Presiden Jokowi didampingi sejumlah Gubernur BI, Ketua OJK, dan sejumlah menteri mengumumkan Paket Kebijakan I September 2015, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/9) petang

Presiden Jokowi didampingi Gubernur BI, Ketua OJK, dan sejumlah menteri mengumumkan Paket Kebijakan Tahap I September 2015, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/9) petang

Dengan tujuan menggerakkan ekonomi nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (9/9) petang, di Istana Merdeka, Jakarta, telah meluncurkan Paket Kebijakan yang dinamakan Paket Kebijakan Tahap I September 2015.

Presiden menyebutkan ada 3 (tiga) langkah dalam Paket Kebijakan tersebut, yaitu: 1. Mendorong daya saing industry nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha; 2. Mempercepat proyek strategis nasional  dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional; dan 3. Meningkatkan investasi di sektor properti.

Menko Perekonomian Darmin Nasution yang berbicara seusai Presiden Jokowi menyampaikan pengumuman Paket Kebijakan Tahap I September 2015 itu menyampaikan sedikit lebih rinci mengenai Paket Kebijakan dimaksud, antara lain:

1. Penguatan pembiayan ekspor melalui National Interest Account. “Regulasinya Peraturan Menteri Keuangan tentang Penugasan Kepala Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional, deregulasinya penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor,” kata Darmin.

Komite ini yang anggotanya berasal dari beberapa kementerian/lembaga, menurut Menko Perekonomian, akan bertugas memastikan pelaksanaan National Interest Account berjalan efektif. Proyek yang terpilih harus memenuhi kriteria, ada 6246 kriteria.

2. Penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri.

3. Kebijakan pengembangan kawasan industri.” Ini menyangkut peraturan Menteri Perindustrian,” jelas Darmin.

4. Kebijakan memperkuat fungsi ekonomi koperasi.

Menurut Menko Perekonomian, deregulasi ini menyangkut Keputusan Menteri Koperasi dan UKM. Adapun manfaat yang diberikan misalnya, koperasi tidak lagi jadi rancu fungsinya antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial, tetapi berubah dengan kuatnya fungsi ekonomi koperasi menjadi mitra utama usaha mikro kecil dan menengah di daerah.

“Meningkatnya kemampuan permodalan dan keuangan koperasi untuk mengembangkan usahanya sebagai sumber pembiayaan masyarakat, menjadi trading house dalam bentuk usaha mikro kecil dan menengah, untuk memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat industri dan ekspor, termasuk menciptakan produk-produk ekspor  ekonomi kreatif yang mampu bersaing di pasar lokal, nasional, maupun global,” terang Darmin.

5. Kebijakan simplikasi perijinan perdagangan.

6. Kebijakan simplifikasi visa kunjungan dan aturan pariwisata.

7. Kebijakan elpiji untuk nelayan. Adanya konverter yang mengefisienkan penggunaan biaya yang digunakan oleh nelayan. Manfaat yang bisa diperoleh, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, apabila sekali melaut nelayan kecil membutuhkan solar sampai denga 30 liter dengan biaya bahan bakar Rp 6.900/liter, akan hemat sebesar Rp 144.900.

“Artinya dengan modal solar Rp 62.100, nelayan mendapatkan 10 kg ikan dengan asumsi seharga Rp 20.000/kg, maka nelayan memperoleh keuntungan tambahan disbanding sebelumnya sebesar Rp 137.900. Kebijakan ini tetu akan meningkatkan produksi ikan tangkap nasional, sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan,” terang Darmin.

8. Stabilitas harga komiditi pangan, khususnya daging sapi. Menurut Darmin, ini adalah memperluas cakupan perdagangan dan negara asal impor sapi maupun daging sapi, sehingga dapat menciptakan harga sapi atau daging sapi harga yang lebih kompetitif. Memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga daging sapi.

9. Melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan. “ tadi yang dijelaskan oleh Presiden sebagai percepatan pencairan Dana Desa, serta mengarahkan penggunaan dari Dana Desa,” kata Darmin.

Deregulasi ini, kata Menko Perekonomian,  adanya surat yang sifatnya khusus untuk Dana Desa. Ada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) menteri yaitu Mendagri; Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, serta Menteri Keuangan yang membuat aturan dan penyederhanaan, sehingga dengan melihat template bisa diganti langsung, juga tidak perlu ada RPJMDes (tinggal lihat templatenya, dicoret-coret dan disesuaikan).

10. Pemberian Raskin atau Beras Kesejahteraa untuk bulan ke-13 dan ke-14.