Penyerahan dipa 2014

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, menerima DIPA 2014 dari Presiden SBY

Pada hari Selasa (10/12/2013), Presiden Republik Indonesia menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA) Tahun Anggaran 2014 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran dan para Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyerahan DIPA kali ini bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

DIPA 2014 diserahkan secara simbolis kepada setiap gubernur, termasuk Gubernur Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda, serta kepada 7 (tujuh) Kementerian Negara/Lembaga terbaik, yaitu: Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehutanan. Ketujuh Kementerian Negara/Lembaga tersebut dipilih berdasarkan kriteria utama, yaitu: (i) memperoleh nilai hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang diberikan oleh KPK di atas 6; (ii) selama 2 tahun terakhir berturut-turut laporan keuangannya mendapat opini minimal Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan; (iii) selama 2 tahun terakhir berturut-turut realisasi penyerapan anggarannya di atas 85% dari pagu yang ditetapkan; (iv) selama 2 tahun terakhir berturut-turut mendapat reward; dan (v) Pagu anggaran yang dikelola di atas Rp1 triliun.

Penyerahan DIPA dilaksanakan sebelum tahun anggaran 2014 dimulai. Dalam laporannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai komitmen bersama untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya. Dengan demikian, seluruh Satuan Kerja dapat segera mengeksekusi rencana-rencana yang sudah ditetapkan dalam DIPA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja, serta untuk mencegah secara dini penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, juga telah dilibatkan Aparat Pengawasan Intern masing-masing Kementerian/Lembaga, sebagai quality assurance untuk melakukan reviu terhadap RKA-K/L dan memastikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, serta kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran.

Disamping itu, untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas penyerapan belanja Kementerian/Lembaga tahun 2014, dengan didukung Bapak Presiden, Kementerian Keuangan telah mengkomunikasikan dari awal kepada pimpinan Kementerian/Lembaga untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menyusun perencanaan anggaran tahun 2014 yang lebih baik. Kedua, menyelesaikan pembahasan dan persetujuan anggaran Kementerian/Lembaga dengan Komisi di DPR secara tepat waktu. Ketiga, melakukan pengadaan barang dan jasa tahun 2014 lebih awal. Keempat, mempercepat penetapan pejabat pengelola keuangan di setiap Kementerian/Lembaga. Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR, pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.667,1 triliun,atau naik Rp165,1 triliun (11,0%) dari targetnya dalam APBN-P TA 2013.Jumlah ini terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp1.665,8 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp1,4 triliun.

Sementara itu, anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.842,5 triliun, naik sebesar Rp116,3 triliun atau 6,7% dibandingkan pagu APBN-P TA 2013. Dari total pagu belanja sebesar Rp1.842,5 triliun tersebut, anggaran yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan belanja Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.249,9 triliun, naik sebesar Rp53,1 triliun atau 4,4% dari pagu APBN-P TA 2013. Sementara itu, alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah ditetapkan sebesar Rp592,6 triliun, naik sebesar Rp63,2 triliun atau 11,9% dari pagu APBN-P TA 2013. Dengan total pendapatan negara sebesar Rp1.667,1 triliun, dan belanja negara sebesar Rp1.842,5 triliun tersebut, maka defisit anggaran dalam APBN TA 2014 ditetapkan sebesar Rp175,4 triliun, atau 1,69 persen dari PDB. Defisit anggaran tersebut akan ditutup melalui Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp196,3 triliun, dan Pembiayaan Luar Negeri sebesar negatif (Rp20,9 triliun).

Pada penyerahan DIPA 2014 ini, Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa alokasi anggaran bagi tiap-tiap Kementerian Negara/Lembaga maupun untuk masing-masing daerah akan sangat bermanfaat untuk mencapai sasaran pembangunan dalam tahun 2014, yaitu memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menjaga lingkungan.

Penyerahan DIPA K/L 2014

Para Menteri dan Gubernur Penerima DIPA 2014 dari Presiden SBY

Mengingat pemanfaatan dana tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pengguna Anggaran, Presiden meminta beberapa hal agar menjadi perhatian, yaitu: (i) dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program-program pembangunan yang saudara laksanakan, diantaranya: pembangunan Infrastuktur; ketahanan pangan dan energi; transportasi publik; program perlindungan sosial (diantaranya BOS, BSM, PKH, PNPM, KUR, dan SJSN bidang kesehatan); dan menjaga pelaksanaan Pemilu 2014 berjalan demokratis, lancar, jujur dan adil, serta aman guna menjaga stabilitas nasional; (ii) digunakan secara efisien dan tepat guna sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; (iii) tidak disalahgunakan penggunaannya serta mencegah terjadinya kebocoran, melalui perencanaan yang kredibel , pelaksanaan yang akuntabel, dan pengawasan disiplin; (iv) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah; dan (v) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah, serta meningkatkan pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan pencapaian sasaran pembangunan, Presiden menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada para menteri dan pimpinan lembaga. Pertama , agar para menteri dan pimpinan  lembaga beserta seluruh jajarannya lebih fokus dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, program-program pembangunan yang telah direncanakan, serta melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak dari dinamika berbagai aspek agar sasaran pembangunan jangka menengah yang telah kita tetapkan bersama dapat tercapai. Kedua , meningkatkan koordinasi yang intensif dengan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota, khususnya untuk pendanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan duplikasi anggaran atas suatu kegiatan yang menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi tidak efisien dapat dihindari.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan beberapa pesan kepada para gubernur. Pertama , para gubernur diminta agar sesegera mungkin mengagendakan acara penyerahan DIPA kepada satuan kerja perangkat daerah di wilayah masing-masing. Kedua , meningkatkan kualitas belanja APBD dengan memastikan porsi yang lebih besar dialokasikan untuk belanja yang lebih produktif, seperti belanja infrastruktur. Melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, seperti belanja pegawai dan belanja barang, khususnya belanja perjalanan dinas. Ketiga , meningkatkan kompetensi segenap  aparatur pengelola keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan akan mendapatkan predikat audit yang terbaik.

 

Tags: