Jakarta, 12/05/2016 Kemenkeu – Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali kepada para kepala daerah di Indonesia untuk segera merealisasikan belanja di daerah, karena masih banyaknya anggaran daerah yang menganggur di perbankan. Ini disampaikan Presiden saat menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016 di Istana Negara, Jakarta.

“Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu. Akhir tahun 2015, akhir Desember yang lalu, uang anggaran daerah yang masih berada di bank, utamanya Bank Pembangunan (BPD) ada kurang lebih Rp90 triliun. Tetapi pada akhir bulan yang lalu, uang anggaran yang ada di bank daerah BPD ada Rp220 triliun,” jelas Presiden seperti dilansir melalui laman Sekretariat Kabinet pada Kamis (12/05).

Presiden juga menegaskan bahwa ia telah memerintahkan Menteri Keuangan agar daerah-daerah yang masih menyimpan uang dalam jumlah besar besar, dilakukan perubahan sistem transfer menjadi surat utang. “Saya akan mengumumkan daerah mana yang banyak menyimpan uangnya di bank, jika tidak segera memanfaatkan dananya,” tegas Presiden.

Menurut Presiden, uang menganggur tersebut sejatinya dapat diinvestasikan pada hal-hal yang produktif. “Uang Rp200 triliun adalah uang yang sangat besar sekali. Segera belanjakan dan giring belanja-belanja semuanya pada belanja modal yang produktif, yang mempunyai efek pada pertumbuhan ekonomi di daerah,” tutur Presiden.

Terlebih, untuk daerah-daerah yang sekarang ini terimbas penurunan harga komoditas dan kuantitas ekspornya sedang turun, belanja pemerintah dapat membantu menahan laju penurunan pertumbuhan. “Justru trigger-nya ada di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota. Dan banyak yang tidak melakukan itu,” tegas Presiden.(as)