagihan untuk penerbitan Nomor Tagihan yang akan digunakan satker sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPP yang diajukan oleh PPK kepada Petugas Penandatanganan SPM diproses menjadi SPM dan disampaikan kepada KPPN. KPPN melaksanakan review dan verifikasi terhadap SPM, kemudian menyetujui SPM dengan menerbitkan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT).

Pada saat jatuh tempo tagihan, KPPN akan menerbitkan SP2D. SP2D tersebut disampaikan secara online melalui intermediari server kepada bank yang ditunjuk. Berdasarkan SP2D tersebut, bank akan melakukan transfer dana kepada pihak ketiga.

Pertanggungjawaban

Satker menyusun laporan keuangan bulanan yang kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Dalam rangka implementasi akuntansi akrual, satker menyampaikan ADK yang berisi jurnal penyesuaian akrual. Setelah data sesuai, KPPN menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Secara berjenjang, Satker akan menyampaikan laporan keuangan hasil rekonsiliasi ke tingkat Kanwil, Kantor Pusat Eselon 1, dan Biro Keuangan Kementerian/Lembaga melalui SAKTI. Dengan single database, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan konfirmasi kepada Kanwil Kementerian/Lembaga. Ditjen Perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga melakukan konfirmasi kepada setiap Eselon 1 dan Biro Keuangan Kementerian/Lembaga. Dari proses rekonsiliasi inilah akan dihasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Modul

Dalam implementasinya, SPAN terdiri atas modul-modul yang dapat dikelompokkan dalam tiga proses tersebut, yaitu :

  1. Perencanaan Anggaran, terdiri atas Modul Penyusunan Anggaran (Budget Preparation).
  2. Pelaksanaan Anggaran, terdiri atas :
    1. Modul Manajemen DIPA (Management of Spending Authority)
    2. Modul Manajemen Komitmen (Commitment Management)
    3. Modul Manajemen Pembayaran (Payment Management)
    4. Modul Manajemen Penerimaan (Government Receipt)
    5. Modul Manajemen Kas (Cash Management)
  3. Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
    1. Modul Buku Besar dan Bagan Akun Standar (General Ledger and Chart of Accounts)
    2. Modul Pelaporan (Reporting)
 

Tags: