Kemenkeu – Kemhan Tandatangani Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai

Kemenhan dan TNI menyusul Polri dalam hal pengelolaan administrasi belanja pegawai. Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan menandatangani MoU pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Kementerian Pertahanan dan TNI, Selasa (10/03). Dengan ini, sekarang, gaji seluruh anggota TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan telah dibayarkan secara giral (langsung ke rekening pegawai), sehingga gaji yang diperoleh sesuai haknya.

Penggunaan sistem komputer ini memanfaatkan database pegawai untuk pengelolaan SDM, penganggaran, dan analisis kebijakan di bidang kepegawaian. Administrasi belanja pegawai juga dikelola dengan menggunakan aplikasi komputer yang seragam, efisien, dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Implementasi pemisahan kewenangan dan kejelasan peran dalam pengelolaan keuangan administrasi belanja pegawai telah dilaksanakan sejak tahun 2008, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008. “Desain dan rencana pelaksanaan pengalihan seharusnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam prosesnya berjalan lancar,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Marwanto Harjowiryono.

Koordinasi ini diharapkan dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai, yang dijadwalkan keseluruhannya akan selesai pada akhir tahun 2015. ”Kami berharap sistem aplikasi yang dikembangkan dapat memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi satker di lingkungan Kemhan dan TNI, serta memperhatikan hak-hak yang harus diterima sesuai dengan komponen penghasilan setiap prajurit,” kata Direktur Jenderal Perencanaan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsda TNI M. Syaugi.